Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menteri UMKM Maman Abdurrahman terpilih sebagai Ketum IKA Trisakti

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman terpilih sebagai Ketum IKA Trisakti

    Jakarta (ANTARA) – Menteri UMKM Maman Abdurrahman terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Trisakti periode 2025–2029 dalam Rapat Umum Anggota tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Sabtu.

    Saat menyampaikan pidato dalam RUA, Maman berkomitmen untuk mengoptimalkan jejaring nasional dan internasional guna memperkuat posisi dan kontribusi alumni Trisakti di berbagai sektor strategis.

    “Kita kembali kepada rumah yang pernah mendidik kita, untuk mengingatkan para alumni bahwa kita semua tidak akan ada di titik ini tanpa berproses di Trisakti,” ujar Maman.

    Maka dari itu, ia berharap adanya keikhlasan untuk kembali ke kampus guna membesarkan kampus dan almamater bersama untuk bangsa dan negara.

    Maman pun memperkenalkan semangat baru bertajuk Back to Barrack, yaitu ajakan untuk memperkuat kembali hubungan alumni dengan almamater.

    “Ini waktunya Trisakti,” ucapnya.

    RUA Trisakti 2025 dihadiri seluruh anggota penuh IKA Trisakti, yang meliputi sembilan IKA Fakultas di Universitas Trisakti, lima IKA Sekolah Tinggi, dan satu IKA Pascasarjana.

    Kehadiran seluruh anggota penuh memperlihatkan kekompakan dan semangat kolektif alumni Trisakti
    dalam memperkuat kontribusi di berbagai sektor kehidupan nasional.

    Dalam RUA, seluruh anggota penuh IKA Trisakti juga memberikan apresiasi tinggi kepada ketua umum periode sebelumnya, Silmy Karim, dengan menerima pertanggungjawaban atas kepemimpinannya selama masa bakti.

    Silmy Karim, yang kini menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dinilai telah meletakkan fondasi penting dalam memperkuat posisi IKA Trisakti di tingkat nasional.

    Sebagai tindak lanjut dari RUA tahun ini, IKA Trisakti akan menyelenggarakan silaturahim nasional yang mempertemukan alumni dari berbagai angkatan, fakultas, dan sekolah tinggi.

    Kegiatan itu bertujuan memperkuat sinergi antaralumni, membuka peluang kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat realisasi berbagai program strategis alumni dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    Melalui momentum RUA 2025, IKA Trisakti kembali menegaskan perannya sebagai kekuatan sosial,
    ekonomi, dan intelektual yang siap bersinergi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri Bima Arya dukung meritokrasi dijalankan Gubernur NTB

    Wamendagri Bima Arya dukung meritokrasi dijalankan Gubernur NTB

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendukung kepala daerah yang menjunjung tinggi meritokrasi dalam memimpin daerahnya, termasuk yang kini digaungkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal di lingkungan pemerintah provinsi.

    “Kami mengapresiasi kepala daerah yang menjunjung tinggi meritokrasi dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Bima di Mataram, Sabtu.

    Hal itu ditegaskan Bima Arya saat dikonfirmasi wartawan menanggapi sikap kepala daerah dalam memutasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk yang terjadi di Pemerintah Provinsi NTB.

    Ia menegaskan bahwa otonomi daerah tidak akan berjalan tanpa meritokrasi. Oleh sebab itu, dalam memutasi pimpinan OPD, dirinya sangat mendukung jika ada kepala daerah yang melihat kemampuan dan prestasi aparaturnya, bukan berdasarkan latar belakang sosial, kekayaan, atau koneksi.

    “Jadi, jangan karena kedekatan saja tanpa melihat kapasitas dan prestasinya,” ujarnya.

    Menurut Bima, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sangat mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan konsolidasi, terutama dalam mengatur formasi OPD, agar bisa mendukung program-program prioritas nasional dan kepala daerah.

    Oleh karena itu, jika ada permintaan dari kepala daerah untuk mutasi, Kemendagri akan mempercepat permintaan tersebut agar bisa menyesuaikan dengan formasi baru yang telah ditentukan.

    “Karena kepala daerah adalah user yang menggunakan aparatur ini untuk digerakkan melakukan program-program percepatan,” ucap Bima.

    Disinggung adanya keharusan proses mutasi tersebut boleh dilakukan kepala daerah setelah enam bulan dilantik. Bima menegaskan tidak perlu harus menunggu enam bulan baru boleh mutasi atau merotasi jabatan ASN.

    “Langsung saja, nggak perlu harus nunggu enam bulan, silakan mengajukan nanti di proses oleh Mendagri karena ini harus cepat bekerja,” katanya.

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah membantah adanya alasan politis di balik penundaan mutasi pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi yang sedianya dilaksanakan pada Jumat (25/4).

    “Intinya begini tidak ada alasan politis dan sebagainya di balik penundaan itu. Ini semata-mata masalah administratif dan itu adalah keputusan saya sebagai gubernur. Jadi, sepenuhnya penundaan itu alasan administratif saja,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB.

    Ia menjelaskan penundaan mutasi itu murni untuk menghindari konsekuensi hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang nantinya menimbulkan masalah.

    “Sebelum melantik, saya cek satu persatu semua persyaratan, ternyata ada satu yang belum selesai akhirnya kita tunda. Karena kan dampaknya besar kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur, nanti ada yang enggak bisa naik pangkatnya, itu yang kita hindari,” terang Miq Iqbal, sapaan akrabnya.

    Ia mengatakan sebagai gubernur, dirinya tidak ingin gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Belajar dari pengalaman-pengalaman pemerintahan sebelumnya, saat Pemerintah Provinsi NTB selalu mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena mutasi.

    “Kita banyak dapat teguran dari KASN sebelumnya dalam tata cara mutasi, demosi dan sebagainya. Nah, kita nggak mau memperbaiki kesalahan dengan membuat kesalahan baru,” tegasnya.

    Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan aturan, gubernur berkomitmen bahwa pengelolaan SDM ini harus benar-benar tunduk dan sesuai dengan aturan yang berlaku di tingkat nasional.

    “Jadi, komitmen saya dari awal itu tidak boleh ada prosedur yang salah,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri sebut relawan kebakaran garda depan cegah karhutla

    Kemendagri sebut relawan kebakaran garda depan cegah karhutla

    Redkar menjadi ujung tombak pencegahan di tingkat lokal.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa program Relawan Kebakaran (Redkar) menjadi garda depan untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah-daerah rawan.

    Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan bahwa Pemerintah mendukung penuh upaya pencegahan karhutla dengan terus memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

    “Redkar menjadi ujung tombak pencegahan di tingkat lokal, dan kami akan terus memperkuat kapasitas mereka melalui pelatihan dan fasilitasi peralatan,” kata Safrizal dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Untuk itu, Pemerintah juga mendorong penguatan program Redkar sebagai bagian dari pendekatan community-based fire management (manajemen kebakaran berbasis masyarakat).

    Saat ini tengah digelar Jambore Karhutla 2025 yang dimulai pada hari Jumat (25/4) di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Minas Jaya, Kabupaten Siak, Riau.

    Jambore nasional dalam rangka penanganan karhutla ini, kata dia, merupakan kali pertama digelar di Indonesia.

    Jambore Karhutla Riau 2025 selama 3 hari ini, mulai 25 hingga 27 April 2025, diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari organisasi Pramuka, OSIS, Sispala, PMI, karang taruna, dan para pemuda Riau.

    Kegiatan itu juga berisi talkshow tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dengan mendatangkan 10 narasumber tingkat nasional maupun daerah.

    Sebelumnya, Jambore Karhutla 2024 dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada hari Jumat (25/4).

    Dalam sambutannya, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri berkomitmen dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan ilegal dan perusakan hutan, baik individu maupun korporasi.

    “Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta menerapkan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla,” kata Kapolri.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri HAM dan Jokowi bersiap hadiri pemakaman Paus Fransiskus

    Menteri HAM dan Jokowi bersiap hadiri pemakaman Paus Fransiskus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

    “Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat,” kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

    Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

    Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

    Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

    “Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma,” ucap Pigai.

    Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

    Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

    Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

    Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

    Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Surya Paloh: Membangun bangsa bukan hanya soal kepintaran orasi elite

    Surya Paloh: Membangun bangsa bukan hanya soal kepintaran orasi elite

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa upaya membangun bangsa bukan hanya soal kepintaran orasi-orasi dari para pemimpin atau elite di negeri, tetapi juga harus dibangun melalui sikap mental.

    Dalam acara Penutupan Sesi Pertama Program Remaja Bernegara Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu, Paloh mengajak para generasi muda untuk tidak terjebak pada perilaku kepura-puraan dan harus membangun sikap mental yang bebas.

    “Lain di bibir, lain di hati, lain ucapan, lain tindakan. Itulah musuh kita bersama,” kata Paloh saat berpidato.

    Ia mengatakan bahwa Indonesia sepantasnya bukan hanya sekadar duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain, melainkan harus memiliki ambisi yang lebih hebat.

    Ia yakin Indonesia bisa menjadi negara superpower jika pemimpinnya ingin memberdayakan dan membuktikan kekuatan bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

    Paloh menilai bahwa pemberdayaan mental merupakan hal yang paling penting dalam membangun negara, dibandingkan hanya mengandalkan sumber kekayaan alam dan jumlah penduduk yang begitu besar.

    “Bahwasannya yang dimaksudkan dengan gerakan perubahan itu adalah perubahan mentalitas kita. Sikap dan perilaku kita. Itulah gerakan perubahan, itu yang dibutuhkan bangsa ini,” katanya.

    Untuk itu, ia mengatakan bahwa harapan negeri ke depannya adalah generasi muda atau remaja bangsa yang masih mempunyai dedikasi, cita-cita, dan idealisme.

    Harapan itu sudah tidak bisa diberikan ke orang-orang seusia dirinya yang dinilai terus-menerus mabuk kekuasaan dan keinginan membangun kepentingan pribadi dan kelompok.

    “Di sana (generasi muda) masih ada kejujuran, masih ada keberanian, dan masih ada keinginan untuk memperbaiki dan berjuang untuk suatu negeri hebat,” katanya.

    Agenda pendidikan politik kepada para pemuda yang bertajuk Teen Civic Mission “Remaja Bernegara” itu sudah digelar Partai NasDem sejak beberapa waktu lalu. Para pemuda yang mengikuti pendidikan itu terdiri dari siswa SMP dan SMA.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjar sebut Hasto masih aktif sebagai Sekjen PDI Perjuangan

    Ganjar sebut Hasto masih aktif sebagai Sekjen PDI Perjuangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebutkan Hasto Kristiyanto masih aktif sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan saat ini.

    Pernyataan itu menanggapi pertanyaan mengenai Hasto yang masih menandatangani surat PDI Perjuangan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah, yang dikeluarkan pada hari Rabu (16/4).

    “Iya, masih,” kata Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ganjar menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan pencabutan peraturan DPD, yang masih akan dilihat tindak lanjutnya.

    Adapun dalam surat itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memutuskan untuk mencabut Peraturan DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 PDI Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai, dan dinyatakan tidak berlaku.

    Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh dan demi kepentingan strategis PDI Perjuangan ke depan.

    Sebagaimana diketahui, Hasto saat ini telah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap.

    Dalam kasus tersebut, Sekjen DPP PDI Perjuangan itu didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, dalam rentang waktu 2019—2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota KPU RI periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

    Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019—2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan penggantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR RI periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjar Pranowo ogah komentari isu ijazah Jokowi yang dituding palsu

    Ganjar Pranowo ogah komentari isu ijazah Jokowi yang dituding palsu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyatakan tidak tertarik mengomentari isu ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    “Saya lebih tertarik membahas korban PHK (pemutusan hubungan kerja) hari ini, siapa yang tidak bisa bekerja, bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang harus kita respons. Itu jauh lebih menarik,” ucap Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, Ganjar berharap ke depannya seluruh pihak bisa membicarakan isu yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat. Apalagi, kedua pihak yang terlibat dalam isu itu sudah siap membuktikan kebenaran di pengadilan.

    “Prosesnya kan juga sudah berlangsung sekarang, kalau tidak salah ada yang menggugat dan sebagainya, kemudian ada yang sudah sampai ke pengadilan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak ke ranah hukum.

    “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4).

    Jokowi mengatakan bahwa polemik tersebut juga termasuk pencemaran nama baik sehingga dirinya mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya keinginan sejumlah pihak, salah satunya Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pihak UGM menyatakan telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait isu ijazah Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat ditemui di kampus UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (23/4), mengatakan bahwa komunikasi tersebut sejak pekan lalu meski belum merinci bentuk komunikasi dan pemeriksaan oleh aparat.

    “Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri, sudah ada. Masih terkait yang tadi (kasus ijazah). Detailnya nanti teman-teman Polri yang menyampaikan,” katanya.

    Andi menegaskan bahwa UGM siap mendukung proses hukum dan akan memberikan data yang dibutuhkan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh pengadilan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bachtiar Nasir: Prabowo rangkul umat Islam kawal kedaulatan bangsa

    Bachtiar Nasir: Prabowo rangkul umat Islam kawal kedaulatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Tokoh Islam Bachtiar Nasir mengatakan Presiden Prabowo Subianto menerapkan strategi tepat dengan merangkul semua kelompok, tanpa terkecuali umat Islam dalam mengawal kedaulatan bangsa.

    “Prabowo, presiden yang dilantik 20 Oktober 2024 lalu berasal dari dan besar di TNI. Prabowo pasti sadar betul terhadap peran umat Islam dalam mengawal kedaulatan bangsa ini. Mulai pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga ia terpilih menjadi presiden. Jangan tanya tentang umat Islam, darahnya pasti merah putih. Kira-kira itu kesimpulannya. Begitu juga dengan TNI,” kata Bachtiar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Secara personal, lanjut dia, Prabowo punya histori kedekatan dengan umat Islam.

    “Kedekatan Prabowo dengan umat Islam bisa dilihat dari, pertama; dua kali pilpres, yaitu 2014 dan 2019 Prabowo mendapat dukungan cukup militan dari tokoh-tokoh Islam. Pilpres 2024, meski terbagi, dukungan umat Islam terhadap Prabowo memberi kontribusi cukup besar bagi kemenangannya,” ujar Bachtiar.

    Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) periode 2022-2025 itu mengatakan bahwa setelah dilantik, Prabowo memilih strategi merangkul semua kelompok, tanpa terkecuali. Prabowo merangkul tidak hanya semua partai politik, tetapi juga kelompok sosial dan umat Islam.

    “Di awal kepemimpinan Prabowo, situasi politik cukup stabil, relatif tidak ada kegaduhan kecuali proses hukum yang membidik kejahatan korupsi kelas kakap. Sebuah langkah tegas yang telah mendapat apresiasi dan dukungan rakyat,” ujarnya.

    Prabowo, kata Bachtiar, juga menunjukkan dukungannya kepada umat Islam dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, ketegasan Prabowo berpihak kepada Palestina dan melakukan diplomasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina merupakan sikap yang dinilai sangat jelas terhadap umat Islam.

    “Meski isu kemanusiaan yang tentu saja dikedepankan, namun dukungan kepada Palestina menunjukkan ketegasan posisi di tengah konflik global yang melibatkan banyak negara, termasuk Amerika,” tutur Bachtiar.

    Ia mengatakan stabilitas nasional yang menjadi syarat mutlak dan fondasi dalam membangun masa depan bangsa tidak akan bisa diwujudkan dengan efektif tanpa melibatkan umat Islam sebagai bagian penting bagi kekuatan nasional.

    Menurut dia, persatuan umat Islam akan sangat bergantung kepada bagaimana pemimpin bangsa ini dalam menentukan strategi pendekatannya.

    “Strategi merangkul bukan memukul jauh akan lebih taktis dan efektif bagi pemimpin dalam mengelola stabilitas negara ini. Nampaknya, strategi ini yang dipilih oleh Prabowo,” kata Bachtiar.

    Ia melanjutkan maka tidak ada alasan bagi semua pihak, khususnya umat Islam, selain mengambil kesempatan ini untuk membangun sinergi dalam mengambil peran dalam mendesain arah masa depan bangsa.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Lombok Barat terpilih sebagai Ketua DPW PAN NTB

    Bupati Lombok Barat terpilih sebagai Ketua DPW PAN NTB

    Mataram (ANTARA) – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat periode 2025-2029 dalam Musyawarah Wilayah ke-VI DPW PAN NTB.

    Penetapan Lalu Ahmad Zaini sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN NTB ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga melalui video conference bersamaan empat provinsi lain di Indonesia yang digelar, Sabtu.

    Dalam sambutannya Lalu Ahmad Zaini, mengaku siap menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

    “Tentu tugas dan amanah ini semakin berat, tapi tugas ini akan ringan kalau kita mampu memikulnya bersama-sama, karena tidak ada tugas yang berat kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya di hadapan kader PAN NTB.

    Selain itu Lalu Ahmad Zaini, berjanji untuk menjadikan partai itu meraih posisi ke-4 dalam Pemilu 2029 dan menjadi partai itu sebagai pemenang di NTB sesuai amanat yang diberikan DPP PAN.

    “Untuk memenuhi target itu, saya meminta kepada seluruh kader mulai bekerja di mulai dari sekarang untuk mencari tokoh-tokoh potensial menjadi kader sehingga tidak ada satu pun dapil yang kosong pada pemilu 2029 nanti,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bapilu DPP PAN, Bima Arya berharap PAN di NTB dapat mampu meraih hasil maksimal dengan memenangkan Pemilu 2029 sesuai amanah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

    Menurutnya PAN saat ini tidak lagi berada di pinggiran, tetapi sudah berdiri di pusat kekuasaan nasional.

    “PAN sekarang berada di jantung kekuasaan. Tidak lagi di pinggiran,” ujarnya.

    Wakil Menteri Dalam Negeri itu menyebutkan bahwa saat ini ada 69 kepala daerah dari PAN di seluruh Indonesia, termasuk 9 kader terbaik yang menduduki posisi strategis di tingkat nasional sebagai menteri.

    Ia pun menyebut apa yang diraih tersebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah PAN sejak partai itu didirikan.

    “Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partai kita. Saat ini kita sedang berada pada masa keemasan,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Revitalisasi semangat Konferensi Asia Afrika 1955 hadapi global

    PDIP: Revitalisasi semangat Konferensi Asia Afrika 1955 hadapi global

    Bung Karno mengingatkan kita bahwa kolonialisme belum mati, hanya berganti rupa menjadi neokolonialisme yang licin dan menyaru.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah memandang penting menghidupkan kembali (revitalisasi) semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 dalam menghadapi tantangan global terkini.

    Berbagai nilai KAA, kata dia, perlu dihidupkan kembali di tengah tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi dan krisis iklim saat ini, untuk ciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan bermartabat.

    “Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 18—24 April 1955 di Kota Bandung merupakan salah satu paling gemilang dari presiden pertama RI Soekarno,” kata Basarah saat memberikan kata sambutan dalam diskusi Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global di Jakarta, Sabtu.

    Melalui KAA, menurut dia, Bung Karno membuktikan bahwa negara-negara yang baru merdeka memiliki hak menentukan masa depan tanpa intervensi kekuatan kolonial.

    Mengutip pidato Bung Karno, Basarah menyerukan untuk melahirkan Asia baru dan Afrika baru, yang menegaskan bahwa kemerdekaan dan perdamaian merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

    Perdamaian, kata Basarah, merupakan prasyarat penting bagi kemerdekaan sebab tanpa perdamaian, kemerdekaan akan kehilangan makna dan nilainya.

    Basarah berpendapat bahwa kolonialisme kini berubah bentuk menjadi neokolonialisme melalui penguasaan ekonomi, budaya, dan informasi.

    “Bung Karno mengingatkan kita bahwa kolonialisme belum mati, hanya berganti rupa menjadi neokolonialisme yang licin dan menyaru (menyamar),” ungkapnya.

    Ia menyoroti dampak KAA yang melahirkan gelombang dekolonisasi. Dalam satu dekade setelah KAA, sebanyak 41 negara memproklamasikan kemerdekaannya, menggambarkan suatu gelombang besar dekolonisasi yang tak lepas dari inspirasi Bandung.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa PDI Perjuangan, sebagai partai pewaris ajaran Bung Karno, berkomitmen melanjutkan dan melestarikan semangat KAA.

    PDI Perjuangan meyakini bahwa tatanan dunia baru yang lebih adil dan setara bukan merupakan utopia, melainkan keniscayaan yang hanya bisa dicapai dengan persatuan, keberanian, dan solidaritas.

    “Semangat untuk menegakkan kedaulatan nasional, memperjuangkan perdamaian dunia, dan membangun solidaritas global yang sejati,” kata Basarah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025