Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Bawaslu ajak jajaran kawal Pemilu 2029 lewat penguatan demokrasi

    Bawaslu ajak jajaran kawal Pemilu 2029 lewat penguatan demokrasi

    Dengan kerja-kerja penguatan demokrasi, akan menciptakan Pemilu 2029 yang lebih baik.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengajak jajarannya untuk menciptakan Pemilu 2029 menjadi lebih baik melalui penguatan demokrasi.

    Menurut dia, penguatan demokrasi adalah tugas wajib Bawaslu yang harus dilakukan saat masa nontahapan.

    “Walaupun tidak ada pemilu, kami tetap melakukan kerja-kerja demokrasi seperti melakukan penguatan-penguatan demokrasi, mengkritik setiap unsur-unsur yang menggerogoti demokrasi,” kata Totok dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Totok mencontohkan salah satu unsur yang dapat menggerogoti demokrasi adalah politik uang. Maka dari itu, sebagai pekerja demokrasi, perlu melakukan diskusi-diskusi untuk mengatasi permasalahan politik uang.

    Ia menyebutkan kebanyakan anggota Bawaslu memiliki latar belakang aktivis.

    “Maka, ayo kembali ke latar untuk melakukan diskusi-diskusi. Jadikan kantor-kantor bawaslu rumah-rumah pergerakan,” ujarnya.

    Dengan kerja-kerja penguatan demokrasi, dia optimistis akan menciptakan Pemilu 2029 yang lebih baik. Tidak hanya itu, hasil dari penguatan yang sudah dilakukan bisa menjadi legasi yang diteruskan kepada penyelenggara berikutnya.

    “Insyaallah, kalau kesadaran ini berjalan, Pemilu 2029 akan lebih baik daripada sebelumnya,” katanya.

    Anggota penyelenggara pemilu ini berharap agar calon-calon penyelenggara paham terhadap tugas dan fungsinya Bawaslu.

    “Karena kami ‘kan belum tentu terpilih lagi sehingga kami punya legasi untuk penerusnya,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panglima mutasi 237 pati termasuk Pangkogabwilhan I

    Panglima mutasi 237 pati termasuk Pangkogabwilhan I

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada 237 perwira tinggi (pati) dari tiga matra TNI, termasuk di antaranya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang semula menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD (KSAD).

    Letjen TNI Kunto, yang merupakan putra wakil presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dimutasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang diteken oleh Jenderal TNI Agus di Jakarta, Selasa (29/4).

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar karena bagian dari pembinaan personel sekaligus untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang.

    “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” kata Brigjen TNI Kristomei.

    Kapuspen mengatakan bahwa para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme

    Dari 237 perwira tinggi yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi terbaru itu, sebanyak 109 perwira tinggi, di antaranya berasal dari matra darat (TNI AD), 64 perwira tinggi lainnya dari TNI Angkatan Laut, dan 64 pati dari TNI Angkatan Udara.

    Panglima TNI, dalam SK terbarunya itu pun, memberikan promosi kepada Laksamana Muda TNI Hersan, yang semula menjabat Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III untuk mengisi posisi Pangkogabwilhan I.

    Laksda Hersan pernah menjadi ajudan presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2014 bersama Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono dan dosen tetap Universitas Pertahanan Letjen TNI Widi Prasetijono. Hersan menjadi yang paling terakhir mendapatkan promosi bintang tiga dibandingkan dengan dua mantan ajudan Jokowi lainnya pada tahun 2014.

    Tidak hanya Pangkogabwilhan I, jabatan strategis lainnya yang juga masuk dalam daftar mutasi terbaru Panglima TNI, antara lain, Pangkoarmada III (yang bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya), saat ini diisi oleh Laksda TNI H. Krisno Utomo, kemudian Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) saat ini diisi oleh Laksda TNI Rudhi Aviantara I.H., kemudian beberapa jabatan kepala BIN daerah (kabinda).

    Jabatan Kabinda Kalimantan Timur saat ini diisi oleh Kolonel Inf. Priyanto Eko Widodo, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Agen Intelijen Ahli Madya, kemudian Kabinda Sulawesi Utara saat ini diisi oleh Kolonel Arm. Jonny Marpaung, yang juga mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Operasi BIN Daerah Sulawesi Utara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua KIP: Hasil monitoring dan evaluasi badan publik bagus

    Ketua KIP: Hasil monitoring dan evaluasi badan publik bagus

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yusgiantoro mengatakan bahwa hasil monitoring dan evaluasi badan publik pada tahun 2025 sejauh ini terbilang bagus karena lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian mulai membuka informasi mereka kepada publik.

    “Monitoring dan evaluasi badan publik, bagus. Ada beberapa badan publik yang bagus. Apalagi, di sektor pertahanan dan keamanan. Itu sudah mulai mereka membuka informasinya,” kata Donny saat membuka Forum Diskusi Hari Keterbukaan Informasi Nasional di Jakarta, Rabu.

    Namun begitu, KIP mencatat terdapat tiga badan publik yang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasinya perlu diperhatikan, yakni perguruan tinggi negeri (PTN), lembaga non-struktural, dan BUMN.

    “Itu dari monev (monitoring dan evaluasi) badan publik, indeksnya sedang-sedang saja,” katanya.

    KIP, imbuh Donny, rutin menyosialisasikan kepada badan publik bahwa mereka mesti terbuka mengenai informasi publik. Namun begitu, badan publik juga memiliki hak untuk menutup informasi yang bersifat rahasia.

    Di sisi lain, KIP senantiasa mengampanyekan bahwa publik memiliki hak sebagai pengguna dan pemohon informasi publik. Dia pun mengingatkan bahwa permohonan informasi publik harus didasari oleh tujuan yang jelas.

    “Ini yang kadang-kadang kami ini berdiri di tengah, badan publik mengatakan publiknya merepotkan dan publiknya mengatakan badan publiknya tidak memberikan informasi. Inilah tantangan kami,” imbuh Donny.

    Lebih lanjut pada momentum Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 30 April ini, Ketua KIP mengingatkan badan publik perlu meneguhkan komitmen terhadap keterbukaan informasi.

    Menurut Donny, tidak jarang badan publik belum memberikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kompeten. Padahal, imbuh dia, PPID penting apabila ada sengketa informasi publik.

    “Jadi, kita selalu mengatakan ke badan publik bahwa, ‘Badan publik, PPID Anda harus bagus, dong. Supaya apa? Supaya kalau sengketa Anda juga baik.’ Jangan mengirimkan orang-orang yang tidak mengerti mengenai ke PPID-an,” katanya.

    Sementara itu, dari sisi publik, KIP mendorong literasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini agar publik dapat memanfaatkan kinerja baik dari suatu badan publik maupun menggunakan haknya jika kesulitan mendapatkan informasi publik.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendikdasmen akan rekrut kepala sekolah hingga guru sekolah rakyat

    Kemendikdasmen akan rekrut kepala sekolah hingga guru sekolah rakyat

    Mereka tidak harus memulai dari kelas yang sama, mungkin ada yang mulai dari kelas 1, ada yang mulai dari kelas 2, atau kelas 3.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan melaksanakan rekrutmen untuk sekolah rakyat yang mencakup guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah.

    “Untuk rekrutmen guru, akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Rekrutmennya untuk tiga, yang pertama untuk guru, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga untuk tenaga kependidikan,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Mendikdasmen mengatakan bahwa proses rekrutmen akan menggunakan skema aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Kementerian akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Selain rekrutmen, kata dia, Kemendikdasmen juga merancang kurikulum sekolah rakyat dengan pendekatan multi-entry multi-exit. Sistem ini memungkinkan murid untuk masuk kapan saja sesuai dengan kesiapan masing-masing, tanpa harus mengikuti tahun ajaran.

    “Mereka tidak harus memulai dari kelas yang sama, mungkin ada yang mulai dari kelas 1, ada yang mulai dari kelas 2, atau kelas 3,” kata dia.

    Mu’ti mengatakan pihaknya mendesain kurikulum sekolah rakyat dengan lebih fleksibel sehingga murid dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan sebelumnya.

    “Akan tetapi, karena semuanya itu di asrama, mungkin saja ada murid-murid yang bisa selesai penguasaan materinya lebih cepat daripada murid yang lainnya,” kata Mu’ti.

    Ditegaskan pula bahwa kurikulum yang diterapkan sama dengan sekolah formal.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada tahun 2025 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    “Kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini. Kita harap segera akan dimulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama. Untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan kaum yang kurang mampu khususnya,” kata Prabowo dalam Pidato Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/3).

    Prabowo menjelaskan tujuan dari program ini adalah memutus mata rantai kemiskinan dan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi terjebak dalam kondisi yang sama dengan orang tua mereka.

    Presiden menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pekerjaan sederhana, seperti pemulung, harus diberdayakan agar mereka tidak mengikuti jejak orang tuanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II DPR komitmen pastikan pemerintah daerah mampu mandiri fiskal

    Komisi II DPR komitmen pastikan pemerintah daerah mampu mandiri fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu mandiri secara fiskal dengan pendapatan asli daerah (PAD), melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    “Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhirnya bisa memberdayakan daerah itu sendiri dengan cara pendekatan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi peran BUMD dan BLUD,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya ketika ditemui usai berakhirnya rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan belasan gubernur maupun perwakilannya serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk guna membahas soal dana transfer pusat ke daerah, yang merupakan rapat lanjutan dengan gubernur-gubernur lainnya sejak Senin (28/4).

    “Tiga hari berturut-turut kami undang dan semuanya datang, kendati tidak semua gubernur, ada yang beberapa mewakilkan kepada wakil gubernur, tentu ini sejarah baru untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Adapun hal-hal teknis yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan otonomi selama ini, kami akan lakukan secepat mungkin bersama Kementerian Dalam Negeri dan mitra kerja yang lain.”

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyebut rapat sejak Senin hingga Rabu (28-30 April 2025) memberikan gambaran utuh tentang semangat desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah guna memberdayakan masyarakat di daerah tersebut.

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan kami perbaiki regulasinya, mungkin barangkali ada yang belum mewadahi dengan desentralisasi tersebut,” kata Ribka.

    Ihwal kemandirian fiskal oleh pemerintah daerah menjadi salah satu butir kesimpulan dari keseluruhan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Wamendagri dan 38 gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia.

    “Mendorong kemandirian fiskal daerah yang kuat kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia dengan menggali lagi seluruh potensi di berbagai sektor untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Rifqinizamy di akhir rapat saat membacakan butir demi butir kesimpulan.

    Dia kemudian melanjutkan, mendorong kepala daerah yang ada di Indonesia untuk meningkatkan tata kelola BLUD berbasis prinsip kemandirian keuangan dan optimalisasi layanan BLUD di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya melalui inovasi manajerial dan pelayanan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Akademisi UGM dukung realisasi wacana pembentukan Dewan Media Sosial

    Akademisi UGM dukung realisasi wacana pembentukan Dewan Media Sosial

    Produk digital di media sosial tidak bisa disamakan begitu saja dengan objek pengawasan lembaga penyiaran karena proses dan kontennya berbeda

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Rahayu mendukung realisasi rencana pemerintah terkait pembentukan Dewan Media Sosial (DMS) untuk merespons tantangan moderasi konten di ruang digital yang semakin kompleks.

    Rahayu di Kampus UGM, Yogyakarta, Rabu, menuturkan Dewan Media Sosial sebaiknya tidak menjadi bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena memiliki ranah dan objek pengawasan yang berbeda.

    “Produk digital di media sosial tidak bisa disamakan begitu saja dengan objek pengawasan lembaga penyiaran karena proses dan kontennya berbeda,” kata Rahayu.

    Menurut dia, lembaga penyiaran yang selama ini menjadi objek pengawasan KPI memiliki sistem editorial, tim redaksi, dan badan hukum yang jelas untuk menghasilkan konten siaran.

    “Sementara orang per orang yang mengunggah konten di platform digital atau media sosial tentu tujuannya berbeda dengan lembaga penyiaran. Maka ini aturannya harus tidak disamakan,” ujar Rahayu.

    Meski demikian, Rahayu pun menekankan bahwa DMS nantinya tidak boleh menjadi entitas yang otoriter dalam mengawasi konten media sosial.

    Dia berharap lembaga tersebut harus bersifat multipihak dan independen yang mencakup pemerintah, platform media sosial, serta perwakilan dari pembuat konten dan masyarakat sipil dalam struktur keanggotaannya.

    “Dewan ini seharusnya mengawasi apakah platform media sosial menerapkan prinsip-prinsip utama dalam produksi konten dengan baik, tanpa melanggar kebebasan berekspresi,” ujarnya.

    Menurutnya, model DMS yang diusulkan sebaiknya meniru lembaga-lembaga internasional yang mengadopsi pendekatan sukarela dalam pengawasan moderasi konten.

    Keputusan atau rekomendasi dari dewan akan ditaati secara sukarela oleh platform, sebagai bagian dari komitmen mereka.

    “Insentif utama bagi platform untuk bergabung adalah demi memulihkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola mereka,” kata Rahayu.

    Ia juga mengusulkan agar DMS tidak hanya beroperasi di tingkat nasional, tetapi membentuk jaringan di setiap provinsi untuk mengakomodasi keberagaman Indonesia.

    Bahkan, menurut dia, perlu ada kerja sama internasional untuk memperkuat fungsi pengawasan berbasis standar hak asasi manusia secara global.

    “Forum ini harus menjadi mekanisme yang terbuka, transparan, akuntabel, dan independen dalam menangani persoalan moderasi konten, agar kebebasan berekspresi tetap terjaga,” tutur dia.

    Sebelumnya, rencana pembentukan Dewan Media Sosial pernah diwacanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 23 Agustus 2023 untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan media sosial.

    Kemenkominfo ketika itu menyatakan bahwa Dewan Media Sosial nantinya antara lain akan memberikan masukan mengenai kepantasan konten-konten yang dapat ditampilkan di media sosial dan ruang digital.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

    MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya penguatan pelayanan, pengawasan, pembinaan, pendataan, hingga pengampunan bagi warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, khususnya Malaysia.

    Ia juga menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia yang berjumlah lebih dari 2,5 juta orang. Dengan tingginya jumlah WNI di Malaysia tersebut, Edhie Baskoro bersama rombongan delegasi sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan, pengawasan, dan pembinaan secara optimal bagi mereka.

    “Kita dengar sekitar dua juta orang WNI di Malaysia ya pak. Berarti opportunity (peluang) kita di Malaysia semakin tinggi. Jumlah pekerja migran Indonesia juga sangat banyak. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melakukan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan, hingga pengampunan bagi saudara-saudara kita yang sedang bekerja (legal) di negara ini. Mereka wajib dilindungi termasuk para keluarga mereka,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Ibas ketika bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Selasa (29/4).

    Sejumlah anggota DPR, MPR, dan DPD RI juga hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Cellica Nurrachadiana, ⁠Rinto Subekti Suparmin, Achmad, Hindun Anisah, Firman Soebagyo, dan Ujang Bey.

    Ibas bersama delegasi juga menekankan pentingnya pendataan yang baik bagi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hal ini akan membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang mungkin belum terselesaikan.

    “Perlu menyelesaikan dari hulu. Harus diselesaikan secara komprehensif,” tambah anggota DPR RI Cellica Nurrachadina, yang menjadi salah satu anggota delegasi.

    Ibas melanjutkan bahwa Malaysia adalah negara yang memiliki daya tarik bagi tenaga kerja Indonesia sehingga KBRI bersama pemerintah perlu memberikan perhatian besar dan bekerja lebih keras dalam melindungi dan mengayomi WNI. Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini juga isu mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi. Termasuk jangan sampai ada lagi, penahanan paspor pekerja migran Indonesia yang bekerja di rumah tangga oleh majikan mereka, yang melanggar peraturan,” kata Ibas.

    Pada kesempatan itu, Ibas juga menegaskan pentingnya penguatan keamanan perbatasan untuk mencegah perdagangan ilegal dan narkotika antarnegara.

    “Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan KBRI, tren transaksi narkoba semakin meningkat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jumlah kasus dan kuantitas barangnya juga meningkat. Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa pekerja migran sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” katanya.

    “Sehingga kami mendesak dan mendorong adanya penguatan jalur lintas di perbatasan negara-negara, di laut dan daratan NKRI kita. Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia. Patroli Bakamla (Badan Keamanan Laut), Bea Cukai, TNI, POLRI, hingga BIN,” tambah Ibas.

    Pada kesempatan itu, sebagai pimpinan MPR RI, Edhie Baskoro dan delegasi, juga menyampaikan pentingnya pembumian konstitusi untuk WNI di Malaysia agar mereka memahami hak dan kewajibannya.

    “Kami juga ingin memberikan dukungan kepada Pak Dubes dan KBRI di Malaysia ini untuk terus menjalankan tugas dan amanahnya. Buat rasa aman, nyaman, dan maju agar mereka terus menjadi bagian dalam mengharumkan Merah Putih,” tambah Ibas.

    Di akhir sambutannya, Ibas berharap KBRI Malaysia bisa terus bekerja dengan sepenuh hati dengan kolaborasi untuk menjadi rumah bagi warga di perantauan.

    “Karena KBRI adalah tempat mengabdi untuk bangsa, melayani dengan hati. KBRI adalah tempat berkarya untuk bangsa, rumah bagi warga di rantau,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,”

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil risetnya terkait kinerja Kabinet Merah Putih, dan menghasilkan penilaian bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi masuk ke dalam 10 besar menteri terbaik Prabowo.

    Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menjelaskan riset tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi enam bulan masa kerja kabinet Prabowo sejak pelantikan pada Oktober 2024.

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,” kata Ali Noer saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri.

    Dari riset tersebut, dia mengatakan ada 10 menteri dengan performa tertinggi. Menurut dia, 10 menteri itu dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

    “Menteri-menteri ini mendapat nilai tinggi berkat kejelasan arah kebijakan, kemampuan tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang dianggap responsif dan komunikatif,” kata dia.

    Dia menilai bahwa performa sepuluh menteri tersebut mencerminkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program kerja serta merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

    Dia menjelaskan riset IndoStrategi ini dilaksanakan pada 17 Maret hingga 25 April 2025, dengan menggunakan metodologi purposive sampling.

    Selain itu, riset tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 ahli yang terpilih sesuai bidang dan kepakarannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Riset itu, menurut dia, juga diperkuat dengan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri para pakar, serta kajian media dan riset lain yang relevan.

    Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi:

    1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), dengan skor 4,20;

    2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dengan skor 4,15;

    3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), dengan skor 4,09;

    4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum), dengan skor 4,08;

    5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama), dengan skor 4,07;

    6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dengan skor 4,03;

    7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dengan skor 3,96;

    8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dengan skor 3,89;

    9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), dengan skor 3,88;

    10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara), dengan skor 3,69.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo minta perencanaan sekolah rakyat matang dan tepat sasaran

    Prabowo minta perencanaan sekolah rakyat matang dan tepat sasaran

    Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan sekolah rakyat di 53 titik direncanakan secara matang dan tepat sasaran.

    “Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang dan perencanaannya baik sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik,” ujar Saifullah saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Ditegaskan bahwa perencanaan tersebut harus dilakukan dengan matang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kelulusan siswa.

    Selain 53 titik awal, kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, terdapat kemungkinan penambahan lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan survei terhadap beberapa titik tambahan yang berpotensi masuk dalam program tahun ini.

    Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat untuk keluarga miskin, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem atau berada di Desil 1.

    “Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan ya, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” kata Gus Ipul.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan sekolah rakyat di 200 titik pada tahun ini.

    Lokasi-lokasi tersebut, kata dia, berada di kabupaten, kota, atau provinsi yang memenuhi syarat seperti ketersediaan lahan, basis kemiskinan, dan terpenuhinya kebutuhan pendukung lainnya.

    “Sesuai dengan arahan Presiden untuk membangun sekolah rakyat pada tahun ini pula di 200 titik. Di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat,” pungkas dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Babel minta buruh tidak anarkis peringati “May Day”

    Gubernur Babel minta buruh tidak anarkis peringati “May Day”

    “Mari kita damai-damai saja, karena kondisi sekarang tidak dalam baik-baik saja,”

    Pangkalpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meminta masyarakat buruh tidak melakukan aksi anarkis dalam memperingati “May Day” atau Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Kamis (1/5).

    “Mari kita damai-damai saja, karena kondisi sekarang tidak dalam baik-baik saja,” kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Rabu.

    Ia prihatin aksi demo masyarakat secara besar-besaran menolak penambangan bijih timah di Laut Beriga Kabupaten Bangka Tengah pada Selasa (29/4) di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung cukup anarkis dan banyak provokatornya.

    “Kita tidak ingin seperti kemarin. Demo boleh tetapi tidak dengan anarkis dan tidak boleh ada provokator,” katanya.

    Ia menyatakan aspirasi para demonstrasi menolak tambang timah di Laut Beriga ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin tambang tersebut.

    “Kita sudah sampaikan ke menteri, karena ini bukan kewenangan saya untuk mencabut izin usaha penambangan ini,” katanya.

    Ia berharap para buruh melakukan hal-hal yang akan merugikan masyarakat dan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang melanggar peraturan berlaku.

    “Para buruh damai-damai saja lah. Mungkin di sini banyak buruh yang dipecat dan perusahaan tersebut memecat pekerjanya tentu ada alasan juga, misalnya pekerja tidak masuk kerja, tidak hadir, malas dan melanggar aturan perusahaan tersebut,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025