Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Bawaslu usul fungsi quasi peradilan dalam revisi UU Pemilu

    Bawaslu usul fungsi quasi peradilan dalam revisi UU Pemilu

    Transparansi penanganan pelanggaran administrasi melalui sistem informasi digital yang memungkinkan publik memantau proses, memperkuat kepercayaan publik terhadap proses hukum pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengusulkan agar lembaganya diberi fungsi quasi peradilan dalam penanganan perkara pemilu dan pemilihan melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan.

    Usulan ini bertujuan memperkuat posisi putusan Bawaslu agar bersifat mengikat (binding) dan menjadi bagian dari sistem penegakan hukum pemilu yang terintegrasi.

    “Juga, adanya penegasan kewajiban kepatuhan hukum menindaklanjuti putusan Bawaslu dan badan peradilan, lalu mengedepankan sanksi administrasi dibandingkan dengan sanksi pidana,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurutnya, selama ini putusan Bawaslu sering kali dipandang hanya sebagai rekomendasi, padahal dalam sejumlah perkara, keputusan Bawaslu seharusnya bisa menjadi dasar hukum yang mengikat, khususnya dalam pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan.

    Ia menambahkan desain penegakan hukum pemilu yang ideal seharusnya membentuk kerangka hukum yang saling terhubung antara penyelesaian pelanggaran administrasi di Bawaslu, gugatan tata usaha negara (TUN) pemilu di Pengadilan TUN, dan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Jenis upaya penegakan hukum yang satu menjadi pijakan untuk dapat mengajukan upaya penegakan hukum lanjutan atau lainnya atau upaya penegakan hukum yang satu menjadi dasar formil untuk dapat diperiksa dan diputus dalam upaya penegakan hukum selanjutnya atau lainnya,” ujarnya.

    Dia menilai pemilu sebagai pilar demokrasi membutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat, proaktif, dan responsif terhadap kompleksitas kontestasi politik modern, termasuk tantangan politik uang, disinformasi digital, dan keterlibatan aparatur negara.

    ‘’Transparansi penanganan pelanggaran administrasi melalui sistem informasi digital yang memungkinkan publik memantau proses, memperkuat kepercayaan publik terhadap proses hukum pemilu,’’ jelas Bagja.

    Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifudin mengakui pemilu dan pemilihan yang serentak pada 2024 berdampak terhadap kesiapan penyelenggara pemilu. Tahapan kedua pesta demokrasi tersebut sangat berdekatan dan beririsan.

    ”Tahapan pemilu belum selesai sudah lanjut masuk tahapan pemilihan. Desain keserentakan membuat penyelenggara harus berkejaran dengan waktu dan membagi konsentrasi kepada pemilu dan pemilihan,” pungkas Afifuddin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi IV DPR serap aspirasi tentang RUU Pangan dari akademisi IPB

    Komisi IV DPR serap aspirasi tentang RUU Pangan dari akademisi IPB

    Pemerintah, dinilai harus terbuka dan aktif membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset tentang pangan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerap aspirasi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan dari akademisi melalui kunjungan kerja ke Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat (8/5).

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Adapun Komisi IV membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

    “Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan mendengarkan pandangan para guru besar, dosen, serta mahasiswa IPB terkait pembahasan revisi UU Pangan yang saat ini sedang dibahas di Komisi IV DPR,” ujar Firman yang juga merupakan anggota Panitia Kerja RUU Pangan itu.

    Dia menuturkan pandangan dan saran yang telah disampaikan akan menjadi referensi penting bagi Panja dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU.

    Harapannya, revisi tersebut menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional ke depan.

    Di sisi lain, dirinya juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah dan perguruan tinggi dalam bidang riset dan kebijakan pangan.

    Pemerintah, dinilai harus terbuka dan aktif membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset tentang pangan.

    “Hasil riset tersebut harus menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait diversifikasi dan substitusi pangan,” ucap dia.

    Firman menyampaikan bahwa forum diskusi yang dibuka oleh Wakil Rektor IPB dan dihadiri delapan profesor, para dosen, serta mahasiswa itu berjalan dengan lancar dan penuh substansi.

    Selain RUU Pangan, kata dia, diskusi juga membahas sejumlah isu penting, seperti kedaulatan pangan, diversifikasi dan substitusi pangan, penormalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam undang-undang dengan standar tertentu, transformasi peran Perum Bulog, serta dorongan dalam menjadikan ikan sebagai salah satu alternatif utama pemenuhan gizi dan protein pada program MBG.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AL: Serda Satria sudah dipecat setelah ikuti operasi militer Rusia

    TNI AL: Serda Satria sudah dipecat setelah ikuti operasi militer Rusia

    keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689

    Jakarta (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyampaikan bahwa Sersan Dua (Serda) Satria Arta Kumbara sudah dipecat dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan pemecatan telah dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

    “Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan,” ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan Satria telah melakukan desersi atau lari meninggalkan dinas ketentaraan sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini.

    Oleh karenanya, Dilmil II-08 telah menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

    Adapun keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689.

    Dalam video tersebut, terdapat dua foto seorang pria yang sama, namun dalam setiap foto memakai seragam yang berbeda, yakni seragam TNI AL dan seragam tentara Rusia.

    Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang telah menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina.

    Pada akun yang sama, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.

    Dalam foto yang ditampilkan pada dua video yang berbeda tersebut, dicantumkan beberapa pesan mengenai kehidupan yang disampaikan oleh pembuat video.

    Pada mulanya, tidak ada yang mengetahui nama pria dalam video yang viral itu. Namun setelah itu, TNI AL pun mengonfirmasi bahwa pria tersebut bernama Satria.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN targetkan raih posisi “empat besar” pada Pemilu 2029

    PAN targetkan raih posisi “empat besar” pada Pemilu 2029

    Untuk itu, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu bersantai-santai, tidak ada waktu berleha-leha. Sekali lagi, kita harus empat besar 2029 agar Partai Amanat Nasional bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih besar lagi

    Kendari (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan untuk meraih posisi “empat besar” pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

    Saat membuka kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) secara daring di Kendari, Sabtu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tugas ke depan sangat berat sehingga kekompakan dan kebersamaan harus tetap dijaga untuk mewujudkan cita-cita besar PAN dalam mendukung program pemerintah.

    “Kita ingin berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat dan mengabdi kepada rakyat. Bagi yang mau mengabdi kepada partai dengan tangan terbuka, dipersilahkan saudara-saudara. Jabatan ketua atau sekretaris atau pengurus itu tambahan tugas,” kata Zulkifli Hasan.

    Dia menyebutkan target PAN di tahun 2029 harus menjadi partai “empat besar” dalam perolehan suara, sehingga diharapkan semua kader untuk siap bekerja lebih keras lagi. Sebab, tak ada sukses tanpa kerja keras para kader karena mereka lah yang menentukan untuk membesarkan partai.

    “Untuk itu, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu bersantai-santai, tidak ada waktu berleha-leha. Sekali lagi, kita harus empat besar 2029 agar Partai Amanat Nasional bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih besar lagi,“ ujarnya.

    Zulkifli Hasan menjelaskan seluruh kader PAN harus menyadari bahwa pemerintahan saat ini adalah momentum yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi harapan rakyat.

    “PAN berada dalam pemerintahan. PAN mumpuni. Sembilan kader PAN duduk dalam kabinet Merah Putih. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah,” jelas Zulkifli Hasan.

    Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN Sultra Abdurrahman Shaleh mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga kekompakan sehingga bisa membawa partai berlambang matahari terbit terus maju dan memperjuangkan rakyat.

    “Mari kita jaga kekompakan untuk kemajuan partai. Mari kita evaluasi semua yang sudah jalan untuk kebesaran partai,“ ucap Abdurrahman Shaleh.

    Diketahui, dalam kesempatan itu, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan membuka kegiatan Musyawarah Wilayah untuk tiga wilayah, yakni DPW PAN Sultra, PAN Kalimantan Tengah, dan PAN Papua.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil: Golkar dukung penuh keputusan Musda XI Jatim

    Bahlil: Golkar dukung penuh keputusan Musda XI Jatim

    Kami dari DPP akan mendukung apa pun putusan pada musda selama itu dalam koridor aturan.

    Surabaya (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya, Sabtu malam.

    “Kami menghargai demokrasi yang ada, jadi mekanisme musda tetap berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, peraturan organisasi, serta tetap dalam kerangka pelaksanaan kerja partai,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai membuka Musda XI Partai Golkar Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya.

    Bahlil menekankan bahwa DPP tidak akan melakukan intervensi terhadap pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim.

    “Seluruh mekanisme musda berjalan sesuai dengan aturan internal partai,” ujarnya.

    Menanggapi munculnya calon tunggal dalam musda kali ini, Bahlil menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan peserta forum.

    “Forum mau berapa calon? Biarkanlah demokrasi ini terjadi. Kami dari DPP akan mendukung apa pun putusan pada musda selama itu dalam koridor aturan,” ujarnya.

    Sementara itu, hingga pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim ditutup pada Jumat (9/5) malam, hanya anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII Ali Mufthi yang resmi mendaftar.

    “Benar, sudah kami tutup dan hanya ada satu bakal calon yang mendaftar,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Partai Golkar Jatim Heri Sugihono.

    Dengan hanya satu bakal calon yang mendaftar, Hery menyebut peluang Musda XI Partai Golkar Jatim menetapkan Ali Mufthi secara aklamasi sangat besar.

    Heri Sugihono memperkirakan seluruh pemilik suara akan menyepakati Ali Mufthi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur periode 2025—2030.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan badan legislatif ini siap untuk menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025.

    Puan mengatakan bahwa perhelatan konferensi di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999.

    “Ini merupakan kehormatan karena Indonesia menjadi tuan rumah perayaan 25 tahun PUIC. DPR RI siap menyambut hangat delegasi dari negara-negara sahabat,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Puan mengemukakan bahwa perhelatan sidang umum parlemen negara-negara OKI tersebut bukan semata-mata kehormatan administratif semata, melainkan juga menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada solusi.

    Dengan demikian, kata dia, menjadi tuan rumah PUIC 2025 tidak hanya soal menjadi penyelenggara, tetapi soal kepemimpinan moral dan politik luar negeri.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia, khususnya DPR RI, siap hadir sebagai jembatan dialog, kolaborasi, dan transformasi antarparlemen dunia Islam.

    Mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience untuk PUIC 2025, DPR RI ingin menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat.

    Untuk itu, DPR RI berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret guna menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

    “DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” ucap dia.

    Konferensi PUIC Ke-19 rencananya dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer atau pengamat. Hingga saat ini, sebanyak 11 ketua parlemen dan delapan wakil ketua parlemen negara OKI telah menyatakan akan datang ke Indonesia untuk mengikuti konferensi PUIC, mulai Minggu (11/5).

    Puan menilai kehadiran para pemimpin parlemen dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, menjadi pertanda positif keberhasilan gelaran PUIC di Indonesia.

    “PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial,” tuturnya.

    Lewat PUIC, kata dia, akan dibangun panggung kepemimpinan untuk menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dahulu.

    Ia menekankan pentingnya momen PUIC karena berdekatan dengan Peringatan 70 Tahun KAA yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 18 April 2025.

    Dengan begitu, lanjut Puan, perhelatan PUIC 2025 akan menjadi kelanjutan dari semangat Bandung yang mengilhami perjuangan negara-negara Asia dan Afrika dalam menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kerja sama yang setara.

    Puan berharap kehadiran pimpinan dan perwakilan negara sahabat juga dapat mempererat kerja sama antara negara anggota OKI.

    PUIC atau Uni Parlemen Negara Anggota OKI didirikan pada tanggal 17 Juni 1999 dengan tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarparlemen negara-negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

    PUIC juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

    Adapun PUIC berkantor pusat di Teheran, Iran, dengan jumlah anggota OKI sebanyak 57 negara. Perhelatan PUIC oleh DPR RI sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai Presiden Ke-19 PUIC.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil sambangi Ponpes Bumi Shalawat jelang Musda DPD Golkar Jatim

    Bahlil sambangi Ponpes Bumi Shalawat jelang Musda DPD Golkar Jatim

    “Kami rombongan dari Partai Golkar mengunjungi KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, selaku pengasuh Ponpes Bumi Shalawat dalam rangkaian silaturahim jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jatim”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran petinggi partai berlambang pohon beringin menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Shalawat di Sidoarjo, menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jatim.

    Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga menjadi salah satu upaya menguatkan hubungan antara Partai Golkar dengan tokoh agama di wilayah setempat.

    “Kami rombongan dari Partai Golkar mengunjungi KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, selaku pengasuh Ponpes Bumi Shalawat dalam rangkaian silaturahim jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jatim,” kata Bahlil di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu.

    Bahlil menyebutkan bahwa kunjungan silaturahim tersebut dinilai dapat mempererat hubungan partai dan para tokoh agama untuk meningkatkan keterlibatan kedua pihak dalam menguatkan pondasi partai.

    Ia juga mengaku bahwa putra dari Gus Ali yang merupakan mantan Bupati Sidoarjo periode 2021-2024 Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor merupakan teman dekat di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    “Jadi kami kemari untuk silaturahim mengunjungi orang tua dari teman dekat kami Gus Muhdlor,” kata Bahlil.

    Dalam kunjungan tersebut Bahlil turut didampingi oleh Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga) Wihaji, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

    Tampak hadir dalam rombongan tersebut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Sarmuji, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Ketua Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun serta Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi Yahya Zaini.

    Sebagai informasi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jatim akan mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih Ketua DPD Golkar Jatim periode 2025-2030 pada Sabtu (10/5), di Surabaya.

    Dalam kontestasi tersebut anggota DPR Ali Mufthi telah mendaftarkan pencalonannya pada Jumat (9/5). Ia diprediksi mendapat suara aklamasi setelah Steering Commitee Musda tersebut menyatakan bahwa Ali Mufthi didukung oleh 41 suara dari 44 suara yang ada.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” ungkap visi geopolitik Presiden

    Diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” ungkap visi geopolitik Presiden

    “Coba teman-teman, kita setback ke tahun 2019. Ketika masa kampanye, ketika debat, Pak Prabowo waktu itu bilang, kita sebagai sebuah bangsa, selalu harus siap dan waspada. Karena perang bisa terjadi kapan saja,”

    Jakarta (ANTARA) – Diskusi umum bertajuk “Ada Apa dengan Prabowo?” mengungkap berbagai fakta yang menyoroti pandangan visioner Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika global, termasuk potensi perang dan dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, dalam acara yang dihelat Gerakan Milenial Cinta Tanah Air di Jakarta, Sabtu, memaparkan sederet fakta yang menunjukkan konsistensi pemikiran dan arah kebijakan Presiden Prabowo, jauh sebelum ia menjabat sebagai kepala negara.

    “Coba teman-teman, kita setback ke tahun 2019. Ketika masa kampanye, ketika debat, Pak Prabowo waktu itu bilang, kita sebagai sebuah bangsa, selalu harus siap dan waspada. Karena perang bisa terjadi kapan saja,” katanya.

    Namun saat itu, kata Hasan, peringatan tersebut belum sepenuhnya disadari oleh publik, termasuk dirinya yang sempat skeptis dengan pernyataan Presiden Prabowo.

    Selang beberapa tahun kemudian, kekhawatiran Presiden menjadi nyata, mulai dari invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, yang hingga kini belum berakhir, disusul dengan konflik Gaza-Israel yang meletus pada Oktober 2023, dan bahkan eskalasi antara India dan Pakistan baru-baru ini.

    Menurut Hasan, perang tersebut berdampak langsung pada kehidupan global, termasuk Indonesia. Gangguan distribusi barang seperti suku cadang mobil dan gandum mulai dirasakan.

    Indonesia yang bergantung pada impor gandum, kata Hasan, ikut terkena imbasnya. Sampai-sampai, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo saat itu, harus turun tangan melobi agar pengiriman gandum tetap berjalan.

    “Ada perang di manapun itu, pasti dunia secara keseluruhan terganggu,” katanya.

    Dikatakan Hasan, peningkatan ketegangan politik di kawasan yang lebih dekat ke Indonesia, juga memicu kekhawatiran yang semakin nyata.

    Meskipun ada keyakinan bahwa ASEAN memiliki kearifan lokal yang mampu menjaga stabilitas regional—seperti yang pernah disampaikan oleh Diplomat dan Konsultan Geopolitik Singapura, Kishore Mahbubani, tapi bara konflik global yang terus mendekat tetap menjadi ancaman serius, kata Hasan menambahkan.

    “Tapi kalau panas dan bara yang ada di luar itu makin lama makin dekat, dan di sini juga ada panas dan bara yang juga dihembus-hembuskan setiap saat, bukan tidak mungkin panas dan bara itu akan menular ke kawasan sini juga,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Pradanna Putra Tampi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR apresiasi operasi antipremanisme: Bukti negara lindungi rakyat

    DPR apresiasi operasi antipremanisme: Bukti negara lindungi rakyat

    “Sejak operasi dimulai, Polri telah menangani ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi langkah tegas Polri dalam menindak 3.326 kasus premanisme melalui Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar secara nasional.

    Ia menilai operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 itu menunjukkan kehadiran negara dalam merespons keresahan masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

    “Sejak operasi dimulai, Polri telah menangani ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban,” kata Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan tindakan premanisme yang kerap meresahkan warga dan mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi harus diberantas hingga ke akar. Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai cepat, tegas, dan responsif dalam menjaga stabilitas keamanan.

    “Kapolri telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Langkah ini sangat penting untuk menjamin rasa aman masyarakat, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi,” ujarnya.

    Selain menyoroti penanganan premanisme, Tandra juga mengapresiasi keberhasilan Polri dalam mengungkap sejumlah kejahatan besar lainnya. Salah satunya adalah penggagalan penyelundupan 71 kilogram sabu di Jambi pada awal Mei 2025 yang disebutnya sebagai bagian dari kerja nyata memberantas narkotika.

    Ia juga menyambut baik pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online yang telah menangani lebih dari seribu kasus sejak dibentuk pada 4 November 2024. Dalam kasus terbaru, desk tersebut berhasil menyita dana senilai Rp530 miliar dari ribuan rekening bank.

    “Ini pencapaian yang luar biasa dan harus terus dikawal. Pemberantasan judi online adalah bentuk perlindungan terhadap rakyat dari praktik merusak, terutama generasi muda,” tambah Tandra.

    Lebih lanjut, Tandra juga menyinggung pengungkapan perdagangan ilegal 494,4 ton sianida yang diimpor dari China menggunakan perusahaan fiktif. Dengan omzet mencapai Rp59 miliar, ia menyebut kasus ini sebagai ancaman serius yang ditangani Polri secara sigap.

    “Respons cepat Polri terhadap kejahatan lintas negara patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya melindungi rakyat dari ancaman serius terhadap keselamatan dan kedaulatan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan Operasi Kepolisian Kewilayahan ini merupakan langkah konkret untuk menumpas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat.

    “Operasi ini adalah bentuk nyata upaya Polri memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi,” pungkas Sandi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025