Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • BKSAP: Konferensi Ke-19 PUIC bertepatan peringatan 25 tahun berdiri

    BKSAP: Konferensi Ke-19 PUIC bertepatan peringatan 25 tahun berdiri

    Kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC pada tahun 1999.

    “Ini bukan hanya momen refleksi, melainkan juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Mardani mengemukakan hal itu ketika memberikan pidato dalam acara Embassy Briefing penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota PUIC dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

    “Ayat ini mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan karenanya, kita harus mempererat hubungan, memperkuat solidaritas, dan mendorong kerja sama antarparlemen negara-negara muslim,” ujar Mardani mengutip ayat 13 Surah Al-Hujurat dalam Al-Qur’an.

    Selain itu, dia juga memandang penting membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi.

    Wakil rakyat ini menyebut konferensi itu juga akan menjadi forum membahas isu-isu penting seperti dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina, perlindungan hak-hak minoritas muslim, dan penguatan kerja sama negara-negara Selatan (South-South Cooperation/SSC).

    Ia mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKSAP DPR RI guna memperkuat diplomasi parlementer Indonesia di kancah internasional.

    “Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” katanya.

    Diketahui bahwa Konferensi Ke-19 PUIC dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience itu akan digelar di Jakarta pada tanggal 12—15 Mei.

    Sebelumnya, Jumat (14/3), Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 PUIC atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12—15 Mei.

    “Pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, parlemen, dipimpin Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR usul penggunaan BBM oleh TNI pakai barcode agar tak boros

    Anggota DPR usul penggunaan BBM oleh TNI pakai barcode agar tak boros

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh TNI menggunakan barcode agar tidak ada pemborosan dan bisa lebih efisien.

    Amelia Anggraini menyampaikan usulan tersebut ketika rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait dengan permasalahan tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL. Pada kesempatan itu, dia mempertanyakan apakah Kementerian Pertahanan sudah membuat formula terkait dengan penggunaan BBM oleh TNI.

    “Misalnya, melalui sistem kuota atau barcode tracking agar tidak terjadi pemborosan Pak, atau utang yang serupa pada masa mendatang,” kata Amelia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL ke Pertamina menunjukkan kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini menilai tunggakan triliunan rupiah tersebut mengkhawatirkan.

    “Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi BBM bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    KSAL menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenai kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Laksamana TNI Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Pemda perhatikan dua poin sebelum bentuk Dinas Ekraf

    Wamendagri: Pemda perhatikan dua poin sebelum bentuk Dinas Ekraf

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan dan mencermati dua poin utama sebelum membentuk Dinas Ekonomi Kreatif, yakni soal sumber daya manusia dan menghitung potensi sektor tersebut.

    “Pertama, berkaitan dengan yang namanya kapasitas kelembagaan, tentu membutuhkan sumber daya yang baru juga. Kedua, menghitung potensinya seperti apa,” kata Bima Arya saat menghadiri Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Radugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Menurut ia, pembentukan dinas yang membidangi ekonomi kreatif (ekraf) merupakan sebuah terobosan, namun pemerintah daerah (pemda) harus mampu menjamin keberlanjutan maupun lebih menggali potensi dari ekosistem ekonomi kreatif itu.

    “Yang harus dikedepankan adalah menyangkut ekosistem, jangan terlalu menganggap tata usaha lembaga adalah faktor utama,” ucapnya.

    Ia membuka pintu bagi setiap pemda untuk mengajukan usulan maupun sebatas konsultasi dalam rangka pembentukan Dinas Ekraf.

    “Apabila dianggap dinas ini bisa lebih cepat mengakselerasi untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif maka silakan. Sudah ada beberapa daerah, tetapi kami akan update lagi berapa jumlahnya,” ujar Wamendagri.

    Soal teknis pelaksanaan, Bima secara singkat mengatakan bahwa Dinas Ekraf nantinya akan menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berdiri sendiri.

    “Kan biasanya nyambung dengan pariwisata. Nah, yang sekarang khusus ekonomi kreatif,” tambahnya.

    Kemendagri juga masih melakukan proses penyusunan teknis pembentukan dinas tersebut. “Nanti, kami dari Kemendagri akan menyusun panduan teknisnya,” katanya.

    Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pada akhir tahun 2024 sebagai dasar hukum membentuk Dinas Ekonomi Kreatif di provinsi untuk mendorong sektor ekonomi kreatif di daerah.

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan SKB itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah menggali potensi ekonomi kreatif di daerah yang sebelumnya masih belum terasah.

    Pembentukan Dinas Ekraf juga terbuka bagi daerah yang masih belum memiliki anggaran namun menyadari ada potensi besar di bidang ekonomi kreatif.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

    Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk membahas sekolah rakyat.

    Saifullah akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pembangunan sekolah rakyat.

    “Kami mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Disebutkan bahwa sebanyak 53 titik pembangunan sekolah telah dilakukan pematangan. Bahkan, sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.

    Selain itu, kata dia, terdapat hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.

    Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei. Setelah dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu.

    “Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” ucap dia.

    Sementara itu, Sri Mulyani akan melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat serta perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

    “Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Terkait dengan pembiayaan sekolah rakyat, Sri Mulyani menyebutkan sebagian akan diambil dari APBN. Namun, Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut.

    “Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” kata dia.

    Selain Gus Ipul dan Sri Mulyani, menteri lain yang turut dipanggil adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhan: Jumlah rumah dinas prajurit TNI masih jauh dari ideal

    Menhan: Jumlah rumah dinas prajurit TNI masih jauh dari ideal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Kementerian Pertahanan berupaya memenuhi kebutuhan rumah dinas bagi para prajurit TNI yang saat ini jumlah unitnya masih kurang ideal.

    Sjafrie mengatakan bahwa saat ini TNI baru memiliki sebanyak 224.756 unit rumah dinas bagi para prajuritnya. Angka itu baru sekitar 45 persen dari jumlah ideal kebutuhan rumah dinas prajurit TNI sebanyak 500.000 unit.

    “Angka ini tentunya menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan juga kondisi nyata yang ada di lapangan,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menhan mengatakan bahwa untuk pemenuhan rumah dinas bagi prajurit TNI itu, Kemenhan akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Namun, lanjut Sjafrie, Kemenhan juga masih memperhitungkan soal kondisi lahan yang dimiliki TNI sebab penggunaan lahan TNI untuk pembangunan rumah dinas akan bersinggungan dengan kebutuhan operasional.

    “Ini juga ada kesulitan bagi kita karena lahan-lahan itu justru diperlukan oleh kita untuk kebutuhan operasional. Nah, ini satu bagian yang kita sedang bicarakan,” katanya.

    Di sisi lain, Menhan Sjafrie juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sekitar 64 persen lahan yang dimiliki TNI belum bersertifikat.

    Ia memastikan bahwa Kemenhan juga akan bekerja instansi terkait untuk meningkatkan status hukum aset-aset tersebut.

    Menurut Menhan, pembangunan kekuatan TNI di tiga matra (Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat) harus diiringi dengan peningkatan kebutuhan aset.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensesneg minta kebebasan berpendapat tetap dilandasi tanggung jawab

    Mensesneg minta kebebasan berpendapat tetap dilandasi tanggung jawab

    Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

    Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

    “Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar,” kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”.

    Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

    Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

    Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

    “Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian,” ujarnya.

    Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

    Mensesneg lantas mengajak semua pihak, “Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab.”

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menghindari kegiatan seremonial yang mengakibatkan pemborosan

    Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai acara seremonial tersebut tanpa disadari cukup mengganggu fokus pencapaian dari anggaran yang telah dialokasikan.

    Tomsi menekankan fokus alokasi anggaran seharusnya diarahkan pada pencapaian target kinerja pelayanan publik.

    “Memastikan setiap pelaksanaan program kegiatan memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Tomsi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2026 di Surabaya, Jatim, Selasa.

    Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen yang harus dijalankan dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk itu, ia mengajak Pemda agar mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur dan bersifat mubazir.

    Dia juga bercerita dalam pelaksanaan program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, misalnya, kerap ditemukan praktik pemborosan serta alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran. Bahkan, tidak jarang anggaran untuk kegiatan pendukung justru lebih besar dibandingkan alokasi terhadap program inti yang seharusnya menjadi fokus utama.

    “Jadi, anggaran stuntingnya itu [misalnya] Rp12 miliar, Rp2 miliar yang masuk mulutnya bayi dan ibu hamil, dan Rp10 miliarnya itu buat uang jalan, kemudian pengembangan kapasitas, kemudian tenda, kemudian beberapa acara-acara yang lain,” ujarnya mengumpamakan.

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mencermati sejumlah hal dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026.

    Ia berharap program dan kegiatan yang disusun dapat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Menurut dia, forum Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ini harus menjadi titik awal penyelarasan dengan RPJMN.

    “Kemudian meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektoral,” ujar Tomsi.

    Selanjutnya, ia juga menekankan agar RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026 mendukung dan berkontribusi terhadap 83 kegiatan prioritas utama RPJMN serta proyek-proyek strategis nasional.

    “Menyiapkan program yang memberikan ruang kemudahan berusaha melalui kebijakan yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Tomsi juga mengharapkan Pemprov Jatim dapat menyiapkan rencana kerja yang mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan di bidang pariwisata, perdagangan, pusat layanan jasa, dan jasa keuangan.

    Sebagai tambahan informasi, dalam kegiatan ini hadir di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jatim.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan

    BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas tengah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan perbatasan mulai dari bidang ekonomi hingga pendidikan.

    Beberapa rencana yang dilakukan termasuk percepatan pembangunan pelabuhan ekspor-impor, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan akses pendidikan melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat serta Politeknik Universitas Pertahanan (Unhan) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    “Potensi pertanian seperti cabai, bawang, dan berbagai sayuran dari Sambas sangat besar. Dengan akses ekspor yang lebih baik, komoditas ini bisa menjadi unggulan di pasar internasional,” kata Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Adapun, langkah-langkah tersebut dibahas dalam audiensi antara Makhruzi dengan Bupati Sambas Satono pada Senin (28/4), sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

    Dalam bidang perdagangan internasional, Makhruzi menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Sambas karena belum memiliki pelabuhan ekspor-impor.

    Ia menilai perlu adanya percepatan pembangunan pelabuhan guna mendukung aktivitas ekonomi kawasan yang kaya akan komoditas pertanian.

    Sebagai tindak lanjut, BNPP akan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk pengoperasian terminal barang internasional (TBI) di Sambas.

    Penyusunan regulasi operasional TBI juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi serta TNI/Polri guna memastikan proses ekspor-impor berjalan efektif dan efisien.

    “TBI ini akan menjadi simpul vital dalam meningkatkan aktivitas perdagangan lintas negara dari wilayah perbatasan. Ini bukan hanya tentang fasilitas fisik, tetapi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” ujar Makhruzi.

    Ia juga menegaskan bahwa BNPP mendorong agar seluruh pos lintas batas negara (PLBN), baik tipe A maupun tipe B dapat difasilitasi dengan TBI.

    “Percepatan operasionalisasi TBI dinilai krusial untuk mendukung optimalisasi fungsi PLBN sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan,” ujarnya.

    Di bidang pendidikan, BNPP mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan.

    Makhruzi juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pendirian Politeknik Unhan yang akan difokuskan pada sektor pertanian.

    “Politeknik ini akan difokuskan pada sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan potensi lokal, kita dapat mencetak sumber daya manusia pertanian yang mumpuni dari masyarakat perbatasan,” ucapnya.

    BNPP juga mengapresiasi Pemkab Sambas atas komitmennya dalam mendukung program nasional.

    Makhruzi menyoroti keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan dengan baik di wilayah tersebut.

    “Program MBG ini bukan hanya soal memberikan makanan bergizi, tetapi juga membentuk fondasi kesehatan generasi masa depan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan program pemerintah,” ujarnya.

    Untuk itu, BNPP dan Pemkab Sambas sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

    Menurut dia, pertemuan itu menjadi langkah konkret dalam sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan Indonesia.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dorong Sulbar fokus atasi kemiskinan ekstrem

    Kemendagri dorong Sulbar fokus atasi kemiskinan ekstrem

    Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung bagi MBR harus selesai paling lama 10 hari kerja.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memfokuskan program pembangunan tahun 2026 pada sejumlah isu strategis, di antaranya inflasi, kemiskinan ekstrem, tengkes, serta penguatan tata kelola kewilayahan melalui penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

    Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa hal tersebut penting karena pencapaian pembangunan nasional perlu didukung oleh sinergisitas dan komitmen pemerintah daerah.

    Yusharto saat membuka acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar Tahun 2026 secara daring di Jakarta, Selasa, mengemukakan bahwa penyusunan RKPD 2026 sangat strategis karena menjadi dokumen tahunan yang menjembatani antara RPJMD dan APBD, serta menjadi panduan utama bagi program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.Menyoal kemiskinan ekstrem, Yusharto mengingatkan Pemprov Sulbar untuk segera melakukan intervensi penanganan yang terarah. Pasalnya, menurut Badan Pusat Statistik, Sulbar memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.

    Kepala BSKDN Kemendagri mengutarakan bahwa kebijakan penanganan itu dapat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta efektivitas program pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

    Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Sulbar dalam penanganan tengkes. Sulbar dinilai dapat menekan laju prevalensi tengkes melalui langkah konvergensi seperti intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat.

    Terkait dengan penyempurnaan dokumen RTRW Sulbar, Kemendagri mendorong Sulbar untuk segera merevisi peraturan daerah yang mengaturnya. Hal ini karena RTRW merupakan dokumen kunci dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sinkronisasi kebijakan sektoral, serta penataan kawasan strategis.

    “Kami juga mencatat terdapat lima rencana detail tata ruang (RDTR) di Sulawesi Barat, dan kami mendorong integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kemendagri juga berpesan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program prioritas nasional, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus memperkuat kemandirian pangan.

    Ia berharap Pemprov Sulbar segera melakukan pendataan sasaran penerima manfaat MBG, memberdayakan petani dan peternak lokal, serta memastikan ketersediaan pangan bergizi yang memenuhi standar mutu.

    Masalah program prioritas pembangunan 3.000.000 rumah turut jadi sorotan. Kemendagri meminta pemda untuk segera menetapkan regulasi mengenai pembebasan BPHTB dan retribusi persetujuan bangunan gedung guna mendukung pelaksanaan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung bagi MBR harus selesai paling lama 10 hari kerja,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Evaluasi total direksi BUMN penting dilakukan

    Anggota DPR: Evaluasi total direksi BUMN penting dilakukan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo kepada Danantara untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi BUMN.

    Asep di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, menyebutkan, evaluasi tersebut sangat penting untuk melakukan transformasi di tubuh BUMN, sehingga BUMN dapat menjadi instrumen badan usaha milik negara yang strategis dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Instruksi Presiden kepada Danantara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMN sangat masuk akal. Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN harus dihentikan, dan efisiensi di tubuh seluruh BUMN harus semakin dimaksimalkan,” ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

    Asep juga menegaskan bahwa evaluasi tersebut harus diikuti dengan restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN yang ada, sehingga efisiensinya terjadi dan jajaran direksi, komisaris, dan seluruh pegawai BUMN yang tersisa dapat bekerja secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih gesit.

    “Saya mendukung instruksi Presiden Prabowo kepada Danantara ini, karena transformasi di tubuh BUMN memang harus menjadi keniscayaan,” kata Asep.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto agar pihak manajemen BUMN mengevaluasi kembali kinerja direksi disampaikan usai acara Town Hall Meeting Danantara-BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (28/4).

    “Kalau tidak berprestasi, kalau malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang tidak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” kata Presiden.

    Presiden menambahkan, pemilihan direksi ke depan harus dilakukan secara objektif tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik.

    Presiden Prabowo juga menekankan bahwa yang terpenting adalah kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja untuk kemajuan Indonesia.

    “Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk Indonesia,” katanya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025