Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Wamendagri: Bangsa harus bangkit hadapi tantangan zaman

    Wamendagri: Bangsa harus bangkit hadapi tantangan zaman

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyerukan semangat kebangkitan nasional yang adaptif terhadap tantangan disrupsi, krisis global, dan kedaulatan pangan dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi refleksi akan pentingnya semangat persatuan dan keberanian untuk bangkit dari berbagai tantangan zaman.

    “Tantangan disrupsi, tantangan krisis global, tantangan kedaulatan pangan memerlukan ikhtiar untuk terus bangkit dan mencari solusi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menekankan saat ini peradaban bergerak sangat cepat, sehingga kemampuan beradaptasi terhadap segala perubahan menjadi krusial. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perkembangan zaman.

    Saat ini, pemerintah terus berupaya mengambil peran penting terhadap berbagai permasalahan di tingkat global, di samping mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di awal masa pemerintahannya sangat fokus terhadap persoalan mendasar yang berdampak signifikan. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan pangan terpenuhi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hingga saat ini tercatatkan 3,5 juta anak-anak Indonesia tercukupkan nutrisinya [melalui program MBG],” ujarnya.

    Sementara di bidang kesehatan, pemerintah hadir melalui pelayanan cek kesehatan gratis di seluruh penjuru negeri. Langkah ini menjadi upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terlayani kesehatannya dengan baik.

    “Akses layanan kesehatan hari ini semakin dekat kepada rakyat,” tambah Bima.

    Selain itu, di bidang ekonomi, pemerintah telah membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bentuk komitmen untuk mengelola kekayaan negara secara lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pemberdayaan, dan pemanfaatan talenta, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis.

    Ia mengungkapkan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah merupakan langkah awal agar setiap rakyat Indonesia merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsa.

    “Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan,” pungkasnya.

    Sebagai tambahan informasi, dalam upacara tersebut turut hadir para pejabat di lingkup Kemendagri dan BNPP.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PANRB: Reformasi Birokrasi Kementerian Desa dan PDT tetap stabil

    PANRB: Reformasi Birokrasi Kementerian Desa dan PDT tetap stabil

    “Selain membahas capaian reformasi birokrasi, kami juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut capaian reformasi birokrasi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tetap stabil meski mengalami transisi kelembagaan pasca pembentukan Kabinet Merah Putih 2024.

    “Selain membahas capaian reformasi birokrasi, kami juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (19/5).

    Dia menjelaskan dengan pembentukan Kabinet Merah Putih pada tahun 2024, terjadi transisi kelembagaan Kementerian Negara. Salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT) yang dilakukan dengan memisahkan tugas, fungsi, dan SDM aparatur transmigrasi ke Kementerian Transmigrasi.

    “Sementara itu urusan desa dan pembangunan daerah tertinggal tetap berada di kementerian yang sama,” ujarnya.

    Berdasarkan data pembentukan Kementerian Desa PDTT, Kementerian PANRB menilai bahwa kualitas implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Desa PDTT tetap sama seperti sebelumnya. Indeks RB tahun 2024 tersebut dapat dijadikan baseline bagi Kementerian Desa PDTT setelah dilakukannya transisi kelembagaan.

    “Kami mendukung seluruh upaya serta mengapresiasi atas capaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Desa PDTT,” tambah Rini.

    Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi. Terbaru, Kementerian Desa PDT melakukan 12 rencana aksi pada tahun 2025.

    Rencana aksi tersebut diantaranya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pendukung makanan bergizi, peningkatan ketahanan pangan lokal desa, desa swasembada energi, desa swasembada air, desa ekspor, pemuda pelopor desa, digitalisasi desa dan desa wisata, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta aksi lainnya.

    “Dua belas rencana aksi ini merupakan program reformasi birokrasi tematik Kementerian kami dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia,” jelas Yandri.

    Dalam pertemuan ini, dia juga memberikan apresiasi pada Kementerian PANRB yang telah melakukan supervisi dalam rangka peningkatan indeks reformasi dan penguatan tata kelola di lingkup Kementerian Desa PDT.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui Presiden di istana, Bimo Wijayanto konfirmasi gabung Kemenkeu

    Temui Presiden di istana, Bimo Wijayanto konfirmasi gabung Kemenkeu

    ANTARA – Bimo Wijayanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5), mengonfirmasi dirinya bersama Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama diberi mandat untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan. Presiden pun memberikan beberapa arahan untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak) 

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden perintahkan Bimo Wijayanto benahi sistem Coretax

    Presiden perintahkan Bimo Wijayanto benahi sistem Coretax

    “Coretax akan kita percepat pembenahannya, supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Bimo Wijayanto yang segera menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan membenahi sistem aplikasi pelaporan pajak Coretax.

    Hal itu disampaikan Bimo usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, dan mendapat sejumlah arahan tentang pembenahan sistem perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara.

    “Coretax akan kita percepat pembenahannya, supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak,” kata Bimo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bimo menjelaskan bahwa target dan strategi pembenahan Coretax tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Namun, ia menegaskan bahwa percepatan untuk penyempurnaan sistem aplikasi Coretax akan dilakukan.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia yang lebih akuntabel dan berintegritas.

    Presiden ingin sistem perpajakan lebih independen untuk mengamankan program Nasional, khususnya dari sisi penerimaan Negara.

    Pada kesempatan itu, Bimo juga menyinggung bahwa pemanggilannya oleh Presiden Prabowo menjadi bentuk pengakuan terhadap pentingnya peran Dirjen Pajak.

    “Ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara,” jelas Bimo.

    Adapun terkait jabatannya sebagai Dirjen Pajak, Bimo mengungkapkan bahwa ia sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sejak pekan lalu.

    Bimo juga mengaku bahwa ia sudah diminta menghadap Presiden Prabowo sejak 20 Maret 2025, untuk tahap penilaian (assesment).

    “Pemberitahuannya saya diundang ke Istana untuk asesment lah, itu 20 Maret,” katanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri sebut SIM Linmas permudah monitoring kelompok rentan

    Kemendagri sebut SIM Linmas permudah monitoring kelompok rentan

    Perluasan penggunaan SIM Linmas merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran linmas di daerah.

    Bandarlampung (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Linmas mempermudah pemerintah dalam memonitoring kelompok rentan.

    Direktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri Bernhard E. Rondonuwu di Bandarlampung, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan pelayanan terhadap kelompok masyarakat rentan melalui pemanfaatan teknologi digital.

    “Salah satu upaya terbaru adalah pengenalan aplikasi SIM Linmas, yang bertujuan mempermudah monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Bernhard menjelaskan bahwa aplikasi tersebut memungkinkan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas satlinmas dari tingkat RT hingga pusat.

    Dengan aplikasi ini, pihaknya bisa mengontrol seluruh kegiatan satlinmas mulai dari tingkat RT. Dengan demikian, pihaknya tahu pelaksanaan tugas mereka dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat.

    Keberadaan aplikasi SIM Linmas, kata dia, juga menjadi alat penting untuk memonitor kelompok rentan yang perlu mendapat perlindungan khusus dari jajaran satlinmas.

    “Kelompok rentan akan termonitor dengan baik melalui sistem ini. Itu artinya pendekatan kami bukan hanya soal keamanan, melainkan juga perlindungan sosial,” ujarnya.

    Setelah kegiatan di Lampung, pihaknya akan melanjutkan workshops serupa di Provinsi Sumatera Selatan.

    Perluasan penggunaan SIM Linmas, menurut dia, merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran linmas di daerah. Bahkan, aplikasi ini sudah dirancang untuk dapat diakses dengan mudah melalui perangkat ponsel.

    Dikatakan pula bahwa seluruh dokumentasi kegiatan satpol PP dan linmas di kabupaten/kota akan terintegrasi ke dalam sistem pusat secara real time.

    “Misalnya, ada kegiatan di lapangan, cukup difoto dan diunggah. Data itu langsung terhubung ke pusat,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung Iwan Gunawan mendukung program Kemendagri ini.

    Sekda mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandarlampung turut memfasilitasi penyelenggaraan workshops bersama perwakilan dari berbagai kabupaten/kota se-Lampung.

    “Aplikasi SIM ini merupakan program dari pemerintah pusat. Kami mendukung penuh dan memfasilitasi pelaksanaannya bersama kabupaten/kota lain di Lampung,” kata Iwan Gunawan.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakamla RI evakuasi 14 korban kapal nelayan terbalik di Berakit

    Bakamla RI evakuasi 14 korban kapal nelayan terbalik di Berakit

    “Setelah menerima laporan, KN Tanjung Datu yang saat itu berada sejauh 21 mil laut dari lokasi langsung menuju titik koordinat kejadian. Kami tiba pada pukul 12.30 WIB dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh korban telah dievakuasi ke kapal tanker M

    Batam (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI melalui Kapal Negara (KN) Tanjung Datu 301 mengevakuasi 14 korban selamat dari kapal nelayan KM Pasifik Memori II yang terbalik di perairan utara Berakit, Bintan, pada Selasa (20/5) siang.

    Komandan KN Tanjung Datu 301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko saat dihubungi di Batam, Selasa, menjelaskan bahwa kejadian bermula dari laporan VTS Batam pada pukul 10.41 WIB yang menginformasikan adanya kapal nelayan GT 95 ton dengan 30 anak buah kapal (ABK) terbalik.

    “Setelah menerima laporan, KN Tanjung Datu yang saat itu berada sejauh 21 mil laut dari lokasi langsung menuju titik koordinat kejadian. Kami tiba pada pukul 12.30 WIB dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh korban telah dievakuasi ke kapal tanker MV Andros Spirit dalam keadaan selamat,” ujarnya.

    Kapal tersebut mengalami insiden setelah diduga ditabrak dari belakang oleh kapal tanker, yang menurut salah satu ABK mengatakan bahwa kapal tersebut memasang bendera Belanda.

    “Kata salah satu ABK, ia ingat ada bendera Belanda. Kapalnya ditabrak dari belakang oleh kapal tanker yang kemudian melarikan diri. Karena kejadian terjadi pada malam hari, laporan baru diterima pagi tadi,” katanya.

    Pihak Bakamla kemudian melakukan serah terima korban bersama unsur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) KN Rantos dimana KN Tanjung Datu 301 menerima 14 orang korban, sedangkan 16 lainnya ditangani oleh KN Rantos.

    “Pembagian tersebut kami lakukan jam 12.45 WIB, lalu Pukul 12.55 WIB kami melanjutkan pelayaran ke arah pangkalan KPLP Tanjung Uban,” katanya.

    Para korban telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis kapal dan telah dinyatakan sehat. Nelayan-nelayan tersebut berasal dari wilayah Tanjung Balai Asahan (13 orang) dan satu orang dari Danau Indah, Batam.

    Mereka sebelumnya diketahui sedang melaut selama tiga hari untuk mencari ikan sebelum insiden tersebut. Nelayan yang dievakuasi oleh KN Tanjung Datu yakni Ahmad Ramadhan, Hidayat Gunawan, M. Robi Ramadhan, Hasibuan, Muh Al Amin, Rahmad Nuzul R., Sahil, Iqbal Sagala, Alfauzan, Ariyanto,M. Mukhlis Lubis, Zulkifli Siagian, Edi Jali, Samsul Bahri, dan Harun.

    Evakuasi dilakukan secara sinergis melibatkan sejumlah unsur dari instansi dalam negeri maupun negara tetangga, seperti KPLP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Maritim Malaysia, dan Singapore Police Coast Guard.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat

    Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

    Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjalankan salah satu tugas yang diberikan, yakni mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program tersebut.

    “Salah satu tugas daripada Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan pemda-pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, ini nanti banyak sekali hubungannya dengan Pemda,” kata Tito di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan keterlibatan pemda dalam Sekolah Rakyat dapat berupa penyediaan lahan, infrastruktur bangunan, perizinan, akses jalan daerah, infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan sumber daya manusia (SDM). Kendati demikian, secara teknis tugas tersebut masih akan dibahas bersama jajaran kementerian/lembaga terkait dan pemda.

    Tito mengungkapkan sejalan dengan arahan Presiden RI, direncanakan akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya, akan diterapkan skema bottom-up, yang memungkinkan pemda mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.

    Namun demikian, Kemendagri, Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), beserta pihak terkait lainnya akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan.

    “Misalnya tanahnya minimal lima hektare. Harus statusnya clear and clean, enggak ada masalah, enggak dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik,” tambahnya.

    Dia menekankan Kemendagri bersama Kemensos, KemenPU, dan pihak terkait lainnya akan menggelar rapat teknis guna membahas serta menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada Pemda. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada Pemda untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, diharapkan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

    Senada dengan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengaku optimistis program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian/lembaga terkait.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Juri menekankan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    “Jadi mohon dukungan seluruh pihak, dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan Sekolah Rakyat ini. Dan tentu ini membutuhkan dukungan juga dari masyarakat untuk bisa menyukseskan,” ujar Juri.

    Untuk diketahui, turut hadir pada rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD Surabaya Harkitnas momentum siapkan generasi penerus

    Wakil Ketua DPRD Surabaya Harkitnas momentum siapkan generasi penerus

    “Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar mengenang sejarah. Ini adalah alarm kolektif bagi kita semua untuk bangkit secara nyata, memperkuat ketahanan nasional, dan mengambil peran aktif dalam percaturan dunia, tentu tanpa kehilangan jati

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 sebagai momentum memperkuat semangat berdikari dan menyiapkan masa depan generasi penerus.

    “Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar mengenang sejarah. Ini adalah alarm kolektif bagi kita semua untuk bangkit secara nyata, memperkuat ketahanan nasional, dan mengambil peran aktif dalam percaturan dunia, tentu tanpa kehilangan jati diri bangsa,” ujar Fathoni di Surabaya, Selasa.

    Politisi yang lekat disapa Mas Toni ini menilai bahwa amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia Meutya Viada Hafid yang mengusung tema “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan” sangat relevan dalam menggambarkan tantangan dan harapan bangsa hari ini.

    Ia menekankan bahwa kemandirian dalam sektor pangan, energi, teknologi, dan ekonomi harus menjadi prioritas bersama agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan global.

    “Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Justru saatnya Indonesia menegaskan posisinya dengan keberanian, kemandirian, dan keberpihakan pada rakyat,” ujarnya.

    Secara khusus untuk Kota Surabaya, Mas Toni mengajak masyarakat agar menjadikan semangat kebangkitan sebagai landasan untuk menata masa depan generasi muda.

    Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan hari ini adalah investasi jangka panjang bagi anak cucu di masa depan.

    “Kita harus bertanya warisan apa yang ingin kita tinggalkan? Apakah kota yang ramah untuk generasi mendatang, atau justru tumpukan masalah? Karena itu, mari kita bekerja bersama, bergotong royong menyiapkan masa depan yang lebih cerah tentunya untuk generasi penerus bangsa,” ucapnya.

    Mas Toni menekankan pentingnya membumikan nilai-nilai kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari. Bersahaja dalam gaya hidup, berpihak dalam kebijakan, dan berkelanjutan dalam pembangunan harus menjadi kompas moral seluruh elemen bangsa.

    “Kebangkitan nasional hari ini bukan tentang seremonial semata, tetapi tentang keberanian untuk berubah dan membangun sistem yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Surabaya harus menjadi contoh kota yang bangkit dengan karakter dan visi jauh ke depan,” ujarnya.

    Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 ini pun menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan tak lekang oleh waktu.

    “Justru di tengah tantangan global, kebangkitan harus ditandai dengan konsistensi, kolaborasi, dan kesadaran kolektif untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, mandiri, dan bermartabat,” ujarnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappeda Jayapura: MBG beri dampak ekonomi ke masyarakat

    Bappeda Jayapura: MBG beri dampak ekonomi ke masyarakat

    Jayapura (ANTARA) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, terutama UMKM, petani, dan nelayan di daerah ini.

    Plt Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Yusuf Yambe Yabdi di Sentani, Papua, Selasa, mengatakan sejak implementasi program MBG pada awal tahun ini, perputaran ekonomi di sektor penyedia bahan pangan mengalami peningkatan signifikan.

    “Program MBG ini bukan hanya soal makanan bergizi untuk anak sekolah, ini juga soal bagaimana uang negara masuk langsung ke kantong masyarakat, karena bahan makanan yang digunakan bersumber dari petani, peternak dan nelayan lokal,” katanya.

    Yusuf mencontohkan pengadaan telur, sayur, ikan segar dan pangan lokal lainnya seperti singkong dan pisang kini semakin melibatkan kelompok tani dan koperasi kampung.

    “Hal ini membuat masyarakat di kampung-kampung ikut merasakan manfaat ekonomi dari program nasional ini. Pendekatan pembangunan yang melibatkan rantai pasok lokal seperti MBG merupakan wujud nyata dari visi kemandirian daerah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan dengan mengoptimalkan produksi pangan lokal, Kabupaten Jayapura tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.

    “Kami di Bappeda melihat ada perputaran uang yang menyentuh petani dan pelaku usaha kecil, kami juga memantau perkembangan dampak ekonomi MBG melalui instrumen pengawasan dan evaluasi berbasis data,” katanya lagi.

    Dia menambahkan selain dampak ekonomi, program MBG ini juga berdampak pada penguatan kelembagaan masyarakat, masyarakat mulai membentuk kelompok kerja pangan untuk memastikan pasokan berjalan lancar.

    “Kami berharap ke depan program ini terus diperkuat, terutama dalam aspek distribusi dan dukungan logistik ke wilayah yang masih sulit dijangkau,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati-Walikota Bogor sepakat selesaikan masalah sampah bersama

    Bupati-Walikota Bogor sepakat selesaikan masalah sampah bersama

    “Kita ingin ada sebuah kebijakan yang kita tetapkan bersama. Tapi kebijakan itu jangan sampai melampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Walikota Bogor Dedie A Rachim sepakat untuk menyelesaikan masalah sampah bersama-sama, saat keduanya bertemu di Balai Kota Bogor, Jawa Barat.

    Rudy Susmanto di Cibinong, Selasa, menerangkan, kedatangannya ke Balai Kota Bogor pada Senin (19/5), salah satunya membahas tentang kerja sama penggunaan TPA Galuga yang segera habis kontrak dalam waktu dekat.

    Karena, TPA Galuga yang berada di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, namun kepemilikan asetnya dikuasai Pemerintah Kota Bogor. Sehingga Pemkab Bogor harus selalu memperbaharui kerja sama.

    “Kita ingin ada sebuah kebijakan yang kita tetapkan bersama. Tapi kebijakan itu jangan sampai melampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rudy Susmanto.

    Semantara Walikota Bogor Dedie A Rachim menegaskan bahwa, Pemkot Bogor memiliki lahan TPA Galuga seluas 37,7 hektare yang telah digunakan selama 20 tahun.

    “Alhamdulillah dari total lahan tersebut, sudah ada sekitar 6 hingga 8 hektare yang dibatalkan penggunaannya, sehingga masih tersedia lahan yang dapat dimanfaatkan,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kota dan Kabupaten Bogor dalam mencari solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

    “Kita berkolaborasi dan bersinergi untuk bersama-sama mencari solusi persoalan sampah. Sejarah ini tidak akan pernah terlupakan, dan mudah-mudahan sinergi antara kota dan kabupaten semakin kuat ke depan,” kata Dedie.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.