Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Wamendagri minta pemda proaktif dukung siaga tuberkulosis

    Wamendagri minta pemda proaktif dukung siaga tuberkulosis

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) untuk proaktif mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta, Jumat.

    Gerakan ini diluncurkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ribka menilai Menkes Budi merupakan sosok menteri yang aktif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

    Menkes juga dinilai rutin berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pelaksanaan program-program kesehatan.

    Ia menegaskan gerakan bersama ini perlu segera direspons cepat oleh seluruh daerah di Indonesia. “Itu yang harus kita sisir, dari Sabang sampai Merauke,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengimbau agar Pemda dapat mengakomodasi program tersebut, terutama dari sisi anggaran. Ia menekankan, penanganan tuberkulosis memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

    “Sebenarnya dasar regulasinya sudah ada, tinggal implementasi,” ujarnya.

    Ia menambahkan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah maupun belum menindaklanjuti program tersebut. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada daerah, termasuk Kelurahan Rambutan, yang telah memberi perhatian terhadap penanggulangan tuberkulosis.

    Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tuberkulosis merupakan penyakit lama yang telah memakan banyak korban. Namun, menurutnya, penyakit ini dapat disembuhkan karena obatnya tersedia.

    “Jadi kalau ketahuan [orang yang mengidapnya], kalau ketahuan, obatnya ada, bisa diobati, bisa sembuh,” jelas Budi.

    Karena itu, ia menekankan pentingnya mendeteksi orang-orang yang terindikasi mengidap tuberkulosis agar segera mendapatkan pengobatan. Deteksi dini penting dilakukan karena pengidap dapat menularkan penyakit kepada orang lain.

    “Jadi kita cepat kasih obat supaya dia enggak nularin ke mana-mana. Jadi para kader minta bantuan nomor satu, temuin [orang dengan gejala tuberkulosis],” tambahnya.

    Upaya penting lainnya adalah memastikan pengidap menghabiskan obat yang diberikan. Sebab jika pengobatan dihentikan di tengah jalan, proses penyembuhannya akan jauh lebih sulit.

    “Lebih susah lagi nanti obatnya. Jadi tolong bantu saya,” tutur Budi.

    Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula kader Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan pasien tuberkulosis.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Keberagaman adalah kekuatan Indonesia

    MPR: Keberagaman adalah kekuatan Indonesia

    Semarang (ANTARA) – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Samuel Wattimena mengingatkan bahwa keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekuatan untuk menjadi bangsa yang besar.

    “Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi penting karena generasi muda, juga masyarakat pada saat ini perlu memahami kita ini adalah negara archipelago. Kita ini bukan kontinen,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Hal itu disampaikan Samuel yang juga anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu saat Sosialisasi Empat Pilar dan Serap Aspirasi Masyarakat oleh MPR, di kampus FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

    “Keragaman ini menjadi penting karena keragaman ini adalah kekuatan. Nah, untuk menyatukan keragaman ini karena itu perlu ada empat pilar dengan berbagai fungsinya,” katanya.

    Empat pilar yang dimaksudkannya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Menurut dia, bangsa Indonesia semestinya merasa beruntung memiliki Pancasila sebagai dasar negara karena tidak semua negara memiliki dasar negara seperti dan selengkap Pancasila.

    “Kemudian, kita punya Undang-Undang Dasar 1945 ya dengan segala kesetaraannya dalam berbagai hal. Siapapun kita, setara di mata hukum,” katanya.

    “Kita punya NKRI sebagai bentuk negara. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika ya. Untuk menyatukan keragaman ini perlu ada empat pilar dengan berbagai fungsinya,” kata sosok yang dikenal sebagai perancang busana itu.

    Namun, Samuel mengingatkan bahwa nilai-nilai empat pilar harus dibumikan dan ditanamkan, terutama di kalangan generasi muda lewat upaya-upaya yang bersifat formal maupun informal.

    “(Bagaimana, red.) Membumikan empat pilar tadi, kemudian menyosialisasikan empat pilar, tapi dalam pembicaraan-pembicaraan formal maupun informal yang lebih mendalam,” katanya.

    Jika penanaman empat pilar melalui sosialisasi sebatas dipahami sebagai formalitas, kata dia, maka empat pilar hanya akan dimaknai sebagai kata-kata yang dihafalkan.

    “Persoalannya justru harus dipahami. Istilah saya membumikan isi empat pilar. Seperti kita membumikan Pancasila, kita juga harus membumikan UUD, mengenai NKRI dalam kehidupan keseharian,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PSU Pilkada Boven Digul dijadwalkan pada 6 Agustus 2025

    PSU Pilkada Boven Digul dijadwalkan pada 6 Agustus 2025

    Untuk kampanye, mulai Juni mendatang selama 60 hari.

    Jayapura (ANTARA) – Pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul, Papua Selatan, dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus 2025.

    Anggota KPU Kabupaten Boven Digul Bidang Teknik Berthi Sonda Somba ketika dihubungi dari Jayapura, Kamis, mengatakan peserta PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul 2024 tetap empat pasangan calon.

    Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kata dia, ada pergantian calon bupati nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba. Dia diganti dengan Roni Omba yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Marlinus.

    Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya, yaitu pasangan Athansius Koknak-H. Basri I Muhamadiah, pasangan Yakob Weremba-Suharto, dan pasangan Hengki Yaluwo-Melkior Okaibob.

    Untuk pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Boven Digoel mendapat dana sebesar Rp21,2 miliar yang berasal dari APBD Boven Digoel sebesar Rp 17 miliar, bantuan Pemprov Papua Selatan Rp3 miliar, dan Rp1,2 miliar merupakan dana sisa pelaksanaan Pilkada 2024.

    Terkait dengan PSU, kata Berti Sonda, tidak ada penambahan daftar pemilih tetap (DPT) dan tempat pemungutan suara (TPS).

    DPT Kabupaten Boven Digul tercatat 42.607 orang yang akan memilih di 221 TPS yang tersebar di 112 kampung/kelurahan yang ada di 20 distrik.

    “Untuk kampanye, mulai Juni mendatang selama 60 hari,” kata Berthi Sonda Somba.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR RI: Pengurus BUMN tidak kebal hukum

    Anggota DPR RI: Pengurus BUMN tidak kebal hukum

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN tidak kebal hukum sehingga aparat penegak hukum tetap menindaklanjuti jika ada laporan penyimpangan atau pelanggaran hukum.

    Asep di Cibinong, Kamis, menjelaskan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tetap bisa kena delik tindak pidana korupsi jika melakukan penyimpangan atas uang negara yang mereka kelola.

    Uang negara yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagai subsidi untuk rakyat, misalnya, tetapi mereka melakukan penyimpangan atas uang negara itu, mereka bisa kena delik tipikor.

    Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN yang tidak mengelola uang negara secara langsung tetap bisa kena delik pidana jika melanggar prinsip-prinsip business judgement rule.

    Prinsip ini, kata dia, menuntut agar direksi dan komisaris BUMN dalam mengambil keputusan dan kebijakannya harus diambil dengan iktikad baik untuk kemajuan perusahaan, berhati-hati, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.

    Jika BUMN tersebut mengalami kerugian karena melanggar prinsip-prinsip tersebut, lanjut dia, direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tersebut bisa kena delik hukum juga.

    “Kejaksaan dan kepolisian bisa saja menindaklanjuti temuannya, dan Kementerian BUMN, DPR, dan siapa pun bisa melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum,” kata Asep.

    Pewarta: M. Fikri Setiawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri ungkap judol jadi kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024

    Kapolri ungkap judol jadi kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024

    “Perjudian di tahun 2024 itu di angka 1.720 kasus, sementara di tahun 2023 lebih rendah,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa judi online atau daring (judol) menjadi kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024 berdasarkan data Bareskrim Polri.

    “Perjudian di tahun 2024 itu di angka 1.720 kasus, sementara di tahun 2023 lebih rendah,” ujar Kapolri dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan salindia yang disampaikan Kapolri dalam acara tersebut, disebutkan kasus judol yang ditangani Polri pada 2023 hanya mencapai 275 kasus.

    “Tadi Pak Ivan (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana) sampaikan bahwa kalau kita tidak hati-hati akan ada prediksi kenaikan (perputaran dana judol, red.) Rp1.200 triliun. Artinya, angka itu adalah prediksi yang kemudian harus kita tekan,” katanya menyampaikan respons Polri terhadap jumlah kasus dan prediksi peningkatan perputaran dana judol.

    Sementara itu, Kapolri menyampaikan bahwa kasus penipuan daring menempati posisi kedua dalam kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024, yakni 1.437 kasus.

    Menurut dia, salah satu alasan baik judol maupun penipuan daring menjadi dua teratas kasus kejahatan siber adalah perkembangan dunia maya.

    Oleh sebab itu, kata dia, Polri telah mengupayakan langkah preemtif dengan menyebarkan konten edukasi dan imbauan melalui berbagai saluran, dan melaksanakan patroli siber terhadap konten bermuatan negatif.

    “Kemudian pada saat ditemukan, kami bekerja sama dengan Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) untuk melakukan pemblokiran. Mulai dari masalah pornografi, perjudian, kemudian penipuan, hoaks, dan ujaran kebencian, pengancaman, dan seterusnya, ada 169.686 situs yang kami ajukan (untuk diblokir, red.),” jelasnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Polri telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memberikan pelayanan terhadap terjadinya peretasan.

    “Kami juga sudah membentuk Direktorat Siber di delapan polda, dan mudah-mudahan bisa segera kami bekali dengan kemampuan yang sama, sehingga kemudian bisa memberikan pelayanan yang baik,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Djarot: Kongres PDIP tinggal kukuhkan Ibu Megawati

    Djarot: Kongres PDIP tinggal kukuhkan Ibu Megawati

    “PDIP solid, sangat solid. Nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa acara kongres partai nantinya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

    Ia menegaskan bahwa PDIP solid dalam menentukan ketua umum.

    “PDIP solid, sangat solid. Nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,” kata Djarot saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Kamis malam.

    Di sisi lain, dia menyatakan bahwa jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP masih diisi oleh Hasto Kristiyanto. Ia menambahkan bahwa urusan Sekjen hanya menjadi kewenangan Megawati.

    “Itu kan kewenangan dari ketua umum karena Sekjennya sekarang masih Mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Djarot memastikan kongres PDIP akan digelar tahun 2025. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bulan apa kongres itu akan dilaksanakan.

    “Ya memang tahun ini, tunggu saja sebentar lagi ya,” jelas Djarot.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani buka suara soal jadwal kongres partainya yang rencananya digelar pada tahun 2025.

    Puan menegaskan pihaknya belum dapat mengumumkan tanggal kongres ke publik. Namun, dia mengatakan bahwa acara kongres rencananya akan dilaksanakan tahun ini.

    “Kapan kongres? Pada waktunya kita akan umumkan. Tahun ini insya Allah, kapan waktunya, akan kita akan umumkan segera. Tahun ini,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati: Tanah Bali tak boleh dikonversi 

    Megawati: Tanah Bali tak boleh dikonversi 

    “Untuk apa? Sebelum saya memilih Pak Koster, Gubernur beliau, Wakil, saya bilang, kamu tidak akan saya jadikan kalau kamu tidak bisa membuat FGD. FGD itu sebuah pertemuan dari yang namanya banyak sekali. Ada organisasi, ada dari pengusahalah, macam-m

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa Bali memiliki tanah yang subur, sehingga tidak boleh di konversi karena milik negara.

    Hal itu dikatakan Megawati saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis. Awalnya Megawati menjelaskan dirinya meminta kepada Wayan Koster dan Wakilnya Bali I Nyoman Giri Prasta untuk melakukan focus grup discusion (FGD).

    “Untuk apa? Sebelum saya memilih Pak Koster, Gubernur beliau, Wakil, saya bilang, kamu tidak akan saya jadikan kalau kamu tidak bisa membuat FGD. FGD itu sebuah pertemuan dari yang namanya banyak sekali. Ada organisasi, ada dari pengusahalah, macam-macam,” kata Megawati.

    Megawati kemudian menyebut bahwa Bali memiliki tanah yang subur. Kemudian dirinya meminta agar tanah Bali tidak dikonversi.

    “Apa artinya dikonversi? Tidak boleh diubah. Dia adalah milik negara untuk rakyat. Bisa mengolah, mencari makannya. Ngerti? Awas tidak ngerti dan tidak dilaksanakan. Kalau Bali saja bisa, masak lain daerah tidak bisa,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Warga Negara Asing (WNA) juga tidak boleh semena-mena di Bali. Presiden ke 5 RI itu juga mencontohkan sejumlah WNA berkasus di Bali, dan memerintahkan Giri untuk melakukan deportasi.

    “Saya suruh dia deportasi. Boleh tanya sama Pak Giri. Betul? Seketika. Pulangkan dia. Kita sama juga. Kalau pergi ke luar negeri, ada tata acaranya. Ada tata acaranya. Berpakaian kita juga. Mesti kayak apa,” jelas Megawati.

    Dia heran jika ada WNA yang berlaku sembarangan di Bali. Dirinya menyebut bahwa Bali ada sebuah tempat wisata yang banyak ingin dikunjungi.

    “Bali itu pulau pariwisata yang orang sedunia kepengin. Saya kalau ke luar negeri, kalau ditanya, Where are you come from? Dari mana kamu? Indonesia. Wah, rasanya saya tadinya udah bangga,” tambahnya.

    “Eh, orang yang nanya itu berkerut-kerut. Bikin saya. Eh, dia tidak tau Indonesia. Do you know Bali? Hah? Yes,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kabid Humas Polda Kepri peserta terbaik pelatihan media handling

    Kabid Humas Polda Kepri peserta terbaik pelatihan media handling

    “Pak Pandra masuk dalam kelas Media Handling, saat praktik doorstop, beliau bisa menjelaskan secara jelas terkait isu yang ditanyakan teman-teman jurnalis. Ini menunjukkan penguasaan isu yang ditanyakan,”

    Batam (ANTARA) – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad terpilih menjadi peserta terbaik pelatihan media hadling yang ditaja oleh Perum LKBN ANTARA dialam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri 2025.

    “Pak Pandra masuk dalam kelas Media Handling, saat praktik doorstop, beliau bisa menjelaskan secara jelas terkait isu yang ditanyakan teman-teman jurnalis. Ini menunjukkan penguasaan isu yang ditanyakan,” kata Manager Lembaga Pendidikan ANTARA Wuriyanti Puspitasari dikonfirmasi dari Batam, Kamis.

    Wury menjelaskan, Kabidhumas Polda Kepri itu juga dinilai menguasai teknik-teknik menghadapi wawancara dengan jurnalis, karena doorstop dilakukan berjalan (tidak diam di tempat).

    “Situasi ini sebenarnya cukup memiliki tantangan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan, tapi Pak Pandra mampu bersikap tenang dalam menjawab pertanyaan jurnalis dengan jelas,” katanya.

    Perum LKBN ANTARA memberikan pelatihan kompetensi kepada peserta Rakernis Divisi Humas Polri 2025 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/5).

    Pelatihan tersebut menghadirkan tiga narasumber dari ANTARA yang memberikan materi dalam pelatihan yang diikuti para kabid humas dari seluruh polad di Indonesia. Ketiga narasumber, yakni wartawan senior Perum LKBN ANTARA Sapto Heru Purnomojoyo, Kepala Redaksi Politik, Hukum dan Keamanan LKBN ANTARA Imam Budilaksano, serta pengajar dari Lembaga Pendidikan ANTARA Widi Wahyu Widodo.

    “ANTARA menyelenggarakan pelatihan media relation, media handling, media monitoring di tengah pelaksanaan Rakernis Polri 2025 di Semarang,” kata Kepala Redaksi Politik, Hukum dan Keamanan LKBN ANTARA Imam Budiklaksano selaku pengajar.

    Rakernis Divisi Humas Polri 2025 di Semarang menjadi forum strategis bagi jajaran Humas Polri untuk memperkuat peran komunikasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM kehumasan, pemanfaatan teknologi digital, serta respons cepat dalam menangani isu-isu strategis.

    Terpisah KabidHumas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, media handling adalah kemampuan mengelola komunikasi dengan media massa secara efektif dan strategis.

    Media handling mencakup keterampilan menghadapi wawancara, menyusun pesan kunci, mengelola konferensi pers, serta menjalin hubung baik dengan insan pers.

    Tujuan utama media handling adalah memastikan informasi yang disampaikan kepada publik melalui media bersifat akurat, jelas dan sesuai dengan tujuan organisasi.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas dalam menjalin kemitraan dengan media, serta menyampaikan informasi kepolisian secara terbuka, akurat dan berimbang kepada masyarakat,” kata Pandra.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di wilayah konflik India dengan Pakistan.

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Puan pun mendorong Pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih mendalam, khususnya terkait skenario terburuk yang mungkin terjadi.

    “Dan kalau memang berdasarkan mitigasi keadaan sudah sangat genting, proses evakuasi WNI dapat dilakukan dari kedua negara,” ucapnya.

    Meski KBRI di New Delhi dan Islamabad memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam ketegangan India dan Pakistan, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan evakuasi.

    “Apalagi otoritas setempat sudah mengimbau evakuasi warga, dan ada warga-warga kita yang berada di wilayah serangan. Jangan sampai negara terlambat menyelamatkan warganya,” ujarnya.

    Dia menekankan bahwa negara sudah berkewajiban untuk melindungi setiap WNI di manapun berada, termasuk memastikan WNI dalam kondisi aman dalam setiap konflik yang dihadapi.

    Menurut dia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama TNI dan instansi terkait lainnya perlu mengambil kebijakan yang paling aman bagi para WNI di India dan Pakistan.

    Jika evakuasi WNI dilakukan, dia pun meminta Kemlu melalui masing-masing KBRI untuk menyiagakan tenaga medis dan memastikan bahwa WNI yang dievakuasi dalam keadaan sehat karena menempuh perjalanan yang panjang.

    “Kesehatan mereka harus diperhatikan, jangan sampai ada WNI yang mengalami sakit saat proses evakuasi. Nyawa warga kita merupakan tanggung jawab negara,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kemlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan WNI.”

    Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, kata dia, Indonesia berharap India dan Pakistan dapat menyelesaikan perbedaan melalui dialog bermartabat dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil.

    Dia menegaskan pula bahwa Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, memiliki kepentingan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Terlebih, lanjut dia, konflik di Asia Selatan berpotensi menimbulkan dampak global, mulai dari gangguan ekonomi, migrasi lintas negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.

    “Kami mendesak masyarakat internasional, termasuk PBB, untuk memfasilitasi perundingan damai antara kedua negara,” ucapnya.

    Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun menyampaikan keprihatinannya atas konflik India-Pakistan yang menelan korban jiwa tersebut, serta turut bersolidaritas terhadap seluruh korban jiwa dan keluarga yang terdampak.

    DPR RI, tambah dia, siap terlibat melalui jalur diplomasi parlemen dan multilateral guna mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan.

    “Tidak ada kemenangan dalam perang yang menelan korban sipil. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi kemanusiaan. Kami berharap agar kedua negara segera menghentikan serangan dan aksi-aksi militer agar tidak lagi ada korban tak bersalah berjatuhan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi selidiki insiden ledakan di proyek Waduk Bulango Ulu

    Polisi selidiki insiden ledakan di proyek Waduk Bulango Ulu

    Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bone Bolango melakukan penyelidikan insiden ledakan yang terjadi di proyek pembangunan Waduk Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

    Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro di Gorontalo, Kamis mengatakan pihaknya belum dapat memastikan secara rincih kronologi kejadian ledakan yang menyebabkan satu orang korban meninggal dunia itu.

    “Yang pasti kita sedang melakukan penyelidikan lebih dalam, untuk mengetahui secara pasti bagaimana rangkaian kejadiannya,” ucap Supriantoro.

    Berdasarkan informasi awal yang diterima, peristiwa itu terjadi pada Senin (5/5) sekitar Pukul 17.00 Wita, dimana korban dan beberapa rekannya sedang melakukan blasting atau pembukaan lahan waduk dengan menggunakan bahan peledak.

    Namun kata dia pihak penyelenggara proyek baru menyampaikan laporan kejadian ke pihak Kepolisian pada Selasa (06/05) siang.

    Alasan dari pihak penyelenggara proyek karena mereka tengah fokus melakukan penanganan terhadap korban, yang dikabarkan telah meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango.

    Pada Selasa (6/5), Kapolres bersama tim dari Satreskrim beserta regu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Polres Bone Bolango turun ke lokasi kejadian untuk melakukan rangkaian penyelidikan hingga mengumpulkan keterangan para saksi termasuk penyelenggara proyek.

    Pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara (tkp) kata dia, personel menemukan sepatu dan kacamata milik korban.

    Menurut keterangan sejumlah saksi, pada saat ledakan terjadi, korban terjatuh dan terperosok ke dalam jurang yang kedalamannya diperkirakan mencapai 20 meter. Selain itu kata dia para saksi juga menyebut bahwa saat proses peledakan, korban tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD).

    Keseluruhan informasi yang disampaikan oleh sejumlah saksi kata dia, nantinya akan disinkronkan dengan keterangan hasil visum yang diterbitkan oleh pihak RSUD Toto Kabila.

    “Korban sudah diserahkan ke pihak keluarga dan telah dimakamkan. Untuk selanjutnya kami masih menunggu hasil visum dati pihak rumah sakit. Perkembangan selanjutnya nanti kami informasikan kembali,” pungkas dia.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025