Category: Antaranews.com Politik

  • Wamendagri tekankan pentingnya pemda dukung program pemerintah

    Wamendagri tekankan pentingnya pemda dukung program pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antar-pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat.

    Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

    Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa APEKSI merupakan wadah yang kuat dalam membangun kolaborasi antardaerah, sekaligus menjadi ruang berkumpul yang memupuk semangat kebersamaan.

    Ia menambahkan Indonesia saat ini sedang menghadapi era dan tantangan baru untuk menjadi negara maju. Salah satunya adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

    “Cita-cita besar Bapak Presiden adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah,” kata Bima.

    Ia menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan pentingnya lompatan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, dibutuhkan modal besar, salah satunya melalui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa mengabaikan pelayanan dasar masyarakat.

    Bima juga menyebutkan beberapa program prioritas pemerintah yang tengah berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan koperasi desa dan kelurahan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program-program ini akan berhasil jika didukung melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Saya ditugaskan oleh Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi, sinergi, dan akselerasi [program-program pemerintah],” ujarnya.

    Dia juga menekankan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan masyarakat, melainkan untuk mengalokasikan anggaran secara lebih bijak.

    Misalnya, anggaran perjalanan dinas dapat dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal.

    “Efisiensi adalah untuk kemandirian fiskal,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, usai kegiatan tersebut, Wamendagri Bima bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kota Bukittinggi.

    Ia juga menyempatkan diri mengunjungi Rumah Bung Hatta bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bukittinggi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasan Nasbi mundur, Ketua MPR RI sebut PCO harus tetap eksis

    Hasan Nasbi mundur, Ketua MPR RI sebut PCO harus tetap eksis

    ANTARA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Selasa (29/4), mengaku baru mengetahui kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Meski begitu, Muzani menyatakan Kantor Komunikasi Kepresidenan harus tetap eksis. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

  • BKSAP harap sosok pengganti Paus lanjutkan semangat kemanusiaan

    BKSAP harap sosok pengganti Paus lanjutkan semangat kemanusiaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga berharap sosok yang akan meneruskan kepemimpinan sebagai kepala negara Vatikan sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia mampu melanjutkan semangat kemanusiaan dari sosok Paus Fransiskus.

    “Tentu kami berharap kepemimpinan Vatikan dari segi kemanusiaan seperti ini, dilanjutkan oleh penerus semangat Paus Fransiskus,” kata Ravindra yang hadir secara daring dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Gong Bapak Suci untuk Perdamaian Israel-Palestina” di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebab, kata dia, Paus Fransiskus tidak hanya berperan sebagai pemuka agama bagi umat Katolik, melainkan kepemimpinannya mampu menjadikan Vatikan sebagai pusat diplomasi global yang aktif.

    “Dengan jaringan luas yang dimiliki, Vatikan dapat menjangkau dan mempertemukan berbagai pihak hingga pimpinan negara yang sedang terlibat dalam konflik,” ujarnya.

    Sebagai pemimpin, kata dia, Paus Fransiskus juga sangat aktif mengedepankan isu-isu kemanusiaan, salah satunya tercermin dari pertemuannya dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb di Kairo, Mesir, pada 2019 silam.

    Pertemuan kedua tokoh tersebut membuahkan Dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani keduanya dengan judul “The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together” atau “Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama”.

    “Dokumen terkait persaudaraan antarmanusia, yang menguatkan komitmen bersama untuk mengedepankan perlindungan kaum marjinal, toleransi antarberagama, dan memperjuangkan perdamaian di berbagai wilayah-wilayah terlanda konflik,” paparnya.

    Tak hanya itu, dia menyebut bahwa pesan-pesan kemanusiaan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus memiliki bobot moral yang selalu diperhitungkan.

    Bahkan, ujarnya lagi, Paus Fransiskus memberikan perhatian besar kepada warga Gaza agar dapat memperoleh kedamaian di tanah Palestina, yang menjadi salah satu pesan terakhirnya sebelum sang Uskup Roma itu wafat.

    “Pesan terakhir kepada jamaah, Paus Fransiskus pada 20 April 2025, sehari sebelum beliau wafat, menyerukan ‘My only wish in Gaza is peace’, bahwa salah satu hal yang diharapkan adalah selesainya konflik di Gaza dan terjadi kedamaian,” ucap dia.

    Dia lantas berkata,”Setiap malam, beliau selalu menyempatkan diri untuk menelpon saudara-saudara di Gaza untuk menanyakan kabar, mendoakan mereka, dan menyuarakan komitmen untuk mencapai perdamaian di Jalur Gaza.”

    Paus Fransiskus, Paus pertama yang berasal dari Amerika Latin, wafat pada 21 April lalu dalam usia 88 tahun di kediamannya di Kota Vatikan.

    Adapun prosesi pemakaman Paus Fransiskus berlangsung pada Sabtu (26/4), di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • IDCI: Perlu kedaulatan pikiran hadapi gempuran algoritma global

    IDCI: Perlu kedaulatan pikiran hadapi gempuran algoritma global

    Proporsi waktu kita di ruang siber kini hampir seimbang dengan waktu tidur dan hidup di dunia fisik.

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti di Indonesia Digital Cyber Institute (IDCI) Taufiq A. Gani mengajak pemerintah, akademisi, media, pelaku industri, dan masyarakat umum bersatu membangun kesadaran bersama bahwa pertahanan bangsa bukan hanya soal tanah atau data, melainkan juga soal kedaulatan pikiran menghadapi gempuran algoritma global di media sosial.

    “Kedaulatan sejati adalah ketika bangsa ini mampu berpikir dengan cara sendiri. Pada era digital, mempertahankan pikiran adalah bentuk tertinggi dari mempertahankan kemerdekaan,” kata Taufiq dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    IDCI menilai pendekatan literasi digital saat ini masih terlalu teknis dan sektoral. Literasi bukan sekadar kemampuan mengakses informasi, melainkan kemampuan membangun sistem imun berpikir sehingga perlu doktrin kebangsaan yang menempatkan kesadaran publik sebagai wilayah strategis yang harus dijaga.

    “Ini bukan sekadar soal literasi, melainkan soal kedaulatan. Bangsa yang tidak mampu mengelola cara berpikirnya akan mudah diarahkan oleh narasi yang dibentuk di luar dirinya,” tegas Taufiq.

    Taufiq menyebutkan sejumlah kajian independen, termasuk tulisan Asma Mir di platform Medium yang berjudul How Social Media Algorithms Shape Our Reality, mengungkap bahwa algoritma media sosial kini telah menjadi arsitek realitas pribadi.

    Dengan menyaring konten berdasarkan preferensi dan emosi pengguna, kata dia, algoritma menciptakan ruang gema digital (echo chamber) yang memperkuat bias, memicu polarisasi, dan mempercepat penyebaran disinformasi.

    “Konten provokatif dan emosional cenderung lebih viral ketimbang konten faktual. Inilah yang menciptakan ketimpangan informasi dan kesan palsu bahwa semua orang berpikir seperti kita,” tulis Mir.

    Laporan Digital 2025 Global Overview Report yang dirilis oleh We Are Social dan Meltwater pada Februari 2025 mencatat bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 7 jam 22 menit per hari di internet.

    Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-17 dunia, bahkan termasuk dalam lima besar tertinggi di Asia Tenggara.

    Sebagai pembanding, negara-negara maju seperti Amerika Serikat (6 jam 40 menit), Inggris (5 jam 36 menit), Jerman (5 jam 28 menit), Korea Selatan (5 jam 22 menit), dan Jepang (4 jam 09 menit) memiliki durasi paparan internet harian yang jauh lebih rendah.

    “Proporsi waktu kita di ruang siber kini hampir seimbang dengan waktu tidur dan hidup di dunia fisik. Ini bukan hanya perubahan gaya hidup, melainkan juga pembentukan ruang kesadaran baru, ruang pikir, ruang identitas, dan ruang interaksi,” ujar Taufiq.

    Menurut IDCI, tingginya keterpaparan digital masyarakat Indonesia tidak diimbangi dengan sistem proteksi kesadaran kolektif. Ketika opini publik dibentuk oleh algoritma yang dirancang berdasarkan logika keterlibatan dan keuntungan, ruang kesadaran bangsa dapat dengan mudah dikendalikan oleh pihak luar.

    “Kita terlalu lama berkutat pada pengamanan data dan infrastruktur. Sementara itu, arsitektur berpikir masyarakat tengah digiring oleh sistem yang tak kita rancang, tak kita kendalikan,” lanjut Taufiq.

    IDCI menilai dominasi semacam ini mengancam keragaman berpikir, memperlemah kemampuan masyarakat untuk berdialog lintas pandangan, dan pada akhirnya dapat melemahkan fondasi demokrasi serta kohesi sosial.

    IDCI lantas mengusulkan empat pilar utama untuk membangun sistem pertahanan kognitif bangsa:

    1. Kapasitas Naratif Nasional: Membangun kemampuan bangsa untuk menyusun dan menyebarluaskan narasi tentang dirinya secara utuh, jujur, dan bermartabat.

    2. Infrastruktur Konten Strategis: Memperkuat ekosistem media, budaya, dan edukasi digital yang mampu membentuk kesadaran kritis dan identitas kebangsaan.

    3. Regulasi atas Arsitektur Algoritma: Negara harus hadir dalam tata kelola sistem distribusi informasi agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh logika pasar dan kepentingan asing.

    4. Lembaga Pemantau Kesadaran Publik: Membangun sistem pemantauan terhadap arah opini publik, polarisasi, dan disinformasi sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko perkuat hubungan diplomatik dengan negara korban asap karhutla

    Menko perkuat hubungan diplomatik dengan negara korban asap karhutla

    Pekanbaru (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

    “Langganan komplain itu ya Singapura dengan Malaysia. Terakhir tambah lagi Filipina. Kita terus lakukan komunikasi tidak sampai pada gugatan hukum,” kata Budi Gunawan saat ditemui usai menggelar apel Satgas Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa.

    Menurut Budi, asap yang disebabkan karhutla di Indonesia cukup mengganggu aktivitas masyarakat di negara-negara tersebut.

    Mayoritas asap tersebut berasal dari beberapa wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan seperti Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Tengah, hingga Jambi.

    Oleh karena itu, Budi dan seluruh instansi di bawah naungan Satgas Karhutla saat ini tengah mempersiapkan upaya mitigasi kebakaran hutan di daerah tersebut.

    Upaya mitigasi dilakukan satgas sebelum wilayah-wilayah rawan karhutla itu memasuki musim kemarau panjang.

    “Kita lakukan modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut,” kata pria yang akrab disapa BG ini.

    Selain itu, BG juga mengajak pemerintah daerah, masyarakat, hingga pihak perusahaan swasta untuk bahu-membahu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

    BG sendiri mengaku pemerintah negara yang menjadi korban asap karhutla Indonesia juga turut menawarkan bantuan untuk memadamkan kebakaran.

    “Akan tetapi, kita yakin dengan kemampuan kita sendiri, kita mampu. Insyaallah belajar dari pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 yang sukses,” kata BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi Gerindra DPR ajak publik percaya kekuatan ekonomi Indonesia

    Fraksi Gerindra DPR ajak publik percaya kekuatan ekonomi Indonesia

    Ekonomi Indonesia memerlukan kepercayaan kolektif dari seluruh rakyatnya untuk terus tumbuh dan berkembang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengajak pelaku pasar, dunia usaha, dan masyarakat untuk percaya pada kekuatan ekonomi Indonesia dan menghindari pembentukan opini yang berdasarkan pada informasi parsial dan tidak objektif.

    “Fraksi Gerindra mengajak agar kita semua tetap percaya terhadap fundamental perekonomian nasional yang on the right track, bahkan di tengah ketidakpastian global. Situasi ini justru dapat menjadi momentum strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Budisatrio juga menekankan pentingnya agar masyarakat mengakses data dan informasi yang akurat, objektif, dan menyeluruh sehingga dapat menilai keadaan perekonomian nasional secara komprehensif dan berbasis fakta.

    Ia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus memperkuat perekonomian nasional dengan berbagai kebijakan.

    “Kami menilai kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong reformasi struktural dan meningkatkan kemudahan berinvestasi melalui langkah-langkah seperti deregulasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan industri nasional,” tegasnya.

    Selain itu, Budisatrio juga menyampaikan apresiasi atas capaian positif kinerja investasi nasional pada kuartal pertama 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.

    Capaian ini meningkat 16 persen secara tahunan (year-on-year) dan memberikan dampak nyata pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 594.104 orang.

    Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menjanjikan dan mampu menjaga tren pertumbuhan ekonominya.

    “Kami di Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga momentum ini,” kata dia

    Selain itu, Budisatrio juga menyoroti rebound positif pasar modal Indonesia dengan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 12 persen sampai hari ini dari titik terendah sebelumnya pascaeskalasi perang dagang Amerika Serikat.

    “Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemulihan pasar modal terbaik di dunia saat ini,” ujarnya.

    Budisatrio menegaskan bahwa langkah reformasi dan penguatan industri harus terus diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi semakin berkelanjutan.

    Dalam keterangannya, dia menekankan pentingnya menjaga optimisme kolektif di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    “Optimisme harus terus dijaga dengan tetap waspada dan bekerja keras. Ekonomi Indonesia memerlukan kepercayaan kolektif dari seluruh rakyatnya untuk terus tumbuh dan berkembang,” tutur Budisatrio.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dukung penuh program tiga juta rumah

    Kemendagri dukung penuh program tiga juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

    “Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

    “Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

    Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

    Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

    “Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

    Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

    “Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

    Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

    Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan MPR ingatkan sektor pendidikan tanamkan nilai integritas

    Pimpinan MPR ingatkan sektor pendidikan tanamkan nilai integritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya sektor pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada para peserta didik selaku generasi penerus bangsa untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    “Sektor pendidikan yang bertugas mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh di masa depan, harus mampu menanamkan nilai-nilai integritas kepada setiap anak bangsa yang sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 yang mengungkapkan skor SPI Pendidikan 2024 mengalami penurunan dari 73,7 menjadi 69,50.

    Dalam survei tersebut, kasus menyontek masih ditemukan pada 78 persen sekolah dan 98 persen kampus. Selain itu, masih ada 30 persen guru atau dosen dan 18 persen pimpinan satuan pendidikan yang menganggap gratifikasi dari siswa atau wali murid sebagai hal lumrah.

    Menurut dia, hasil survei tersebut harus segera ditindaklanjuti pemerintah dengan langkah nyata agar generasi penerus bangsa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Dia menyebut nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, dan adil sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap anak bangsa.

    Dia pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah mampu membangun dan merealisasikan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai integritas kepada peserta didik.

    “Tentu saja, upaya memberi teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas itu merupakan bagian penting untuk dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan di tanah air,” tuturnya.

    Dia berharap pula penegakan nilai-nilai integritas bagi setiap anak bangsa menjadi prioritas pada sistem pendidikan nasional yang diterapkan.

    “Sehingga, di masa depan setiap anak bangsa memiliki kemampuan untuk menjawab setiap tantangan yang datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berguna untuk menjaring aparatur negara yang kompeten dan berintegritas, serta mengajak peserta untuk berkompetisi secara sehat.

    “Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat,” kata Rini Widyantini saat meninjau seleksi kompetensi PPPK di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Selasa, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Melalui seleksi PPPK ini, kata dia, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN untuk mengabdi di birokrasi

    Kanreg I BKN Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian seleksi PPPK pada tanggal 22 April hingga 10 Mei 2025. Sebanyak 7.886 peserta mengikuti rangkaian seleksi ini.

    Untuk menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, menurut dia, tahap seleksi adalah momen yang menentukan.

    Menteri PANRB lantas mengajak peserta seleksi untuk percaya pada kemampuan sendiri, berkompetensi secara sehat, serta menjaga kejujuran dalam tiap tahap seleksi.

    Bagi Rini, keberhasilan peserta bukan hanya tentang nilai di atas kertas, tetapi tentang sikap, semangat, dan integritas yang ditunjukkan peserta hari ini. Seleksi ini adalah sebagai cermin komitmen untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

    Kepada peserta, Menteri PANRB menyampaikan bahwa yang terpenting adalah menunjukkan dedikasi, kejujuran, dan semangat pantang menyerah.

    “Semoga dari tempat ini lahir aparatur-aparatur yang siap membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta,” ujarnya.

    Peserta seleksi PPPK Tahap II ini tetap menggunakan computer assisted test (CAT) seperti rekrutmen CASN sebelumnya. CAT menutup segala celah yang memungkinkan adanya kecurangan dengan nilai yang bisa dilihat secara real-time.

    Rini mengapresiasi kepada panitia dan seluruh jajaran BKN karena telah mempersiapkan seleksi ini dengan baik.

    “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan jajaran BKN yang telah bekerja keras mempersiapkan seleksi ini dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    Dengan adanya seleksi ini, dia berharap mampu memenuhi kuota formasi. Seleksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan pengangkatan CASN pada tahun anggaran 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar AS, bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya meneladani empati, dialog, hingga inklusivitas dari sosok Paus Fransiskus dalam mengupayakan perdamaian dunia, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.

    “Paus ini empati dan moralnya itu sangat diutamakan dan terus mendorong nilai-nilai kemanusiaan untuk bagaimana menyelesaikannya, dan selalu mengedepankan dialog dan inklusi,” kata Dave Laksono.

    Hal itu disampaikannya dalam sebuah dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Gong Bapak Suci untuk Perdamaian Israel-Palestina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dave Laksono menyebutkan salah satu kunci diplomasi ialah tetap terbukanya proses dialog. Dalam hal ini, DPR RI berperan menjembatani dan mendorong forum-forum multilateral agar proses perdamaian tetap hidup.

    “Kami terus berkomunikasi dan juga terus mendorong baik dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan untuk terus menyuarakan hal-hal perdamaian dan terus menarik para pemain internasional untuk bisa duduk bisa mencari solusinya,” ujarnya.

    Namun, dia mengingatkan proses dialog tersebut harus dapat merangkul semua pihak secara inklusif sebab konflik di kawasan seperti Timur Tengah akan berdampak langsung pada kehidupan global.

    “Karena setiap ada konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina atau Israel, akan berdampak pada perdagangan global,” ucapnya.

    Lebih lanjut dia menyoroti peran Paus Fransiskus yang terus mengadvokasikan perdamaian selama masa hidupnya patut dijadikan teladan oleh masyarakat dunia.

    “Bagaimana advokasi yang beliau sampaikan itu semangatnya untuk bisa berjalan terus walaupun beliau sudah meninggalkan kita,” tuturnya

    Wakil rakyat ini lantas menyoroti nilai kesederhanaan, keadilan, dan empati yang didorong Paus sebagai fondasi penting dalam diplomasi kemanusiaan, termasuk keteguhan Paus dalam menjaga kesederhanaannya hingga akhir hayat.

    Ia mengatakan bahwa Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar Amerika Serikat (AS), bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana Toyota Zenix, yang tergolong bukan kendaraan mewah.

    “Di sisa-sisa terakhir hidupnya walaupun dengan keterbatasan fisiknya, beliau tetap setia terhadap sumpahnya, sumpahnya untuk tetap hidup sederhana,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa hanya dengan kekuatan simboliknya yang dimilikinya, Paus mampu menyuarakan perdamaian lintas negara di dunia.

    “Walaupun dengan tantangannya, dengan keterbatasan fisik, walaupun juga kekuatan politiknya sebenarnya Vatikan ‘kan kekuatan politiknya lebih daripada kekuatan agama, kekuatan simbolik,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025