Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Polisi selidiki insiden ledakan di proyek Waduk Bulango Ulu

    Polisi selidiki insiden ledakan di proyek Waduk Bulango Ulu

    Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bone Bolango melakukan penyelidikan insiden ledakan yang terjadi di proyek pembangunan Waduk Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

    Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro di Gorontalo, Kamis mengatakan pihaknya belum dapat memastikan secara rincih kronologi kejadian ledakan yang menyebabkan satu orang korban meninggal dunia itu.

    “Yang pasti kita sedang melakukan penyelidikan lebih dalam, untuk mengetahui secara pasti bagaimana rangkaian kejadiannya,” ucap Supriantoro.

    Berdasarkan informasi awal yang diterima, peristiwa itu terjadi pada Senin (5/5) sekitar Pukul 17.00 Wita, dimana korban dan beberapa rekannya sedang melakukan blasting atau pembukaan lahan waduk dengan menggunakan bahan peledak.

    Namun kata dia pihak penyelenggara proyek baru menyampaikan laporan kejadian ke pihak Kepolisian pada Selasa (06/05) siang.

    Alasan dari pihak penyelenggara proyek karena mereka tengah fokus melakukan penanganan terhadap korban, yang dikabarkan telah meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango.

    Pada Selasa (6/5), Kapolres bersama tim dari Satreskrim beserta regu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Polres Bone Bolango turun ke lokasi kejadian untuk melakukan rangkaian penyelidikan hingga mengumpulkan keterangan para saksi termasuk penyelenggara proyek.

    Pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara (tkp) kata dia, personel menemukan sepatu dan kacamata milik korban.

    Menurut keterangan sejumlah saksi, pada saat ledakan terjadi, korban terjatuh dan terperosok ke dalam jurang yang kedalamannya diperkirakan mencapai 20 meter. Selain itu kata dia para saksi juga menyebut bahwa saat proses peledakan, korban tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD).

    Keseluruhan informasi yang disampaikan oleh sejumlah saksi kata dia, nantinya akan disinkronkan dengan keterangan hasil visum yang diterbitkan oleh pihak RSUD Toto Kabila.

    “Korban sudah diserahkan ke pihak keluarga dan telah dimakamkan. Untuk selanjutnya kami masih menunggu hasil visum dati pihak rumah sakit. Perkembangan selanjutnya nanti kami informasikan kembali,” pungkas dia.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati akui babak belur dalam Pemilu 2024

    Megawati akui babak belur dalam Pemilu 2024

    “Tidak percaya saya panggil nanti orangnya, kenapa? Yang harusnya jadi tidak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tau orang-orangnya ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa pihaknya babak belur usai kontestasi Pemilu 2024 lalu.

    Ia pun menyentil para kadernya dalam pidato saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    “Anak-anak ku yang saya cintai, coba pikirkan, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong, sekarang saya sentil aja dikit. Setelah babak belur kaya gitu,” kata Megawati.

    Ia kemudian menanyakan para kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut, apakah benar mereka babak belur atau tidak. Megawati menanyakan hal itu hingga dua kali.

    “Babak belur apa ndak? Nah kan nggak ngaku toh. Babak belur apa tidak?” ujarnya.

    Presiden ke-5 RI itu pun mengungkapkan penyebab PDIP babak belur dalam Pemilu 2024 karena ada kadernya yang gagal. Padahal, menurut penilaian dia, harusnya ada kadernya yang berhasil pada Pemilu 2024.

    “Tidak percaya saya panggil nanti orangnya, kenapa? Yang harusnya jadi tidak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tau orang-orangnya ini,” tambah Megawati.

    “Jadi saya bisa memberi nilai. Jadi saya udah yakin bahwa ini pasti akan jadi,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati singgung Presiden Prabowo yang minta dimasaki nasi goreng

    Megawati singgung Presiden Prabowo yang minta dimasaki nasi goreng

    “Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya tidaklah. Masa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung nasi goreng saat menghadiri acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Dalam pidatonya, Megawati menyebut Presiden Prabowo Subianto minta dimasakkan nasi goreng olehnya. Awalnya, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya bisa menjadi koki atau chef.

    “Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya tidaklah. Masa masakin buat kalian,” kata Megawati.

    Setelah itu, Megawati mengaku Presiden Prabowo sering bertanya dan meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

    “Yang masih nanya terus tuh tahun nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya ‘Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya’. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah,” ujarnya.

    Presiden ke-5 RI itu menyatakan bahwa Prabowo merasa senang ketika dimasaki nasi goreng. Megawati kemudian berkelakar kepada kader PDIP siapa yang mau dimasaki nasi goreng.

    “Itu senang banget loh, nanti tak, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Yo tapi bayar loh. Gimana nggak bayar, masa saya selalu dalam posisi tertekan,” ucap Megawati.

    Sebelumnya, Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak bermusuhan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

    “Media mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa tidak, (ya) tidak,” ujar Megawati.

    Megawati sebagai Ketua Umum Partai pasti sedih ketika melihat anak buah atau kadernya diganggu pihak lain.

    “Lah tapi saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum, pasti perasaan kita sama,” jelas Megawati.

    Megawati lalu mengungkit momen dirinya memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu diketahui terjadi ketika Prabowo bertamu ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 24 Juli 2019.

    “Dia senang saya masakin nasi goreng, sudah lama. Ada yang ngomong minta nasi goreng, loh aku ae lagi mumet, banyak anak-anakku yang tidak jadi. Emangnya tidak boleh? Boleh, tapi prinsip aku nang kene, situ rame yang rusuhi. Kalau perlu enggak ketemu,” ungkap Megawati.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi XIII: Kerusuhan Lapas Beliti darurat reformasi pemasyarakatan

    Komisi XIII: Kerusuhan Lapas Beliti darurat reformasi pemasyarakatan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menilai kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Kamis (8/5) pagi, menandakan situasi darurat sistem pemasyarakatan di tanah air untuk dilakukan reformasi total.

    “Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,” kata Dewi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Sebab, kata dia, kejadian tersebut tidaklah berdiri sendiri dan bukan sekadar kelalaian operasional semata.

    Dia lantas membeberkan sejumlah insiden kerusuhan di Lapas yang terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

    Diantaranya, insiden kaburnya lebih dari 40 narapidana dari Lapas Kutacane, Aceh; narapidana pesta miras dan narkoba di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru; seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin.

    Kemudian, dugaan pungutan liar (pungli) jual beli kamar dan peredaran narkoba di Lapas Sampit, Kalimantan Tengah; hingga insiden narapidana meninggal dunia akibat keracunan miras oplosan Lapas Kelas Bukittinggi, Sumatera Barat.

    Untuk itu, dia menyebut Komisi XIII DPR RI mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rumah tahanan (rutan).

    Komisi XIII DPR RI, lanjut dia, juga meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

    “Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran,” ujarnya.

    Termasuk, tambah dia, pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

    “Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,” tuturnya.

    Terakhir, dia pun menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI yang akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan pembenahan sistem pemasyarakatan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan jabatan semata.

    Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

    Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan Iptu Ryan Tiantoro Putra menyebutkan sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan setelah terjadi kericuhan di Lapas Narkoba Muara Beliti.

    Dia mengatakan situasi telah berangsur kondusif, dan pengamanan ketat tetap diberlakukan di sekitar area lapas untuk memastikan stabilitas keamanan.

    Adapun Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

    “Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati soroti revisi UU Pemilu

    Megawati soroti revisi UU Pemilu

    “Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan dibahas di DPR.

    Menurutnya, ia belum mengetahui jika akan ada revisi UU lainnya.

    “Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,” kata Megawati dalam Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi. Pasalnya, jika hal ini dilakukan maka demokrasi nilainya bisa terlihat hanya dari materi.

    “Tapi please niatnya negara untuk melakukan pemilu itu bukan untuk mencari seseorang akhirnya membeli kekuasaan,” ujarnya.

    “Pada saat sekarang. Orang hanya berpikir seperti itu. Saya lihatin aja,” tutur Megawati menambahkan.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu masih melihat situasi di lapangan terlebih dahulu. Apalagi saat ini Komisi II DPR masih fokus akan membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya setelah hari-hari ini,” ucap Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

    Terkait dimana revisi UU Pemilu akan dibahas nantinya, ia juga belum dapat memastikan apakah di Komisi II atau justru di Badan Legislasi (Baleg).

    “Gimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan di pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg, ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati bantah jual pulau: Saya justru menyelamatkan krisis ekonomi

    Megawati bantah jual pulau: Saya justru menyelamatkan krisis ekonomi

    Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya pernah menjual pulau saat menjabat sebagai kepala negara.

    Dalam pernyataan bernada tegas dan emosional, Megawati membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan kontribusinya dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi pada 1997–1999.

    “Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi,” kata Megawati dalam sambutannya saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Megawati menyampaikan kekesalannya terhadap narasi yang menurutnya tidak berdasar dan kerap disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami sejarah pemerintahan.

    “Saya dapat award menyelesaikan utang IMF. Makanya kalian jangan hanya liat sekarang sudah turun. Pertanyaan saya nanti lihat sampai satu tahun. Nanti saya dibilang provokator,” ujarnya.

    Dalam pidato tersebut, Megawati juga menyinggung kondisi ekonomi saat ini, termasuk fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti cabai. Ia mempertanyakan apakah penurunan harga bersifat jangka panjang, sekaligus mengkritik pola pikir jangka pendek dalam menilai situasi ekonomi.

    “Coba, ya sudahnya untuk berapa lama? Loh iya saya bertanya, turunnya untuk berapa lama? Belum tentu. Makanya cara pikir itu jangan pendek,” ucap Megawati.

    Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati juga menegur keras para kader partai yang ia nilai tidak turun langsung melihat penderitaan rakyat. Ia menegaskan bahwa tanpa partai, banyak dari mereka tidak akan dikenal masyarakat.

    “Nobody loh. Kalau kamu nggak ada di PDIP, siapa yang mau tahu kalian? Paling cuma begitu-begitu. Tolong deh, tolong banget turun ke bawah. Kasian rakyat,” serunya.

    Megawati mengingatkan bahwa sebagai presiden, dirinya menghadapi situasi yang amat berat, termasuk mengurus kredit macet dari lebih 300 ribu debitur dalam skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Itu stafnya hebat. Kalau tidak bisa bayar, gampangnya dia harus masuk penjara,” ungkap Megawati.

    Megawati juga menekankan bahwa dirinya tidak mencari pujian, melainkan ingin mendidik dan mengingatkan para kadernya.

    “Ini saya gini bukan supaya saya ‘wah, Ibu keren’. Tidak. Saya ajarin kamu karena kamu ini petugas partai. Saya ketum kamu loh. Elek-elek,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Perjuangan pahlawan harus disampaikan utuh di sejarah versi baru

    MPR: Perjuangan pahlawan harus disampaikan utuh di sejarah versi baru

    “Saya kira itu sah-sah saja, sepanjang tentu apa yang disampaikan itu adalah sejarah yang utuh, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa perjuangan pahlawan harus disampaikan secara utuh dalam penulisan sejarah Indonesia versi terbaru oleh pemerintah yang ditargetkan rampung pada Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

    Dalam menjaga semangat kebangsaan, menurut dia, rekam jejak latar belakang sejarah harus dihadirkan dalam perjalanan bangsa. Dia mengatakan sejarah perjalanan bangsa ini adalah sejarah perjalanan yang penuh perjuangan.

    “Saya kira itu sah-sah saja, sepanjang tentu apa yang disampaikan itu adalah sejarah yang utuh, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan,” kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan perjuangan para pahlawan harus dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Karena perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan itu penuh dengan pengorbanan.

    “Terutama generasi yang saat ini belum memahami secara mendalam apa menjadi esensi dari perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia selama ini,” kata dia.

    Dia pun menyarankan agar penulisan sejarah versi terbaru itu perlu menekankan aktor-aktor pahlawan beserta jasa-jasanya bagi bangsa, agar bisa memberikan kebanggaan bagi masyarakat.

    Menurut dia, negara lain banyak yang menganggap bahwa pahlawan adalah figur yang diidolakan.

    “Saya kira yang menjadi profil, rekam jejak, rekam perjuangan, rekam pengorbanan mereka, itu patut menjadikan pegangan untuk diidolakan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan penulisan sejarah Indonesia versi terbaru rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.

    Fadli Zon optimistis target itu tercapai mengingat proyek penulisan sejarah itu dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Pertumbuhan media digital perlu diimbangi kebijakan

    Wakil Ketua MPR: Pertumbuhan media digital perlu diimbangi kebijakan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa laju pertumbuhan media digital perlu diimbangi dengan pembenahan dari sisi kebijakan, hukum, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengupayakan keberlanjutan media penyiaran.

    “Dibutuhkan mekanisme adaptasi yang tepat terhadap laju perkembangan teknologi sehingga keberlanjutan media penyiaran tetap terjaga,” kata Lestari di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, didorong oleh kenyataan bahwa dinamika industri media saat ini terus berubah.

    Untuk itu, penyesuaian kebijakan harus dilakukan untuk mewujudkan penguatan lembaga penyiaran, kebebasan pers dan ekspresi, perlindungan terhadap pekerja media dan masyarakat, hingga menyeimbangkan ekosistem penyiaran.

    Dia mengatakan tantangan seperti persaingan antar-platform, monetisasi konten, tantangan finansial, perubahan paradigma terkait sumber informasi dan audiens, serta dampak pada industri iklan dapat segera dijawab dengan solusi yang tepat.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar mengungkapkan kondisi bisnis penyiaran saat ini secara umum tidak baik-baik saja. Alokasi belanja iklan menurun, ujar dia, sedangkan capital expenditure (Capex) dan operating expenditure (Opex) tetap harus dikeluarkan.

    Akibatnya, dia mengatakan stasiun televisi semakin agresif melakukan efisiensi. Mulai dari menayangkan siaran ulang, sampai akhirnya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan, agar tetap bisa beroperasi.

    Menurut Gilang, kondisi itu diperburuk dengan hadirnya pesaing baru, yaitu platform digital, sedangkan nilai iklannya tetap. Di sisi lain, dia mengungkapkan media televisi wajib mematuhi berbagai peraturan dari sejumlah lembaga terkait bisnis, standar teknis penyiaran, hingga pengaturan frekuensi, tetapi digital tidak diikat dengan aturan yang sebanyak media televisi.

    “Sehingga terjadi penerapan regulasi yang tidak seimbang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin, kunjungan Bill Gates, dan putusan MKD Ahmad Dhani

    Kemarin, kunjungan Bill Gates, dan putusan MKD Ahmad Dhani

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (7/5) menjadi sorotan, di antaranya kedatangan tokoh filantropi sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates ke Istana Merdeka, dan putusan MKD DPR terhadap Ahmad Dhani.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Presiden bakal beri Bill Gates tanda kehormatan karena dinilai berjasa

    Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rencananya untuk memberi tanda kehormatan tertinggi kepada pendiri Microsoft serta tokoh filantropi dunia Bill Gates karena telah berjasa tidak hanya untuk rakyat Indonesia, tetapi juga untuk dunia.

    Presiden menilai Bill Gates sangat layak mendapatkan bintang kehormatan dari Indonesia karena yang bersangkutan melalui yayasannya, Bill & Melinda Gates Foundation, konsisten menggelontorkan dana untuk pengembangan vaksin, serta program-program pemberdayaan lainnya di Indonesia.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. TNI gelar Rakornis POM TNI tingkatkan kemampuan hadapi era teknologi

    Markas Besar TNI menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Polisi Militer (POM) TNI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan polisi militer dalam menghadapi era perkembangan teknologi.

    Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan di era perkembangan teknologi informasi saat ini, POM TNI tak lepas dari ancaman cybercrime, penyebaran hoaks, dan kejahatan berbasis media sosial.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Ketua DPR sebut belum putuskan AKD yang akan bahas RUU PPRT

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya belum memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan ditugaskan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Dia mengatakan pihaknya saat ini baru melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat terhadap RUU PPRT yang dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Ketua DPR bertemu Ketua Senat Kamboja bahas kerja sama kedua negara

    Ketua DPR RI Puan Maharani membahas hubungan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam pertemuannya dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Beliau menyampaikan update terkait dengan apa yang sekarang terjadi di Kamboja, kemudian bagaimana hubungan kerja sama antara kedua negara, lalu bagaimana hubungan antara kedua negara yang sekarang alhamdulillah juga makin berjalan akrab, erat,” kata Puan dalam konferensi pers usai pertemuan.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Ahmad Dhani: Putusan MKD terkait pelanggaran etik persoalan nilai saja

    Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani menganggap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menjatuhi putusan bahwa dirinya melanggar kode etik hanya persoalan menyangkut nilai.

    “Ya, sebenarnya itu semua masalah menilai saja, kalau tidak ada yang ngelaporin ya nilainya tidak ada sebenarnya, sama saja, karena ada yang melaporkan ada nilai-nilai lain dari luar, value (nilai) dari luar, itu lah (putusan dijatuhkan),” kata Ahmad Dhani ditemui usai menghadiri sidang pembacaan putusan MKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil sebut wajar Partai Golkar tak dapat kursi RI 1

    Bahlil sebut wajar Partai Golkar tak dapat kursi RI 1

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan wajar ketika partainya tidak mendapat kesempatan untuk menduduki kursi presiden maupun wakil presiden Republik Indonesia.

    Bahlil justru menekankan agar kadernya bisa meningkatkan perolehan kursi legislatif Partai Golkar.

    “Bukan kita umumnya jadi presiden atau wakil presiden. Banyak juga Golkar yang tidak jadi presiden sama wakil presiden,” kata Bahlil pada acara Muspinas III Kosgoro 1957 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (7/5) malam.

    “Yang penting kursi naik. Jadi, jangan terjemahan lain-lain,” sambung Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil menyinggung tugasnya sebagai ketua umum adalah menaikkan perolehan kursi legislatif Partai Golkar.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu lantas juga meminta kepada Kosgoro 1957 agar bisa mendukung tugasnya selama memimpin Partai Golkar.

    “Jadi, ini biar jelas, karena itu peran dari Kosgoro dengan seluruh kader yang begitu hebat untuk meningkatkan kursi kita nanti pada 2029. Kami sangat mengharapkan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Bahlil meminta seluruh kader agar bisa memaksimalkan kinerjanya, termasuk anggota Partai Golkar yang saat ini menduduki kursi Kabinet Merah Putih agar tidak meninggalkan daerah pemilihan (dapil) mereka.

    “Jadi, saya akan meminta kepada semua anggota kabinet dari Partai Golkar, segera jangan tinggalkan dapil,” tambah Bahlil.

    “Karena KPI (key performance indicator/indikator kinerja utama) kita di partai itu kan kursi naik, kursi naik,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025