Sumbar terapkan sistem pemerintahan berbasis digital penuh pada 2026
Category: Antaranews.com Politik
-
Usai makan malam dengan PM Albanese, Prabowo kembali ke tanah air
Sydney (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak kembali ke tanah air usai menghadiri jamuan makan malam tertutup dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, yang menutup rangkaian kegiatan kunjungan perdananya di Sydney, Australia, Rabu.
Saat tiba di Bandara Sydney Kingsford Smith, Presiden Prabowo berjalan melalui pasukan jajar kehormatan sambil memberi salam hormat.
Dengan pesawat Garuda Indonesia-1, Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Bandara Sydney Kingsford Smith menuju Jakarta sekitar pukul 22.00 waktu setempat.
Dalam kunjungan resmi selama satu hari, Presiden Prabowo melaksanakan sejumlah agenda penting, antara lain pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Anthony Albanese di Kirribilli House.
Kegiatan dilanjutkan dengan upacara penyambutan kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Sam Mostyn di Admiralty House, serta pertemuan bilateral.
Setelah itu, Presiden Prabowo dan PM Albanese melakukan peninjauan dan menyampaikan keterangan pers bersama di Kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base.
Di sela kegiatan, Presiden juga menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating.
Rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo diakhiri acara makan malam tertutup dengan PM Albanese.
Dalam keterangan pers di HMAS Canberra, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan baik antarnegara bertetangga merupakan fondasi bagi stabilitas dan keamanan bersama.
“Saya percaya pada kebijakan bertetangga yang baik. Tetangga yang baik itu penting. Tetangga yang baik akan saling membantu di saat kesulitan,” kata Kepala Negara.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan kembali ke tanah air, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi
CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai mekanisasi pertanian merupakan hal penting penting untuk mempercepat peningkatan produksi dan efisiensi pertanian.
Dia mengatakan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern akan membantu petani menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Dengan peralatan yang lebih baik, menurut dia, petani bisa bekerja lebih efisien.
“Kalau produktivitas naik, kesejahteraan petani juga meningkat,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Terkait mekanisasi pertanian itu, dia pun menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, senilai Rp2,7 miliar, untuk dukungan pada sektor pertanian dan pengembangan pariwisata daerah.
Bantuan tersebut disalurkan ke empat kecamatan serta dua destinasi wisata unggulan di Tapanuli Utara. Di sektor pertanian, bantuan berupa traktor roda empat untuk Kecamatan Garoga senilai Rp500 juta, mesin panen padi untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp500 juta, penggiling padi untuk Kecamatan Purba Tua senilai Rp80 juta, dan handtraktor untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp200 juta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun terakhir tercatat sekitar 4,3 persen. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan kontribusi lebih dari 30 persen.
Selain itu, dia mengatakan pengembangan sektor pariwisata juga harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
Dia menyampaikan bahwa CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung.
“Salib Kasih adalah ikon wisata religi, sedangkan Huta Ginjang menjadi titik pandang terbaik Danau Toba. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” kata dia.
Dia pun menegaskan bahwa akan terus mendorong kemitraan antara BUMN, DPR, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi rakyat.
“Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari petani, dan dari desa. Ketika rakyat kuat, ekonomi bangsa ikut kokoh,” kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Gubernur Sumut minta perhatian DPR soal transfer ke daerah wilayah 3T
Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta DPR RI memberikan perhatian khusus soal skema dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.
Ia mengatakan terdapat lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli yang memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.
“Khusus daerah 3T, mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Nias, kami sangat bermohon tidak ada penyesuaian (TKD, red),” kata Bobby usai menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.
Selain itu, Bobby juga menyampaikan masukan agar besaran dan waktu penyaluran dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat bisa dicairkan lebih awal. Hal ini penting agar pemerintah daerah di Sumut bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran 2026.
“Aspirasi dari pemprov (pemerintah provinsi) dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing (waktu) besaran anggaran yang disampaikan ke daerah,” jelasnya.
Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut menyebutkan besaran nilai penyesuaian TKD tingkat Provinsi Sumut mencapai Rp1,08 triliun dan kabupaten/kota se-Sumut lebih dari Rp9 triliun pada 2026.
“Timing transfernya, kita utamakan jangan mepet agar bisa dikerjakan awal tahun dan bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bobby.
Anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan supaya dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Kolaborasi Sumut Berkah atas pendapatan asli daerah ini.
“Satgas ini bertugas mengkaji apakah pembagian DBH (dana bagi hasil) ke daerah sudah adil atau belum,” kata Hinca.
Gubernur menyambut baik usulan itu dan Pemprov Sumut siap bersama dengan DPR RI bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan tersebut.
“Ada satu satgas, tentu kami mendukung. Kami sangat bersemangat bersama-sama bekerja dan kami siap membuat satgas ini,” tutur Bobby.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus. Nantinya ketika penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan akan menjadikan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan.
“Memang itu menjadi concern kami dan kami mendengar masukan Pak Gubernur. Tentunya akan kami coba daerah 3T harus ada perhatian khusus, dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan,” kata Wihadi.
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Bawaslu dorong pengawasan kampanye pemilu dengan meme dan AI
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendorong dilakukannya pengawasan kampanye pemilihan umum mendatang yang menggunakan format meme dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“AI-nya sudah mulai ada, ini beberapa. Kami berharap nanti kami akan memulai proses-proses pengawasan artificial inteligence di kampanye ke depan,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Rabu.
Bagja mengungkapkan pada Pemilu 2024, ada beberapa peserta pemilu yang menggunakan meme dan AI dalam berkampanye.
Menurutnya, penggunaan format tersebut harus segera diatur secara hukum demi memberikan landasan legal untuk penegakan hukum apabila terjadi permasalahan hukum.
“Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita ke depan setelah tahun 2024 ada beberapa pasangan calon yang menggunakan AI dan meme dalam kampanye. Menjadi permasalahan untuk Bawaslu melakukan penegakan hukum, atau melakukan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Bagja mendorong agar regulasi terkait kecerdasan buatan dan perkembangannya turut diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang bergulir di parlemen.
Dalam hal ini, Bagja mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 secara jelas melarang penggunaan AI yang berlebihan dalam kampanye pemilu.
MK memutuskan foto atau gambar dalam kampanye pemilihan umum tidak boleh direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi AI.
Ketentuan tersebut merupakan tafsir baru MK terhadap frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu.
Pada mulanya, Pasal 1 angka 35 hanya berbunyi “Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.”
MK menilai, frasa “citra diri” dalam pasal dimaksud belum memberikan batasan tegas. Padahal, sebagai ketentuan umum, pasal tersebut seharusnya memberi pengertian yang jelas karena akan digunakan sebagai rujukan dari ketentuan yang terdapat pada norma lainnya di UU Pemilu.
Kondisi tersebut, menurut Mahkamah, berpotensi menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan dan berpeluang memunculkan praktik-praktik peserta pemilu menampilkan jati dirinya yang mengandung rekayasa atau manipulasi.
Oleh sebab itu, MK mengubah pemaknaan frasa “citra diri” dengan mewajibkan peserta pemilu menampilkan foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan AI.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Prabowo beri hadiah untuk anjing kesayangan PM Australia
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu dalam bentuk perundingan dan negosiasi, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang lebih hangat dan personal.
Dalam unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet yang dipantau di Jakarta, Rabu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan pakaian dan perlengkapan untuk binatang peliharaan milik Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang bernama Toto.
“Diplomasi ala Presiden Prabowo Subianto. Diplomasi tidak harus selalu dalam bentuk perundingan, negosiasi, pertemuan bilateral, acara bisnis, atau forum-forum internasional. Diplomasi juga bisa dilakukan melalui pendidikan, pertahanan dan keamanan, hingga seni dan budaya. Bahkan, diplomasi pun bisa dijembatani oleh dua binatang peliharaan milik dua orang pemimpin negara,” ujar Teddy.
Pada unggahan tersebut, terlihat Presiden Prabowo memberikan secara langsung pakaian anjing berwarna putih dengan list merah pada bagian kaki-kakinya dan bertuliskan nama “Toto”.
Selain itu, terdapat juga tali tuntun dengan nama yang sama. Pada bagian boks atau kotak hadiah pun ditempel foto Toto.
PM Albanese terlihat sangat senang saat menerima hadiah dari Presiden Prabowo untuk anjing kesayangannya tersebut.
Menurut Teddy, hadiah ini merupakan simbol bagi kedekatan dan persahabatan kedua negara.
“Bila di Indonesia ada Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo, maka di Australia ada Toto, anjing peliharaan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Bobby dan Toto memang belum pernah bertemu, tapi mereka telah menjadi simbol kedekatan dua pemimpin negara. Simbol persahabatan dua negara,” kata Teddy.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Disambut musik “bagpipe” di kapal, Prabowo puji intelijen Australia
Anda tahu, saya pikir intelijen Anda sangat bagus. Anda tahu saya suka bagpipe. Jadi, saya disambut dengan bagpipe. Terima kasih banyak
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memuji tim intelijen pemerintah Australia yang mengetahui bahwa dirinya menyukai musik tradisional asal Skotlandia “bagpipe”, setelah menyaksikan permainan musik “bagpipe” mengalun untuk penyambutan saat Prabowo tiba di geladak kapal HMAS Canberra.
Dalam rangkaian kunjungan resminya, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Australia menyampaikan pernyataan bersama di geladak kapal HMAS Canberra, yang berlokasi di Garden Island Naval Base, Sydney, Australia, Rabu.
Saat kendaraan Prabowo tiba di geladak, seorang pemain musik “bagpipe” dengan busana rok merah-hitam khas Skotlandia membawakan irama.
Meski lagunya tidak diketahui, suara alat musik tersebut rupanya menarik perhatian Presiden Prabowo yang ternyata menyukainya.
“Anda tahu, saya pikir intelijen Anda sangat bagus. Anda tahu saya suka bagpipe. Jadi, saya disambut dengan bagpipe. Terima kasih banyak,” kata Presiden Prabowo berkelakar, seraya mencairkan suasana setelah pernyataan pers berakhir.
Presiden Prabowo berterima kasih atas sambutan hangat pemerintah Australia dalam kunjungan perdananya ke negara tersebut sebagai Presiden Republik Indonesia.
Di atas geladak kapal itu, Presiden Prabowo dan PM Albanese pun melakukan peninjauan bersama dengan melihat kendaraan taktis dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) amfibi.
Presiden Prabowo dan PM Albanese mendapat penjelasan rinci mengenai kemampuan kapal dalam mendukung operasi amfibi, logistik, serta misi kemanusiaan.
Peninjauan berlanjut ke dek kedua yang memperlihatkan hanggar helikopter Seahawk sebagai bagian penting dari kekuatan udara maritim Australia.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mendengarkan penjelasan teknis tentang kemampuan helikopter tersebut dalam mendukung misi patroli dan penyelamatan di laut.
Sebagai penutup, Presiden Prabowo dan PM Albanese menyaksikan penampilan fly pass empat pesawat aerobatik Royal Australian Air Force (RAAF) Roulette yang menggunakan pesawat PC-21.
Atraksi udara tersebut melintas dari arah timur ke barat, kemudian melakukan satu putaran penuh di atas Sydney Harbour Bridge, menutup kunjungan dengan suasana penuh semangat persahabatan antara kedua negara.
Kunjungan Presiden Prabowo ke HMAS Canberra menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan Australia sebagai dua negara maritim yang saling menghormati dan berkomitmen menjaga stabilitas serta perdamaian di kawasan Indo-Pasifik.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
MPR dorong layanan pendidikan berkualitas bagi perempuan pedalaman
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong layanan pendidikan berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan perempuan pedalaman, baik dalam bentuk kebijakan, kurikulum dan infrastruktur yang adaptif, maupun dukungan sosial.
Dalam sambutannya pada diskusi daring terkait ekosistem pemberdayaan perempuan pedalaman, Lestari mengatakan pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas dan tepat dapat memperkuat peran perempuan pedalaman.
“Dalam konteks tertentu, perempuan pedalaman ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, budaya, dan juga mampu berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan dapat memengaruhi keputusan adat,” kata Mbak Rerie, sapaan akrabnya, seperti keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, faktor geografis, sosial-budaya, dan ekonomi masih membatasi perempuan pedalaman dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan potensi lokal mereka.
Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mengatasi sejumlah kendala tersebut harus segera dilakukan.
Menurut Rerie, kurikulum yang adaptif menjadi elemen penting dalam meramu kebijakan pendidikan bagi perempuan pedalaman.
“Selain itu, penguatan akses dan infrastruktur pendidikan menjadi poin pertimbangan yang penting,” imbuh Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI membidangi urusan pendidikan.
Di samping itu, dia berharap Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dapat segera disahkan sehingga harapan terpenuhinya pemberdayaan perempuan pedalaman semakin besar dengan didasari payung hukum yang secara definitif melindungi mereka.
Diskusi bertajuk “Membangun Ekosistem Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan melalui Kebijakan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Perempuan Pedalaman” itu digelar Forum Diskusi Denpasar 12 dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani).
Dalam sambutannya, Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa mewujudkan kemudahan akses pendidikan bagi perempuan pedalaman merupakan upaya meningkatkan kapasitas perempuan Indonesia.
Menurut dia, sebagai “ibu bangsa”, perempuan harus terus bertumbuh dengan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, segala bentuk kendala yang dihadapi perempuan pedalaman untuk meningkatkan perempuan harus segera diatasi.
Sementara itu, anggota DPR RI yang juga Presidium Kaukus Parlemen Perempuan RI Amelia Anggraini berpendapat layanan pendidikan bagi perempuan pedalaman harus menerapkan pendekatan yang memerdekakan perempuan.
Amelia yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu menyebut selain teknis pembelajaran yang bermutu, sisi sosial dan ekonomi perempuan juga harus ditingkatkan.
“Kolaborasi semua pihak terkait dapat mewujudkan hal itu harus segera dibangun. Muatan lokal harus menjadi jantung pada pembelajaran perempuan pedalaman,” tuturnya pula.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”
keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah
Mataram (ANTARA) – Putri Presiden ke-2 Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai pro dan kontra terkait penetapan kepahlawanan ayahnya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah merupakan hal yang “boleh-boleh saja” dan biasa di sebuah negara demokrasi.
“Pro kontra boleh-boleh saja, nggak apa-apa ini negara demokrasi,” ujarnya setelah memimpin rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.
Ia melihat mayoritas masyarakat Indonesia, juga menginginkan Presiden ke-2 RI tersebut mendapatkan penghargaan dan dihargai meski ada pro dan kontra yang muncul.
“Saya rasa itu sudah jelas terang benderang nggak usah kita lanjutkan lagi,” kata Titiek Soeharto, didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Titiek mencontohkan keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bahkan, pada zaman itu sejumlah bendungan dibangun untuk NTB, sehingga hasilnya bisa dinikmati sampai saat ini.
“Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah subur. Jadi lumbung padi, pabrik dan sebagainya, pokoknya yang jelas daerah kering jadi lumbung padi itu berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada, saluran-saluran irigasi dirasakan oleh semua masyarakat NTB,” terangnya.
Meski demikian Titiek menepis penetapan pahlawan itu ada campur tangan keluarga Cendana. Namun, terlepas dari pro dan kontra itu, diberi atau tidak gelar Pahlawan Nasional, bagi keluarga Cendana, maka ayahnya Presiden ke-2 RI Soeharto adalah pahlawan bagi keluarga.
“Buat kami, diberi gelar atau tidak, bapak adalah pahlawan buat kami (keluarga),” katanya.
Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.
Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.
Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:
1. K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
3. Marsinah – Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Presiden Prabowo perintahkan lengkapi A400M dengan ambulans udara
Presiden Prabowo perintahkan lengkapi A400M dengan ambulans udara