Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator dorong RUU Pengelolaan Ruang Udara segera rampung

    Legislator dorong RUU Pengelolaan Ruang Udara segera rampung

    “Ini bukan lagi isu teknis semata. Kita sedang bicara tentang ruang strategis nasional yang belum dikelola secara terpadu,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Endipat Wijaya mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara segera rampung demi pengaturan ruang udara Indonesia.

    Pasalnya, kata dia, kian padatnya lalu lintas udara dan meningkatnya gangguan dari berbagai objek di langit Indonesia menjadi alarm keras bagi negara untuk segera memperbaiki tata kelola ruang udara.

    “Ini bukan lagi isu teknis semata. Kita sedang bicara tentang ruang strategis nasional yang belum dikelola secara terpadu,” ujar Endipat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dan akan terus dibahas pada tahun 2025 sebagai bagian dari agenda legislasi strategis.

    Endipat memaparkan lonjakan signifikan pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing yang meningkat dari 364 kasus pada 2019 menjadi 1.583 kasus pada 2020.

    “Belum lagi gangguan dari balon udara, laser pointer, dan kembang api yang secara langsung bisa membahayakan keselamatan penerbangan,” ucap dia menambahkan.

    Ia juga melihat adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan ruang udara, terutama untuk kegiatan olahraga dirgantara.

    Meski demikian, dirinya menyambut baik semangat kolaborasi lintas lembaga dalam pembahasan RUU.

    Dia pun menegaskan agar tidak ada lagi ego sektoral, sehingga semua pihak harus merasa memiliki ruang udara sebagai tanggung jawab bersama.

    Sebagai anggota komisi yang membidangi pertahanan, Endipat berharap agar RUU tersebut dapat menjawab kebutuhan profesionalisme dan kepastian hukum dalam pengelolaan ruang udara Indonesia, termasuk soal pembagian kewenangan dan keselamatan nasional.

    “Ini bukan hanya soal siapa yang berwenang, tapi bagaimana kita menjaga langit Indonesia tetap aman dan berdaulat,” tutur Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR.

    Dalam sebuah kunjungan kerja bersama tim pansus, perwakilan Kementerian Pertahanan, perwakilan TNI AU Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, perwakilan Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Balai Karantina, perwakilan Pertamina di Landasan Udara (Lanud) Sri Mulyono, beberapa waktu lalu, Endipat menekankan pentingnya partisipasi publik.

    Partisipasi dimaksud, yakni seperti masukan dari pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam penyusunan RUU tersebut.

    Menurut dia, partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan kunci agar regulasi itu tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga panduan kerja nyata bagi semua pihak yang berkepentingan di udara Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri komitmen dukung penuh pelaksanaan program MBG

    Mendagri komitmen dukung penuh pelaksanaan program MBG

    “Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

    Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Tito mengatakan merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).

    Ia menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

    Pertama, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG.

    Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

    Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

    Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

    “Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Mendagri melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan, pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

    Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

    Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

    Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. “Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.

    Ketiga, pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

    Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. “Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelas Dadan.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gibran tekankan kemandirian pangan penting di tengah tantangan global

    Gibran tekankan kemandirian pangan penting di tengah tantangan global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kemandirian pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

    “Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan bahwa kemandirian pangan itu penting. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri tanpa pangan,” ujar Gibran dalam video monolog yang diunggah di akun Gibran TV, Sabtu.

    Gibran menuturkan bahwa jumlah penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 9,4 miliar pada tahun 2045, naik sekitar 14,7 persen dibandingkan tahun ini. Kondisi tersebut dinilai akan meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan.

    Namun, kemampuan dunia untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan akan semakin tertekan akibat situasi geopolitik yang memanas, konflik yang berkepanjangan, ketidakpastian kebijakan global, serta dampak perubahan iklim.

    Gibran mengatakan perubahan iklim telah memicu kekeringan ekstrem, banjir, dan longsor yang merusak lahan pertanian dan mengancam kelangsungan ternak. Saat ini tercatat sudah ada 11 negara yang melakukan pembatasan ekspor pangan, dan tidak tertutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah.

    Dalam konteks tersebut, Gibran menekankan pentingnya kemandirian pangan untuk menjamin keberlanjutan suatu bangsa.

    Wapres menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 28 juta petani yang bergerak di berbagai sektor serta didukung oleh kekayaan alam dan kesuburan tanah yang mampu menghasilkan berbagai komoditas unggulan seperti padi, sawit, kakao, kopi, jagung, tebu, dan buah-buahan tropis.

    Stok beras nasional tercatat lebih dari 3,1 juta ton, tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Serapan beras hasil panen petani dari Januari hingga Maret juga mencapai 719 ribu ton, tertinggi selama 10 tahun terakhir

    Selain itu, Gibran juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung terus dilakukan, termasuk pembangunan 53 bendungan baru, dengan 45 di antaranya bisa dimanfaatkan mengairi lahan pertanian, sehingga total sebanyak 218 bendungan memiliki manfaat untuk irigasi.

    “Memang dibutuhkan pembangunan dan perbaikan irigasi baik primer, sekunder, maupun tersier. Oleh sebab itu tahun ini telah dialokasikan pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mengairi 2 juta hektare lahan pertanian,” kata Gibran.

    Gibran mengatakan sebanyak 366 ribu kilometer jalan produksi di desa-desa juga telah dibangun secara bertahap melalui dana desa, guna mempermudah akses distribusi hasil pertanian ke pasar dan pusat pengolahan.

    Pengembangan ekosistem pertanian juga menjadi fokus Pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi, efisiensi distribusi, serta riset dan pengembangan bibit unggul.

    Fasilitas pergudangan modern disebut sebagai bagian penting untuk menjaga kualitas hasil panen dalam jangka waktu lebih lama.

    Hilirisasi pertanian juga dipandang penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen, seperti pengolahan tebu menjadi bioetanol dan bioavtur yang dapat mendukung ketahanan energi, khususnya sebagai alternatif sumber energi bersih.

    Dalam proses ini, Gibran berharap generasi muda dapat mengambil peran dengan inovasi, keberanian dalam membuat terobosan, serta semangat belajar yang tinggi.

    “Di sinilah peran anak-anak muda, di sinilah kontribusi generasi muda yang penuh inovasi, berani membuat terobosan, cepat belajar, dan penuh rasa keingintahuan,” ucap Wapres.

    Di sisi lain, Gibran menuturkan bahwa pemerintah juga terus berupaya mendorong perbaikan di berbagai bidang. Distribusi pupuk disederhanakan, 145 regulasi dipangkas agar lebih dari 14,9 juta petani bisa mengakses pupuk bersubsidi dengan lebih mudah.

    Selain itu, upaya pemberantasan mafia pangan dan peningkatan pendampingan petani juga terus digencarkan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih adil dan efisien.

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga telah meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Pemerintah menyadari bahwa mewujudkan kemandirian pangan tidak dapat dilakukan sendirian. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, akademisi, dan masyarakat, dinilai penting untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan.

    “Oleh sebab itu, mari bersama bahu-membahu mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Menciptakan masa depan pangan yang lebih baik dan kuat untuk Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kita semua sebagai bangsa yang berdaulat,” pungkas Gibran.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah apresiasi KPU-Bawaslu atas suksesnya Pilkada Jatim 2024

    Khofifah apresiasi KPU-Bawaslu atas suksesnya Pilkada Jatim 2024

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim atas suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

    “Apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pilkada, mulai dari tingkat TPS hingga provinsi yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa,” kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

    Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jatim tidak lepas dari kerja keras, cerdas, dan profesional seluruh petugas penyelenggara, baik dari KPU maupun Bawaslu.

    Khofifah juga memberikan apresiasi atas langkah transparan KPU dan Bawaslu Jatim yang telah mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan pilkada ke kas daerah.

    KPU Jatim mengembalikan Rp127,62 miliar dari total dana hibah sebanyak Rp845 miliar. Sementara Bawaslu Jatim mengembalikan Rp35,27 miliar dari total dana Rp111,35 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim.

    “Ini menunjukkan profesionalitas pengelolaan anggaran sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di mana sisa dana wajib dikembalikan maksimal tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,” ujarnya.

    Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur meliputi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali Kota di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

    Khofifah berharap, usai pilkada, KPU dan Bawaslu Jatim tetap solid dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat.

    “Mari bersama membangun kolaborasi yang konstruktif untuk demokrasi berkualitas di Jawa Timur,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR apresiasi Polri tindak 3.326 kasus premanisme

    DPR apresiasi Polri tindak 3.326 kasus premanisme

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memp

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1–9 Mei 2025.

    Menurutnya, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat.

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap supremasi hukum di Indonesia,” kata Rano dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, karena menyasar ruang publik strategis seperti kawasan industri, tempat usaha, dan aktivitas masyarakat kecil. Ia menilai operasi yang digelar Polri sebagai respons cepat dan relevan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam konteks akademis, premanisme merupakan bentuk kriminalitas terorganisir yang bisa berkembang menjadi kejahatan lebih kompleks bila tidak ditangani dengan segera. Karena itu, pendekatan Polri melalui deteksi dini, tindakan preventif, hingga represif adalah contoh praktik baik dalam tata kelola keamanan nasional,” jelasnya.

    Rano juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam membentuk sistem ketahanan sosial yang kuat. Ia menilai masyarakat harus berani melaporkan aksi premanisme dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas pengaduan tersebut.

    “Upaya kolektif dalam memberantas premanisme adalah bagian dari pembangunan peradaban hukum. Saya mendukung penuh tindakan tegas Polri terhadap pelaku maupun oknum yang mencoba bersembunyi di balik organisasi masyarakat,” ujar Rano.

    Sementara itu, Polri mencatat telah menangani 3.326 kasus dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang menyasar praktik premanisme di seluruh Indonesia. Operasi ini dimulai pada 1 Mei 2025.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan operasi ini merupakan langkah konkret untuk menumpas premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi.

    “Operasi ini adalah upaya nyata Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mendukung iklim usaha yang sehat,” tambah Sandi.

    Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap dalam operasi ini antara lain: Polres Subang mengamankan 9 pelaku premanisme di kawasan industri; Polresta Tangerang menangkap 85 pelaku; Polda Banten mengamankan 146 orang pelaku; Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan PT BAP; dan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang yang membawa senjata tajam dan senjata api.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siswa lakukan simulasi penyelamatan seiring meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan India

    Siswa lakukan simulasi penyelamatan seiring meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan India

    Sabtu, 10 Mei 2025 09:24 WIB

    Sejumlah siswa Pakistan mengikuti latihan simulasi penyelamatan di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan India di kota pelabuhan Karachi, Pakistan selatan, Jumat (9/5/2025). Situasi antara India dan Pakistan masih memanas, dimana ketegangan makin meningkat saat kedua negara tetangga tersebut saling klaim serangan. ANTARA FOTO/Xinhua/Str/Spt.

    Sejumlah siswa Pakistan mengikuti latihan simulasi penyelamatan di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan India di kota pelabuhan Karachi, Pakistan selatan, Jumat (9/5/2025). Situasi antara India dan Pakistan masih memanas, dimana ketegangan makin meningkat saat kedua negara tetangga tersebut saling klaim serangan. ANTARA FOTO/Xinhua/Str/Spt.

    Sejumlah siswa Pakistan mengikuti latihan simulasi penyelamatan di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan India di kota pelabuhan Karachi, Pakistan selatan, Jumat (9/5/2025). Situasi antara India dan Pakistan masih memanas, dimana ketegangan makin meningkat saat kedua negara tetangga tersebut saling klaim serangan. ANTARA FOTO/Xinhua/Str/Spt.

  • Politik kemarin, pertemuan Prabowo-Mega hingga Paus baru terpilih

    Politik kemarin, pertemuan Prabowo-Mega hingga Paus baru terpilih

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (9/5) menjadi sorotan, mulai dari Istana atur pertemuan karena Prabowo disebut kangen nasi goreng buatan Mega hingga Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV yang bawa pesan perdamaian.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo disebut kangen nasi goreng buatan Mega, Istana atur pertemuan

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah merencanakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

    Hal itu merespons soal pidato Megawati yang kembali menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

    “Betul,” kata Prasetyo seraya mengamini pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo rindu dibuatkan nasi goreng, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Anggota DPR: Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran

    Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengemukakan bahwa media penyiaran akan mati perlahan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tidak direvisi.

    Amelia mengatakan bahwa pada masanya, Undang-Undang (UU) Penyiaran tersebut sangat relevan untuk ekosistem penyiaran. Namun, pada hari ini sudah terjadi ledakan konten digital yang tidak lagi terikat pada frekuensi publik dan tidak tunduk pada sistem perizinan yang berlaku bagi media konvensional.

    “Kompetisi tidak sehat antara media sosial yang personal dan media penyiaran yang harus taat regulasi dan etik,” kata Amelia di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Menkopolkam: Satgas tak akan ragu tindak ormas ganggu investasi

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak akan ragu menindak ormas meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi maupun kegiatan usaha.

    Menurut Budi, pembentukan satgas tersebut dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha.

    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

    “Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV yang bawa pesan perdamaian

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus ke-267 Gereja Katolik dengan nama Leo XIV yang membawa pesan tentang perdamaian dunia.

    Prevost merupakan Paus pertama dari Amerika Serikat yang terpilih melalui konklaf kepausan di Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5), untuk mencari pengganti mendiang Paus Fransiskus.

    “Saya mewakili Presiden, mewakili pemerintah (Indonesia), tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu lalu,” kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

    “Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

    “Tidak ada itu ‘matahari kembar’. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

    Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

    Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dukung kolaborasi pemkot percepat kemajuan daerah

    Kemendagri dukung kolaborasi pemkot percepat kemajuan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan dukungannya terhadap kolaborasi antar-pemerintah kota (pemkot) untuk mempercepat kemajuan daerah. Kolaborasi ini dinilai penting agar kota-kota di seluruh Indonesia dapat maju bersama.

    “Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, saling mendukung, tidak ada kota yang tertinggal, tidak ada kota yang terdepan. Saya mendukung hal itu,” kata Tomsi saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat.

    Upaya mempercepat kemajuan daerah dapat dilakukan melalui inovasi. Karena itu, dia berharap daerah-daerah yang menjadi bagian dari APEKSI dapat terus berinovasi agar nantinya dapat direplikasi oleh anggota lainnya.

    Ia pun mencontohkan praktik baik dari sejumlah pemkot yang dapat ditiru oleh daerah lain. Misalnya, inovasi Pemkot Gorontalo dalam menangani stunting.

    Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyalurkan satu butir telur rebus kepada anak-anak dan ibu hamil yang kekurangan gizi dengan melibatkan Karang Taruna. Program ini dinilai berhasil menurunkan angka stunting. “Modal sedikit, (tapi) stunting cepat berkurang,” ujarnya.

    Di sisi lain, Tomsi juga membeberkan sejumlah program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh daerah, termasuk Pemkot, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia mengimbau pemerintah daerah (pemda) membangun dapur MBG dengan mengutamakan lokasi-lokasi yang menjadi kantong kemiskinan. Langkah ini dinilai akan membantu anak-anak miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

    “Otomatis mengurangi beban kemiskinan, beban hidup orang tuanya,” jelas Tomsi.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengukuhkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai Ketua APEKSI periode 2025–2030. Ia pun menyampaikan dukungan terhadap ketua yang baru dikukuhkan tersebut.

    “Mudah-mudahan pada masa bakti 2025–2030 ini, APEKSI akan semakin maju dan betul-betul membawa perubahan bagi negeri,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025