Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPR apresiasi Komdigi hentikan World ID demi cegah penyalahgunaan

    DPR apresiasi Komdigi hentikan World ID demi cegah penyalahgunaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengapresiasi keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara program World ID untuk mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi warga negara.

    Menurut dia, penghentian program World ID oleh Komdigi menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi privasi dan keamanan data masyarakat. Ia menilai program yang mengharuskan pemindaian biometrik warga seperti retina atau wajah untuk identifikasi digital harus melalui kajian mendalam sebelum diimplementasikan secara luas.

    “World ID ini kan memang diberhentikan karena Komdigi melihat ada potensi penyimpangan. Orang itu di-scan, terus digunakan untuk apa, dipakai siapa, ini masih belum jelas,” kata Dave saat ditemui awak media di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (7/5) malam.

    Ia menggarisbawahi pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap teknologi berbasis data pribadi. Ketika mekanisme penyimpanan, pengelolaan, dan tujuan penggunaan data tidak jelas, sambungnya, pemerintah wajib mengambil langkah tegas untuk menghentikannya sementara.

    “Ini adalah suatu kesigapan dari kementerian untuk melakukan penghentian sebelum World ID ini semakin berjalan dan tidak jelas arahnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menyatakan bahwa saat ini Komdigi masih mendalami lebih lanjut dugaan penyimpangan dalam program tersebut. Hasil penyisiran data dan evaluasi kebijakan akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya.

    “Ini masih didalami dulu. Jadi kita tunggu hasil penyisiran daripada Komdigi sendiri,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid menyebut aplikasi pengelola mata uang kripto ‘World App’ atau ‘Worldcoin’ yang memberikan uang tunai instan mulai Rp200.000 hingga Rp800.000 bagi siapa saja yang bersedia melakukan verifikasi dengan scan retina mata telah dibekukan.

    Dia mengatakan kementerian telah mengecek langsung setelah ramai di media sosial ratusan orang rela mengantre panjang demi bisa scan retina mata mereka menggunakan alat khusus.

    “Kalau terkait dengan Worldcoin, itu kan untuk saat ini atas masukan dari masyarakat, kemudian juga atas temuan awal bahwa ada izin-izin yang memang tidak pada tempatnya,” kata Meutya di Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5).

    Meutya mengaku saat ini Komdigi belum melakukan pertemuan dengan pihak World App. Meski begitu, dirinya telah menjadwalkan pertemuan tersebut pada pekan depan.

    Hal itu dilakukan untuk mempertanyakan izin sekaligus mengetahui fungsi scan retina warga yang telah mengunduh aplikasi World App.

    Dari hasil penemuan Komdigi, lanjut Meutya, World App tidak hanya bermasalah di Indonesia namun juga mendapatkan masalah di negara lain.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jabat Kadispen TNI AU, Marsma Nyoman berkomitmen sinergi dengan pers

    Jabat Kadispen TNI AU, Marsma Nyoman berkomitmen sinergi dengan pers

    Jakarta (ANTARA) – Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara (Kadiswatpersau) kini resmi menduduki jabatan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU.

    Marsma Nyoman saat acara Kenal Pamit Kadispen TNI AU di Balai Prajurit Ardhya Loka, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu malam, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pers demi menyampaikan informasi seputar TNI AU kepada masyarakat.

    “Ada beberapa hal yang mungkin sudah bagus yang dilaksanakan Dispen TNI AU, ada beberapa yang akan kita tingkatkan, termasuk bagaimana komunikasi sosial kita dengan awak media, termasuk masyarakat,” ucap Marsma Nyoman.

    Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui kinerja TNI AU secara utuh. Tidak hanya terkait dinas keprajuritan dalam menjaga langit Indonesia, tetapi juga seputar kontribusi dalam membantu pelaksanaan dan percepatan program Pemerintah.

    Selaku Kadispen TNI AU yang baru, Marsma Nyoman memiliki visi menjadikan Dispen TNI AU sebagai sarana komunikasi untuk memajukan korps Angkatan Udara sesuai dengan jargonnya, Ampuh (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis).

    “Ke depan, harapan kita, sinergi yang sudah terjalin dengan awak media akan tetap terjalin sampai kapan pun,” imbuhnya.

    Sinergisitas tersebut, tambah Marsma Nyoman, juga akan dijalin ketika terjadi persoalan tertentu, termasuk ketika ada dugaan oknum prajurit TNI AU terlibat masalah.

    Ditekankan pula olehnya, prajurit yang bermasalah dan merusak citra lembaga akan dievaluasi dan ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihaknya juga berupaya untuk menihilkan kasus oknum TNI AU bermasalah, salah satunya dengan pemberlakuan jam komandan.

    “Tiap satuan itu sudah punya komandan masing-masing, jadi ada jam komandan mereka. Pada saat jam komandanlah mereka memberikan penekanan kepada prajurit-prajuritnya, supaya menghindari hal-hal yang kira-kira bisa merusak citra TNI AU,” ucap Marsma Nyoman.

    Sementara itu, Kadispen TNI AU sebelumnya, Marsma TNI Ardi Syahri, kini mengemban amanah sebagai Komandan Komando Sektor (Dankosek) Ibu Kota Nusantara Koopsud I.

    Dia pun meyakini Marsma Nyoman akan menjalankan tugasnya sebagai Kadispen TNI AU yang baru dengan baik.

    “Kami bangga sekali, senior kami Marsma Nyoman yang sudah berpengalaman banyak di TNI AU, kami yakin apa yang beliau lakukan nanti untuk membina hubungan strategis kepada teman-teman awak media,” ucap Ardi.

    Pergantian Kadispen TNI AU ini berdasarkan mutasi jabatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025. SK tersebut diteken oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta pada 29 April 2025.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil akan maju di Pileg 2029 dari dapil Papua

    Bahlil akan maju di Pileg 2029 dari dapil Papua

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadilia menyatakan dirinya akan maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 dari daerah pemilihan (dapil) Papua.

    “Saya sudah sampaikan 2029 saya caleg, menjadi anggota DPR RI dari dapil Papua yang sekarang tidak dapat kursi Partai Golkar,” kata Bahlil dalam Muspinas III Kosgoro 1957 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu malam.

    Ia mengungkapkan terdapat kekosongan kursi di dapil Papua, sehingga dirinya meminta jajaran pengurus Partai Golkar bisa bekerja lebih keras lagi untuk memperbanyak kursi legislatif mereka.

    Dia pun memperingatkan anggotanya agar tak besar kepala jika belum berusaha maksimal.

    “Kalau kursi kita tidak naik, secara jujur saya katakan kepengurusan di bawah kepemimpinan saya tidak lebih baik dari yang lalu. Dengan kata lain tidak maksimal,” ujarnya.

    “Kalau tidak maksimal, jangan sok merasa hebat. Harus tahu diri,” ucap Bahlil menekankan.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tiba di acara Muspinas III Kosgoro 1957 pukul 20.30 WIB. Bahlil turut didampingi petinggi Golkar lainnya seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji, Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati, serta jajaran Ketua DPP Partai Golkar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP hadirkan tim medis yang berangkat ke Gaza bagikan pengalaman

    BKSAP hadirkan tim medis yang berangkat ke Gaza bagikan pengalaman

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI memfasilitasi tim medis darurat (emergency medical team) yang baru pulang dari Gaza untuk mengabarkan terkait pengalaman selama menjalani misi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina tersebut.

    Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera pun mengapresiasi tim medis yang telah berjuang membawa nama Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Hari ini BKSAP DPR RI ingin memfasilitasi para pejuang kemanusiaan dari Indonesia yang berhasil masuk ke Gaza dan kemudian kembali,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan fasilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya BSKAP yang menggagas DPR RI sebagai rumah bagi para pejuang kemanusiaan Palestina sejak tiga bulan lalu.

    “Sebanyak 125 organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina sudah berkumpul bekerja sama,” ucapnya.

    Dia lantas mempersilakan sejumlah perwakilan dokter spesialis dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang berangkat ke Gaza sebagai tim medis untuk membagikan pengalamannya selama bertugas di sana.

    Basuki Supartono yang merupakan dokter spesialis bedah ortopedi menjelaskan bahwa dirinya menjadi salah satu bagian dari tim medis darurat gelombang kedua yang bertugas ke Gaza sejak April hingga Mei.

    Dia menyebut tim medis darurat BSMI gelombang kedua yang berjumlah lima orang dokter spesialis tersebut berhasil mencapai Gaza dengan cara masuk melalui Jordania.

    “Kami berjalan selama 12 jam, dan selama enam jam kami tidak bisa turun dari bus karena daerah wilayah perang, karena yang bisa masuk tim dokter spesialis dan hanya bawa badan saja, tidak boleh bawa yang lain,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya ditempatkan di sebuah rumah sakit di wilayah Gaza selatan, serta bekerja bersama dengan dokter lokal dan tim medis internasional dari berbagai negara.

    Sementara itu, Prita Kusumaningsih yang merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) bercerita tentang ketakjubannya akan kekuatan para ibu di Gaza yang mampu melewati proses persalinan di tengah kondisi yang sulit.

    Bahkan, dia menyebut justru terdapat bayi-bayi kembar yang lahir setiap minggunya, yang seakan melahirkan seakan menjadi pejuang-pejuang baru kemerdekaan Palestina.

    “Seorang ibu 44 tahun hamil kesembilan dengan sesar delapan kali sebelumnya, sehingga ketika dia melahirkan kesembilan kali maka dia mengalami operasi sesar sembilan kali,” ujar Prita.

    Di akhir, Mardani kembali mengingatkan bahwa kegiatan fasilitasi tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir dan mendukung setiap usaha perbaikan kehidupan masyarakat Gaza.

    “Mohon doanya bulan Juli nanti mereka dapat kesempatan untuk kembali ke Gaza, insyallah dalam emergency medical team ketiga, dan insyallah kami akan terus update,” kata Mardani.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mokhammad Makhdum, perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, hingga anggota Komisi VIII DPR RI Askweni dan anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia buka peluang kerja sama media dengan Thailand

    Indonesia buka peluang kerja sama media dengan Thailand

    Bangkok (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri RI membuka peluang kerja sama antar media dengan Thailand melalui Journalist Visit Program (JVP) dengan mengundang beberapa perusahaan media nasional ke Negeri Gajah Putih.

    “Hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi suatu komunikasi dan kelancaran sharing program kegiatan yang saling menguntungkan dalam mendidik masyarakat,” kata Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman kepada ANTARA di KBRI Bangkok pada Rabu petang.

    Menurut Dubes, penjajakan kerja sama harus dirancang secara matang dan terarah sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi kedua pihak.

    Rachmat menjelaskan rencana kerja sama yang detil diperlukan bersama mitra di Thailand agar hubungan dapat berkelanjutan antara lain seperti saling memanfaatkan ruang media, peningkatan kapasitas SDM, pertukaran berita, hingga kerja sama bisnis.

    Kerja sama antar institusi media, menurut Rachmat, bisa berupa kerja sama kegiatan atau program, hingga kerja sama bisnis.

    Program JVP dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri secara berkala dengan tujuan meningkatkan hubungan dan kerja sama antar media dengan negara lain.

    Rencananya terdapat dua institusi media dan satu perkumpulan koresponden internasional yang dijajaki program tersebut di Thailand.

    Selain ANTARA, Kemlu juga mengajak Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji ke Thailand. Kemlu juga mengundang media Kompas dan Metro TV ke Singapura untuk melakukan penjajakan kerja sama.

    Pewarta: Bayu Prasetyo
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo dan Bill Gates: Dua nama, satu misi kemanusiaan 

    Prabowo dan Bill Gates: Dua nama, satu misi kemanusiaan 

    Jakarta (ANTARA) – Kunjungan Bill Gates ke Indonesia hari ini adalah sebuah peristiwa penting yang patut dicermati.

    Sebagai tokoh filantropi global yang kredibilitasnya diakui dunia, kehadiran Gates menggarisbawahi pentingnya solidaritas internasional dalam mengatasi tantangan pembangunan manusia—isu yang menjadi fondasi masa depan bangsa, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia.

    Gates dikenal luas sebagai pendiri Gates Foundation, salah satu lembaga filantropi terbesar dan paling berpengaruh di dunia.

    Dengan pendekatan berbasis data dan kemitraan lintas sektor, Gates Foundation telah membangun reputasi dalam menangani persoalan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, gizi, hingga akses terhadap teknologi.

    Komitmen itu sangat relevan dengan program-program prioritas Presiden Prabowo yang terangkum dalam Asta Cita dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar dan ibu
    hamil.

    Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo mengajak Bill Gates untuk meninjau langsung implementasi program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur.

    Sambutan hangat para pelajar dan antusiasme masyarakat memperlihatkan bahwa MBG yang telah menjangkau 3,4 juta penerima pada awal Mei 2025 memang menyentuh kebutuhan nyata rakyat. Bukan sekadar kebijakan teknokratis, tetapi sebuah investasi penting menuju generasi emas, yang lebih sehat dan cerdas.

    Kehadiran Gates juga memberi dimensi global terhadap program-program pembangunan nasional. Di tengah dunia yang masih ditandai ketimpangan akses terhadap teknologi dan layanan dasar, Gates membawa gagasan tentang equitable technology—yakni teknologi dan inovasi yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya negara maju.

    Visi ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk memberikan akses digital yang merata untuk anak generasi emas.

    Baru beberapa hari yang lalu, tepatnya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei silam, Presiden Prabowo meluncurkan langsung program digitalisasi pembelajaran.

    Secara bertahap akan ada 15 ribu papan interaktif yang diberikan kepada sekolah untuk memastikan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan merata terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Pengakuan Bill Gates atas pentingnya kehadiran MBG menunjukkan Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi tantangan seperti stunting dan kekurangan gizi.

    Banyak negara lain juga berjuang dengan persoalan serupa sehingga perlu ada langkah nyata untuk mengintervensi pemenuhan gizi anak.

    Oleh karena itu, dukungan dari tokoh global seperti Bill Gates adalah pengingat bahwa ada keprihatinan bersama yang melampaui batas negara.

    Sambutan hangat Presiden Prabowo saat menerima lawatan Bill Gates memperlihatkan dengan jelas pendekatan diplomasi yang lebih terbuka dan personal.

    Ini adalah sinyal baik ke depan– yakni Indonesia akan menjalin hubungan internasional sebagai mitra strategis yang setara.

    Penting pula dicatat bahwa Gates Foundation menyalurkan sekitar 9 miliar dolar AS setiap tahun untuk mendukung berbagai inisiatif di seluruh dunia.

    Untuk Indonesia, dana bantuan yang diberikan mencapai 159 juta dolar AS atau sekitar Rp2,6 triliun.

    Namun lebih dari nilai angkanya, yang patut diapresiasi adalah cara kerja yang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, mendukung sistem lokal, dan memperkuat kapasitas SDM lokal—bukan menggantikannya.

    Tentu Presiden Prabowo menunjukkan apresiasi yang tinggi kepada Bill Gates dengan memberikan bintang kehormatan negara sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi kemanusiaannya.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa bantuan Gates tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan umat manusia secara luas.

    Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya pada seberapa besar sumber daya yang kita punya, melainkan bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk membangun
    sistem yang lebih kuat di dalam negeri.

    Pemerintah melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) telah dipersiapkan untuk melakukan reformasi layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang menjadi prioritas utama untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

    Bill Gates telah menunjukkan apresiasinya atas program kemanusiaan yang dikerjakan pemerintah saat ini.

    Mari, kita warga Indonesia sendiri, ikut aktif mengambil bagian untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh sehat, berpendidikan baik, dan berkontribusi bagi bangsa.

    *) Philips Vermonte -Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Pewarta: Philips Vermonte
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kosgoro 1957 kukuhkan Bahlil Lahadalia jadi anggota kehormatan

    Kosgoro 1957 kukuhkan Bahlil Lahadalia jadi anggota kehormatan

    “Pendekatan ini mengajarkan bahwa perdamaian bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati,”

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 resmi menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai anggota kehormatan.

    Keputusan itu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 Sabil Rachman dalam pembukaan Muspinas III Kosgoro 1957 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu malam.

    Penetapan ini tertuang dalam Keputusan PPK Kosgoro 1957 Nomor KPTS.102/PPK/Kosgoro 1957/V/2025. Dalam keputusan tersebut, Kosgoro menyatakan pengangkatan Bahlil merupakan hasil keputusan rapat pleno yang disetujui penuh oleh pengurus pada 5 Mei 2025 di Jakarta.

    “Menetapkan Bapak Dr. Bahlil Lahadalia sebagai Anggota Kehormatan Kosgoro 1957,” ujar Sabil saat membacakan surat keputusan.

    PPK Kosgoro 1957 juga akan menyosialisasikan penetapan ini kepada seluruh pengurus, kader, anggota, dan simpatisan Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia.

    Surat keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono dan Sekjen Sabil Rachman.

    Penetapan ini turut mendapat penghormatan dari sejumlah tokoh senior Kosgoro 1957, termasuk Agung Laksono, Airlangga Hartarto, Zainuddin Amali, hingga Ahmad Doli Kurnia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Permabudhi: Moderasi beragama penting untuk redam ideologi ekstrem

    Permabudhi: Moderasi beragama penting untuk redam ideologi ekstrem

    “Pendekatan ini mengajarkan bahwa perdamaian bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip Kuntjoro Widjaja mengatakan bahwa moderasi beragama antar lintas agama merupakan hal yang penting untuk meredam ideologi ekstrem guna mewujudkan kedamaian.

    Dia mengatakan kebijaksanaan untuk perdamaian adalah konsep yang menekankan pentingnya pemahaman, toleransi, dan introspeksi dalam menciptakan harmoni sosial. Kebijaksanaan membangun individu diperlukan untuk mengatasi perbedaan dengan sikap terbuka, menghindari konflik, dan membangun hubungan yang lebih kuat berdasarkan penghormatan dan empati.

    “Pendekatan ini mengajarkan bahwa perdamaian bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati,” kata Philip di Jakarta, Rabu.

    Ia mengungkapkan makna tema Hari Raya Waisak tahun 2025 yang berjudul “Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia”. Menurut dia, tema ini memiliki makna yang sangat mendalam, baik dari sisi spiritual maupun sosial, terutama bagi umat Buddha dan masyarakat Indonesia yang plural.

    Dia menganggap bahwa pengendalian diri bagaikan seni mengemudi, seperti halnya pengemudi harus tahu kapan harus menginjak pedal gas, berhenti, berbelok, atau mengerem ketika mengemudi. Begitupun dalam setiap aspek kehidupan, menurut dia, seseorang harus bisa mengontrol diri agar tidak terjerembab dalam keterpurukan.

    “Jadi tidak hanya ngerem saja, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk bisa mengendalikan diri,” katanya.

    Menurut dia, Hari Raya Waisak bukan sekadar hanya perayaan momentum keagamaan, melainkan sebagai refleksi dan internalisasi semangat spiritual menuju pencerahan sejati.

    Dalam perayaan Waisak, umat Buddha diajak untuk menyelami tiga peristiwa suci yang dialami oleh Sidharta Gautama atau Sang Buddha untuk memperoleh pencerahan dan kedamaian antar makhluk hidup.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa generasi muda memiliki tantangan besar untuk berkolaborasi dalam mewujudkan dunia yang lebih baik.

    “Semangat moderasi beragama, yang berada di tengah (moderat), tidak condong ke kanan dan ke kiri, juga harus digelorakan untuk menjunjung tinggi nilai nilai persatuan bangsa,” katanya.

    Dia menuturkan bahwa agama Buddha pernah menjadi mayoritas dan memiliki kejayaan yang besar di masa kerajaan Majapahit dan Brawijaya di Indonesia, bahkan dunia. Meskipun menjadi mayoritas, menurut dia, umat Buddha tidak serta merta menjadi eksklusif dan intoleran.

    Menurut dia, agama tentu mengajarkan kebaikan, sehingga perlu terus didorong adanya ruang dialog lintas agama agar saling memahami dan menghormati satu sama lain.

    “Yang terpenting bukan agamanya, tetapi bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam agama tersebut, sehingga kita bisa hidup berdampingan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Partai Golkar akui SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit

    Partai Golkar akui SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit

    “SOKSI merupakan organisasi yang memiliki kontribusi dan peran historis sangat penting dalam perjalanan Partai Golkar,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengakui salah satu organisasi masyarakat (ormas) pendiri partai berlambang pohon beringin tersebut, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), berada di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit.

    Ketua Bidang Hubungan Ormas DPP Partai Golkar Fahd El Fouz Arafiq menyebutkan dinamika internal SOKSI belakangan menunjukkan adanya hambatan serius dalam proses konsolidasi akibat kepemimpinan Ali Wongso Sinaga, yang dinilai tidak sejalan dengan arahan dan kebijakan DPP Partai Golkar.

    “SOKSI merupakan organisasi yang memiliki kontribusi dan peran historis sangat penting dalam perjalanan Partai Golkar,” ujar Fahd dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, ia menyatakan bahwa panitia musyawarah daerah Partai Golkar di seluruh Indonesia hanya mengakomodasi SOKSI di bawah kepemimpinan Ahmadi Noor Supit sebagai ketua umum dan Mukhamad Misbakhun sebagai sekretaris jenderal.

    Selanjutnya, DPP Golkar pun merekomendasikan SOKSI di bawah pimpinan Supit untuk segera melakukan konsolidasi internal dengan melaporkan nama-nama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) dan Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) SOKSI yang masih aktif dan mendukung Partai Golkar.

    Tidak hanya itu, lanjut dia, DPP Golkar juga berpesan agar SOKSI di bawah kendali Supit bisa menjaga situasi organisasi tetap kondusif serta memperkuat kerja sama dengan ormas pendiri Partai lainnya.

    “Langkah ini harus dilakukan guna mendukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju suksesnya agenda nasional, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2029,” ucap dia menambahkan.

    Fahd menjelaskan bahwa sikap tegas DPP Partai Golkar terkait keberlangsungan organisasi SOKSI tersebut telah disampaikan dalam surat lanjutan yang diterbitkan pada 7 Mei 2025 dan diteken oleh dirinya. Disebutkan bahwa surat itu merupakan kelanjutan dari memo dinas tertanggal 24 Maret 2025.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar: Media sosial tidak selalu sejalan dengan demokrasi

    Pakar: Media sosial tidak selalu sejalan dengan demokrasi

    “Di awal (medsos) yang digambarkan egaliter, itu ilusi. Medsos diciptakan untuk kapitalisme, dengan monetisasi data dan dominasi ‘market’,”

    Semarang (ANTARA) – Pakar ilmu komunikasi dari Carleton University, Canada Prof. Merlyna Lim mengingatkan bahwa media sosial (medsos) dalam kenyataannya tidak selalu sejalan dengan kebebasan berpikir dan perkembangan demokrasi.

    “Di awal (medsos) yang digambarkan egaliter, itu ilusi. Medsos diciptakan untuk kapitalisme, dengan monetisasi data dan dominasi ‘market’,” katanya saat menyampaikan kuliah umum bukunya berjudul “Social Media and Politics in Southeast Asia” di kampus FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Rabu.

    Awalnya, memang banyak orang, termasuk pakar yang berpandangan bahwa medsos meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi, namun kenyataan yang terjadi bisa juga sebaliknya.

    Menurut dia, medsos bekerja dengan sistem algoritma yang didesain lebih efisien untuk menjangkau konsumen, termasuk digunakan pula dalam dunia politik yang sangat berpengaruh dengan iklim demokrasi.

    “(Algoritma, red.) Itu menyederhanakan market, cuma peduli yang ‘ngefans’ sama benci. Jadi, medsos dipolitisasi mengadopsi cara yang sama. Karena ‘user’-nya kan sama, manusianya sama,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa algoritma tidak mengajarkan kritis karena yang dipentingkan hanyalah rasa sehingga akan dengan mudah membuat polarisasi di kalangan masyarakat.

    Dicontohkannya, orang yang dengan mudah akan merasakan hal yang sama atau sepemikiran dengan orang lain di medsos, padahal mereka belum sama-sama mengenal.

    “Membuat cenderung akhirnya kita berkumpul bukan berdasarkan rasional, tetapi karena ‘affect’, rasa. Jadi, seolah sama, padahal tidak saling kenal. Bisa idola sama, selera sama. Ini dimanipulasi (algoritma) dengan sengaja,” katanya.

    Dalam perkembangan, kata dia, muncul apa yang diistilahkannya dengan “algorithmic white branding” yang memanipulasi pencitraan dengan memainkan emosi masyarakat dengan tujuan mencuci citra tokoh politik atau figur publik.

    “Para ‘political figure’ dan kandidat yang punya masa lalu yang suram, abu-abu, gelap, bahkan berdarah kemudian diciptakan (citra) secara baru dan ini ternyata efektif,” katanya.

    Ia mencontohkan sebagaimana terjadi di Filipina saat pilpres lalu melalui politik kegembiraan dengan menyasar kalangan generasi Z sebagai pemilih pemula dan ketiadaan literasi sejarah yang membuatnya semakin efektif.

    “Cara semacam itu digunakan bukan cuma di Filipina, tetapi juga Indonesia, Kamboja, Thailand, dan negara-negara di Asia Tenggara. Mitigasinya ya dengan literasi ya, algoritma itu kerjanya seperti apa? Sudah saatnya dari SD, SMP, SMA itu belajar,” katanya.

    Hadir juga sebagai pembicara pada kesempatan itu, yakni Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip Wijayanto, Ph.D, dan sebagai penanggap adalah Dr. Nurul Hasfo dan Yuwanto, Ph.D.

    Menurut Wijayanto Ph.D, medsos pada media 1998-2008 berdampak positif terhadap demokrasi dengan kecenderungan memperkuatnya, tetapi pada 10 tahun terakhir ini trennya justru represif dan propaganda.

    Ia mencontohkan teror melalui medsos sebagai salah satu bentuk “digital repression” yang dialami oleh pegiat sipil yang menjadi tren menunjukkan kemunduran demokrasi.

    Sementara, Nurul Hasfi menambahkan bahwa buku tersebut bisa menjadi alat kontrol bagi para elite politik, perusahaan marketing politik, dan menjadi rujukan para pegiat literasi digital untuk masyarakat agar lebih menyehatkan proses demokrasi digital.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025