Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Prabowo terima surat kepercayaan delapan duta besar negara sahabat

    Prabowo terima surat kepercayaan delapan duta besar negara sahabat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai sekitar pukul 13.35 WIB, dengan kehadiran satu persatu para duta besar di Istana Merdeka, lalu diperdengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara.

    Sejumlah pasukan jajar kehormatan turut membawa bendera negara sahabat dan negara Republik Indonesia ke depan Istana Merdeka.

    Delapan duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Prabowo yang berkedudukan di dalam Indonesia adalah:

    1. Luis Guillermo Arellano Jibaja, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ekuador untuk Republik Indonesia

    2. Enrique Antonio Acuña Mendoza, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Bolivar Venezuela untuk Republik Indonesia

    3. Roberto Colaminè, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Italia untuk Republik Indonesia

    4. Philip Nathan Taula, Duta Besar LBBP Designate Resident Selandia Baru untuk Republik Indonesia

    5. Ramil Rzayev Abil Oglu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Azerbaijan untuk Republik Indonesia

    6. Roderick Bruce Brazier, Duta Besar LBBP Designate Resident Persemakmuran Australia untuk Republik Indonesia

    7. Ivana Golubović-Duboka, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Serbia untuk Republik Indonesia

    8. Faysal Ahmed Salad, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Federal Somalia untuk Republik Indonesia

    Delapan duta besar tersebut memasuki Istana Merdeka untuk selanjutnya menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

    Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo, para duta besar berfoto bersama satu per satu dan diarahkan memasuki area dalam Istana Merdeka.

    Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: Tema PUIC 2025 dorong tata kelola pemerintahan negara OKI

    BKSAP: Tema PUIC 2025 dorong tata kelola pemerintahan negara OKI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera berharap tema utama Konferensi Ke-19 Parlemen Negara Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience” dapat mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat di antara negara-negara OKI.

    “Kami ingin menyebarkan bahwa kita bukan cuma host yang ramah, tapi juga kita memberikan oleh-oleh bagaimana implementasi good governance and strong institution di negara OKI dapat berjalan,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkara, “Sehingga kalau kita ketemu lagi kita sudah jadi negara yang jauh lebih baik karena punya institusi yang baik, tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas yang baik, yang itu membuat negara OKI menjadi negara maju.”

    Mardani menjelaskan tema tersebut diambil mengingat mayoritas negara anggota OKI masih tergolong negara berkembang.

    Dia menyebut Indonesia selaku tuan rumah juga mengundang Perdana Menteri Singapura dan Malaysia guna membagikan pengalaman dan penjelasan mengenai pembangunan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat.

    Selain tema di atas, dia menyebut isu Palestina menjadi salah satu agenda utama dalam konferensi PUIC, di mana semua peserta akan memakai syal bermotif bendera Palestina saat pembukaan.

    “Karena kita ingin memberikan message bahwa Palestina selalu ada di hati kita dan ini bukan cuma masalah PUIC, di IPU juga masalah, parlemen dunia juga masalah, Palestina menjadi salah satu bagian kita,” katanya.

    Selain fokus pada tema utama, dia menuturkan PUIC memiliki komite-komite khusus yang diharapkan dapat terus mengembangkan kerja sama di berbagai bidang. Misalnya, komisi perempuan, pemuda, Palestina, hingga pembangunan berkelanjutan.

    Legislator itu menambahkan persiapan penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC di Senayan terus dimatangkan, termasuk terkait detail konten acara hingga aspek keamanan sebab akan ada sekitar 400 tamu negara yang hadir.

    Dia menyebut sesi embassy briefing pun telah terlaksana dengan dihadiri lebih dari 20 negara.

    “Ini bukan perkara kecil karena hampir 400 tamu negara dalam tanda kutip akan ikut serta dalam PUIC. 54 negara sampai saat ini 34 negara sudah konfirmasi hadir,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (14/3), Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 PUIC atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12—15 Mei.

    “Pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, parlemen, dipimpin Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lemhannas: Konsep retret kepala daerah gelombang kedua tak jauh beda

    Lemhannas: Konsep retret kepala daerah gelombang kedua tak jauh beda

    … tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas lagi dengan Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memperkirakan konsep kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua tak akan jauh berbeda dengan retret gelombang pertama yang telah berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025.

    Dia menuturkan konsep tersebut sudah dikoordinasikan pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Namun tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas lagi dengan Kemendagri karena para kepala daerah ini berada di bawah koordinasi Kemendagri,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sementara dari aspek materi pembelajaran, Ace mengungkapkan terdapat kemungkinan bahwa Lemhannas akan kembali mengisi materi, seperti halnya pada retret kepala daerah gelombang pertama.

    Adapun dalam retret gelombang pertama Februari lalu, Lemhannas ditugaskan untuk memberikan materi wawasan kebangsaan, kondisi geopolitik, serta ketahanan nasional.

    “Jadi saya kira tidak akan jauh berbeda dari konsep yang selanjutnya,” ungkapnya menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa kementeriannya sedang menyiapkan skenario untuk kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua.

    Tito mengatakan dua kepala daerah yang dilantik, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani-Hellyana akan ikut dalam retret tersebut.

    “Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kami buat skenario nanti kita tambah yang dua ini, nanti kami sampaikan,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4).

    Mengenai lokasi pelaksanaan retret tersebut, Tito mengatakan bahwa pihaknya masih menyiapkan beberapa skenario, namun tidak menjelaskan lebih detail mengenai skenario itu.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4), mengatakan ada sebanyak 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret.

    “Sebagian dari ini akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang teman-teman di Bali nggak sempat ikut, kemudian ada yang gugatannya ditolak di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meminta para aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan premanisme sehingga menghambat proses investasi di Tanah Air.

    Sebab, kata dia, saat ini Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif sebagai upaya membangun investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong dunia usaha agar dapat berjalan dengan baik.

    “Karena itu upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap upaya untuk membuka usaha, kami minta untuk ditindak tegas,” tutur Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dirinya tak menampik bahwa belakangan ini terdapat beberapa ormas yang melakukan tindakan premanisme.

    Adapun aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas baru-baru ini, salah satunya diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang mengungkap bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme.

    Kabar tersebut didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China, beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan dengan pemerintah RRC, ada pembahasan permasalahan terkait dengan premanisme itu.

    Menurut Eddy, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme agar jangan sampai investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.

    “Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Minggu (20/4).

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan gangguan ormas saat proses pembangunan fasilitas manufaktur perusahaan otomotif asal China, BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi.

    “BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujar Wamenperin ditemui di Jakarta, Senin (28/4).

    Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.

    “Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi,” katanya pula.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden halalbihalal dengan PPAD di Balai Kartini pada Selasa sore

    Presiden halalbihalal dengan PPAD di Balai Kartini pada Selasa sore

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memenuhi undangan halalbihalal dengan keluarga besar Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) dan purnawirawan TNI/Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa sore.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo untuk mempererat silaturahmi dengan para purnawirawan, mengingat Presiden Prabowo juga merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat.

    “Sore hari nanti pukul 16.00 WIB, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto rencananya akan menghadiri acara halalbihalal dengan Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini Jakarta. Kehadiran beliau di acara ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan,” kata Yusuf Permana.

    Presiden dijadwalkan bertolak dari Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar negara-negara sahabat yang baru menjalankan tugasnya di Indonesia.

    Acara bersama duta besar-duta besar negara sahabat dijadwalkan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa pukul 14.30 WIB.

    “Sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden, ketibaan para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) di Istana Merdeka akan disambut dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara,” kata Yusuf Permana.

    Adapun delapan duta besar yang dijadwalkan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka siang ini, yaitu Duta Besar LBBP Republik Ekuador untuk Republik Indonesia Luis Guillermo Arellano Jibaja, Duta Besar LBPP Venezuela untuk Indonesia Enrique Antonio Acuña Mendoza, Duta Besar LBBP Italia untuk Indonesia Roberto Colaminè, Duta Besar LBBP Selandia Baru untuk Indonesia Philip Nathan Taula, Duta Besar LBBP Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Rzayev Abil Oglu, Duta Besar LBBP Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier,

    Kemudian, ada juga Duta Besar LBBP Serbia untuk Indonesia Ivana Golubović-Duboka, dan terakhir Duta Besar LBBP Designate Somalia untuk Indonesia dr. Faysal Ahmed Salad.

    “Penyerahan surat kepercayaan ini memperlihatkan komitmen negara-negara sahabat untuk mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia,” ujar Yusuf Permana.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan.

    Hal tersebut, kata dia, terutama setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.

    “Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau,” kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, ia mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.

    Adapun Presiden dikabarkan akan bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, Selasa, pada pukul 16.00 WIB.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pergantian Wapres kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polri dan TNI kerahkan ribuan personel untuk amankan peringatan Hari Buruh di Jakarta

    Polri dan TNI kerahkan ribuan personel untuk amankan peringatan Hari Buruh di Jakarta

    Selasa, 29 April 2025 19:07 WIB

    Personel Gegana Korps Brimob Polri berdiskusi usai mengikuti apel kesiapan pasukan pengamanan Hari Buruh Internasional 2025 di lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Sebanyak 13.252 personel gabungan yang terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI, dan 276 personel pemda dikerahkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan Hari Buruh 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    Personel Korps Brimob Polri mengikuti apel kesiapan pasukan pengamanan Hari Buruh Internasional 2025 di lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Sebanyak 13.252 personel gabungan yang terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI, dan 276 personel pemda dikerahkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan Hari Buruh 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

  • OIKN: Hunian ASN di IKN siap tampung pemindahan tahap awal

    OIKN: Hunian ASN di IKN siap tampung pemindahan tahap awal

    Samarinda (ANTARA) – Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa hunian aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah siap digunakan untuk menampung pemindahan ASN tahap awal.

    “Prinsipnya untuk pemindahan ASN, OIKN sudah siap untuk memberikan pelayanan,” ujar Bimo di Samarinda, Selasa.

    Koordinasi intensif terus dilakukan OIKN dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta pihak pengembang perumahan dan permukiman untuk memastikan kelancaran proses ini.

    Ia menambahkan bahwa waktu dan tahapan pemindahan ASN dibahas lebih lanjut dengan perwakilan kementerian dan lembaga terkait, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

    Bimo menjelaskan, kesiapan hunian ini didukung oleh ketersediaan rumah susun (rusun) ASN yang sebagian telah berfungsi dan akan terus bertambah.

    “Rumah susun ASN sebagian sudah fungsional, mudah-mudahan Juni ini bertambah lagi jumlahnya karena ada kontrak yang selesai di bulan Juni,” katanya.

    Lebih lanjut, Bimo menyampaikan bahwa kendala administrasi terkait proyek Kementerian PU yang sempat terhambat kini telah diselesaikan.

    Mengenai kapasitas hunian, Bimo mengungkapkan bahwa saat ini tersedia 47 tower rusun ASN. Setiap tower memiliki 60 unit, dan setiap unit dirancang dengan tiga kamar tidur.

    Selain hunian, Bimo juga menyinggung kesiapan kantor kementerian koordinator (kemenko). “Kalau yang kantor Kemenko 1, 2, 3, dan 4, semoga semuanya tahun ini sudah siap untuk bisa beroperasi atau dapat difungsikan,” ungkapnya.

    Saat ini, OIKN masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terkait waktu pasti pemindahan ASN ke IKN.

    Meskipun demikian, Bimo memastikan bahwa OIKN telah mempersiapkan segala fasilitas dan layanan yang dibutuhkan untuk para ASN.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut.

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

    “Keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, Ace menegaskan bahwa seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi Negara, bahwa keputusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan keputusan hasil pilihan rakyat tersebut.

    Selain itu, sambung dia, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sehingga Lemhannas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan,
    mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri hingga pergantian Wapres Gibran Rakabuming kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025