Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten

    Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten

    Data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan.

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat berupaya mempercepat pendataan orang asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat dr. Ria Maria Come di Manokwari, Senin, mengatakan bahwa data OAP menjadi salah satu variabel penghitungan alokasi dana otonomi khusus pada tahun 2026, dan dana tambahan infrastruktur pada tahun yang sama.

    “Kementerian Keuangan sudah kirim surat minta data OAP, jadi kami percepat penginputan. Pada tanggal 31 Mei 2025, data harus dikirim ke kementerian,” katanya.

    Ria menyebutkan jumlah OAP di tujuh kabupaten yang sudah terdata pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus per 4 Mei 2025 sebanyak 259.779 orang (134.156 laki-laki dan 125.623 perempuan).

    Manokwari ada 87.962 orang, Fakfak 54.895 orang, Manokwari Selatan 24.997 orang, Kaimana 24.021 orang, Teluk Bintuni 23.466 orang, Pegunungan Arfak 23.414 orang, dan Teluk Wondama 21.024 orang.

    “Data ini hanya kategori 1 (ayah dan ibu asli Papua), kategori 2 (ayah asli Papua, ibu non-Papua), dan kategori 3 (Ibu asli Papua, ayah non Papua),” kata Ria menjelaskan.

    Kadisdukcapil mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi serta rapat koordinasi dengan disdukcapil dari tujuh kabupaten guna mempercepat pendataan OAP se-Papua Barat.

    Ditegaskan pula bahwa data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.

    “Kami sepakat satu minggu sebelum 31 Mei sudah berikan data yang diminta Kementerian Keuangan,” ucap Ria.

    Menurut dia, pendataan OAP menggunakan pendekatan marga sejak akhir tahun 2024 yang melibatkan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan dewan adat masing-masing kabupaten.

    Ia mengakui bahwa realisasi pendataan belum sesuai dengan ekspektasi karena sejumlah kendala di masing-masing kabupaten, antara lain, kualitas jaringan internet dan peralatan perekaman kurang memadai.

    Pada kesempatan itu, dia berharap agar pemerintah kabupaten memberikan dukungan berupa pengadaan peralatan dan tambahan anggaran untuk mempercepat pendataan OAP di tujuh kabupaten.

    Anggaran itu, lanjut dia, untuk melaksanakan strategi jemput bola sekaligus memperpanjang waktu operasional tenaga administrator yang menginput data ke dalam sistem SIAK Plus.

    “Layanan jemput bola harus keluar gedung, dan itu butuh biaya operasional serta peralatan yang mendukung kelancaran pendataan,” katanya.

    Sebelumnya, disdukcapil provinsi telah memfasilitasi peningkatan kapasitas operator aplikasi SIAK Plus, administrator basis data, tim verifikasi MRPB, dan tim verifikasi Dewan Adat Wilayah III Doberay.

    Pendataan OAP, kata dia, juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Perdasus Nomor 4 Tahun 2023.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua PWI minta RUU Penyiaran tidak ancam kebebasan pers

    Ketua PWI minta RUU Penyiaran tidak ancam kebebasan pers

    Jangan sampai RUU yang akan dibahas menjadi alat pembungkaman kegiatan jurnalistik.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Zulmansyah Sekedang meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengancam kebebasan pers.

    Zulmansyah menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI yang akan menggulirkan RUU tersebut.

    “Jangan sampai RUU yang akan dibahas menjadi alat pembungkaman kegiatan jurnalistik,” kata Zulmansyah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi harus mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengancam kebebasan pers.

    Pada kesempatan itu, dia menyampaikan sejumlah pandangan kritis dalam memberikan masukan bagi pembahasan RUU Penyiaran.

    Menurut dia, sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran yang berpotensi membatasi ruang gerak media dan jurnalisme digital.

    Selain Zulmansyah, hadir pula Sekretaris Jenderal PWI Pusat Wina Armada Sukardi, Ketua Kerja Sama Antarlembaga PWI Pusat Agus Sudibyo, Dewan Pakar PWI Pusat Nurjaman Mochtar, anggota Dewan Penasihat PWI Pusat Fachri Muhammad, dan Bendahara Umum PWI Pusat Marthen Slamet.

    Mereka secara kolektif menyuarakan pentingnya menjaga prinsip-prinsip kebebasan pers dan independensi media, terutama dalam lanskap penyiaran yang kini makin kompleks dengan hadirnya platform digital dan streaming.

    Pada RDPU itu, Komisi I DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan revisi UU Penyiaran agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak publik atas informasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.

    Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.

    “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkomdigi tegaskan penanganan judi online harus menyeluruh

    Menkomdigi tegaskan penanganan judi online harus menyeluruh

    “Harus terus diperangi bersama-sama. Jadi Kementerian Komdigi komitmen terus dan kita mengajak semua lembaga masyarakat semua untuk memberantas sesuai tupoksi masing-masing. Harus menyeluruh, lintas sektor,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penanganan praktik judi online (judol) harus menyeluruh dan melibatkan lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan lembaga masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    “Harus terus diperangi bersama-sama. Jadi Kementerian Komdigi komitmen terus dan kita mengajak semua lembaga masyarakat semua untuk memberantas sesuai tupoksi masing-masing. Harus menyeluruh, lintas sektor,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Terkait masih belum terungkapnya bandar besar di balik praktik judi online, Meutya menyatakan bahwa proses pengungkapan pelaku utama bukan berada di ranah kementeriannya, melainkan menjadi tanggung jawab penegak hukum.

    Dia mengatakan bahwa Kementerian Komdigi terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bareskrim Polri, untuk mendukung upaya pemberantasan judi online.

    “Kami selalu koordinasi dengan penegak hukum termasuk Pak Kabareskrim, itu sudah dilakukan, tentu secara berkala dan hati-hati,” kata dia.

    Ketika ditanya apakah fokus penanganan saat ini tertuju pada bandar judi online, Meutya menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke penegak hukum.

    “Silakan tanya ke penegak hukum, kami sudah berkoordinasi dengan penegak hukum, jadi ranahnya, strategi terkait itu tentu jadi strategi penegak hukum yang hanya mereka yang bisa menyampaikan,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pada ruang digital dengan memblokir 1,3 juta konten judi online (judol).

    Saat membuka acara penyerahan LHP BPK RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta, Jumat (2/5), Meutya menjelaskan bahwa sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Kemkomdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten judol, terdiri dari 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial.

    “Angka-angka ini mencerminkan ancaman nyata di ruang digital yang mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKN pastikan 53 tilok mandiri siap digunakan peserta PPPK Tahap II

    BKN pastikan 53 tilok mandiri siap digunakan peserta PPPK Tahap II

    “BKN telah menyediakan total 53 Tilok Mandiri di berbagai wilayah seluruh Indonesia, mulai dari Barat hingga Timur Indonesia. Sebaran Tiloknya mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi, sampai dengan Kupang. Jadi dengan begitu, kami lebih banyak menjang

    Jakarta (ANTARA) – Kepala BKN Zudan Arif memastikan 53 titik lokasi atau Tilok Mandiri yang disediakan institusinya siap digunakan untuk menyukseskan seleksi kompetensi PPPK Tahap II yang sudah mulai berlangsung 22 April dan dijadwalkan terlaksana hingga 30 Mei 2025 mendatang.

    Ke-53 Tiok Mandiri ini merupakan lokasi ujian yang disediakan selain penggunaan Kantor BKN Pusat, Kantor Regional, dan UPT BKN se-Indonesia.

    “BKN telah menyediakan total 53 Tilok Mandiri di berbagai wilayah seluruh Indonesia, mulai dari Barat hingga Timur Indonesia. Sebaran Tiloknya mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi, sampai dengan Kupang. Jadi dengan begitu, kami lebih banyak menjangkau peserta di berbagai daerah sehingga peserta dapat dipermudah tanpa perlu harus ikut ujian di lokasi yang jauh dari domisilinya,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun terhitung peserta seleksi PPPK Tahap II yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan berhak mengikuti seleksi kompetensi, yakni sebesar 863.993 peserta.

    Dengan jumlah yang tidak sedikit ini, Zudan mengatakan kehadiran 53 Tilok Mandiri BKN, Tilok Kantor BKN dari Aceh sampai Papua, hingga Tilok 13 Tilok Luar Negeri, memastikan para peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi pada titik lokasi terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya.

    Peserta seleksi kompetensi PPPK Tahap II ini sendiri diperuntukkan untuk mengisi 328.542 formasi yang tersebar di 587 Instansi Pemerintah.

    Mekanisme pelaksanaan seleksi kompetensi yang digunakan tidak berbeda dengan seleksi kompetensi PPPK Tahap I sebelumnya, yakni menggunakan standar CAT BKN sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024.

    Sementara untuk komponen yang diujikan dalam materi seleksi kompetensi merujuk pada Keputusan Menteri PANRB 347, 348, dan 349 Tahun 2024. Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

    Zudan mengimbau para peserta agar memanfaatkan betul kesempatan ini dengan mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi.

    Para peserta juga dapat memantau live score CAT pada kanal youtube seluruh Kanreg dan UPT BKN untuk pelaksanaan di daerah, dan Official CAT untuk di pusat.

    “Dengan adanya live score yang dapat dipantau cukup melalui smartphone, siapa pun dan dimana pun dapat melihat tanpa perlu hadir di tilok ujian,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo ucapkan selamat kepada PM Lawrence Wong via telepon

    Prabowo ucapkan selamat kepada PM Lawrence Wong via telepon

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri baru Singapura Lawrence Wong melalui sambungan telepon, Senin.

    Ucapan tersebut disampaikan menyusul kemenangan Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party/PAP) yang dipimpin Lawrence Wong pada pemilu nasional.

    “Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat Lawrence Wong atas kemenangan Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura,” ujar Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Prabowo mengatakan kemenangan telak PAP mencerminkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Singapura atas kepemimpinan Lawrence Wong serta stabilitas pemerintahan yang dijanjikannya.

    “Kemenangan yang meyakinkan ini mencerminkan kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan kuat Yang Terhormat Wong dan PAP,” kata Prabowo.

    Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah pemerintahan baru ini Singapura akan terus melanjutkan keberhasilan dan stabilitas yang telah dicapai selama ini.

    “Saya percaya bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan keberhasilannya dalam memimpin Singapura,” ucapnya.

    Prabowo juga mengatakan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    “Saya menantikan untuk melanjutkan dan memperkuat kemitraan kita dengan Singapura di bawah kepemimpinan Yang Terhormat Wong,” kata Kepala Negara.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebanyak 450 prajurit TNI Kodam IM diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG

    Sebanyak 450 prajurit TNI Kodam IM diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG

    Banda Aceh (ANTARA) – Sebanyak 450 prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) 113/Jaya Sakti, Brigade Infanteri (Brigif) 25/Siwah Kodam Iskandar Muda (IM), Aceh, diberangkatkan untuk misi satgas pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) Mobile.

    “Hari ini dilepas 450 orang terdiri atas satuan yang ada di jajaran Kodam IM, pemberangkatan menggunakan Kapal KRI Teluk Paluk Nomor Lambung 523,” kata Pangdam IM Mayjen TNI Niko Fahrizal dalam sambutan yang dibacakan Kasdam IM Brigjen TNI Ayi Supriatna, di Aceh Utara, Senin.

    Upacara pelepasan prajurit yang dipimpin Kasdam IM Brigjen TNI Ayi Supriatna ini berlangsung di Pelabuhan Umum Krueng Geukueh, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Wilayah Korem 011/Lilawangsa.

    Brigjen TNI Ayi Supriatna mengatakan sebagai prajurit harus selalu siap mendapatkan penugasan di manapun dan kapanpun, karena penugasan operasi dalam dunia militer adalah hal biasa untuk menambah wawasan dan pengalaman, sehingga lebih profesional serta cakap bertugas.

    Ia menegaskan, penugasan operasi Satgas Pamtas RI-PNG Mobile bagi personel Yonif 113/Jaya Sakti merupakan suatu kebanggaan, karena mendapatkan percayakan tugas kemiliteran dari negara.

    “Saya yakin dengan dilandasi niat, kesungguhan serta kemampuan prajurit profesional, tugas ini dapat diselesaikan dengan baik, harapan saya seluruh personel dan materil berangkat sampai kembali dengan lengkap dan aman,” ujarnya.

    Kasdam IM menambahkan, sebelum melaksanakan Satgas, personel akan melakukan latihan pratugas di Pusdik Situ Lembang Jawa Barat dan Batu Jajar selama satu bulan, dan selanjutnya baru diberangkatkan bertugas.

    “Pesan saya, apa yang dilatih, dididik sesuaikan dengan daerah yang ada di sana, keberhasilan bukan apa yang didapat, namun bisa mengajak saudara kita bisa kembali kepangkuan NKRI,” kata Brigjen TNI Ayi Supriatna.

    Sementara itu, Wakil Bupati Bireuen, Aceh, Razuardi mengaku sangat bangga bisa ikut mengantarkan keberangkatan personel TNI Yonif 113/Jaya Sakti, Bireuen bertugas di Papua.

    “Kita berharap, selain berhasil melaksanakan misi tugas negara, prajurit juga pergi dan kembali nantinya dengan lengkap dan sehat semua, kita dan keluarga disini menanti dan berdoa,” demikian Razuardi.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI yakin Kamboja perkuat upaya jaga stabilitas dan perdamaian di ASEAN

    RI yakin Kamboja perkuat upaya jaga stabilitas dan perdamaian di ASEAN

    Kami terus akan mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan resolusi konflik di setiap peristiwa.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto berkeyakinan kontribusi dan pandangan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen memperkuat upaya negara anggota ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.

    Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Senat Hun Sen dalam rangkaian kunjungan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    “Saya yakin pandangan Yang Mulia akan memperkaya upaya bersama kita untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Tenggara,” kata Prabowo dalam pertemuan tersebut.

    Dalam sambutan pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Presiden Senat Kerajaan Kamboja di Tanah Air.

    Kepala Negara menyampaikan sukacitanya karena dapat berjumpa kembali dengan Presiden Senat Hun Sen sejak pertemuan terakhir keduanya di Pnom Penh pada bulan September 2024, atau sebelum Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024.

    Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis Presiden Senat Hun Sen di kawasan Asia Tenggara.

    Presiden menyambut baik rencana penyampaian pandangan Presiden Senat Hun Sen mengenai proses perdamaian di Kamboja dan peran di Asia Tenggara dalam forum akademik dan regional di Jakarta.

    Presiden Senat Sen Hun direncanakan menghadiri rangkaian kegiatan ERIA Leadership Lecture di Jakarta, Selasa (6/5).

    “Saya gembira dan menyambut baik rencana Yang Mulia untuk menyampaikan berbagai pandangan mengenai proses perdamaian di Kamboja dan peran di ASEAN yang akan disampaikan di ERIA School of Government dan di Sekretariat ASEAN,” kata Presiden.

    Dalam konteks sejarah dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian regional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang teguh prinsip dialog dan rekonsiliasi.

    Lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia akan terus mengutamakan penyelesaian konflik secara damai di setiap peristiwa.

    “Sebagai pendukung perdamaian di Kamboja pada tahun 1980-an dan 1990-an, komitmen Indonesia masih tetap teguh,” kata Presiden RI.

    Prabowo melanjutkan, “Kami terus akan mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan resolusi konflik di setiap peristiwa. Kami akan mengutamakan resolusi konflik secara damai.”

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Baleg DPR targetkan penyusunan RUU PPRT rampung tahun ini

    Baleg DPR targetkan penyusunan RUU PPRT rampung tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT rampung tahun 2025 ini.

    “Mudah-mudahan PPRT ini kan sudah masuk prioritas, prioritas tahun 2025, saya targetkan tahun ini harus selesai,” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan ditemui usai rapat dengar pendapat umum Baleg DPR RI mengenai RUU PPRT bersama sejumlah koalisi masyarakat sipil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pihaknya akan kembali menyusun naskah akademik RUU PPRT, namun hal tersebut tidak dilakukan dari “nol”, melainkan melanjutkan draf RUU PPRT yang telah disusun DPR RI pada periode sebelumnya dengan melakukan sejumlah pembaharuan ataupun perbaikan-perbaikan.

    “Rancangan Undang-Undang PPRT sebenarnya sebelumnya sudah melalui beberapa proses dan tentunya tidak dari nol kembali ya (penyusunannya), tapi kami sudah akan memulai dari tahapan tengah,” ucapnya.

    Ia menjelaskan bahwa proses legislasi untuk dapat membawa RUU PPRT menjadi undang-undang akan melalui dua tahapan, yakni penyusunan dan pembahasan.

    Kedua tahap itu sama-sama akan mengakomodasi partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) guna memaksimalkan pendapat publik demi menghasilkan regulasi yang netral, objektif, dan memiliki kepastian hukum.

    “Jadi, jangan kaget kalau ketika ada paripurna terkait dengan pembahasan sebuah RUU, kemudian setelah diparipurnakan masih ada RDP-RDP ataupun meaningful participation publik dilakukan,” tuturnya.

    Bob Hasan juga menuturkan bahwa RUU PPRT yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 menitikberatkan pada aspek perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja di sektor domestik.

    “Kalau ada nomenklaktur di dalam undang-undang yang dimaksudkan adalah perlindungan, maka perlindungan menjadi satu tonggak utama dalam penegakan hukum atau dalam penyusunan muatan materi di dalam undang-undang tersebut,” ujar Bob ketika di awal rapat.

    Meski demikian, ia menyatakan bahwa pihak pemberi kerja juga termasuk yang turut diperhatikan dalam penyusunan RUU yang bergulir sejak dua dekade lalu itu.

    “Yang diharapkan adalah adanya undang-undang untuk menciptakan payung hukum maupun juga kepastian hukum bagi termasuk juga sebagai pemberi kerja. Jadi, penerima kerja dan pemberi kerja memiliki kepastian hukum,” katanya.

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan bahwa dalam RUU PPRT nantinya akan mengatur tiga pihak terkait sekaligus, yakni PRT, penyalur kerja, hingga pemberi kerja.

    “Tiga komponen ini harus dirapikan sehingga jangan penyalur itu juga abal-abal, enggak boleh juga suka-suka, sehingga kita buat aturan yang baik, tidak ada yang dirugikan, yang penting perlindungan terhadap pekerja terhadap rumah tangga dijamin,” ujar Sturman ditemui seusai RDPU.

    Dia pun mengamini bahwa RUU PPRT ditargetkan rampung tahun ini, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato pada Hari Buruh Internasional 2025 (1/5).

    “Kami usahakan paling lambat tahun ini. Jangan tahun depan, tahun ini karena sudah arahan bapak presiden, paling lambat tahun ini,” kata Sturman.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dorong pemda kerja sama jaga stok pangan daerah

    Kemendagri dorong pemda kerja sama jaga stok pangan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menjalin kerja sama dengan daerah penghasil dalam menjaga stok/ketersediaan pangan di daerah.

    Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa upaya ini juga bertujuan untuk mengendalikan harga pangan. Langkah tersebut penting agar daerah penghasil dapat menyalurkan hasil produksinya, sehingga produsen memperoleh harga yang layak.

    “Harapannya, daerah-daerah yang tinggi [kebutuhannya] bisa terpasok dengan baik,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia mengimbau pemda agar berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah masing-masing untuk mengetahui penyebab kenaikan inflasi.

    Dengan demikian, pemda dapat lebih memahami permasalahan yang ada, sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat. Terlebih, ia melihat komoditas yang mengalami kenaikan harga di tiap daerah sangat spesifik.

    “Kami berharap masing-masing kepala daerah bisa bertanya kepada BPS-nya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga berdialog dengan pemda yang harga sejumlah komoditasnya terbilang tinggi. Ia menanyakan penyebab tingginya harga tersebut, sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemda.

    Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, inflasi pada April 2025 terhadap Maret 2025 tercatat sebesar 1,17 persen. Adapun inflasi April 2025 terhadap April 2024 atau year on year mencapai 1,95 persen.

    Inflasi secara bulanan tersebut utamanya didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, inflasi secara tahunan disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

    Selain dari BPS, Rakor tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Turut hadir Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

    Tak hanya itu, sejumlah narasumber lainnya turut terhubung secara virtual. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, serta TNI. Rakor ini juga diikuti oleh jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025