Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • BNPP sinergi pembangunan di perbatasan untuk tingkatkan kesra

    BNPP sinergi pembangunan di perbatasan untuk tingkatkan kesra

    Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan guna mempercepat pemerataan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (kesra) di wilayah tersebut.

    “Tugas membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan hal itu saat beraudiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang di Tanjung Selor, Kaltara, Senin (5/5), ketika membahas sejumlah usulan strategis terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di kawasan perbatasan.

    Sekretaris BNPP menegaskan bahwa pembangunan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

    Menurut dia, pembangunan perbatasan merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus berjalan secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

    Audiensi tersebut, kata Komjen Pol. Makhruzi, menjadi forum penting untuk menghimpun kebutuhan daerah yang akan dimasukkan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2025—2029.

    “Kami akan memastikan agar seluruh kebutuhan prioritas yang disampaikan hari ini dapat masuk dalam skala nasional,” katanya.

    BNPP selama ini telah membangun 15 pos lintas batas negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, termasuk tiga PLBN yang berada di Kaltara, yakni PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.

    Ia mengungkapkan bahwa keberadaan PLBN telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas masyarakat perbatasan.

    “Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, BNPP juga menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pengawasan dan pemantauan yang intensif bersama TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perbatasan.

    “Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” kata dia.

    Selain audiensi, Sekretaris BNPP Makhruzi beserta jajaran meninjau langsung kondisi infrastruktur di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan sebagai langkah konkret dalam memastikan pembangunan berjalan merata di seluruh titik perbatasan Kaltara.

    Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, antara lain, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, kelompok ahli BNPP Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Gutmen Nainggolan, Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat Fauzan Hasan, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan, dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Amrullah M. Ridha.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelompok DPD di MPR minta agenda perubahan UUD NRI 1945 pada 2026

    Kelompok DPD di MPR minta agenda perubahan UUD NRI 1945 pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan bahwa Kelompok DPD meminta agenda perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan pada tahun 2026.

    Dedi dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan keinginan dan dukungan penuh untuk dilakukannya perubahan UUD 1945 dalam rangka penataan lembaga kenegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial.

    “Dan itu juga menjadi harapan dari banyak pihak, termasuk masyarakat sipil,” ujarnya.

    Hal tersebut disampai senator asal Sumatera Utara tersebut di sela-sela diskusi publik Kelompok DPD RI di MPR bertajuk “Eksistensi DPD RI dan MPR RI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” di Serpong, Banten, Senin (5/5).

    Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa 2025 sebagai tahun yang sangat penting bagi DPD RI, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sinyal adanya penataan kelembagaan lembaga negara.

    Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan persetujuan RUU DPD RI masuk dalam RUU Prolegnas yang saat ini dalam proses pembahasan di Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk mempersiapkan naskah akademik dan draf RUU tersebut.

    “Kami berharap ini menjadi salah satu pintu solusi bagi DPD RI terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Ini momentum yang sangat strategis bagi DPD RI,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Dedi, pemerintah memberikan kesempatan yang cukup besar bagi alat-alat kelengkapan di DPD RI untuk berkolaborasi dengan pemerintah, meskipun tidak sama persis apa yang dilakukan oleh DPR.

    “Kami berharap ini menjadi momen kesadaran kolektif bangsa ini bahwa DPD RI sebagai lembaga legislatif, seyogyanya memiliki kewenangan yang seimbang dengan DPR,” tuturnya.

    Ia pun mengharapkan beberapa isu penting tersebut sudah menjadi pembahasan yang intens di ruang-ruang parlemen baik di lembaga pengkajian MPR maupun di Badan Legislasi DPR.

    “Sebab saya mendengar rencana perubahan terhadap UU Pemilu, rencana perubahan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah. Ini semua tentu akan memberi kesempatan dalam penataan melalui perubahan UUD 1945,” ucap dia.

    Sementara itu, senator dari Nusa Tenggara Timur sekaligus Sekretaris Kelompok DPD di MPR Abraham Paul Liyanto menyatakan akan terus mendorong penguatan kewenangan DPD RI.

    Menurut dia, penguatan kewenangan DPD RI dan penataan lembaga kenegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial dapat dilakukan melalui perubahan UUD 1945.

    Ia juga menegaskan eksistensi dan penguatan lembaga DPD RI dapat melalui pembahasan RUU tentang DPD RI. Abraham juga mengungkapkan bahwa dia terus menyuarakan kepentingan daerah di samping tetap berjuang untuk memperkuat kewenangan DPD RI.

    Dalam kesempatan itu, Abraham juga menyinggung tentang Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi rekomendasi MPR RI periode 2019-2024.

    “Terkait PPHN ini masih dalam pembahasan mengenai payung hukumnya, apakah melalui perubahan UUD 1945 atau diatur dalam UU,” ujar Abraham yang juga Ketua Badan Sosialisasi MPR RI tersebut.

    Kelompok DPD RI di MPR kata dia, juga mendorong seluruh anggota DPD RI untuk bersuara memperjuangkan kepentingan daerah serta melakukan penataan lembaga negara dalam sistem presidensial termasuk penguatan kewenangan DPD RI.

    Abraham juga menyampaikan bahwa Kelompok DPD RI di MPR RI akan membuat buku saku yang menjadi pegangan bagi seluruh anggota DPD RI, saat berkunjung ke daerah pemilihan atau reses.

    “Buku saku tentang DPD RI berkaitan dengan hal-hal penting terkait DPD RI, tugas dan fungsinya serta agenda strategis yang ingin diperjuangkan,” ujarnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Purwokerto (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Slamet Rosyadi menilai perlu adanya kajian, terkait dengan usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela), yang sempat diusulkan dengan sebutan Jateng Selatan atau Jawa Selatan.

    “Usulan pembentukan provinsi daerah khusus penyangga pangan di wilayah Jasela itu ide yang menarik, tapi itu perlu kajian,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

    Ia mengatakan kajian tersebut untuk mengetahui apakah betul wilayah Jasela layak untuk dijadikan sebagai provinsi daerah khusus penyangga pangan.

    Menurut dia, usulan tersebut harus mempunyai logika yang kuat, bukan sekadar bahasa politis yang disampaikan oleh seorang politikus ataupun tokoh daerah.

    “Karena tentu ini akan berimplikasi banyak kalau misalkan dilakukan pembentukan provinsi baru. Tapi paling tidak ini akan memberikan beban berat dalam hal pendanaan (pada pemerintah provinsi induk sebelum daerah otonomi baru itu bisa mandiri),” katanya.

    Ia mengatakan alangkah baiknya jika berbagai potensi yang ada di wilayah Jasela itu dioptimalkan dengan pengembangan kawasan tanpa harus membentuk daerah otonomi baru.

    Dalam hal ini, kata dia, kawasan tersebut dikembangkan di salah satu wilayah provinsi itu, misalnya sebagai penyangga pangan.

    “Mungkin itu sifatnya pada fungsinya saja ya, ada penguatan dari pusat. Misalkan di salah satu kabupaten di wilayah Jateng Selatan itu diberikan perhatian yang besar untuk bisa menjadi daerah penyangga pangan, saya kira itu yang rasional,” katanya menjelaskan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan kawasan sebenarnya merupakan kewenangan gubernur agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jateng.

    Menurut dia, Gubernur Jateng seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Jateng Selatan agar tidak tertinggal dari wilayah utara.

    “Gubernur harus diingatkan bahwa daerah-daerah yang tertinggal harus mendapatkan perhatian agar tidak ada ketimpangan dengan daerah lain,” kata Slamet.

    Usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan itu disampaikan oleh anggota DPD RI Abdul Kholik yang selama ini menyuarakan pemerataan pembangunan agar tidak ada ketimpangan antara Jateng bagian utara dan Jateng bagian selatan.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu (3/5) sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja pengawasan terhadap pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024, diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden terima Bill Gates di Istana Merdeka Rabu pagi

    Presiden terima Bill Gates di Istana Merdeka Rabu pagi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Rabu, menjelaskan pertemuan itu diagendakan berlangsung pada pukul 08.00 WIB.

    “Presiden Prabowo dan Bill Gates dijadwalkan mengadakan pertemuan di Istana Merdeka untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik,” kata Yusuf Permana.

    Bill Gates, yang saat ini banyak berkecimpung dengan dunia filantropi, melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, setelah menyambangi Singapura. Di Singapura, Bill Gates meninjau langsung beberapa inisiatif pembangunan yang berkelanjutan.

    William Henry Gates III yang kemudian dikenal dengan Bill Gates merupakan salah satu pendiri Microsoft, perusahaan software ternama asal Amerika Serikat yang menciptakan revolusi dalam dunia mikro-komputer pada 1970-an sampai dengan 1980-an. Bill Gates kemudian dikenal luas sebagai miliarder termuda pertama pada 1987, yaitu saat dia berusia 31 tahun.

    Daftar orang terkaya Forbes pada Mei 2025 menempatkan Bill Gates pada urutan ke-13 dengan nilai kekayaan mencapai 113 miliar dolar AS.

    Bill Gates keluar dari kepengurusan Microsoft sejak 2014, dan sejak saat itu dia lebih banyak berkecimpung di dunia filantropi, dan usaha-usaha yang menyangkut inovasi, serta yang mendukung keberlanjutan (sustainability).

    Presiden Prabowo mengungkap kedatangan Bill Gates pertama kali saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Presiden Jakarta, Senin (5/5).

    “Pada tanggal 7 Mei, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke sini, minta ketemu saya sudah cukup lama. Beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November. Beliau minta ketemu, antara lain, mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita,” kata Presiden Prabowo kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih saat sidang kabinet.

    Prabowo melanjutkan dirinya tidak mengetahui bentuk penghargaan yang ingin diberikan Bill Gates. Namun, makan bergizi gratis (MBG) terus berjalan, meskipun pemerintah tidak diberi bantuan maupun penghargaan.

    “Bahkan, beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa hanya saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” sambung Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan alasan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung karena manfaatnya untuk mendukung irigasi pertanian serta pengendalian banjir.

    Wapres melanjutkan agendanya di NTT berkunjung ke area pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Selasa (6/5) sore.

    Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres menjelaskan percepatan pembangunan diperlukan agar manfaatnya segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir.

    Kemudian, Wapres juga menekankan kepada kementerian/lembaga terkait pembangunan Bendungan Mbay/Lambo perlu dimaksimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata lokal.

    “Proyek strategis ini harus disertai dengan penguatan kapasitas petani, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Mbay/Lambo merupakan satu dari 77 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo dimulai sejak September 2021, dan targetnya bendungan rampung dibangun pada 2026.

    Hingga awal Mei 2025, pembangunan bendungan itu telah mencapai 80,40 persen.

    Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek dan keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi, dengan kapasitas tampung normal sebesar 52,89 juta meter kubik. Pembangunan bendungan terdiri atas dua paket pekerjaan yang nilai kontrak total mencapai Rp1,47 triliun.

    Jika nantinya operasional, Bendungan Mbay/Lambo diharapkan mampu menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan layanan air baku sebesar 205 liter per detik, mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seluas 3.200 hektare, dan mendukung potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 117,5 MegaWatt (MW). Tidak hanya itu, Bendungan Mbay/Lambo juga didesain sebagai destinasi wisata baru di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo, NTT.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, ada pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nagekeo yang mendampingi Wapres Gibran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengaku telah bertemu Prabowo, Hasan Nasbi diminta lanjut pimpin PCO

    Mengaku telah bertemu Prabowo, Hasan Nasbi diminta lanjut pimpin PCO

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

    “Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Hasan Nasbi tidak menjawab secara gamblang mengenai surat pengunduran dirinya apakah diterima atau ditolak oleh Presiden. Namun, dia telah mendapat perintah untuk meneruskan tugas sebagai Kepala PCO.

    Dia mengaku mendapat pesan dari Presiden Prabowo untuk memperbaiki berbagai hal yang belum berjalan dengan baik.

    “Yang jelas, pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu, kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi, perintah Presiden itu,” katanya.

    Sebelumnya pada Selasa, 29 April 2025, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka sambil memperlihatkan tayangan hari terakhir dia berkantor sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 April 2025.

    Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala PCO sejak masa transisi pemerintahan pada 19 Agustus 2024. Kemudian, Presiden Prabowo kembali menetapkan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO pada 21 Oktober 2024.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” kata Hasan Nasbi saat mengumumkan pengunduran dirinya.

    Dia juga menyampaikan surat pengunduran dirinya itu telah diserahkan kepada Presiden Prabowo melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Bagi Hasan, keputusannya mengundurkan diri itu bertujuan memberikan kesempatan pada figur lain agar komunikasi pemerintah lebih baik pada masa mendatang.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo terima surat kepercayaan delapan duta besar negara sahabat

    Prabowo terima surat kepercayaan delapan duta besar negara sahabat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai sekitar pukul 13.35 WIB, dengan kehadiran satu persatu para duta besar di Istana Merdeka, lalu diperdengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara.

    Sejumlah pasukan jajar kehormatan turut membawa bendera negara sahabat dan negara Republik Indonesia ke depan Istana Merdeka.

    Delapan duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Prabowo yang berkedudukan di dalam Indonesia adalah:

    1. Luis Guillermo Arellano Jibaja, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ekuador untuk Republik Indonesia

    2. Enrique Antonio Acuña Mendoza, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Bolivar Venezuela untuk Republik Indonesia

    3. Roberto Colaminè, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Italia untuk Republik Indonesia

    4. Philip Nathan Taula, Duta Besar LBBP Designate Resident Selandia Baru untuk Republik Indonesia

    5. Ramil Rzayev Abil Oglu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Azerbaijan untuk Republik Indonesia

    6. Roderick Bruce Brazier, Duta Besar LBBP Designate Resident Persemakmuran Australia untuk Republik Indonesia

    7. Ivana Golubović-Duboka, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Serbia untuk Republik Indonesia

    8. Faysal Ahmed Salad, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Federal Somalia untuk Republik Indonesia

    Delapan duta besar tersebut memasuki Istana Merdeka untuk selanjutnya menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

    Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo, para duta besar berfoto bersama satu per satu dan diarahkan memasuki area dalam Istana Merdeka.

    Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: Tema PUIC 2025 dorong tata kelola pemerintahan negara OKI

    BKSAP: Tema PUIC 2025 dorong tata kelola pemerintahan negara OKI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera berharap tema utama Konferensi Ke-19 Parlemen Negara Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience” dapat mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat di antara negara-negara OKI.

    “Kami ingin menyebarkan bahwa kita bukan cuma host yang ramah, tapi juga kita memberikan oleh-oleh bagaimana implementasi good governance and strong institution di negara OKI dapat berjalan,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkara, “Sehingga kalau kita ketemu lagi kita sudah jadi negara yang jauh lebih baik karena punya institusi yang baik, tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas yang baik, yang itu membuat negara OKI menjadi negara maju.”

    Mardani menjelaskan tema tersebut diambil mengingat mayoritas negara anggota OKI masih tergolong negara berkembang.

    Dia menyebut Indonesia selaku tuan rumah juga mengundang Perdana Menteri Singapura dan Malaysia guna membagikan pengalaman dan penjelasan mengenai pembangunan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat.

    Selain tema di atas, dia menyebut isu Palestina menjadi salah satu agenda utama dalam konferensi PUIC, di mana semua peserta akan memakai syal bermotif bendera Palestina saat pembukaan.

    “Karena kita ingin memberikan message bahwa Palestina selalu ada di hati kita dan ini bukan cuma masalah PUIC, di IPU juga masalah, parlemen dunia juga masalah, Palestina menjadi salah satu bagian kita,” katanya.

    Selain fokus pada tema utama, dia menuturkan PUIC memiliki komite-komite khusus yang diharapkan dapat terus mengembangkan kerja sama di berbagai bidang. Misalnya, komisi perempuan, pemuda, Palestina, hingga pembangunan berkelanjutan.

    Legislator itu menambahkan persiapan penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC di Senayan terus dimatangkan, termasuk terkait detail konten acara hingga aspek keamanan sebab akan ada sekitar 400 tamu negara yang hadir.

    Dia menyebut sesi embassy briefing pun telah terlaksana dengan dihadiri lebih dari 20 negara.

    “Ini bukan perkara kecil karena hampir 400 tamu negara dalam tanda kutip akan ikut serta dalam PUIC. 54 negara sampai saat ini 34 negara sudah konfirmasi hadir,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (14/3), Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 PUIC atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12—15 Mei.

    “Pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, parlemen, dipimpin Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lemhannas: Konsep retret kepala daerah gelombang kedua tak jauh beda

    Lemhannas: Konsep retret kepala daerah gelombang kedua tak jauh beda

    … tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas lagi dengan Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memperkirakan konsep kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua tak akan jauh berbeda dengan retret gelombang pertama yang telah berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025.

    Dia menuturkan konsep tersebut sudah dikoordinasikan pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Namun tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas lagi dengan Kemendagri karena para kepala daerah ini berada di bawah koordinasi Kemendagri,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sementara dari aspek materi pembelajaran, Ace mengungkapkan terdapat kemungkinan bahwa Lemhannas akan kembali mengisi materi, seperti halnya pada retret kepala daerah gelombang pertama.

    Adapun dalam retret gelombang pertama Februari lalu, Lemhannas ditugaskan untuk memberikan materi wawasan kebangsaan, kondisi geopolitik, serta ketahanan nasional.

    “Jadi saya kira tidak akan jauh berbeda dari konsep yang selanjutnya,” ungkapnya menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa kementeriannya sedang menyiapkan skenario untuk kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua.

    Tito mengatakan dua kepala daerah yang dilantik, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani-Hellyana akan ikut dalam retret tersebut.

    “Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kami buat skenario nanti kita tambah yang dua ini, nanti kami sampaikan,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4).

    Mengenai lokasi pelaksanaan retret tersebut, Tito mengatakan bahwa pihaknya masih menyiapkan beberapa skenario, namun tidak menjelaskan lebih detail mengenai skenario itu.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4), mengatakan ada sebanyak 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret.

    “Sebagian dari ini akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang teman-teman di Bali nggak sempat ikut, kemudian ada yang gugatannya ditolak di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025