Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Legislator PDIP dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Legislator PDIP dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mendorong pembatasan potongan tarif oleh aplikator transportasi online menjadi maksimal 10 persen sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang demi memastikan masa depan keluarga para pengemudi.

    “Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver (pengemudi),” kata Adian dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Adian menyampaikan hal itu merespons keluhan pengemudi ojek online (ojol) yang meminta potongan aplikator diturunkan menjadi 10 persen. Para pengemudi, kata dia, mengaku terbebani akibat potongan-potongan dari aplikator yang bahkan mencapai 30 persen.

    Para pengemudi atau driver transportasi berbasis online berharap Pemerintah dan DPR mengupayakan tuntutan mereka agar dijadikan sebagai sebuah regulasi sehingga pihak aplikator wajib mematuhinya.

    Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan pembangunan, Adian mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang mulai meninggalkan semangat perjuangan terkait aspirasi para driver ojol.

    “Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” dia menegaskan.

    Ia juga menekankan bahwa perjuangan membela kesejahteraan driver ojol berkaitan langsung dengan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. “Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?,” kata Adian.

    Dia menyoroti tantangan politik yang harus dihadapi di parlemen. Tahap awal, kata dia, meyakinkan 48 anggota Komisi V agar mengetok keputusan ini.

    Adian memastikan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan kebijakan ini menjadi regulasi formal. “Perjuangan saya adalah perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memperjuangkan ini menjadi regulasi kebijakan. Begitu saja,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan tangkapan layar berita yang mengutip perkataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang menyebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Khatolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Joko Widodo: Peti Yang Mulia Paus Fransiskus Mengeluarkan Cahaya, Ini Menjadi Sejarah Dalam Hidup Saya.”

    Namun, benarkah artikel Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya?

    Tangkapan layar artikel yang menarasikan Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya. Faktanya, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan artikel yang menyatakan Jokowi mengeluarkan pernyataan sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar itu.

    Namun, ANTARA menemukan artikel lain dengan elemen yang serupa, yakni foto, tanggal, dan sumber media yang sama, yang berjudul berbeda, yaitu “Mengapa Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus?”. Artikel ini dipublikasikan di laman Tempo pada 26 April 2025.

    Isi artikel tersebut membahas latar belakang serta tanggapan pro dan kontra terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan tangkapan layar berita yang mengutip perkataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang menyebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Khatolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Joko Widodo: Peti Yang Mulia Paus Fransiskus Mengeluarkan Cahaya, Ini Menjadi Sejarah Dalam Hidup Saya.”

    Namun, benarkah artikel Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya?

    Tangkapan layar artikel yang menarasikan Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya. Faktanya, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan artikel yang menyatakan Jokowi mengeluarkan pernyataan sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar itu.

    Namun, ANTARA menemukan artikel lain dengan elemen yang serupa, yakni foto, tanggal, dan sumber media yang sama, yang berjudul berbeda, yaitu “Mengapa Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus?”. Artikel ini dipublikasikan di laman Tempo pada 26 April 2025.

    Isi artikel tersebut membahas latar belakang serta tanggapan pro dan kontra terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapuspen TNI tegaskan mutasi jabatan murni kebutuhan organisasi

    Kapuspen TNI tegaskan mutasi jabatan murni kebutuhan organisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa seluruh proses mutasi jabatan di lingkungan TNI murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan pergiliran dinas (tour of duty).

    Kristomei dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan mutasi prajurit, termasuk penyesuaian rencana mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    “Setiap keputusan dilakukan secara profesional, objektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI,” demikian Kapuspen.

    Dijelaskannya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi menetapkan kembali jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya direncanakan untuk mengisi jabatan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

    Dengan penyesuaian tersebut, Letjen Kunto, yang merupakan putra wakil presiden keenam RI Try Sutrisno, tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

    Menurut Kapuspen, perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, kata dia, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi TNI dalam rangkaian rotasi dimaksud.

    “Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (2/5) malam, Kapuspen telah membenarkan bahwa Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lainnya batal dimutasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025.

    Artinya, Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lainnya yang pada awalnya terkena mutasi/rotasi sebagaimana ditetapkan dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 kembali mengisi jabatan mereka semula.

    “Ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini sehingga diputuskanlah sekarang untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu, dan dikeluarkan Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya,” ujar dia.

    Kapuspen pun menegaskan bahwa kebijakan terbaru Panglima TNI itu tidak terkait dengan adanya isu-isu lain yang saat ini berkembang, termasuk terkait dengan sikap Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, yang merupakan ayah dari Letjen Kunto.

    “Tidak ada kaitan dengan hal lain,” tegas Kristomei.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, Hardiknas2025 hingga peran AI

    Politik kemarin, Hardiknas2025 hingga peran AI

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi dedikasi para guru dalam mendidik anak bangsa hingga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti peran kecerdasan artifisial (AI) dalam mengatasi kemacetan arus mudik Lebaran dan mendeteksi tindak kriminalitas seperti copet di KRL.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Selengkapnya klik di sini.

    2.Wapres Gibran sebut AI berperan urai kemacetan hingga deteksi copet

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa teknologi kecerdasan artifisial (AI) turut berperan dalam mengurai kemacetan saat arus mudik Lebaran hingga mendeteksi tindak kriminalitas seperti copet di kereta rel listrik (KRL).

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Wamendagri nilai anak bermasalah masuk ke barak perlu libatkan pakar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai penanganan anak bermasalah dengan dimasukkan atau dididik dalam barak TNI perlu melibatkan pakar dan ahli di bidangnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. MPR: Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan bahwa stabilitas ASEAN tidak terganggu dengan dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini dengan menjunjung nilai-nilai dasar netralitas dan persatuan.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terpopuler, kurikulum AI dan Roy Suryo diselidiki soal ijazah Jokowi

    Terpopuler, kurikulum AI dan Roy Suryo diselidiki soal ijazah Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler Sabtu pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari kurikulum AI akan masuk di tahun ajaran baru sekolah hingga Roy Suryo diselidiki terkait laporan ijazah palsu Jokowi. Berikut rangkuman beritanya :

    1. Wapres Gibran: Kurikulum AI akan masuk di tahun ajaran baru sekolah

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa kurikulum kecerdasan buatan (AI) akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru di berbagai jenjang pendidikan. Baca laporan lengkapnya di sini.

    2. Polisi selidiki Roy Suryo yang dilaporkan terkait ijazah palsu Jokowi

    Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki Roy Suryo yang dilaporkan terkait pernyataannya yang menyebut ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) palsu. Baca laporan selengkapnya di sini.

    3. Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Baca laporan selengkapnya di sini.

    4. Krisis Kashmir, Pakistan siap terima warganya yang kembali dari India

    Pakistan nyatakan siap menerima warga negaranya yang kembali dari India melalui perbatasan, yang ditutup setelah serangan mematikan bulan lalu di Kashmir. Baca laporan selengkapnya di sini.

    5. Satu truk diduga rem blong tabrak sejumlah pengendara di Batam

    Kecelakaan lalu lintas melibatkan satu truk yang mengalami rem blong menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Simpang Tiban Centre, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat. Baca laporan selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan masalah-masalah pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas seluruh tenaga pendidik di Tanah Air.

    “Terima kasih para guru seluruh Indonesia. Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

    “Terima kasih para guru. Selamat berjuang, dan saya akan monitor terus masalah pendidikan ini. Saya kira kalau ditanya setiap undangan ke sekolah, setiap undangan ke kampus, setiap undangan lembaga pendidikan, setiap undangan yang berurusan dengan pendidikan itu saya prioritaskan,” kata Presiden di penghujung pidatonya.

    Presiden, dalam pidato yang sama, juga menekankan pentingnya pendidikan untuk kebangkitan bangsa. Hal ini mengingat pendidikan merupakan kunci dari majunya bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden kembali menekankan pendidikan selalu mendapatkan porsi terbesar dalam APBN. Namun, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bertanya kembali apakah anggaran besar untuk pendidikan itu telah tepat sasaran.

    Alasannya, Presiden melanjutkan masih banyak sekolah yang bangunannya rusak dan tidak layak. Selain itu, juga menyoroti satu bangunan sekolah yang hanya punya satu toilet.

    Presiden menegaskan bahwa perbaikan sekolah-sekolah yang rusak bakal terus menjadi prioritasnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepala-kepala daerah untuk ikut turun mengecek dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah di daerahnya yang bangunannya rusak dan tidak layak.

    “Mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah (diperbaiki), selanjutnya kita tambah perbaikan-perbaikan itu,” sambung Presiden.

    Peringatan Hardiknas 2025 tersebut dihadiri perwakilan guru dan perwakilan murid-murid dari SDN Cimahpar 5 Bogor, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mendorong agar gerakan lingkungan “zero waste” yang berbasis masyarakat atau komunitas menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional.

    “Kami di MPR RI siap mendorong agar gerakan seperti ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya ketika berkunjung ke Kampung Cibunut Berwarna, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, di mana kampung itu dikenal sebagai pionir gerakan “zero waste” berbasis komunitas.

    “Kampung Cibunut bukan hanya inspirasi, tapi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah,” ucapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, legislator itu meninjau langsung berbagai aktivitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan warga yang menjadikan kampung tersebut sebagai model lingkungan bersih dan mandiri.

    Eddy yang melihat langsung proses pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, hingga bank sampah itu pun kemudian memberikan apresiasinya atas inisiatif warga Kampung Cibunut Berwarna.

    “Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan warga di Kampung Cibunut. Mereka tidak menunggu bantuan besar dari pemerintah, tapi memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Ini adalah bentuk nyata kepemimpinan komunitas,” ujarnya

    Menurut dia, pendekatan yang dilakukan warga di kampung tersebut bukan hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga pada ekonomi lokal dan kesadaran kolektif masyarakat.

    “Kampung Cibunut membuktikan bahwa solusi krisis sampah tidak harus mahal atau bergantung pada teknologi tinggi, yang paling penting adalah kemauan, kepemimpinan, dan partisipasi warga,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Untuk itu, dia menyampaikan bahwa inisiatif warga seperti itu bukan hanya sebagai program lingkungan semata, melainkan harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan nasional, serta menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.

    “Zero waste tidak bisa hanya menjadi jargon. Harus jadi gerakan nasional yang didukung dengan regulasi, insentif, dan pembinaan yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan di Cibunut harus diperluas ke kota-kota lain di Indonesia,” tutur dia.

    aca juga: Menteri LH-Mendag kolaborasi dorong revitalisasi kebersihan pasar

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Pelepasan calon haji BIJB perlu skema praktis dan efisien

    DPR: Pelepasan calon haji BIJB perlu skema praktis dan efisien

    Jadi, masih harus mencari skema yang baik untuk pelayanan jemaah.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memandang perlu skema yang praktis dan efisien dalam pelaksanaan pemberangkatan calon anggota jemaah haji di Bandara Intemasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati agar mereka tidak lelah menunggu lama.

    “Jemaah jangan sampai lelah menunggu, mulai berangkat dari embarkasi sampai ke bandara naik pesawat. Itu semua dibikin praktis,” kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Cucun mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan waktu untuk simulasi pemberangkatan jemaah di tiap embarkasi, pasalnya di Bandara Kertajati mengalami kenaikan jumlah anggota jemaah dari tahun sebelumnya.

    Menurut dia, bandara yang setiap harinya beroperasi normal akan terbiasa untuk mengangkut banyak orang.

    Namun, dia mengatakan bahwa Bandara Kertajati merupakan bandara yang baru memulai kembali penerbangan.

    “Jadi, masih harus mencari skema yang baik untuk pelayanan jemaah,” kata dia.

    Wakil rakyat ini berpesan jangan sampai ada aktivitas berlebih untuk jemaah yang akan terbang seperti hand and carry, duduk menunggu boarding hingga lebih dari 2 jam, dan masalah lain sebagainya.

    “Tadi kami sudah berikan saran kepada PPIH Jawa Barat agar segera mengevaluasi hal ini dan juga kepada pihak terkait, mudah-mudahan kloter berikutnya berjalan dengan lancar,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II DPR berkomitmen kawal otsus Papua saat mengunjungi Timika

    Komisi II DPR berkomitmen kawal otsus Papua saat mengunjungi Timika

    Kehadiran daerah otonomi baru ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berkomitmen mengawal otonomi khusus (otsus) daerah otonomi baru (DOB) Papua saat berkunjung ke Timika, Papua Tengah.

    Meskipun pencapaian belum maksimal, dia mengatakan bahwa penetapan Papua Tengah sebagai provinsi baru sangat diapresiasi oleh masyarakat. Selama 3 tahun terakhir sejak penetapannya sebagai DOB, ada kemajuan signifikan, terutama dalam hal keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat.

    “Kehadiran daerah otonomi baru ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka. Ke depan, ayo kita sama-sama pastikan Papua Tengah ini berhasil mewujudkan harapan masyarakat yang ingin maju, adil, dan sejahtera!” kata Zulfikar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Zulfikar mengemukakan bahwa masyarakat melalui berbagai elemen seperti eksekutif, legislatif, serta lembaga adat menyampaikan harapan besar terhadap peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

    Melalui Panja Evaluasi DOB, menurut dia, Komisi II DPR hadir untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat.

    Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur kelembagaan di Papua Tengah, salah satunya adalah mendorong pembentukan kantor wilayah ATR/BPN sendiri di provinsi tersebut.

    “Kami meminta Kementerian ATR/BPN segera mewujudkan kantor pertanahan di kabupaten/kota yang belum memilikinya, termasuk memastikan Papua Tengah punya kanwil ATR/BPN sendiri,” kata dia.

    Ia mengatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program pembangunan yang sedang berjalan sangat penting.

    Oleh karena itu, wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini berharap evaluasi itu dapat mendorong kebijakan yang lebih berdampak.

    “Kita melihat itu biasa saja dan mudah-mudahan aspirasi tersebut didengar oleh pemerintah pusat, terutama Presiden, agar pelaksanaan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zulfikar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025