Category: Antaranews.com Politik

Kementerian PANRB-LAN perkuat widyaiswara dalam pengembangan ASN

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkomitmen memperkuat transformasi peran widyaiswara dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi Kepala LAN Muhammad Taufiq dan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

“Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, serta menegaskan kembali komitmen kita dalam membangun ekosistem pembelajaran ASN yang kolaboratif dan berkelanjutan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa widyaiswara memiliki peran sentral dalam mendorong ASN Indonesia menjadi ASN pembelajar.

“Perubahan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama. ASN harus menjadi pembelajar aktif, dan widyaiswara hadir sebagai penggeraknya. Sudah seharusnya kita menerapkan pergeseran prinsip dari pelatihan (training) menuju pembelajaran (learning) yang bermakna,” ujarnya.

Rini juga menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama membangun kualitas pembinaan JF Widyaiswara dalam pengembangan kapasitas pembelajaran.

“Kita tidak hanya ingin mencetak ASN yang kompeten, tetapi juga yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Di sinilah peran strategis Widyaiswara sebagai katalis perubahan birokrasi,” ucap Rini.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto turut menambahkan bahwa pengembangan kompetensi widyaiswara harus mencakup aspek substansi, metodologi, dan evaluasi, serta diimbangi dengan pendekatan formasi yang bijak dan berkeadilan.

“Pembinaan karier fungsional harus tetap terjaga, dengan keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up,” tambah Purwadi.

Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu) yang menekankan pembelajaran berorientasi kebutuhan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Kementerian PANRB juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2024 sebagai fondasi peningkatan peran jabatan fungsional (JF) Widyaiswara di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq juga menambahkan bahwa LAN saat ini telah melaksanakan langkah-langkah konkret dalam penguatan pembinaan widyaiswara.

“Penguatan widyaiswara bukan sekadar pengisian formasi, tapi menciptakan SDM pembelajar yang mampu mentransformasi birokrasi dari dalam,” jelas Taufiq.

Upaya LAN yang dimaksud mencakup pembaruan sistem seleksi, penyusunan skema sertifikasi kompetensi, dan pengembangan berkelanjutan melalui platform Community of Practice (CoP) dan microlearning.

Kolaborasi dengan organisasi profesi seperti APWI juga dipandang sebagai elemen penting untuk memperkuat jejaring pembelajaran, etika profesi, hingga publikasi ilmiah.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 18:29
Dubes: Prabowo berbela sungkawa atas serangan teror di India

Jakarta (ANTARA) – Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas serangan teror yang terjadi di India.

Pernyataan ini disampaikan usai dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

“Saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan belasungkawa, keprihatinan, serta pandangannya tentang serangan teror di India,” ujar Chakravorty.

enurut Chakravorty, Prabowo mengatakan bahwa aksi teror tersebut tidak mencerminkan ajaran Islam yang dianut di Indonesia.

Sebagai pemimpin negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Presiden disebut sangat terkejut dengan kekejaman serangan yang menargetkan wisatawan tak bersalah.

“Dia sangat tersentuh dengan kekejaman serangan itu, bagaimana turis tak bersalah dibunuh tanpa ampun hanya karena agama mereka. Jadi saya memberi briefing tentang situasi terkini, sejarah hubungan kami, dan juga menindaklanjuti kunjungannya ke India,” ujarnya.

Selain menyampaikan duka cita, pertemuan tersebut juga membahas tentang kerja sama di bidang investasi, digitalisasi, dan perdagangan. Delegasi Indonesia sebelumnya telah berkunjung ke India untuk membahas kolaborasi di sektor digital.

“Banyak bidang yang terpengaruh oleh kunjungannya. Ada minat besar dalam kerja sama India – Indonesia. Kami membahas isu perdagangan, Danantara, berbagai topik didiskusikan. Pertemuan ini cukup mendetail,” pungkas dia.

Diketahui, Presiden Prabowo telah menyampaikan keprihatinan atas serangan teroris yang menargetkan warga sipil di Pahalgam, India.

“Indonesia mengutuk keras tindakan keji ini dan mendukung rakyat dan Pemerintah India dalam menolak segala bentuk terorisme,” kata Prabowo dalam unggahan pada akun media sosial X @prabowo, Kamis (25/4).

Prabowo mengatakan kekejaman seperti itu tidak dapat dibenarkan-apa pun motifnya, waktunya, tempatnya, atau pelakunya.

“Belasungkawa dan simpati yang terdalam saya sampaikan kepada keluarga korban, dan saya mendoakan agar semua yang terluka segera pulih,” kata dia.

Pada Selasa (22/4), kelompok bersenjata tak dikenal melepaskan tembakan ke arah wisatawan di wilayah Kashmir yang dikelola India sehingga menewaskan setidaknya 26 orang tewas.

Insiden penembakan terjadi di kawasan Baisaran, Pahalgam, sebuah tujuan wisata populer di wilayah selatan Kashmir. Wilayah Himalaya diklaim baik oleh India maupun Pakistan tetapi dikuasai sebagian-sebagian oleh masing-masing negara.

Wilayah itu telah lama dilanda siklus kekerasan sejak pecahnya pemberontakan bersenjata anti-India pada 1989, tetapi serangan terhadap wisatawan tergolong jarang terjadi.

India menyebut serangan tersebut sebagai “serangan teror” oleh kelompok dengan jaringan “lintas batas”, sehingga menuduh Pakistan mempunyai andil dalam aksi tersebut.

Namun, Islamabad membantah terlibat dalam serangan, lantas menyatakan “prihatin” dan berbelasungkawa terhadap keluarga korban.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 18:23
Kehadiran Prabowo di May Day momentum keberpihakan perjuangan buruh

Kaum buruh telah menjadi teladan dalam memelopori membangun persatuan nasional.

Jakarta (ANTARA) – Roundtable 98 Cipayung menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), sebagai momentum keberpihakan pada perjuangan kaum buruh.

Untuk diketahui, Roundtable 98 Cipayung merupakan gerakan mahasiswa 1998 dari berbagai kampus dan kota serta mantan aktivis kelompok Cipayung.

“Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua presiden RI yang hadir pada peringatan May Day, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo,” kata Haris Rusly Moti, salah satu anggota Roundtable 98 Cipayung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bagi pihaknya, peristiwa ini adalah momentum dalam mempersatukan rakyat mencapai Indonesia maju, modern, adil, dan sejahtera

Presiden Prabowo, lanjut dia, sangat tanggap untuk merespons situasi saat ini dan telah menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi kaum buruh untuk bersama-sama menjawab tantangan guncangan ekonomi global.

“Keputusan untuk membentuk Satgas Perlindungan PHK adalah jawaban komprehensif pemerintah untuk perlindungan optimal pekerja Indonesia dari ancaman PHK, tetapi juga sekaligus tindakan untuk melindungi industri nasional agar dapat bertahan dari hantaman krisis,” kata Haris.

Roundtable 98 Cipayung, kata Haris, juga mengapresiasi terhadap kedewasaan pimpinan seluruh serikat pekerja yang telah menyadari pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi guncangan geopolitik dan ketidakpastian global.

Seruan pimpinan serikat pekerja kepada seluruh kaum buruh untuk bersatu dan bekerja sama sesama kaum buruh serta antara kaum buruh dan pemerintah dalam memperingati May Day, menurut dia, merupakan langkah tepat yang patut mendapat apresiasi.

“Kaum buruh telah menjadi teladan dalam memelopori membangun persatuan nasional,” ujarnya.

Roundtable 98 Cipayung juga memercayai kaum buruh di seluruh Indonesia yang memperingati May Day akan menyelenggarakan dengan cara-cara yang damai, kreatif, terpimpin, dan terorganisasi.

Haris mengatakan bahwa pihaknya juga meyakini perjuangan kaum buruh sejalan dengan kehendak dari pemerintahan Prabowo untuk mengubah nasib kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Oleh karena itu, kami yakin kepala daerah akan merespons positif peringatan May Day sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo,” kata Haris.

Selain itu, Roundtable 98 Cipayung juga meyakini personel Polri maupun TNI yang ditugaskan untuk mengawal peringatan May Day menggunakan cara cara persuasif dan humanis.

“Kami sangat tekankan agar jangan sampai ada respons yang mengarah pada tindakan kekerasan dan represif,” katanya.

Ia berkata, “Kami tekankan agar petugas keamanan tetap mengedepankan cara-cara dialogis dalam mengatasi setiap dinamika yang berkembang pada saat berlangsung peringatan May Day di berbagai daerah.”

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berpidato saat menghadiri peringatan May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

“Bapak Presiden langsung merespons, dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja/buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 18:04
Kapolri buka kegiatan rakernis gabungan seluruh divisi Polri

Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan rapat kerja teknis (rakernis) gabungan seluruh jajaran divisi Mabes Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu.

Dilansir dari keterangan resmi, kegiatan rakernis tersebut diikuti satuan Divisi Hukum, Divisi Humas, Divisi TIK, hingga Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri hingga para kapolda dan kapolres secara daring.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri turut menandatangani dan meresmikan program renovasi dan pembangunan Gedung Divisi Humas Polri Extension.

Lebih lanjut, Kapolri juga menerima cetak biru atau blueprint Divisi Humas Polri yang berisi dokumen rancangan strategis yang disusun akademisi, praktisi, dan tenaga ahli beserta para pendiri Humas Polri.

Cetak biru pertama di antara satuan kerja Polri itu berisi rencana jangka panjang Divisi Humas Polri hingga 20 tahun ke depan.

Cetak biru tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan komunikasi Polri di era modern sesuai visi dan misi Astacita menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 17:35
Komisi VII rapat dengan Menteri UMKM bahas penghapusan piutang macet

Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman guna membahas evaluasi pelaksanaan penghapusan piutang macet kepada UMKM.

“Materinya tadi itu ya, soal penghapusan piutang macet pada UMKM dan tentu hal-hal tadi yang saya sampaikan, hal-hal teknis lain yang menjadi tugas fungsi daripada Kementerian UMKM,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat membuka jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Komisi VII DPR RI dalam rapat tersebut hendak mengetahui secara detail terkait kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Selain itu, dia menyebut Komisi VII DPR RI hendak meminta penjelasan dan klarifikasi Menteri UMKM terkait kepastian tidak adanya agunan tambahan bagi UMKM yang mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta, yang menjadi kesimpulan rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM sebelumnya.

“(Saat rapat) Kami mendapatkan penjelasan resmi dari Pak Menteri, sebagai perwakilan pemerintah, dengan dinyatakan bahwa kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan KUR Rp100 juta atau lebih kecil dari Rp100 juta maka tidak diperlukan jaminan atau agunan. Benar nggak kira-kira?” tuturnya.

Namun pada implementasinya, kata dia, pelaku UMKM yang hendak mengajukan KUR di bawah Rp100 juta ke bank-bank tetap saja mendapatkan persyaratan agunan tambahan.

“Bukan hanya agunannya yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit. Mereka yang datang (ke bank) itu malah tidak dapat (KUR), administrasinya sulit, dan biasanya malah justru kata mereka di bank-bank, justru yang dapat (KUR) itu orang itu juga,” katanya.

Saleh pun mengatakan dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI juga hendak mendapatkan penjelasan terkait strategi Kementerian UMKM dalam mengembangkan UMKM tanah air di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Kalau misalnya tadi UMKM kita ini tidak bisa dikembangkan, kita tidak bisa jual di luar negeri dengan pasar yang seperti ini, tentu harus ada strategi yang dilakukan oleh Kementerian UMKM dalam rangka bagaimana supaya UMKM kita ini tetap bisa establish, bisa bertahan, dan bisa tetap dibuka, malah lebih luas lagi,” kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 17:24
Jenderal Agus Subiyanto ungkap sudah punya kandidat isi jabatan Wakil Panglima

Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki kandidat perwira tinggi yang akan mengisi jabatan Wakil Panglima TNI.

Ia menjelaskan bahwa dalam keorganisasian TNI sudah ada aturan yang memungkinkan adanya jabatan Wakil Panglima TNI, namun sejauh ini jabatan tersebut belum ada yang mengisi.

“Nanti ada beberapa kandidat yang disiapkan,” kata Agus usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Agus mengatakan bahwa saat ini sudah banyak perwira tinggi TNI yang mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut, demi membantu program-program Panglima dan program pemerintah.

Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa perwira tinggi yang akan menjadi Wakil Panglima TNI memiliki pangkat bintang empat.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa urusan pengisian jabatan Wakil Panglima TNI merupakan kewenangan dari Panglima TNI.

“Nah, itu urusan Panglima sama Presiden,” katanya.

Aturan mengenai jabatan Wakil Panglima TNI sudah diatur sejak tahun 2019, saat kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

Lalu pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) dinyatakan bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 17:20
Nusron: Integrasi data tanah dan pajak berdampak tingkatkan PAD

Tangerang (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan integrasi data pertanahan dan perpajakan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menjelaskan adanya integrasi data maka akan terwujud satu kesatuan sistem yang memiliki sertifikat tanah otomatis juga memegang nomor PBB sehingga tidak bisa menunda pajak.

“Dampaknya apa. Yang pertama tanah akan lebih terlindungi, dan PAD, BPHTB, PBB tentunya meningkat dan yang utama adalah semua lebih transparan,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai peresmian di Puspemkot Tangerang Rabu.

Perlu diketahui Kota Tangerang menjadi daerah pertama di Provinsi Banten yang berhasil mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menteri Nusron menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Tangerang atas keberhasilan dalam membangun sistem digital yang mampu menyajikan informasi pertanahan secara real time, akurat, dan lintas sektor.

“Dengan adanya integrasi seperti ini nanti akan transparan, termasuk kalo ada transaksi jual-beli juga semua akan transparan. Ini menandakan bahwa Pemkot Tangerang berkomitmen serius terhadap adanya transparansi,” kata dia

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan, melalui integrasi ini pelaku usaha yang telah memiliki NIB akan lebih mudah terhubung dengan data pertanahan yang dimiliki BPN, termasuk data objek pajak daerah.

Hal ini diyakini dapat mengurangi tumpang tindih informasi, mempercepat proses validasi data, serta mendukung reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Pemkot Tangerang.

“Banyak manfaat dan kemudahan yang akan dirasakan. Seperti mengantisipasi tumpang tindih lahan, meningkatkan akurasi data PBB-P2, mendukung layanan berbasis Satu Data dalam layanan publik serta meningkatkan integrasi kepemilikan tanah dengan data kepatuhan wajib pajak terhadap tanahnya,” papar Kiki.

Ia pun memastikan, peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan di Kota Tangerang ini sebagai bukti nyata Pemkot Tangerang dalam menciptakan atau menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan.

“Manfaat untuk masyarakat secara langsung, pastinya menerima pelayanan yang lebih mudah, tidak ada lagi bolak balik pengurusan data layanan tanah, NOP atau perpajakan di Kota Tangerang,” katanya.

Bapenda Kota Tangerang menyebutkan target penerimaan pajak pada 2025 secara keseluruhan untuk PBB-P2 yakni Rp610 miliar dan BPHTB sebesar Rp650 miliar.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 17:07
Nusron: Pesantren miliki peran penting cetak pemimpin masa depan

“Pesantren adalah benteng nilai. Dari sanalah lahir para penjaga akidah dan pelopor perubahan sosial. Pemerintah sangat mendukung pesantren sebagai institusi yang menguatkan ketahanan moral dan spiritual bangsa,”

Tangerang (ANTARA) – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya peran pesantren sebagai garda terdepan dalam mencetak pemimpin masa depan bangsa dan memperkuat nilai – nilai keagamaan dan sosial bagi masyarakat.

“Pesantren adalah benteng nilai. Dari sanalah lahir para penjaga akidah dan pelopor perubahan sosial. Pemerintah sangat mendukung pesantren sebagai institusi yang menguatkan ketahanan moral dan spiritual bangsa,” ungkap Menteri Nusron dalam acara Musyawarah Daerah (MUSDA) VI Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang di Hotel Narita, Kota Tangerang, Rabu.

Ia juga mengatakan Musda FSPP VI ini diharapkan menjadi titik tolak sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan pesantren dalam membangun masyarakat yang religius dan berkarakter.

“Saya juga harapkan dari Musda ini menghadirkan program-program nyata yang menyentuh kebutuhan santri dan umat,” ujarnya.

Sementara itu Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran strategis pondok pesantren sebagai pilar moral dan pendidikan bangsa.

“Pesantren di Kota Tangerang tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga memainkan peran vital dalam membentuk karakter generasi muda yang religius, cerdas, dan berdaya saing,” kata Wali Kota Tangerang Sachrudin.

Ia menambahkan, FSPP memiliki posisi strategis sebagai wadah silaturahmi dan kolaborasi anta rpondok pesantren yang perlu terus diperkuat untuk menjawab tantangan zaman.

“MUSDA ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program yang telah berjalan dan merumuskan arah strategis ke depan, termasuk memilih kepengurusan baru yang siap membawa FSPP ke level yang lebih progresif dan bermanfaat bagi umat,” ujarnya.

Ketua Pelaksana Musda VI FSPP Ruslan Abdul Gani mengungkapkan pemilihan Ketua Presidium FSPP Kota Tangerang periode 2025-2030 dilakukan dengan penentuan calon yang ditentukan oleh Tim Ahlil Halli Wal Aqdi (AHWA).

Tim AHWA yang terdiri dari tujuh orang akan menentukan calon-calon Ketua Presidium FSPP Kota Tangerang. Untuk Ketua Presidium FSPP Kota Tangerang adalah sebanyak lima orang

Ia melanjutkan, pemilihan akan dilakukan oleh para peserta undangan yaitu para pimpinan pesantren yang ada di Kota Tangerang. Tercatat, sebanyak 100 peserta akan melakukan pemilihan setelah calon ketua ditentukan oleh Tim AHWA.

“Mudah-mudahan, sore nanti sudah dapat diketahui hasil dari MUSDA VI ini apabila tidak ada hambatan. Selanjutnya, akan langsung ditetapkan lima orang yang akan menjadi Ketua Presidium FSPP Kota Tangerang periode 2025-2030,” kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 16:28
Menhan sebut urusan BBM untuk TNI akan disentralisasi ke Kemenhan

Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa urusan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi TNI akan disentralisasi ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Dia menyampaikan hal itu guna merespons masalah tunggakan BBM senilai triliunan rupiah yang dialami TNI AL kepada Pertamina. Dia mengatakan bahwa urusan penggunaan BBM itu pun nantinya akan menggunakan sistem digital untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dengan sistem digital, menurut dia, penggunaan bahan bakar yang dibiayai oleh negara oleh TNI akan diketahui.

Dia mengatakan pemerintah sudah melakukan perubahan kebijakan yang disebut kebijakan sentralisasi dalam kaitan dukungan untuk penetapan peralatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) strategis dan juga yang berkaitan dengan pemeliharaan perawatan.

“Itu sudah ada, itu merupakan peraturan yang berlaku untuk alutsista dan juga berlaku untuk bahan bakar,” kata dia.

Dia juga mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan pihaknya akan berkomunikasi dengan Pertamina mengenai masalah tunggakan TNI AL tersebut, karena koordinasi merupakan hal yang biasa dilakukan.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

Dia menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

“Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 16:16
BKSAP: Konferensi Ke-19 PUIC bertepatan peringatan 25 tahun berdiri

Kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global.

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC pada tahun 1999.

“Ini bukan hanya momen refleksi, melainkan juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Mardani mengemukakan hal itu ketika memberikan pidato dalam acara Embassy Briefing penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota PUIC dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

“Ayat ini mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan karenanya, kita harus mempererat hubungan, memperkuat solidaritas, dan mendorong kerja sama antarparlemen negara-negara muslim,” ujar Mardani mengutip ayat 13 Surah Al-Hujurat dalam Al-Qur’an.

Selain itu, dia juga memandang penting membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi.

Wakil rakyat ini menyebut konferensi itu juga akan menjadi forum membahas isu-isu penting seperti dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina, perlindungan hak-hak minoritas muslim, dan penguatan kerja sama negara-negara Selatan (South-South Cooperation/SSC).

Ia mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKSAP DPR RI guna memperkuat diplomasi parlementer Indonesia di kancah internasional.

“Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” katanya.

Diketahui bahwa Konferensi Ke-19 PUIC dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience itu akan digelar di Jakarta pada tanggal 12—15 Mei.

Sebelumnya, Jumat (14/3), Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 PUIC atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12—15 Mei.

“Pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, parlemen, dipimpin Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 16:12