Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Ganjar mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar”

    Ganjar mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar” yang mencuat usai pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dan dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pekan lalu.

    Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahim yang biasa antara kedua belah pihak.

    “Sementara kalau memang ada yang menyebut ‘bos’ dalam pertemuan, saya kira itu kelakar karena yang menyebut juga merupakan pengusaha. Terbiasa seperti itu,” tutur Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan, tidak boleh ada “matahari kembar” lantaran kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Kalau dalam hal ini, kembar-kembar itu nggak boleh ada. Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya, Solo, Kamis (17/4).

    Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

    “Oh, enggak ada lah itu,” ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu “matahari kembar” dalam silaturahmi yang berlangsung pada hari Kamis (17/4) itu.

    Dalam agenda silaturahmi itu, hadir sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

    Selain itu, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sempat menemui Jokowi di Kota Surakarta (Solo) pada Jumat (11/4).

    Mensesneg menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Joko Widodo, Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo merupakan hal yang lumrah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Subianto lanjutkan lawatan ke Kota Antalya untuk hadiri Antalya Diplomatic Forum

    Presiden Prabowo Subianto lanjutkan lawatan ke Kota Antalya untuk hadiri Antalya Diplomatic Forum

    Jumat, 11 April 2025 17:20 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Menteri Pertahanan Turki Y.M. Yasar Guler (kanan) sebelum meninggalkan Ankara untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Antalya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Jumat (11/4/2025). Presiden Prabowo Subianto selanjutnya terbang ke Kota Antalya, Turki, untuk menghadiri Antalya Diplomatic Forum. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Menteri Pertahanan Turki Y.M. Yasar Guler (tengah) sebelum meninggalkan Ankara untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Antalya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Jumat (11/4/2025). Presiden Prabowo Subianto selanjutnya terbang ke Kota Antalya, Turki, untuk menghadiri Antalya Diplomatic Forum. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan sebelum meninggalkan Ankara untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Antalya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Jumat (11/4/2025). Presiden Prabowo Subianto selanjutnya terbang ke Kota Antalya, Turki, untuk menghadiri Antalya Diplomatic Forum. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

  • PDIP: Megawati usulkan KAA Jilid II bahas kemerdekaan Palestina

    PDIP: Megawati usulkan KAA Jilid II bahas kemerdekaan Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan gagasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang perlunya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) Jilid II guna membahas bangsa-bangsa yang belum merdeka, terutama Palestina, dan kondisi global saat ini.

    “Presiden Megawati menyampaikan gagasannya kepada saya agar para pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika saat ini dapat menyelenggarakan pertemuan untuk mengevaluasi 70 tahun perjalanan KAA,” ujar Basarah saat memberikan kata sambutan dalam diskusi Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengungkapkan bahwa situasi geopolitik internasional saat ini ditandai oleh meningkatnya ketegangan antarbangsa, baik bilateral, regional, maupun internasional.

    Dengan demikian, dirinya menyebutkan bahwa Megawati berharap KAA Jilid II mampu menghasilkan keputusan monumental dalam merekontekstualisasikan Dasasila Bandung.

    Dasasila Bandung merupakan 10 prinsip hasil KAA Tahun 1955 yang diadakan di Bandung, Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pegangan bersama tentang perdamaian, kedaulatan, dan kerja sama antarbangsa.

    Di sisi lain, Basarah menuturkan KAA Jilid II gagasan Megawati merupakan aktualisasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sekaligus peneguhan posisi Indonesia sebagai pemimpin moral dunia.

    Palestina, kata dia, masih hidup dalam penjajahan, yang menjadi bukti bahwa perjuangan melawan kolonialisme belum selesai.

    Oleh karenanya diharapkan Megawati, nantinya KAA Jilid II bukan sekadar nostalgia, tetapi menjadi forum nyata untuk membangkitkan solidaritas Global Selatan-Selatan serta merespons isu ketidakadilan global, eksploitasi sumber daya, ketergantungan ekonomi, dan perjuangan bangsa Palestina.

    “KAA Jilid II diharapkan menjadi wadah penggalangan kekuatan moral dan politik demi keadilan global,” ucap dia.

    Badan Sejarah Indonesia PDIP menyelenggarakan diskusi Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global sebagai peringatan 70 Tahun KAA.

    Diskusi dibagi dalam dua panel menghadirkan sejarawan, diplomat, dan akademisi. Diskusi Panel I bertema Semangat Bandung dan Tantangan Asia-Afrika Kini.

    Diskusi Panel II bertema Peran Bung Karno dan Warisan Diplomasi Global. Selain itu terdapat pula sesi Kuliah Umum dengan tema Peran Indonesia dalam Pembebasan Asia-Afrika.

    Basarah mengharapkan diskusi itu bisa merekomendasikan berbagai pemikiran solutif bagi perdamaian dan keadilan sosial.

    “Tidak hanya bagi bangsa-bangsa di dunia, tetapi juga bagi rakyat Indonesia,” ungkap Basarah menambahkan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR sosialisasikan empat pilar di Dairi tekankan soal kolaborasi

    MPR sosialisasikan empat pilar di Dairi tekankan soal kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota MPR RI Bane Raja Manalu menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat di Dairi, Sumatera Utara, dan menekankan pentingnya kolaborasi atau gotong royong agar masyarakat berdaya dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

    “Gotong royong, kolaborasi, adalah salah satu poin penting yang terkandung dalam Pancasila. Eranya berkolaborasi untuk saling menguatkan dan memajukan,” kata Bane dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Adapun Empat Pilar MPR RI terdiri dari pemahaman mengenai Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

    Dalam hal ini, dia menilai bahwa masyarakat Dairi yang memiliki mata pencaharian dari sektor peternakan dan pertanian, berpotensi tinggi untuk menggerakkan roda perekonomian. Menurut dia, seluruh pihak pasti ingin hidup sejahtera dan secara mandiri.

    “Saya berharap Bapak-Ibu bisa lebih berbangga karena mampu menolong diri sendiri, dan mampu bergotong royong untuk kemajuan bersama,” kata Bane.

    MPR RI pun sebelumnya sudah mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang teguh pada Pancasila demi menghindari perpecahan yang merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia.

    MPR RI menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Keberagaman dan perbedaan menjadi sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia, sehingga potensi perpecahan selalu ada sejak dulu hingga sekarang.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPP hormati keputusan PAN dukung Prabowo maju Pilpres 2029

    PPP hormati keputusan PAN dukung Prabowo maju Pilpres 2029

    ANTARA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati keputusan PAN yang mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju di Pilpres 2029. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (25/4). Lebih lanjut ia mengatakan PPP masih belum dapat menentukan sikap atau dukungan untuk Pilpres 2029 mendatang. (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

  • ATVLI hormati proses hukum yang menjerat Dirpem JAKTV

    ATVLI hormati proses hukum yang menjerat Dirpem JAKTV

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) menghormati proses hukum yang menjerat Direktur Pemberitaan (kini nonaktif) JAKTV Tian Bahtiar (TB) dalam kasus perintangan penyidikan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung.

    ATVLI menyatakan hal tersebut melalui surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Umum ATVLI Bambang Santoso, pada Jumat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut dia, negara Indonesia adalah negara hukum.

    “Kami percaya bahwa penegakan hukum yang adil serta transparan adalah bagian penting dari prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi,” kata Bambang dalam surat tersebut.

    Dia pun menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh staf dan manajemen JAKTV untuk tetap menjalankan aktivitas jurnalistik dengan profesional dan menjunjung tinggi etika jurnalistik di tengah situasi ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa “Kemerdekaan pers dijamin oleh negara sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat.”

    ATVLI menegaskan kembali komitmennya terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pers nasional adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.”

    “Kami mendorong seluruh anggota asosiasi untuk terus bekerja secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

    Di samping itu, dia juga mengimbau semua pihak untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai adanya keputusan hukum yang tetap, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 8 ayat (1).

    Dia menyampaikan bahwa ATVLI ingin agar semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam menyelesaikan kasus ini secara bijaksana, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan industri penyiaran nasional.

    Menurut dia, kegiatan penyiaran sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi, kebersamaan, dan kepentingan masyarakat.”

    “Dengan adanya pernyataan sikap ini, ATVLI berharap agar seluruh proses dapat berlangsung dengan baik dan profesional, serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap media lokal di Indonesia,” kata dia.

    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan perintangan penanganan perkara di Kejaksaan Agung, yakni MS (Marcella Santoso) selaku advokat, JS (Junaedi Saibih) selaku dosen dan advokat, serta TB (Tian Bahtiar) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV.

    Upaya perintangan itu dilakukan terkait dengan rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa tersangka MS dan JS memerintahkan tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebanyak Rp478.500.000.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzani: Prabowo utus Jokowi ke Vatikan sebab pernah bertemu Paus

    Muzani: Prabowo utus Jokowi ke Vatikan sebab pernah bertemu Paus

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut penunjukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ke Vatikan karena Jokowi pernah bertemu langsung dengan Paus ketika berkunjung ke Indonesia pada September 2024.

    “Pak Jokowi adalah presiden ketika itu yang bertemu langsung ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Jakarta sehingga Pak Prabowo merasa tingkatnya adalah tingkat kepala negara ketika itu,” kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Atas dasar hal tersebut, dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Jokowi untuk menjadi salah satu dari empat orang yang ditunjuk sebagai utusan khususnya guna menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

    Adapun tiga utusan lainnya itu, yakni Menteri Hukum Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

    “Itu sebabnya yang diminta adalah Pak Jokowi untuk menghadiri dan mewakili pemerintah dan rakyat, serta bangsa Indonesia di Vatikan, tapi didampingi oleh beberapa kawan-kawan lain,” ujarnya.

    Ketika ditanyakan kenapa Presiden Prabowo lebih memilih untuk menunjuk Jokowi dibandingkan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai utusan khususnya ke Vatikan, dia hanya menegaskan kembali bahwa Paus Fransiskus pernah menjadi tamu kehormatan ketika Jokowi menjabat sebagai Presiden RI.

    “Ketika itu kan Paus Fransiskus menjadi tamu kehormatannya Presiden Jokowi,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengutus presiden ketujuh Joko Widodo, Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

    Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4), menjelaskan bahwa utusan-utusan khusus pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

    Tokoh-tokoh yang diutus Prabowo tersebut pernah bertemu langsung dengan Sri Paus Fransiskus saat kunjungannya di Jakarta pada September 2024.

    Adapun misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu (26/4) pada pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhan gandeng Jepang untuk perkuat wilayah antariksa Indonesia

    Kemenhan gandeng Jepang untuk perkuat wilayah antariksa Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan RI berupaya memperkuat pertahanan antariksa dan ruang siber Indonesia dengan cara membangun kerja sama dengan militer Jepang.

    Hal tersebut dipastikan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan dalam kerja sama ini, Indonesia mendapat kesempatan untuk belajar tentang teknologi pertahanan antariksa dan siber dari Jepang.

    Kesempatan ini, kata Frega, harus dimanfaatkan dengan baik lantaran saat ini Jepang menjadi salah satu negara yang telah matang dalam mengoperasikan satuan antariksa.

    “Jepang yang memang saya ingat, tahun 2020 sudah membentuk space operation squadron, jadi dalam konteks ruang angkasa mereka memang sudah membangun satuan ruang angkasa,” kata Frega.

    Dengan demikian, TNI diharapkan dapat mempelajari beragam metode, strategi pertahanan hingga teknologi dari Jepang untuk memperkuat wilayah antariksa Indonesia.

    Selain itu, lanjut Frega, TNI juga diharapkan dapat mempelajari kemajuan teknologi militer Jepang di bidang pertahanan siber.

    “Kita bisa belajar dari Jepang yang memang dengan teknologi militernya selalu berinteraksi dengan negara-negara maju, apalagi sebagai salah satu negara yang memang produsen alutsista modern,” kata Frega.

    Dengan adanya kerja sama ini, Frega berharap pertahanan siber serta antariksa Indonesia semakin menguat serta hubungan bilateral dengan Jepang juga semakin erat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPR sebut mundurnya seribuan CPNS harus jadi evaluasi rekrutmen

    Ketua DPR sebut mundurnya seribuan CPNS harus jadi evaluasi rekrutmen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan mundurnya 1.967 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 menjadi sinyal proses bahwa rekrutmen aparatur sipil negara perlu dievaluasi secara menyeluruh.

    Menurut Puan, proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir.

    “Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, tingginya jumlah CPNS yang mengundurkan diri bukan merupakan fenomena biasa, melainkan indikator yang menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan generasi muda.

    Dia menilai ada faktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Jika ini tidak diperbaiki, negara akan kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

    “Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” katanya.

    Dia pun mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN.

    Menurut dia, rekrutmen itu perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, mulai dari transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.

    Selain itu, Puan menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang proses seleksi, terutama untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

    “Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” katanya.

    Dia mengingatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk menjadi PNS tidak bisa lagi mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun semata. Menurut dia, generasi muda saat ini juga mencari makna dalam pekerjaan, peluang bertumbuh, serta kualitas hidup yang seimbang.

    “Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” kata dia.

    Sebagai mitra pemerintah, menurut dia, DPR akan memberikan masukan konstruktif dalam mendorong pembenahan manajemen ASN. Dia memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan.

    “Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan partainya menghormati delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetapi saat ini Indonesia lebih baik fokus mengatasi masalah ekonomi.

    “Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi, bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu,” ujar Romy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Dia mencontohkan bahwa saat ini mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Sebagai seorang pengusaha, dia mengaku tengah berupaya mempertahankan ribuan karyawan agar tetap bekerja.

    Romy pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan mengakhiri pertikaian, serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi masalah kolektif yang juga dialami banyak negara di dunia.

    “Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Ini kan kita harus bersatu. Itu jangan dipikir ringan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

    Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4).

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025