Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi II sarankan agar penerapan e-voting tetap sediakan formulir C1

    Komisi II sarankan agar penerapan e-voting tetap sediakan formulir C1

    Kalau e-voting, begitu sudah naik, enggak punya lagi data C1 untuk melakukan gugatan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyarankan agar penerapan sistem pemilihan secara elektronik (e-voting) pada pemilu di Tanah Air tetap menyediakan formulir C1 yang dihitung secara manual sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan banding (cross-checking).

    “Jadi, sarannya ke depan, kita harus memiliki tetap secara manual untuk melakukan cross-checking,” kata Dede di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, formulir C1 tetap diperlukan sebagai bahan untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilu.

    “Kalau e-voting, begitu sudah naik, enggak punya lagi data C1 untuk melakukan gugatan. Nah, gugatan ini dibutuhkan secara fisik. Jadi, C1 masih tetap dibutuhkan. Nah, ini yang mungkin ke depan mesti kita pikirkan bersama,” ujarnya.

    Terkait dengan wacana penerapan e-voting pada pemilu selanjutnya di Tanah Air, Dede menilai hal itu mungkin untuk diterapkan di sejumlah kota-kota besar di Indonesia yang infrastruktur teknologi informasinya sudah memadai.

    “Untuk beberapa wilayah kita, sebut kayak Papua, NTT (Nusa Tenggara Timur), Kalimantan, termasuk Kaltara (Kalimantan Utara), atau di daerah-daerah lain yang infrastruktur IT-nya masih belum maksimal, ini akan bermasalah. Satu, yang mestinya data itu real time, bisa delay, dan delay ini yang menyebabkan bisa terjadi sesuatu,” tuturnya.

    Dede memandang perlu simulasi penerapan e-voting terlebih dahulu di sejumlah daerah yang infrastruktur teknologi informasinya telah mumpuni tersebut.

    “Saya katakan beberapa daerah jadi perlu exercise, menurut saya harus ada exercise dahulu di daerah yang memang infrastruktur IT-nya sudah bagus,” ucapnya.

    Hal itu, menurut Dede, perlu untuk mengevaluasi jalannya sistem keamanan data pada penerapan e-voting guna menutup celah kebocoran data yang kerap menjadi masalah dalam pemilu di Indonesia, sebagaimana saat penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh KPU RI pada Pemilu 2024.

    “Dari situ kita bisa evaluasi apakah masih terjadi kecurangan? Apakah itu bisa terdata dengan baik?” ucapnya.

    Simulasi itu, kata dia, juga diperlukan sebagai langkah awal untuk dapat merealisasikan penerapan e-voting pada pemilu di Indonesia.

    “E-voting ini sudah dijalankan di beberapa negara, termasuk India, dan itu butuh proses cukup lama 10 tahun untuk penyempurnaan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI soroti baru 39 persen perguruan tinggi termasuk kategori informatif

    KI soroti baru 39 persen perguruan tinggi termasuk kategori informatif

    Padang (ANTARA) – Komisioner Komisi Informasi (KI) pusat menyoroti baru sekitar 39 persen perguruan tinggi negeri di Tanah Air yang termasuk kategori informatif sehingga perlu mendapat perhatian serius.

    “Kalau kita melihat data, baru sekitar 39 persen dari total perguruan tinggi negeri di Indonesia yang termasuk kategori informatif,” kata Komisioner KI pusat Rospita Vici Paulyn pada workshop bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dan Penandatangan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Universitas Andalas” di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Senin.

    Artinya, sambung dia, masih ada sekitar 61 persen perguruan tinggi negeri di Tanah Air yang perlu mendapat perhatian khusus agar menjadi kampus informatif kepada masyarakat.

    Menurut Vici, KI pusat masih mengkaji penyebab tingginya angka perguruan tinggi negeri yang tidak terbuka tentang informasi. Hal ini bisa saja dikarenakan ketidakpahaman atau memang sama sekali tidak mau terbuka kepada publik.

    Ketua Bidang Penelitian dan Informasi KI Pusat tersebut menegaskan di era keterbukaan informasi saat ini, perguruan tinggi wajib menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Artinya, semua pihak mulai dari masyarakat biasa, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya berhak mengetahui sesuatu terutama yang menyangkut kepentingan publik.

    Vini mencontohkan masih banyak pihak salah kaprah dalam memahami tentang laporan keuangan termasuk di lingkup perguruan tinggi. Acap kali kampus khawatir laporan keuangan bisa menimbulkan persepsi yang keliru ketika disampaikan ke publik.

    “Undang-undang jelas menyatakan hal itu terbuka. Artinya tidak bisa disebut informasi yang dikecualikan ketika sudah diaudit,” ujarnya menegaskan.

    Untuk menciptakan atau menjadikan kampus yang informatif, maka peran rektor atau pimpinan kampus sangat penting. KI mengapresiasi Universitas Andalas (Unand) yang dinilai berhasil dalam meningkatkan peringkat keterbukaan informasi publik.

    “Tahun 2023 Unand berada di peringkat 25 lalu melejit dengan cepat menjadi peringkat 6 pada 2024,” kata dia.

    Sementara itu, Rektor Unand Efa Yonnedi mengatakan di tengah era digitalisasi semua pihak termasuk perguruan tinggi dituntut cepat dalam menyajikan informasi.

    “Selain cepat, Unand juga harus inovatif dan kreatif termasuk memanfaatkan dengan baik kecerdasan buatan,” ujar Efa Yonnedi, yang juga merupakan eks Konsultan Bank Dunia tersebut.

    Terkait keberhasilan Unand dalam meningkatkan peringkat sebagai perguruan tinggi kategori informatif dari posisi 25 menjadi 6, Efa menyebut hal itu merupakan kerja bersama semua civitas academica dalam memberikan layanan terbaik.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo undang Raja Rama X dan PM Thailand ke Indonesia

    Presiden Prabowo undang Raja Rama X dan PM Thailand ke Indonesia

    … kami menanti kunjungan Yang Mulia ke Jakarta dalam waktu dekat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama di Government House, Bangkok, Thailand, Senin, mengundang Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda (Raja Rama X) dan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra berkunjung ke Indonesia.

    Presiden Prabowo mengungkap rasa terima kasihnya karena telah disambut dengan baik oleh Raja Thailand dan PM Thailand dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden RI di Bangkok, Senin.

    “Terima kasih kepada Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra atas kesempatan hari ini, atas perundingan yang sangat bermanfaat, dan saya telah menyampaikan undangan kepada Yang Mulia, kami menanti kunjungan Yang Mulia ke Jakarta dalam waktu dekat,” kata Presiden Prabowo ke PM Paetongtarn saat keduanya menyampaikan pernyataan bersama di Government House, Bangkok, Senin.

    “Saya laporkan kepada Yang Mulia bahwa saya juga telah mengundang Yang Mulia Paduka Raja Thailand untuk berkunjung ke Indonesia,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menemui Raja Vajiralongkorn dan Ratu Sutida Vajrasuddhabimalamsana di Amphorn Royal Palace, Bangkok, pada pukul 09.30 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan ke Government House untuk bertemu PM Paetongtarn sekitar pukul 10.00 WIB.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Raja Rama X berlangsung tertutup, tetapi Presiden menyebut dirinya diterima dengan baik oleh Raja Thailand itu.

    “Saya juga sangat terima kasih kepada His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda, King Rama X, dan Ratu Sutida Vajrasuddhabimalaksana. Hari ini saya diterima dengan begitu baik oleh beliau-beliau,” kata Presiden Prabowo.

    Di Government House, Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Thailand telah bersahabat cukup lama, dan dua negara juga telah menjalin hubungan diplomatik selama 75 tahun.

    “Kali ini adalah kunjungan Presiden Indonesia yang pertama dalam 20 tahun. Ini kehormatan bagi saya,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kunjungannya ke Kantor Perdana Menteri Thailand di Government House, Bangkok, Senin, Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Paetongtarn tepat di pelataran gedung. Keduanya pun bertukar salam dan sapa, kemudian Presiden Prabowo juga langsung menyatakan rasa terima kasihnya atas sambutan yang diberikan oleh Pemerintah Thailand.

    Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn kemudian berjalan bersama-sama menuju mimbar kehormatan, dan keduanya lanjut memeriksa pasukan.

    Selepas menjalani prosesi upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn lanjut memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand.

    Delegasi Pemerintah Thailand yang mengikuti pertemuan terdiri atas Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, Anutin Chanvirakul, serta para menteri Chusak Sirinil, Jiraporn Sindhuprai, Tawee Sodsong, Akanat Promphan, dan Wakil Menteri Paopoom Rojanasakul. Sementara itu, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman.

    Usai merampungkan pertemuan bilateral di Gedung Phakdi Bodin, Government House, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn menyampaikan pernyataan bersama di hadapan wartawan Istana yang mengikuti Presiden Prabowo, dan wartawan yang berdinas di Kantor PM Thailand.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ke Thailand, PM Paetongtarn: Era baru kerja sama ASEAN

    Prabowo ke Thailand, PM Paetongtarn: Era baru kerja sama ASEAN

    … untuk memperkuat ASEAN, terutama adanya kondisi geopolitik dan ketidakpastian global.

    Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Negeri Gajah Putih menandai era baru bagi kerja sama strategis antara dua negara tersebut sebagai kekuatan besar ASEAN.

    “Sebagai negara pendiri ASEAN dan ekonomi besar di ASEAN akan bekerja sama untuk memperkuat ASEAN, terutama adanya kondisi geopolitik dan ketidakpastian global,” kata PM Paetongtarn seusai pertemuan bilateral di Bangkok, disiarkan Kantor PM Thailand, Senin.

    PM Paetongtarn menyambut hangat kunjungan resmi Prabowo Subianto untuk kali pertama sebagai Presiden RI ke Thailand, yang disebutnya sebagai momentum bersejarah dalam hubungan diplomatik kedua negara.

    Menurut PM Paetongtarn, kunjungan Presiden Prabowo hari ini menegaskan kembali hubungan pertemanan yang dekat dan menandai perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Thailand dan Indonesia.

    Lebih dari seremoni peringatan, pertemuan tersebut menghasilkan pencapaian konkret berupa pembentukan government-to-government strategic partnership (kemitraan strategis antarpemerintah) yang dirancang sebagai kerangka kerja sama jangka panjang di berbagai sektor krusial.

    Kerangka kerja sama tersebut mulai dari isu politik dan keamanan, memberantas kejahatan perdagangan manusia, dan judi ilegal hingga memperkuat hubungan perdagangan, investasi, serta pariwisata.

    Menurut PM Paetongtarn, pertemuan tersebut juga menandai peluncuran konsultasi pemimpin reguler Indonesia dan Thailand sebagai mekanisme diplomatik baru yang akan mempererat komunikasi antarkepala pemerintahan pada masa mendatang.

    PM Paetongtarn menilai forum ini sebagai fondasi strategis untuk memperkuat solidaritas Asia Tenggara.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Tudingan ijazah Jokowi palsu bisa rusak fondasi demokrasi

    Pengamat: Tudingan ijazah Jokowi palsu bisa rusak fondasi demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli menilai tudingan terkait dengan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mencerminkan manuver politik terstruktur yang berpotensi merusak fondasi demokrasi.

    Tuduhan semacam itu, menurut dia, telah berkali-kali terbantahkan oleh lembaga resmi negara, namun narasi itu terus dihidupkan dan terus didorong oleh agenda politik yang lebih bersifat pribadi.

    “Jika negara terus abai, maka kita menyaksikan pembiaran terhadap degradasi hukum dan politik secara perlahan namun pasti,” kata Pieter dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa tudingan terkait ijazah palsu Jokowi bukan sekadar kegaduhan biasa. Dia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk manipulasi demokrasi yang mengarah pada delegitimasi institusi negara.

    Dia menekankan demokrasi tidak boleh dikorbankan demi panggung para pemburu sensasi. Kegaduhan yang kembali dimunculkan oleh sebagian kalangan terkait isu dugaan ijazah palsu Jokowi, sambung dia, tidak dapat lagi dilihat sebagai bagian dari kritik yang sehat.

    Dia menilai isu itu adalah pola lama politik yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dia menduga bahwa motif utama penyebar isu ijazah palsu tersebut bukanlah kontrol sosial, melainkan komodifikasi isu untuk kepentingan politik pribadi.

    “Kita diingatkan oleh Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sendiri sambil merusak negara,” katanya.

    Dia menekankan bahwa demokrasi tidak berarti bebas tanpa batas, karena setiap kebebasan mengandung tanggung jawab. Di sisi lain, negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin bahwa ruang publik tidak menjadi sarang hoaks.

    “Jika tuduhan tak berdasar terus-menerus dipelihara, maka bukan hanya seorang Presiden yang diserang, tetapi keutuhan demokrasi itu sendiri yang terancam,” katanya.

    Kepercayaan publik, menurut dia, adalah pilar dalam sistem demokrasi. Tanpa kepercayaan, negara akan mengalami keretakan dalam jangka panjang yang diakibatkan bukan oleh senjata, melainkan oleh narasi kebohongan yang dipelihara secara sistematis.

    “Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang menyusul adalah instabilitas sosial dan politik yang jauh lebih sulit dipulihkan,” kata dia.

    Lebih jauh dia menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil sikap terkait kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Sebagai pemimpin masa depan, dia menilai Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga wibawa institusi negara, dan memastikan demokrasi tidak dikotori oleh permainan politik yang dangkal.

    Di sisi lain dia menilai aparat penegak hukum tidak boleh terus terombang-ambing oleh opini media sosial atau tekanan politik.

    “Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten,” ujarnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

    Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sebaiknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya mengoreksi program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi turut mengambil langkah.

    “KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, usai bersama komisi antirasuah membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

    Dedi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

    “Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” katanya.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.

    “Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.

    “KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pada Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.

    Ia lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden disambut jajar kehormatan di Government House Thailand

    Presiden disambut jajar kehormatan di Government House Thailand

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Kantor Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra di Government House, Bangkok, Thailand, Senin, dan kedatangan Presiden RI disambut oleh upacara jajar kehormatan.

    PM Paetongtarn menyambut kedatangan Presiden Prabowo tepat di depan kendaraan Presiden RI berhenti di pelataran Government House.

    “Terima kasih telah menerima saya,” kata Presiden Prabowo kepada PM Paetongtarn.

    PM Paetongtarn sempat menanyakan kabar Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo pun menyebut dirinya dalam keadaan baik.

    Selepas itu, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn berjalan bersama-sama menuju mimbar kehormatan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun dinyanyikan di pelataran Government House Thailand. Selepas itu, Korps Musik setempat menyanyikan lagu kebangsaan Thailand Phleng Chat Thai.

    Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn bersama-sama menginspeksi pasukan. Selepas itu, PM Thailand memperkenalkan jajaran menterinya, dan petinggi militernya kepada Presiden Prabowo. Jajaran pejabat Thailand yang diperkenalkan itu, antara lain Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, Anutin Chanvirakul, serta para menteri Chusak Sirinil, Jiraporn Sindhuprai, Tawee Sodsong, Akanat Promphan, dan Wakil Menteri Paopoom Rojanasakul.

    Presiden Prabowo juga memperkenalkan sejumlah menterinya kepada PM Paetongtarn, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman.

    Keduanya, diikuti delegasi dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand, pun memasuki ruangan Government House. Di dalam, Presiden Prabowo lanjut diperkenalkan oleh jajaran pejabat Thailand lainnya, kemudian Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn berfoto bersama sebelum keduanya memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand.

    Pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand berlangsung di Gedung Phakdi Bodin, Government House. Kantor Perdana Menteri Thailand dalam siaran resminya menyebut dua negara membahas sejumlah isu-isu strategis antara Indonesia dan Thailand.

    Selepas itu, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn menyampaikan pernyataan bersama di hadapan wartawan Istana yang mengikuti Presiden Prabowo, dan wartawan yang berdinas di Kantor PM Thailand.

    Presiden Prabowo bertolak dari Jakarta pada Sabtu (17/5) malam menuju Bangkok, Thailand, dalam rangka kunjungan resmi bertemu Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Seluruh agenda resmi Presiden dijadwalkan berlangsung pada Senin, dan Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke tanah air juga pada hari yang sama.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II rapat dengan Kakanwil BPN seluruh provinsi bahas pertanahan

    Komisi II rapat dengan Kakanwil BPN seluruh provinsi bahas pertanahan

    Tidak semua kebijakan salah. Oleh karena itu, di ruangan ini mari dipergunakan untuk sampaikan berbagai macam kebaikan dan kebenaran.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) seluruh provinsi di Indonesia untuk membahas sejumlah agenda utama terkait dengan sektor pertanahan dan tata ruang.

    “Kami hari ini sengaja sekali lagi mengundang para kakanwil untuk mengetahui beberapa agenda utama yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI di sektor pertanahan dan tata ruang,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang memimpin jalannya rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan beberapa agenda utama tersebut, yakni evaluasi terkait dengan reforma agraria dan legalisasi, lalu konsolidasi kebijakan penataan ruang nasional.

    Ketiga, terkait dengan penanganan konflik dan sengketa pertanahan di beberapa tempat di Indonesia yang menjadi perhatian publik beberapa waktu belakangan.

    “Yang paling kita ingat kasus pagar laut, yang ternyata bukan hanya di tiga titik, bukan hanya di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, tetapi kebijakan serupa juga ada di beberapa tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

    Wakil rakyat ini lantas berkata, “Tidak semua kebijakan salah. Oleh karena itu, di ruangan ini mari dipergunakan untuk sampaikan berbagai macam kebaikan dan kebenaran terkait dengan hal tersebut.”

    Agenda keempat, lanjut dia, adalah bagaimana reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan yang ada di kantor wilayah BPN di daerah-daerah di Tanah Air.

    Terakhir, dia mengatakan bahwa pihaknya hendak membahas ihwal tata kelola Kementerian ATR/BPN sebab berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat sejumlah temuan potensi kecurangan (fraud).

    Pada tahun 2024, kata dia, BPK mengindikasikan ada beberapa potensi fraud di kemandirian ATR/BPN.

    “Kalau ini nanti tidak segera dibenahi, saya khawatir laporannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, wajar tanpa pengecualian. Hal-hal itulah yang akan kami bahas pada kesempatan pagi hari ini,” kata Rifqinizamy.

    Pada kesempatan tersebut hadir di ruangan tersebut 10 kakanwil BPN dari sejumlah provinsi, sementara lainnya mengikuti rapat secara daring.

    Hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi dan para direktur jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKB: Kehadiran Cak Imin ke pelantikan Paus pererat hubungan RI-Vatikan

    PKB: Kehadiran Cak Imin ke pelantikan Paus pererat hubungan RI-Vatikan

    Menunjukkan bahwa Indonesia dan Vatikan bisa menjadi pilar dari terwujudnya perdamaian dunia.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ke acara pelantikan Paus Leo XIV bisa mempererat hubungan Republik Indonesia dengan Vatikan.

    Menurut dia, kehadiran Cak Imin merupakan representasi pemerintah Indonesia dan menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Vatikan. Bahkan, Muhaimin membawa surat khusus Presiden RI Prabowo untuk Paus Leo XIV.

    “Ini menunjukkan pemerintah Indonesia sangat menghargai hubungan dengan Vatikan dan komunitas Katolik di seluruh dunia. Kemarin kita lihat Pak Menko sangat akrab berbicara dengan Paus Leo XIV,” kata Neng Eem di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Neng Eem menilai kehadiran Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB menjadi simbol eratnya persahabatan antara Indonesia dan Vatikan.

    “Menunjukkan bahwa Indonesia dan Vatikan bisa menjadi pilar dari terwujudnya perdamaian dunia, serta terwujudnya kemanusiaan yang aman, damai, dan sejahtera,” kata dia.

    Bagi PKB, menurut dia, pertemuan Cak Imin dengan Bapa Paus mempertegas sikap PKB yang selalu berkomitmen untuk memperkuat hubungan antarumat beragama dan menjaga toleransi.

    Ia mengucapkan selamat kepada Paus Leo XIV sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik.

    “Semoga Paus baru dapat membawa Gereja Katolik ke arah yang lebih baik dan memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Pemerintah harus cepat atasi penurunan PMI manufaktur

    Komisi VII DPR: Pemerintah harus cepat atasi penurunan PMI manufaktur

    Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak COVID-19 harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa pemerintah dan sektor industri harus bergerak cepat untuk menangani masalah penurunan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur.

    Dalam beberapa bulan terakhir, menurut dia, penurunan PMI bahkan sudah memasuki zona kontraksi sejak April 2025 dengan angka 46,7 atau di bawah 50. Hal itu menjadi sinyal kuat bahwa sektor industri manufaktur nasional sedang mengalami tekanan serius.

    “Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak COVID-19 harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia,” kata Evita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penurunan PMI manufaktur tidak hanya berdampak pada penurunan produksi, tetapi juga mendorong adanya PHK karena perusahaan cenderung melakukan efisiensi. Hal itu akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

    “Jika ini terus berlanjut maka akan berdampak pada masalah-masalah sosial. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata dia.

    PMI yang rendah, menurut dia, mengindikasikan iklim bisnis yang lesu karena investor cenderung menahan ekspansi bahkan menarik investasi.

    Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, PMI yang terus turun bisa memicu sentimen negatif di pasar keuangan, bahkan dunia usaha menjadi lebih pesimis, memperlambat keputusan ekspansi, perekrutan, dan inovasi.

    Menurut dia, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan, di antaranya dengan memperluas pasar ekspor melalui optimalisasi perjanjian perdagangan internasional dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

    Kemudian iklim investasi asing juga perlu ditata agar banyak masuk ke Indonesia. Pemberian stimulus fiskal yang tepat sasaran juga diperlukan bagi sektor manufaktur, dalam bentuk insentif pajak, subsidi energi, dan keringanan logistik, hingga fasilitasi pembiayaan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pasar dalam negeri juga perlu diperluas karena permintaan yang kuat dapat menjadi penyangga saat ekspor melemah atau ketidakpastian global meningkat.

    Perluasan pasar dalam negeri juga perlu didorong dengan substitusi produk impor yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan memaksimalkan konsumsi produk dalam negeri.

    Termasuk, kata dia, penyerapan produk lokal oleh pemerintah, serta mendorong integrasi industri hulu-hilir dengan membangun ekosistem industri lokal dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi.

    “Karena itu kami di Komisi VII sebagai mitra Kementerian Perindustrian mengawal dan mendukung pemerintah untuk mencari solusi paling baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.