Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Demokrat mendorong kepemimpinan muda kunci menuju Indonesia Emas 2045

    Demokrat mendorong kepemimpinan muda kunci menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrat menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron.

    Herman menegaskan pentingnya pengelolaan bonus demografi secara tepat, agar menjadi kekuatan transformasi bangsa.

    “Indonesia saat ini berada dalam puncak bonus demografi, dengan sekitar 70 persen penduduk kita berada dalam usia produktif. Ini bukan sekadar angka, melainkan modal strategis yang menentukan masa depan bangsa. Jika dikelola dengan baik, generasi muda kita akan membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan generasi muda bukan hanya sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi juga agen perubahan sosial dan politik.

    Oleh karena itu, negara perlu hadir memperkuat ekosistem pendidikan vokasional, pelatihan kerja, dan ruang partisipasi dalam ekonomi digital dan inovasi sosial.

    “Tidak cukup hanya mempersiapkan tenaga kerja, kita harus menciptakan wirausaha muda, pemimpin muda, dan inovator dari berbagai sektor, dan hari ini, Partai Demokrat bukan baru memulai, tapi sudah menjalankan peran tersebut,” ujarnya.

    Dia menambahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda melalui pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi kepemimpinan baru yang adaptif dan berintegritas.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mencapai lebih dari 200 juta jiwa hingga dua dekade mendatang.

    Menurutnya, kondisi ini harus dimaksimalkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan akses teknologi.

    Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, mulai dari ketimpangan akses pendidikan, pengangguran terbuka, hingga potensi disrupsi sosial akibat radikalisme dan penyebaran informasi palsu.

    “Partai Demokrat berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan pembangunan manusia yang berorientasi pada generasi muda, demi Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera pada tahun 2045,” katanya pula.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo rapat dengan BGN dorong percepatan operasional SPPG

    Presiden Prabowo rapat dengan BGN dorong percepatan operasional SPPG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional membahas percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Rapat tersebut digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi Presiden Prabowo yang meminta laporan terkini terkait progres program MBG.

    Dalam pertemuan tersebut, Dadan melaporkan capaian hingga April 2025 serta rencana percepatan pembentukan satuan pelayanan baru.

    “Pada intinya dua hari yang lalu Presiden telepon terkait progres tentang makan bergizi. Kemudian kami sampaikan dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai,” ujar Dadan dalam keterangannya usai rapat.

    Dadan mengungkapkan bahwa program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat.

    Dia juga menyampaikan adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 5 dan 14 Mei 2025.

    “Sehingga insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani lebih dari 4 juta penerima manfaat,” jelasnya.

    Dalam pengarahan kepada jajaran Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program ini.

    Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    “Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” ungkap Dadan.

    Presiden Prabowo juga memberikan motivasi kepada para petugas di lapangan, khususnya para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi garda terdepan program ini.

    Sedangkan mengenai capaian program, Dadan mengatakan bahwa target layanan hingga April telah tercapai dan pihaknya optimistis dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

    “Sejauh ini sesuai dengan target karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani tiga juta. Nah itu alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani enam juta. Dan kita sedang mengejar itu sehingga nanti kami berharap pada akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai enam juta,” jelasnya.

    Dadan menambahkan bahwa setelah pendidikan SPPI batch 3 rampung, pelayanan akan semakin dipercepat dengan target lebih dari 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025.

    Dadan turut menyampaikan harapannya agar seluruh jajaran Badan Gizi Nasional semakin termotivasi dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan program ini.

    “Insyaallah mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan,” jelas Dadan.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator PDIP: Pendidikan berbasis keterampilan kunci SDM kompetitif dan buruh sejahtera

    Legislator PDIP: Pendidikan berbasis keterampilan kunci SDM kompetitif dan buruh sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto menegaskan pentingnya pendidikan yang menekankan pada penguasaan keterampilan (skill-based education) sebagai kunci menciptakan tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing dan sejahtera.

    Pada momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, ia menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

    “Kondisi yang saat ini perlu dicermati adalah pendidikan yang tidak lagi hanya soal duduk di bangku sekolah dan belajar teori semata,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurutnya, pendidikan yang bermutu harus mampu menjawab tantangan pada era ke depan. Tak hanya soal nilai akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, serta adaptasi terhadap perubahan.

    “Keterampilan seperti ini menjadi bekal penting agar para pekerja tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru bagi dirinya dan lingkungannya, tidak lagi menjadi buruh yang dipekerjakan secara semena-mena,” ujarnya.

    Edi menekankan bahwa sistem pendidikan Indonesia perlu lebih mengedepankan vokasi, pelatihan teknis, dan sertifikasi keterampilan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

    Ia menyebut skill atau keterampilan yang dimiliki generasi muda akan menjadi modal bermanfaat saat bekerja kelak.

    “Buruh yang terdidik dan memiliki keterampilan hidup akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks,” ucap Edi.

    Di sisi lain, ia juga menyoroti maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak ekonomi global dan meminta pemerintah serta dunia usaha memberikan perhatian serius mengenai isu ini.

    “Meski kita sedang berusaha mengembalikan perekonomian negara ke jalur yang lebih baik, pemerintah dan perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan PHK,” tambahnya.

    Edi juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan lebih memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja dan memprioritaskan cara-cara alternatif ketimbang melakukan PHK.

    Menurut ia, keputusan PHK yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kondisi pekerja dan solusi jangka panjang hanya akan memperburuk keadaan.

    Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih fleksibel dalam mendukung para pekerja yang terdampak, termasuk melalui bantuan pelatihan keterampilan dan program-program pendidikan yang dapat membuka peluang pekerjaan baru.

    “Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri sangat penting di sini. Program-program pelatihan yang menyasar skill-set baru akan membantu pekerja yang terancam PHK untuk bertransformasi ke sektor-sektor lain yang lebih berkembang,” jelas Edi.

    Edi mendorong agar momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional menjadi titik refleksi bersama untuk menyatukan arah pembangunan SDM Indonesia yang unggul.

    “Kita berharap, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang tidak lagi berfokus pada akademik, namun pendidikan yang lebih mengedepankan skill ini bisa membawa perubahan pada dunia kerja ke depannya, sehingga tidak ada lagi buruh yang tidak sejahtera, kita harus berdikari,” jelasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perludem soroti politik uang pada PSU Pilkada 2024

    Perludem soroti politik uang pada PSU Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengemukakan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih diwarnai berbagai persoalan, antara lain praktik politik uang dan lemahnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

    “Menurut kami, itu adalah dampak dari pengawasan yang kurang ketat,” kata Haykal dalam Dialog PHP: Pilkada Pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan lemahnya pengawasan dari penyelenggara pemilu turut berkontribusi terhadap maraknya praktik politik uang pada PSU.

    Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat pada PSU juga menjadi sorotan, yang menurut Haykal, disebabkan minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “KPU seharusnya lebih aktif mengajak warga, apalagi karena sebagian PSU hanya dilakukan di TPS tertentu. Sosialisasi harusnya bisa lebih gencar, bahkan kalau perlu dilakukan door to door,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa ketidakterlibatan warga pada PSU tidak semata karena apatisme, melainkan karena kurangnya informasi yang mereka terima.

    Untuk itu, ia mendorong agar penyelenggara pemilu dapat lebih proaktif menjangkau pemilih di tingkat akar rumput.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan

    Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan

    opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata

    Purwokerto (ANTARA) – Anggota DPD RI Abdul Kholik mengusulkan kawasan Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan dikembangkan menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional karena wilayah tersebut memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan maritim.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja mengawasi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024 diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dalam hal ini, dia mencontohkan Kabupaten Cilacap selain memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah dengan potensi perikanan tangkap yang cukup melimpah, juga dikenal sebagai lumbung padi Jateng.

    Sementara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo juga memiliki potensi pertanian hortikultura yang cukup besar, antara lain kentang dan cabai.

    Bahkan, di wilayah Jasela juga terdapat pelabuhan terbesar di pesisir selatan Pulau Jawa, yakni Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, juga terdapat dua bandar udara (bandara) yang terdiri atas Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga dan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

    Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat bisa memahami konteks kebutuhan tersebut dan pada akhirnya akan menjawab banyak hal, antara lain pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat dan potensi daerah bisa berkembang.

    Bahkan, dia meyakini jika potensi pangan di Jasela dikonsolidasi dengan benar dan diperlakukan dengan baik, ekspor pangan dapat dilakukan dari wilayah Jasela.

    “Makanya kami berharap para kepala daerah di selatan ini juga bisa bersama-sama untuk mau mendiskusikan dan membangun kesepahaman, kemudian provinsi juga memberi ruang untuk ini, dan juga pusat memberi afirmasi untuk pengembangan Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan,” katanya.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Pemberdayaan perempuan langkah wujudkan pembangunan berkelanjutan

    MPR: Pemberdayaan perempuan langkah wujudkan pembangunan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis untuk menghadirkan solusi pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan.

    “Upaya pemberdayaan perempuan itu merupakan bagian langkah strategis untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan,” ucap dia saat seminar Perempuan sebagai Ujung Tombak Pemberdayaan dalam Mengatasi Kemiskinan dengan Hidup Sehat.

    Adapun seminar tersebut digelar oleh Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta di Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Samadi Jakarta pada Sabtu ini.

    Menurut Lestari, perempuan berdaya akan lebih mudah memecah “tembok kaca” yang selama ini membatasi perempuan untuk berperan lebih aktif di ruang publik.

    Untuk itu, dia mendorong agar upaya peningkatan pengetahuan kesehatan dan pendidikan perempuan melalui kemudahan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi konsisten dilakukan.

    “Partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi terbukti bisa membuat sektor UMKM tetap survive pada masa pandemi,” katanya pula.

    Menurut dia, perlu dukungan aktif dari semua pihak agar berbagai potensi yang dimiliki perempuan dapat muncul ke permukaan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

    “Karena sejatinya sejak sebelum Indonesia hadir, perempuan-perempuan di Nusantara sudah mengambil peran di berbagai posisi penting di sejumlah kerajaan atau kesultanan Nusantara,” imbuhnya.

    Guna memaksimalkan pemberdayaan perempuan, ia turut mendorong para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan ekosistem yang mendorong lahirnya perempuan-perempuan berdaya.

    “Upaya pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan,” demikian Lestari.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY ajak generasi muda pelopori politik rasional dan bertanggung jawab

    AHY ajak generasi muda pelopori politik rasional dan bertanggung jawab

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor politik yang rasional dan bertanggung jawab di tengah maraknya post-truth politics dan penyebaran informasi palsu yang sulit dibedakan pada era kecerdasan buatan.

    Ajakan tersebut disampaikan AHY saat meluncurkan Biru Muda Project di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (2/5) malam.

    Ia mengatakan generasi muda perlu mengambil peran aktif dalam membangun politik yang berdampak positif dan menjauh dari praktik politik identitas maupun destruktif.

    “Politik harus berdampak, positive impact. Jangan justru masuk politik, malah menjadi pribadi yang buruk. Masuklah ke politik untuk jadi lebih baik, lebih bermanfaat,” kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurutnya, partai berlambang mercy itu merupakan rumah besar bagi kalangan nasionalis dan religius lintas suku, agama, dan latar belakang.

    AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi antargenerasi di dalam partai, dengan para senior berperan sebagai mentor bagi kader muda.

    Sebagai bentuk komitmen regenerasi, AHY mengangkat dua kader muda untuk memimpin badan strategis partai, yakni Rizki Aulia Natakusumah sebagai Kepala Badiklat dan Hillary Brigitta Lasut sebagai Kepala BPJK.

    AHY menegaskan bahwa penunjukan ini bukan sekadar simbol, melainkan langkah konkret mempercayakan anak muda untuk berjuang dengan idealisme.

    “Human capital adalah aset utama bangsa. Demokrat harus hadir sebagai partai yang menyiapkan kader-kader unggul sejak dini. Politik bukan hanya soal strategi, tapi tentang membentuk karakter dan kesadaran untuk mengabdi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BPJK DPP Partai Demokrat Hillary Brigitta Lasut berharap anak muda tidak takut untuk terjun ke dunia politik.

    “Kita justru sebagai anak muda tidak boleh takut, kita punya energi banyak, kita harus berani mencoba, apalagi kalau di Demokrat, banyak senior dan mentor yang siap membimbing kita,” tambah Brigitta.

    Salah satu inisiator Biru Muda Project Teuku Agassi Revano Harsya menjelaskan gerakan ini menjadi wadah bagi anak muda dari berbagai latar belakang untuk belajar politik yang sehat dan bertanggung jawab.

    “Kami juga membutuhkan mentor dari senior-senior yang telah memiliki banyak pengalaman, agar kami bisa belajar dan berdampak bagi lingkungan sekitar kami,” kata Agassi.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut antara lain Ketua Umum Srikandi Demokrat Annisa Pohan, Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron, Bendum Irwan Fecho, Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, Menparekraf Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator PDIP dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Legislator PDIP dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mendorong pembatasan potongan tarif oleh aplikator transportasi online menjadi maksimal 10 persen sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang demi memastikan masa depan keluarga para pengemudi.

    “Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver (pengemudi),” kata Adian dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Adian menyampaikan hal itu merespons keluhan pengemudi ojek online (ojol) yang meminta potongan aplikator diturunkan menjadi 10 persen. Para pengemudi, kata dia, mengaku terbebani akibat potongan-potongan dari aplikator yang bahkan mencapai 30 persen.

    Para pengemudi atau driver transportasi berbasis online berharap Pemerintah dan DPR mengupayakan tuntutan mereka agar dijadikan sebagai sebuah regulasi sehingga pihak aplikator wajib mematuhinya.

    Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan pembangunan, Adian mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang mulai meninggalkan semangat perjuangan terkait aspirasi para driver ojol.

    “Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” dia menegaskan.

    Ia juga menekankan bahwa perjuangan membela kesejahteraan driver ojol berkaitan langsung dengan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. “Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?,” kata Adian.

    Dia menyoroti tantangan politik yang harus dihadapi di parlemen. Tahap awal, kata dia, meyakinkan 48 anggota Komisi V agar mengetok keputusan ini.

    Adian memastikan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan kebijakan ini menjadi regulasi formal. “Perjuangan saya adalah perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memperjuangkan ini menjadi regulasi kebijakan. Begitu saja,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan tangkapan layar berita yang mengutip perkataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang menyebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Khatolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Joko Widodo: Peti Yang Mulia Paus Fransiskus Mengeluarkan Cahaya, Ini Menjadi Sejarah Dalam Hidup Saya.”

    Namun, benarkah artikel Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya?

    Tangkapan layar artikel yang menarasikan Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya. Faktanya, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan artikel yang menyatakan Jokowi mengeluarkan pernyataan sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar itu.

    Namun, ANTARA menemukan artikel lain dengan elemen yang serupa, yakni foto, tanggal, dan sumber media yang sama, yang berjudul berbeda, yaitu “Mengapa Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus?”. Artikel ini dipublikasikan di laman Tempo pada 26 April 2025.

    Isi artikel tersebut membahas latar belakang serta tanggapan pro dan kontra terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan tangkapan layar berita yang mengutip perkataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang menyebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Khatolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Joko Widodo: Peti Yang Mulia Paus Fransiskus Mengeluarkan Cahaya, Ini Menjadi Sejarah Dalam Hidup Saya.”

    Namun, benarkah artikel Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya?

    Tangkapan layar artikel yang menarasikan Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya. Faktanya, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan artikel yang menyatakan Jokowi mengeluarkan pernyataan sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar itu.

    Namun, ANTARA menemukan artikel lain dengan elemen yang serupa, yakni foto, tanggal, dan sumber media yang sama, yang berjudul berbeda, yaitu “Mengapa Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus?”. Artikel ini dipublikasikan di laman Tempo pada 26 April 2025.

    Isi artikel tersebut membahas latar belakang serta tanggapan pro dan kontra terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025