Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berguna untuk menjaring aparatur negara yang kompeten dan berintegritas, serta mengajak peserta untuk berkompetisi secara sehat.

    “Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat,” kata Rini Widyantini saat meninjau seleksi kompetensi PPPK di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Selasa, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Melalui seleksi PPPK ini, kata dia, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN untuk mengabdi di birokrasi

    Kanreg I BKN Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian seleksi PPPK pada tanggal 22 April hingga 10 Mei 2025. Sebanyak 7.886 peserta mengikuti rangkaian seleksi ini.

    Untuk menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, menurut dia, tahap seleksi adalah momen yang menentukan.

    Menteri PANRB lantas mengajak peserta seleksi untuk percaya pada kemampuan sendiri, berkompetensi secara sehat, serta menjaga kejujuran dalam tiap tahap seleksi.

    Bagi Rini, keberhasilan peserta bukan hanya tentang nilai di atas kertas, tetapi tentang sikap, semangat, dan integritas yang ditunjukkan peserta hari ini. Seleksi ini adalah sebagai cermin komitmen untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

    Kepada peserta, Menteri PANRB menyampaikan bahwa yang terpenting adalah menunjukkan dedikasi, kejujuran, dan semangat pantang menyerah.

    “Semoga dari tempat ini lahir aparatur-aparatur yang siap membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta,” ujarnya.

    Peserta seleksi PPPK Tahap II ini tetap menggunakan computer assisted test (CAT) seperti rekrutmen CASN sebelumnya. CAT menutup segala celah yang memungkinkan adanya kecurangan dengan nilai yang bisa dilihat secara real-time.

    Rini mengapresiasi kepada panitia dan seluruh jajaran BKN karena telah mempersiapkan seleksi ini dengan baik.

    “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan jajaran BKN yang telah bekerja keras mempersiapkan seleksi ini dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    Dengan adanya seleksi ini, dia berharap mampu memenuhi kuota formasi. Seleksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan pengangkatan CASN pada tahun anggaran 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar AS, bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya meneladani empati, dialog, hingga inklusivitas dari sosok Paus Fransiskus dalam mengupayakan perdamaian dunia, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.

    “Paus ini empati dan moralnya itu sangat diutamakan dan terus mendorong nilai-nilai kemanusiaan untuk bagaimana menyelesaikannya, dan selalu mengedepankan dialog dan inklusi,” kata Dave Laksono.

    Hal itu disampaikannya dalam sebuah dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Gong Bapak Suci untuk Perdamaian Israel-Palestina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dave Laksono menyebutkan salah satu kunci diplomasi ialah tetap terbukanya proses dialog. Dalam hal ini, DPR RI berperan menjembatani dan mendorong forum-forum multilateral agar proses perdamaian tetap hidup.

    “Kami terus berkomunikasi dan juga terus mendorong baik dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan untuk terus menyuarakan hal-hal perdamaian dan terus menarik para pemain internasional untuk bisa duduk bisa mencari solusinya,” ujarnya.

    Namun, dia mengingatkan proses dialog tersebut harus dapat merangkul semua pihak secara inklusif sebab konflik di kawasan seperti Timur Tengah akan berdampak langsung pada kehidupan global.

    “Karena setiap ada konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina atau Israel, akan berdampak pada perdagangan global,” ucapnya.

    Lebih lanjut dia menyoroti peran Paus Fransiskus yang terus mengadvokasikan perdamaian selama masa hidupnya patut dijadikan teladan oleh masyarakat dunia.

    “Bagaimana advokasi yang beliau sampaikan itu semangatnya untuk bisa berjalan terus walaupun beliau sudah meninggalkan kita,” tuturnya

    Wakil rakyat ini lantas menyoroti nilai kesederhanaan, keadilan, dan empati yang didorong Paus sebagai fondasi penting dalam diplomasi kemanusiaan, termasuk keteguhan Paus dalam menjaga kesederhanaannya hingga akhir hayat.

    Ia mengatakan bahwa Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar Amerika Serikat (AS), bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana Toyota Zenix, yang tergolong bukan kendaraan mewah.

    “Di sisa-sisa terakhir hidupnya walaupun dengan keterbatasan fisiknya, beliau tetap setia terhadap sumpahnya, sumpahnya untuk tetap hidup sederhana,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa hanya dengan kekuatan simboliknya yang dimilikinya, Paus mampu menyuarakan perdamaian lintas negara di dunia.

    “Walaupun dengan tantangannya, dengan keterbatasan fisik, walaupun juga kekuatan politiknya sebenarnya Vatikan ‘kan kekuatan politiknya lebih daripada kekuatan agama, kekuatan simbolik,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR minta KP2MI hati-hati buka moratorium PMI ke Arab Saudi

    Anggota DPR minta KP2MI hati-hati buka moratorium PMI ke Arab Saudi

    pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi. Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi P

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengingatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk lebih hati-hati dalam rencana membuka moratorium pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

    “Membuka moratorium bukan semata menghilangkan masalah, namun akan membuka potensi masalah kembali jika pemerintah tidak matang,” kata Eem dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sejak moratorium diberlakukan pada tahun 2011, menurut dia, ada sekitar 185 ribu PMI berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Fakta itu, kata dia, menunjukkan lemahnya pengawasan dan sistem migrasi tenaga kerja Indonesia yang masih memiliki celah besar.

    Dia mengatakan banyak sekali kasus terjadi pada pekerja sektor domestik di luar negeri, khususnya para pekerja perempuan yang mengalami perlakuan tidak adil, seperti halnya pelecehan seksual atau tindakan kekerasan lainnya.

    Dia mengatakan pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi

    “Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia,” kata dia.

    Menurut dia, pembukaan moratorium khusus untuk pekerja perempuan perlu dipertimbangkan kembali. Kecuali, kata dia, jika hukum yang akan diberlakukan adalah hukum yang disepakati atau hukum internasional.

    Dia menambahkan, pemerintah perlu mengupayakan jalur diplomasi yang jelas demi menciptakan kesepakatan yang lebih melindungi para PMI. Tanpa pembenahan yang serius, menurut dia, penghapusan moratorium justru hanya akan mengulang pola lama.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II DPR minta Kemendagri buat peraturan guna bubarkan BUMD sakit

    Komisi II DPR minta Kemendagri buat peraturan guna bubarkan BUMD sakit

    Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya, benefitnya dalam bentuk profit tidak pernah hadir.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur mengenai pembubaran bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kondisinya tidak sehat.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa peraturan itu bakal berisi tentang pengawasan dan pembinaan BUMD yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan peraturan itu, pembubaran BUMD yang tidak sehat bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

    “Di dalamnya, kewenangan untuk pemerintah pusat membubarkan BUMD jika nyata-nyata BUMD itu tidak sehat,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sejumlah pemerintah daerah ada yang memiliki BUMD dengan kondisi yang baik dan bisa menunjang kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, ada BUMD di daerah yang justru menjadi beban bagi pemerintah daerah karena tidak menghasilkan keuntungan.

    “Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya, benefitnya dalam bentuk profit tidak pernah hadir,” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini.

    Untuk itu, dia mengusulkan ke Kemendagri agar permendagri itu juga bisa mengatur adanya holding bagi BUMD. Kelak BUMD tidak hanya akan beroperasi di daerahnya saja, tetapi juga beroperasi di daerah lain.

    Selain itu, dia ingin agar pembentukan holding BUMD itu bisa mendukung BUMD di daerah lainnya untuk memaksimalkan potensi yang ada.

    “Bisa di-support oleh holding BUMD ini untuk kemudian bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerah di tempat masing-masing,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BG sebut aksi premanisme berkedok ormas harus ditindak tegas

    BG sebut aksi premanisme berkedok ormas harus ditindak tegas

    Kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya

    Riau (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) harus ditindak tegas oleh seluruh aparat hukum.

    “Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lain-lain. Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan,” kata pria yang akrab disapa BG saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa.

    Menurut BG, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena karena kerap melalukan aktivitas yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan.

    Aparat, lanjut BG, harus mengambil tindakan tegas terlebih ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.

    BG mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut.

    Hasil dari rapat tersebut, yakni Polri bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.

    “Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, dan ada beberapa tempat lagi sudah diambil (ditangani) semua,” kata BG.

    BG juga mewanti-wanti para aparat hukum agar tidak terlibat ataupun mendukung aksi premanisme berkedok ormas tersebut.

    “Ya, kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya,” tegas BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Dalam pertemuan itu, soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Kematian di Kamboja pengingat akan perlindungan pekerja migran

    DPR: Kematian di Kamboja pengingat akan perlindungan pekerja migran

    Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan angka kasus kematian pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja akibat praktik penipuan daring (online scam) harus menjadi pengingat bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Fenomena ini harus menjadi warning bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, yang kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Pemerintah dan masyarakat tidak bisa menutup mata akan maraknya modus kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia akhir-akhir ini sebab korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, melainkan juga secara fisik dan nyawa.

    Puan juga mengungkapkan bahwa kasus-kasus penipuan online yang berujung pada kematian itu menjadi peringatan keras bagi Pemerintah untuk memastikan agar anak bangsa tidak mudah tergiur pada janji manis pekerjaan di luar negeri tanpa adanya kejelasan.

    Apalagi, kata dia, jika tawaran-tawaran pekerjaan tersebut tanpa melibatkan badan yang resmi atau pemberangkatan melalui jalur nonprosedural.

    “Maka, tugas Pemerintah di sini adalah untuk bagaimana meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya berangkat kerja ke luar negeri secara ilegal,” ujarnya.

    Ia lantas menyebut sejumlah langkah perlindungan yang dapat diberikan negara kepada PMI, antara lain, dengan menggencarkan upaya pencegahan, termasuk memaksimalkan penanganan pada kasus-kasus PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja.

    “Kita dapat memanfaatkan teknologi dalam mencegah dan melawan kejahatan-kejahatan seperti ini. Bagaimana sosialisasi dan kampanye juga makin dimasifkan lewat berbagai sarana media,” tuturnya.

    Lebih jauh Puan mengemukakan bahwa persoalan penipuan daring yang berujung kematian di Kamboja itu bukan lagi merupakan isu domestik, melainkan sudah masuk sebagai darurat kawasan.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya Indonesia mendorong secara aktif ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) guna memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.

    “Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara, terutama yang berbasis digital seperti sindikat online scam,” katanya.

    Menurut Puan, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama kawasan dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan lintas negara yang makin canggih.

    Termasuk, sambung dia, Indonesia perlu mendorong perluasan mandat gugus tugas TFAMW, terutama dalam hal perlindungan pekerja migran dari eksploitasi digital, serta memperkuat koordinasi antarnegara dan penanganan korban.

    “Indonesia harus menekankan pentingnya ASEAN membentuk protokol bersama untuk perlindungan darurat bagi korban eksploitasi, serta mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini mendorong pula Pemerintah untuk menggalakkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penipuan daring sebab tak sedikit WNI yang berangkat ke Kamboja dan wilayah sekitarnya sebagai korban penipuan daring yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji menggiurkan.

    Terakhir, dia memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan menjadi bagian dari solusi dalam meminimalisasi tragedi yang menimpa WNI di luar negeri.

    “DPR bersama Pemerintah akan berkolaborasi dengan aparat dan mitra internasional guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa kementeriannya terus memasifkan strategi untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural berangkat bekerja ke Kamboja, Myanmar, dan Laos.

    Upaya itu dilakukan karena makin banyak CPMI ilegal yang berangkat ke tiga negara tersebut, terutama Myanmar, yang meningkat 27 kali lipat pada tahun 2025 dari data pada tahun 2024.

    “Terjadi lonjakan besar dari Myanmar, 26 orang pada tahun 2024, menjadi 698 orang pada tahun 2025. Peningkatan hampir 27 kali lipat,” kata Menteri Karding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasan Nasbi umumkan mundur dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan

    Hasan Nasbi umumkan mundur dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan

    ANTARA – Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) melalui unggahan video akun instagram @totalpolitikcom, Selasa (29/4). Hasan Nasbi menyebut keputusan tersebut tidak dibuat secara tiba-tiba tetapi telah dipikirkan secara tenang dan matang demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

  • Komisi II DPR rapat dengan sejumlah gubernur bahas fiskal hingga BUMD

    Komisi II DPR rapat dengan sejumlah gubernur bahas fiskal hingga BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah gubernur untuk membahas mengenai kondisi fiskal hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing daerah.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa komisinya tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi dana transfer pusat ke daerah. Selama ini, DPR RI belum melakukan pengawasan terhadap transfer itu.

    “Begitu APBN ditransfer ke APBD masing-masing maka kemudian ruang pengawasan tidak dilakukan,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Pada hakikatnya, dia menjelaskan bahwa dana transfer pusat ke daerah itu merupakan dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang ditransfer ke provinsi dan kabupaten/kota.

    Menurut dia, transfer yang dilakukan memiliki berbagai jenis dana, di antaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, hingga dana insentif.

    Selain itu, dia meminta agar para gubernur itu menjelaskan kinerja BUMD yang kini mendapat sorotan serius.

    Menurut dia, ada sejumlah daerah yang memiliki kemandirian fiskal karena sokongan pendapatan dari BUMD, dan ada juga daerah yang justru dibebani karena keberadaan BUMD.

    “Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya tidak menghadirkan benefit dalam bentuk profit,” kata dia.

    Menurut dia, Komisi II DPR RI ingin agar BUMD yang dimiliki pemerintah daerah bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerahnya masing-masing.

    Berdasarkan catatan kesekretariatan, para gubernur yang diundang di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Lampung, dan Gubernur Kalimantan Barat.

    Berikutnya Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat Daya, dan Gubernur Papua Tengah.

    Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Tengah berhalangan hadir karena sedang mendampingi kunjungan dari pemerintah pusat ke daerahnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PCO pastikan kegiatan tetap berjalan normal usai Hasan Nasbi mundur

    PCO pastikan kegiatan tetap berjalan normal usai Hasan Nasbi mundur

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office (PCO) memastikan kegiatan tetap berjalan normal usai Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala lembaga tersebut.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa,” ujar Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Noudhy Valdryno dalam pernyataan pers tertulis, Selasa.

    Noudhy mengatakan pihaknya tetap fokus untuk mengomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    PCO, kata dia, tetap percaya bahwa seluruh proses akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) dan menyebut keputusan tersebut sebagai jalan terbaik.

    Melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya seraya memperlihatkan hari terakhirnya menjabat sebagai juru bicara kepresidenan itu pada hari Senin (21/4).

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” kata Hasan dalam narasi video yang berdurasi lebih dari 4 menit itu.

    Dalam narasinya, Hasan mengungkapkan bahwa jika ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diatasi, dan persoalan tersebut sudah di luar kemampuannya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, dia merasa harus tahu diri dan mengambil keputusan untuk menepi.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri dan dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Hasan mengungkapkan bahwa keputusan untuk mundur dari jabatannya itu berdasarkan kesimpulan yang matang karena merasa sudah saatnya menepi ke kursi penonton.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025