Category: Antaranews.com Politik

  • Ibas: Pertumbuhan Bali harus inklusif dan seimbang

    Ibas: Pertumbuhan Bali harus inklusif dan seimbang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Bali dan industri pariwisatanya harus tetap tumbuh secara seimbang, adil bagi masyarakat, baik untuk bisnis, adat, lestari bagi lingkungan dan inklusif untuk semua.

    “Kita ingin Bali tetap tumbuh. Potensi pariwisata Bali adalah berkah, tapi bukan model pariwisata yang rakus terhadap lahan, perlu keseimbangan. Adil bagi masyarakat, baik untuk bisnis, adat, lestari bagi lingkungan dan inklusif untuk semua,” kata Ibas dalam keterangannya, Senin

    Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro dalam kuliah umum bertajuk “Dari Alam ke Dunia: Keberkahan Bali untuk Masa Depan Bangsa” di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (17/5).

    Ibas mengatakan dirinya memahami soal berbagai tantangan yang dihadapi dunia pariwisata Indonesia.

    “Kami memahami ketika masa COVID-19 Bali sangat terdampak. Hari ini pun kita masih dalam penyesuaian akibat adanya efisiensi anggaran dan penghematan besar,” ujarnya.

    Dia pun memaparkan tiga aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam mewujudkan Bali sebagai simbol potensi masa depan yaitu National Connectivity, Regional Cycle, dan Global Cycle.

    Ibas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, menekankan konsistensinya untuk terus memperjuangkan agar Bali semakin siap mendunia.

    “Kami di DPR/MPR RI terus juga memperjuangkan agar ‘Bali and The New Bali’ lebih siap mendunia! Sebagai destinasi yang lebih maju, lestari, ramah untuk semua,” ujarnya.

    Lebih lanjut Ibas meminta semua pihak sama-sama mengawal berbagai program dan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan Bali.

    “Mari kita juga terus kawal program dan kebijakan terkait. Bali bisa menjadi penyumbang multiplier ekonomi bangsa, menjadi pusat kerjasama, green eco culture tourism dan investasi. Bali miliki energi, pangan, dan pesona alam,” kata Ibas.

    Dia menyebut Bali yang kaya energi matahari, angin dan ombak, bisa menjadi pusat energi nasional. Lahan pertanian dan budaya lokal yang khas juga bisa menjadi pusat pangan organik dan budaya berkelas dunia.

    Selain itu, Ibas Wakil Rakyat Dapil Jatim VII ini juga menyoroti aset tak benda, seperti tari kecak, legong, barong, termasuk pusat UKM dan ragam kuliner nusantara, hingga pusat kesehatan sebagai destinasi sehat tersenyum bahagia.

    “Dari Bali lahir inspirasi dunia. Dari hati Udayana bergeraklah bangsa menuju cahaya!,” tutupnya.

    Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, beserta para pimpinan akademik, mengapresiasi kehadiran dan pemaparan Ibas yang sarat dengan semangat dan visi besar untuk kemajuan Bali dan Indonesia

    “Kami Universitas Udayana sangat bersyukur mendapat kesempatan sebagai tuan rumah menerima Bapak Wakil ketua MPR RI pada hari ini, sekali lagi kami berterima kasih atas nama Universitas Udayana, universitas tertua di Bali.”

    Acara ini dihadiri langsung oleh Prof. I Gede Mahardika, Ketua Senat Universitas Udayana; Prof. I Ketut Sudarsana, Rekotor Universitas Udayana; dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pariwisata, serta Fakultas Ilmu Budaya Universutas Udayana Bali.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR sebut pariwisata tidak boleh rakus terhadap lahan

    Wakil Ketua MPR sebut pariwisata tidak boleh rakus terhadap lahan

    DPR/MPR RI terus memperjuangkan agar Bali and the New Bali lebih siap mendunia sebagai destinasi yang lebih maju, lestari, dan ramah.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan bahwa sektor pariwisata tidak boleh rakus terhadap lahan karena kegiatan bisnis perlu keseimbangan dengan lingkungan dan masyarakat.

    “Kami memahami ketika masa covid, Bali sangat terdampak. Hari ini pun kita masih dalam penyesuaian akibat adanya efisiensi anggaran dan penghematan besar,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin, usai kuliah umum bertema Dari Alam ke Dunia: Keberkahan Bali untuk Masa Depan Bangsa di Universitas Udayana, Bali.

    Menurut dia, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan mengedepankan keadilan bagi masyarakat, baik untuk bisnis, adat, lestari bagi lingkungan, dan inklusif untuk semua.

    Ibas menyebutkan ada tiga aspek yang perlu untuk mendapat perhatian dalam mewujudkan Bali sebagai simbol potensi masa depan, yaitu national connectivity (konektivitas nasional), regional cycle (siklus regional), dan global cycle (siklus global).

    Wakil rakyat ini bakal terus memperjuangkan agar Bali makin siap mendunia.

    “Kami di DPR/MPR RI terus memperjuangkan agar Bali and the New Bali lebih siap mendunia sebagai destinasi yang lebih maju, lestari, dan ramah untuk semua,” kata Ibas.

    Ia lantas meminta seluruh pihak sama-sama mengawal berbagai program dan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan Bali. Provinsi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi bangsa.

    Pasalnya, kata dia, Bali memiliki aset budaya seperti tari kecak, legong, barong, termasuk pusat UKM dan ragam kuliner nusantara, hingga pusat kesehatan sebagai destinasi sehat tersenyum bahagia.

    “Bali bisa menjadi penyumbang multiplier ekonomi bangsa, menjadi pusat kerja sama, green eco culture tourism, dan investasi. Bali miliki energi, pangan, dan pesona alam,” ujar Ibas.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (18/5) menjadi sorotan, diantaranya kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Bangkok, Thailand, dan pembekalan untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Kunjungan resmi Prabowo ke Thailand pererat hubungan strategis

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand, Senin (19/5), dengan serangkaian kegiatan penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Pembekalan kepala daerah PDIP bahas potensi-tata kelola pemerintahan

    Pembekalan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membahas tiga topik penting, yakni potensi daerah, agenda ciri khas partai, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat penutupan pembekalan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Hari Museum, Wakil Ketua MPR ajak masyarakat perjuangkan UU kebudayaan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam momentum Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan.

    Ibas menyampaikan hal itu saat menghadiri forum audiensi Meniti Warisan, Merajut Masa Depan: Museum sebagai Penjaga Peradaban di Museum Rudana, Ubud, Bali, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. DPP Golkar-Muhammadiyah ground breaking pembangunan gedung asrama

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan Gedung Asrama D Gedung Math’am dan Rumah Pamong yang ada di komplek Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Hari ini Golkar bersama PP Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan asrama putra, dimana ini adalah hasil dari silaturahmi yang kami lakukan pada saat Safari Ramadhan di bulan puasa kemarin,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai ground breaking di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kegiatan Presiden Prabowo selama kunjungan ke Thailand

    Ini kegiatan Presiden Prabowo selama kunjungan ke Thailand

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Thailand guna mempererat hubungan bilateral antar kedua negara. Kepala Negara pun dijadwalkan akan melakukan serangkaian kegiatan penting di Thailand pada Senin (19/5). (Pradanna Putra Tampi/Arif Prada/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU lakukan pengamanan wilayah udara di utara Sulut

    TNI AU lakukan pengamanan wilayah udara di utara Sulut

    Manado (ANTARA) – Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Marsma TNI Antariksa Anondo mengatakan TNI AU saat ini gencar melakukan pengaman wilayah udara di utara Sulawesi Utara untuk mencegah pelanggaran wilayah udara.

    “TNI AU mengerahkan tiga pesawat tempur dari Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi Madiun,” kata Marsma Antariksa di Manado di sela-sela ‘Open Base’ Lanud Sam Ratulangi di Manado, Minggu.

    Dia mengatakan sesuai standar operasional yang ada, untuk pesawat tempur yang bergerak harus ada satu pesawat helikopter untuk SAR dan didukung oleh dua pesawat Hercules.

    “Nah, salah satu tugas daripada Lanud Sam Ratulangi adalah mendukung operasi udara,” ujarnya.

    Jenderal bintang satu tersebut mengatakan untuk pertahanan udara, salah satu mata TNI AU ada di Gorontalo yaitu Satuan Radar Kwandang, yang bekerja sesuai dengan perintah untuk mengawasi wilayah Sulawesi Utara di bagian utara, khususnya sampai ke Pulau Miangas.

    “Jadi dari sana bisa dilihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran pesawat asing yang masuk ke wilayah udara kita,” katanya.

    Seandainya memang ada pelanggaran, dirinya sebagai Komandan Lanud akan dilaporkan untuk menyiapkan dukungan.

    “Karena panglima akan menggerakkan pesawat tempur untuk standby di sini, kemudian mengamankan wilayah supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, ujarnya.

    Marsma Antariksa mengatakan penempatan skuadron tempur di Lanud Sam Ratulangi Manado, merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang sangat ideal kalau misal ada skuadron tempur sekelas F-16 di sini, karena di sini adalah perbatasan langsung dengan beberapa negara di utara. Mudah-mudahan harapan tersebut bisa terealisasi,” katanya.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    “Peran keluarga dalam melahirkan generasi penerus yang sehat dan terdidik sangat penting. Sehingga upaya pemberdayaan keluarga sejatinya bukan semata tanggung jawab individu, tetapi juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Data dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) mengungkapkan bahwa masih ada ketimpangan yang signifikan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meski berbagai program telah dijalankan.

    Pada kenyataannya, ketimpangan antara komitmen dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak masih terjadi.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan hingga Agustus 2024 sebanyak 18.192 kasus dengan total 15.794 korban yang didominasi perempuan.

    Dari jumlah kasus yang dilaporkan tersebut sebanyak 11.195 kasus terjadi di lingkungan rumah tangga.

    Berdasarkan catatan tersebut, ungkap Lestari, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk memberdayakan semua anggotanya, ternyata masih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memastikan program-program yang dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan melalui pemenuhan kebutuhan keluarga, dapat diterapkan dengan tepat dan berkelanjutan.

    Para pemangku kepentingan harus mampu memastikan fungsi-fungsi keluarga seperti melahirkan generasi yang sehat, berkarakter kuat, dan terdidik dapat berjalan dengan optimal.

    Dia percaya bila setiap keluarga bisa berdaya di sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan, peluang untuk melahirkan generasi penerus yang berdaya saing akan semakin besar.

    Rerie sangat berharap pemerintah dapat memprioritaskan dan merealisasikan program yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan pemberdayaan keluarga, sehingga mampu mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia nasional yang lebih baik di masa depan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKSAP DPR dukung pemberdayaan pemuda dalam PUIC-19

    BKSAP DPR dukung pemberdayaan pemuda dalam PUIC-19

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan komitmen DPR RI mendukung berbagai intervensi strategis di bidang ekonomi yang dibahas dalam Sidang Komite Tetap Ekonomi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC).

    “Generasi muda adalah penggerak ekonomi baru. Kami di DPR RI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator muda yang solutif dan adaptif,” kata Ravindra Airlangga di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dalam forum tersebut, DPR RI menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda, perlindungan lingkungan hidup, serta konservasi sumber daya air sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di kawasan.

    Berdasarkan data SESRIC, negara-negara OKI memiliki lebih dari 350 juta pemuda berusia 15–24 tahun, mencakup 29 persen populasi pemuda global. DPR RI mendukung penuh inisiatif pendirian inkubator bagi perusahaan rintisan (start-up) yang bertujuan mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi generasi muda.

    Isu lingkungan juga menjadi sorotan utama. Delegasi Turki menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Tunisia turut menegaskan perlunya proyek strategis yang mendukung ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi digital untuk perlindungan kawasan pesisir dan perkotaan.

    Dalam diskusi ini, DPR RI menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan yang menyeluruh. Kolaborasi antarnegara, serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi krisis iklim dan kerusakan ekosistem.

    Menanggapi agenda kerja sama konservasi air antarnegara anggota, DPR RI menggarisbawahi bahwa air adalah isu mendasar yang menopang seluruh pilar pembangunan berkelanjutan. DPR RI mendorong penguatan kerangka hukum dan kebijakan untuk menjamin konservasi air sekaligus memastikan akses terhadap air bersih dan aman, terutama bagi kelompok rentan di wilayah pedesaan dan terpencil.

    Melalui forum PUIC ini, DPR RI meneguhkan peran aktifnya dalam mendorong kerja sama multilateral yang berfokus pada solusi konkret dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat di negara-negara OKI.

    Pada sesi Embassy Briefing, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa Forum Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI adalah organisasi antarparlemen yang dibentuk oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC).

    PUIC bertujuan mempererat kerja sama antarparlemen dalam rangka memperkuat solidaritas umat Islam, membahas isu-isu strategis di tingkat global, serta memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara anggota OKI melalui pendekatan legislatif.

    Forum akan berjalan dari tanggal 12-15 Mei 2025 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Dihadiri oleh 38 negara dari 54 negara peserta, PUIC memiliki tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 mendorong kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

    “Sehingga di dalam forum perempuan muslim kali ini pun kita sama-sama menyamakan pandangan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan publik,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut hal itu disuarakan di dalam salah satu forum pada Konferensi Ke-19 PUIC, yang membahas terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh legislator perempuan di dunia.

    “Banyak negara itu memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara itu mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan,” ucapnya.

    Sebab, kata dia, data Komite Status Perempuan atau The Commission on the Status of Women (CSW) yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu, menunjukkan perjuangan pemberdayaan perempuan saat ini telah keluar jalur.

    Padahal, lanjut dia, pelaksanaan Beijing Platform for Action telah berjalan 30 tahun pada tahun 2025 ini, dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak ditargetkan pada tahun 2030.

    Terpisah, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan bahwa keanggotaan BKSAP turut memberikan contoh baik terkait keterlibatan pemuda dan perempuan dalam ranah legislatif, termasuk posisi ketua parlemen Indonesia sendiri yang diemban oleh Puan Maharani.

    “Jadi mereka (anggota parlemen negara lain) ketika yang mimpin anak muda, kemudian ada perempuan, mereka kagum sekali. Bukan cuma bahwa kita punya speaker (Ketua DPR RI) perempuan, tapi ternyata anak muda dan perempuan bisa manggung dalam politik internasional melalui edukasi dari parlemen Indonesia,” kata Mardani kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 akan menghasilkan resolusi bersama terkait perdamaian Palestina.

    “Selain mengutuk (kekerasan terhadap Palestina) pastinya, kami akan membuat resolusi bersama,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkata, “Dan kami sepakat kami akan menyerukan bersama bahwa dunia sekali lagi harus serius dan bertindak secara nyata terkait dengan perdamaian di Palestina.”

    Dia pun menyebut bahwa rekomendasi itu tidak hanya berlaku untuk parlemen-parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melainkan berlaku secara global keseluruhan.

    Sebab, kata dia, parlemen negara anggota OKI juga merupakan anggota dalam Inter-Parliamentary Union (IPU), yang merupakan forum parlemen forum tertinggi bagi parlemen-parlemen dunia.

    “Sehingga di PUIC ke-19 ini kami betul-betul mengeluarkan rekomendasi yang tidak hanya berlaku untuk member of OKI, tetapi juga kepada dunia,” katanya.

    Dia pun menegaskan dukungan terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina menjadi fokus utama yang disuarakan dalam Konferensi Ke-19 PUIC, sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam memegang tampuk keketuaan PUIC tahun 2025.

    “Tentunya yang menjadi fokus adalah bagaimana secara bersama kita mampu mengutuk hal tersebut bersama karena kita percaya ketika perjuangan ini menjadi perjuangan bersama, ini kita akan lebih kuat dan lebih keras lagi bersuara untuk perdamaian di Palestina.,” ujarnya.

    Selain mengutuk kekerasan terhadap Palestina, dia menyebut hal serupa juga diberlakukan sama terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, di antaranya konflik India-Pakistan hingga Rohingya.

    “Tidak hanya di Palestina karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali konflik yang menjadikan saudara-saudara muslim kita sebagai korban, salah satunya Pakistan dan India, juga kekerasan Rohingnya yang masih menjadi fokus dan juga beberapa wilayah yang menjadi fokus pembicaraan,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC akan menghasilkan Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

    “Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia menyebut sebagian pihak menghendaki agar deklarasi bersama parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu dinamakan Senayan Declaration sebab dilangsungkan di Gedung DPR RI, Jakarta.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR ingatkan TNI agar pemusnahan amunisi steril dari warga

    Anggota DPR ingatkan TNI agar pemusnahan amunisi steril dari warga

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan kepada jajaran TNI agar pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak agar digelar di lokasi yang steril dari masyarakat sipil, guna mencegah insiden seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat, hingga menimbulkan belasan korban jiwa.

    Menurut dia, TNI dan seluruh aparat terkait harus lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman. Di sisi lain, dia imbau agar TNI tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil sisa-sisa material amunisi tersebut.

    “Praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut,” kata Amelia di Jakarta, Selasa.

    Sebagai legislator yang membidangi urusan pertahanan dan militer, dia mendorong kepada Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.

    Selain itu, TNI juga perlu memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

    Dia pun memahami bahwa relokasi gudang amunisi bukan perkara mudah, sebab biasanya penempatan gudang amunisi dulunya berada di lokasi terpencil yang kini berubah menjadi lokasi padat penduduk.

    Namun, dia menilai bahwa perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada.

    “Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat,” kata dia.

    Dia pun menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya empat anggota TNI dan meninggalnya sembilan warga sipil dalam tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi tersebut.

    Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak.

    “Tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga juga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025