ANTARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendata terdapat 1.910 desa yang telah sukses melaksanakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Wamendagri Bima Arya dalam rapat kerja bersama komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5), menyebut hal itu bisa menjadi landasan pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres dilakukan secara digital. (Cahya Sari/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)
Category: Antaranews.com Politik
-
Prabowo beri kelonggaran wartawan simak Sidang Kabinet: Ini demokratis
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampak memberi kelonggaran waktu bagi para wartawan Istana Kepresidenan untuk menyimak arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, dan menyebutnya sebagai tindakan yang demokratis.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo hanya memberikan waktu wartawan untuk menyimak sekitar 20 menit pertama dari seluruh arahannya kepada para anggota Kabinet Merah Putih.
Namun pada Sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini, wartawan diberi kesempatan untuk menyimak arahan dari Presiden hingga durasi satu jam lebih 15 menit.
Awalnya Presiden tampak lupa waktu berbicara secara terbuka kepada anggota kabinet di hadapan para media peliput pada 20 menit pertama pidatonya.
“Ini kebablasan, kok wartawan terus di sini, tapi kita demokratis,” kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Kemudian, Kepala Negara melakukan voting kepada para anggota Kabinet untuk mengizinkan wartawan lebih lama menyimak arahan.
“Coba angkat tangan yang mengizinkan wartawan tambah lima menit di sini. Oke, demokrasi,” tanya Prabowo kepada anggota Kabinet.
Para menteri, kepala lembaga/badan, hingga wakil menteri dan staf khusus Presiden pun serempak mengangkat tangan mereka dan menyetujui awak media untuk lebih lama meliput.
“Enggak apa-apa karena ini sesuatu yang baik, bahwa saya bisa dikatakan saya adalah di sini sebagai manajer tim. Kalau tim saya berhasil saya harus memuji dong,” kata Presiden.
Kemudian, Presiden pun melanjutkan arahannya. Satu jam kemudian, Kepala Negara kembali teringat bahwa masih ada media yang meliput.
Presiden kemudian kembali memberi kelonggaran, meskipun tahu sudah lebih dari lima menit waktu yang diberikan.
“Ini wartawan kok lebih dari 5 menit ya. Demokrasi bagaimana? Boleh terus atau tidak? Boleh, nanti kalau bagian saya marah-marahin menteri, nah kalian keluar. Saya ini ibarat kepala sekolah, murid saya berprestasi ya bagaimana dong, yang nakal-nakal tegur,” kata Prabowo berkelakar.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan, yang membahas tentang enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Presiden perintahkan Menteri ATR teliti lacak konsesi aset-aset negara
Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk teliti melacak konsesi aset-aset negara, terutama yang hak guna usaha dan hak guna bangunannya telah habis masa berlakunya.
Presiden mengingatkan jajarannya jangan sampai ada aset-aset negara yang tidak terlacak, dan akhirnya tidak kembali dikuasai negara setelah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB)-nya habis.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” kata Presiden Prabowo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kemudian menyinggung tanah-tanah negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan di Kemayoran, Jakarta, yang nilainya miliaran dolar AS.
“Kita baru sadar, ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK itu, nilainya, saya diberi tahu pengusaha, nilainya 25 miliar dolar (AS) 10 tahun lalu. Jadi, sekarang mungkin nilainya naik, mungkin 30 miliar (dolar AS),” kata Prabowo.
Oleh karena itu, Presiden yakin nilai aset-aset yang dapat dikelola negara jumlahnya dapat menembus 1 triliun dolar AS, terlebih jika aset-aset negara yang konsesinya sudah habis kembali dikelola negara.
Presiden menyebut saat ini aset-aset yang dikelola negara jumlahnya 982 miliar dolar AS
“(Aset) 982 (miliar dolar AS) tambah 30 (miliar dolar AS) kita sudah tembus 1 triliun dolar AS. Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan,” kata Presiden.
Oleh karena itu, tidak hanya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi juga kepada menteri-menteri lainnya, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mengkaji, mendata, dan melacak kembali aset-aset negara yang berada di bawah kekuasaan kementeriannya.
“Nanti sudah ganti tiga, empat kali menteri. Ganti tiga kali presiden bisa diapakan, banyak aset negara itu hilang tidak jelas,” ujar Presiden mengungkap kekhawatirannya.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang kabinet diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Prabowo sebut inflasi rendah di Indonesia hasil kepemimpinan Jokowi
Inflasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen, menjadi yang terendah dalam sejarah.
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa tingkat inflasi yang rendah di Indonesia saat ini merupakan hasil dari kepemimpinan dan manajemen presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Ini prestasi dan saya harus katakan, jujur ini bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet bertema 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Prabowo menilai pengalaman Jokowi sebagai wali kota turut berkontribusi dalam memahami pengendalian inflasi. Hal itu merupakan sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di universitas seperti Harvard atau MIT.
Diketahui bahwa inflasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen, menjadi yang terendah dalam sejarah.
Menurut Prabowo, kemampuan menjaga inflasi menjadi salah satu tonggak penting pemerintahan. Inflasi Indonesia termasuk yang terendah di dunia.
“Inflasi kita salah satu terendah di dunia. Mungkin di antara lima negara yang terendah di dunia, mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita mungkin Tiongkok,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama tim yang solid Kabinet Merah Putih dalam mencapai target inflasi sehingga banyak negara tertarik mempelajari strategi Indonesia.
Namun, Presiden menekankan bahwa beberapa aspek kebijakan pengendalian inflasi tidak perlu diungkap secara detail, kecuali untuk tujuan berbagi pengetahuan dengan mitra yang ingin belajar.
“Banyak negara mau belajar bagaimana mengendalikan inflasi dari kita. Mendagri enggak usah diceritain deh, iya dong? Apa itu rahasia dapur jangan dibuka semua, kecuali kawan. Kalau kawan mau belajar boleh,” ucap Kepala Negara.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Prabowo bertemu Bill Gates pada Rabu, ingin beri penghargaan MBG
Saya merasa sangat besar hati, tetapi saya merasa jangan, jangan muji kita, kita belum berhasil.
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku akan bertemu dengan filantropis dan investor asal Amerika Serikat yang juga pendiri Microsoft, Bill Gates, Rabu (7/5), yang ingin memberi penghargaan atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna tentang 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyebutkan banyak pimpinan negara dan tokoh dunia, termasuk Bill Gates, yang ingin berkunjung ke Indonesia dan menemuinya guna membahas MBG yang menyasar hingga 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia.
“Pada tanggal 7 Mei, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke sini, minta ketemu saya sudah cukup lama. Beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November. Beliau minta ketemu, antara lain, mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Atas informasi soal rencana kedatangan Bill Gates tersebut, Prabowo lantas disambut oleh tepuk tangan dari anggota Kabinet Merah Putih.
Meski merasa sangat berbesar hati akan menerima penghargaan itu, Presiden merasa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya berhasil karena belum menyasar total penerima manfaat program sebanyak 82,7 juta jiwa penduduk Indonesia.
“Saya merasa sangat besar hati, tetapi saya merasa jangan, jangan muji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insyaallah pada bulan Desember 2025,” kata Presiden.
Kepala Negara menilai penyelenggaraan MBG bisa dikatakan berhasil jika pemerintah sukses mengantarkan makanan setiap hari dalam keadaan bersih, aman, dan bergizi kepada anak-anak dan ibu hamil.
Prabowo juga mengaku tidak mengetahui bentuk penghargaan yang ingin diberikan Bill Gates. Namun, MBG akan terus berjalan meskipun pemerintah tidak diberi bantuan maupun penghargaan.
“Bahkan, beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa hanya saya katakan bahwa ‘kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita’,” kata Presiden.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna pada hari Senin ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan, yang membahas tentang 6 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Kasdam XIII/Merdeka: Prajurit tangguh lahir dari disiplin
Manado (ANTARA) – Pada simulasi latihan terpadu Sekolah Calon Tamtama (Secata) Rindam XIII/Merdeka di Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto mengatakan bahwa prajurit tangguh lahir dari disiplin dan latihan keras.
“Kegiatan simulasi ini merupakan bagian dari tahapan pelatihan yang diberikan kepada siswa Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) guna menguji kemampuan tempur dasar, ketahanan fisik, serta kesiapan mental dalam menghadapi berbagai skenario medan tugas,” kata Kasdam Yustinus Nono Yulianto di Airmadidi, Senin.
Latihan terpadu ini menjadi penilaian penting sebelum siswa dinyatakan lulus dan siap mengemban tugas sebagai prajurit TNI AD.
Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelatih dan peserta latihan atas semangat dan kedisiplinan yang mereka tunjukkan.
“Latihan ini tidak hanya menguji fisik dan taktik, tetapi juga semangat juang, loyalitas, serta pengabdian pada bangsa dan negara,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta dapat menyerap setiap materi dengan baik dan menjadikannya bekal saat bertugas kelak.
Selain menyaksikan simulasi lapangan, Kasdam juga melakukan peninjauan terhadap fasilitas pelatihan dan memberikan arahan langsung kepada siswa Dikjurtaif.
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Wamendagri tegaskan tak ada cawe-cawe dalam PSU Tasikmalaya
ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan kunjungannya ke Tasikmalaya pada 20 Maret 2025 lalu , untuk menindaklanjuti laporan publik terkait kemungkinan penyalahgunaan APBD. Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (5/5), guna merespons dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tasikmalaya. (Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)
-
Prabowo: Pemerintah keluarkan 28 kebijakan baru dalam enam bulan
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan 28 kebijakan baru dalam enam bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Dalam enam bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait enam bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Prabowo mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat Indonesia.
Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan melalui lebih dari 100 produk turunan, termasuk peraturan Presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP), instruksi presiden (Inpres), hingga surat edaran.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya evaluasi objektif terhadap kinerja kabinet agar tidak terjebak dalam anggapan bahwa pemerintahan sudah berjalan dengan sempurna.
“Kalau kita tidak objektif, kita bisa masuk jebakan bahwa kita menganggap diri kita sudah mampu padahal kita tidak mampu. Kita sudah melihat bahwa arah kebijakan kita benar padahal tidak benar,” ucapnya kepada jajaran.
Prabowo menekankan bahwa kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan di tingkat atas dapat berdampak besar pada masyarakat di lapisan bawah. Ia mengibaratkannya seperti pendulum yang bergerak semakin lebar ke bawah.
“Sebuah pendulum di atas bergerak sedikit, tapi pendulum yang di bawah bergeraknya sangat lebar. Keputusan yang keliru di atas akibatnya tidak mudah bagi mereka yang paling di bawah,” ucap Kepala Negara.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Prabowo nilai wajar juru bicaranya “keseleo” karena baru menjabat
Jadi kita sudahlah. Saya, ada mungkin juru bicara saya keseleo, yang namanya manusia dia juga baru menjabat, bener gak? Kalau yang senior salah bicara, ya salah, yang senior (misalnya) Airlangga, salah bicara, enggak bisa ya
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai wajar jika jajaran menteri dalam anggota Kabinet Merah Putih, termasuk juru bicaranya yang salah atau “keseleo” dalam berbicara karena baru saja menjabat atau menjabat kurang dari 6 bulan.
Saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna tentang 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo ingin membuktikan bahwa kerja sama pemerintahannya berjalan baik, meskipun ada pejabat yang melakukan kesalahan.
“Ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru. Ya kan? Baru menjabat. Saya aja baru menjabat beberapa hari (sebagai) Presiden, salah jalan di Istana Merdeka, benar, cari ‘WC dimana WC?’ Wajar,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Prabowo mengakui bahwa bahkan sebagai Presiden, ia sempat kebingungan mencari toilet di Istana Merdeka, Jakarta, karena masih baru beberapa hari menjabat.
Dengan demikian, menteri atau kepala lembaga yang baru menjabat juga wajar jika membuat kesalahan.
“Jadi kita sudahlah. Saya, ada mungkin juru bicara saya keseleo, yang namanya manusia dia juga baru menjabat, bener gak? Kalau yang senior salah bicara, ya salah, yang senior (misalnya) Airlangga, salah bicara, enggak bisa ya,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan hal tersebut di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih, tidak terkecuali Hasan Nasbi yang turut dalam Sidang Kabinet tersebut.
Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Hasan Nasbi yang mengenakan kemeja putih, seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya, tampak duduk diapit oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji di sebelah kirinya dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sisi kanannya.
Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo juga turut menyalami Hasan Nasbi dengan melemparkan sedikit senyum.
Selayaknya anggota Kabinet Merah Putih yang sedang mengikuti rapat, Hasan duduk dengan papan nama bertuliskan KKK/PCO yang merupakan jabatan yang diembannya sebelum mengundurkan diri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada 29 April 2025.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten
Data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan.
Manokwari (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat berupaya mempercepat pendataan orang asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
Kepala Disdukcapil Papua Barat dr. Ria Maria Come di Manokwari, Senin, mengatakan bahwa data OAP menjadi salah satu variabel penghitungan alokasi dana otonomi khusus pada tahun 2026, dan dana tambahan infrastruktur pada tahun yang sama.
“Kementerian Keuangan sudah kirim surat minta data OAP, jadi kami percepat penginputan. Pada tanggal 31 Mei 2025, data harus dikirim ke kementerian,” katanya.
Ria menyebutkan jumlah OAP di tujuh kabupaten yang sudah terdata pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus per 4 Mei 2025 sebanyak 259.779 orang (134.156 laki-laki dan 125.623 perempuan).
Manokwari ada 87.962 orang, Fakfak 54.895 orang, Manokwari Selatan 24.997 orang, Kaimana 24.021 orang, Teluk Bintuni 23.466 orang, Pegunungan Arfak 23.414 orang, dan Teluk Wondama 21.024 orang.
“Data ini hanya kategori 1 (ayah dan ibu asli Papua), kategori 2 (ayah asli Papua, ibu non-Papua), dan kategori 3 (Ibu asli Papua, ayah non Papua),” kata Ria menjelaskan.
Kadisdukcapil mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi serta rapat koordinasi dengan disdukcapil dari tujuh kabupaten guna mempercepat pendataan OAP se-Papua Barat.
Ditegaskan pula bahwa data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.
“Kami sepakat satu minggu sebelum 31 Mei sudah berikan data yang diminta Kementerian Keuangan,” ucap Ria.
Menurut dia, pendataan OAP menggunakan pendekatan marga sejak akhir tahun 2024 yang melibatkan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan dewan adat masing-masing kabupaten.
Ia mengakui bahwa realisasi pendataan belum sesuai dengan ekspektasi karena sejumlah kendala di masing-masing kabupaten, antara lain, kualitas jaringan internet dan peralatan perekaman kurang memadai.
Pada kesempatan itu, dia berharap agar pemerintah kabupaten memberikan dukungan berupa pengadaan peralatan dan tambahan anggaran untuk mempercepat pendataan OAP di tujuh kabupaten.
Anggaran itu, lanjut dia, untuk melaksanakan strategi jemput bola sekaligus memperpanjang waktu operasional tenaga administrator yang menginput data ke dalam sistem SIAK Plus.
“Layanan jemput bola harus keluar gedung, dan itu butuh biaya operasional serta peralatan yang mendukung kelancaran pendataan,” katanya.
Sebelumnya, disdukcapil provinsi telah memfasilitasi peningkatan kapasitas operator aplikasi SIAK Plus, administrator basis data, tim verifikasi MRPB, dan tim verifikasi Dewan Adat Wilayah III Doberay.
Pendataan OAP, kata dia, juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Perdasus Nomor 4 Tahun 2023.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025