Category: Antaranews.com Politik

  • Presiden yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi dunia

    Presiden yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi dunia

    “Saya minta badan-badan regulasi, sederhanakan regulasi. Saya ulangi: Sederhanakan regulasi!”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi untuk negara-negara di dunia mengingat potensi energi di dalam negeri yang besar dan masih banyak cadangan energi di Indonesia yang belum dieksplorasi.

    Di hadapan pelaku usaha bidang energi, khususnya minyak dan gas (migas), Presiden pun mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan BUMN untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri.

    “Saya baru bicara sama beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri, baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar, yang teknologinya sekarang sudah ada. Kita sangat-sangat optimis, sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali menyuplai energi kepada dunia,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan Ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) Tahun 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

    Presiden menyebut potensi cadangan energi Indonesia sangat besar, ada puluhan blok migas yang siap ditawarkan oleh Indonesia untuk pelaku usaha dalam negeri dan asing.

    Oleh karena itu, Presiden pun memerintahkan jajarannya untuk membuat aturan dan birokrasi yang tidak menyulitkan para investor dan pelaku usaha.

    “Saya minta badan-badan regulasi, sederhanakan regulasi. Saya ulangi: Sederhanakan regulasi!” kata Presiden.

    Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk menyederhanakan proses-proses yang berbelit. “Buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak yang ingin bekerja (sama) dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” sambung Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyebut Badan Pengelola Investasi Danantara juga siap berinvestasi dalam proyek-proyek strategis bidang migas.

    “Saya mendorong semua pihak dari dalam dan luar negeri ini silakan anda masuk ke peluang-peluang yang kami berikan, dan kami juga sudah siapkan suatu dana investasi yang besar, yaitu Danantara Indonesia yang juga siap berinvestasi secara strategis dalam proyek-proyek energi yang tersedia bersama-sama kawan-kawan di luar negeri untuk mendorong kebutuhan kita,” kata Presiden.

    Konvensi dan Pameran Tahunan IPA (IPA Convex) merupakan agenda rutin yang digelar tiap tahun oleh Indonesian Petroleum Association. Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, merupakan Presiden pertama yang menghadiri acara IPA Convex setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

    Kegiatan itu dihadiri oleh delegasi dari 60 negara yang berkecimpung di berbagai sektor terkait energi. Dalam acara pembukaan, ada juga CEO-CEO perusahaan energi ternama dunia yang hadir, kemudian duta besar-duta besar dari negara sahabat, di antaranya Mesir, Oman, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

    Di lokasi acara, beberapa menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Prabowo, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, dan Gubernur Banten Andra Soni.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD dorong terwujudnya SDM unggul pada peringatan HJKS

    Wakil Ketua DPRD dorong terwujudnya SDM unggul pada peringatan HJKS

    “Saya berharap ke depan pemerintah kota bisa menyelesaikan PR-PR yang selama ini belum terselesaikan, terutama penanganan banjir dan peningkatan kualitas pendidikan demi terwujudnya SDM unggul,”

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menyampaikan sejumlah harapan dan evaluasi kepada Pemerintah Kota salah satunya terwujudnya sumber daya manusia (SDM) unggul pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS).

    Bahtiyar menekankan, pada peringatan hari jadi ke 732 Kota Surabaya ini penting untuk melakukan penyelesaian pekerjaan rumah (PR) yang masih tertunda mulai dari banjir, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan.

    “Saya berharap ke depan pemerintah kota bisa menyelesaikan PR-PR yang selama ini belum terselesaikan, terutama penanganan banjir dan peningkatan kualitas pendidikan demi terwujudnya SDM unggul,” katanya di Surabaya, Rabu.

    Salah satu sorotan utama Bahtiyar adalah perlunya pemberian beasiswa kepada pelajar tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi melalui skema Beasiswa Pemuda Tangguh yang menjadi hadiah spesial bagi pelajar Surabaya di momen HJKS ini.

    “Meskipun kewenangan SMA dan SMK ada di provinsi, saya harap Surabaya bisa memberi kado istimewa berupa penambahan kuota beasiswa Pemuda Tangguh agar bisa meringankan beban orang tua siswa,” tuturnya.

    Ia juga menyoroti terkait pemerataan pembangunan dan penguatan digitalisasi serta infrastruktur di pusat kota sudah cukup baik.

    “Namun, perlu pemerataan hingga wilayah perkampungan agar seluruh warga merasakan dampak pembangunan secara merata,” ucapnya.

    Ia mengapresiasi program digitalisasi layanan publik yang telah dikembangkan Pemkot Surabaya karena berpotensi menjadi pionir dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital secara utuh di Indonesia.

    Dimana hal tersebut sesuai dengan visi Kota Surabaya yakni transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan.

    “Digitalisasi kita sudah bagus, tinggal penguatan SDM agar lebih memahami sistem dan bisa melayani masyarakat dengan optimal, khususnya di level kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

    Meski mengapresiasi perbaikan pelayanan publik, Bahtiyar menyebut masih adanya kendala di lapangan yang berkaitan dengan kapasitas SDM. Ia berharap pelatihan dan pemahaman mendalam diberikan agar petugas layanan, terutama di tingkat RW dan kelurahan, bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat.

    Di bidang ekonomi, Bahtiyar mengakui tantangan klasik masih menghantui Surabaya. Ia menyoroti perlunya kolaborasi antara pemkot dan perusahaan swasta untuk membuka lapangan kerja bagi warga ber-KTP Surabaya.

    “Warga Surabaya harus menjadi tuan rumah di kota sendiri,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri apresiasi pelantikan ketua RT serentak di Kota Jambi

    Wamendagri apresiasi pelantikan ketua RT serentak di Kota Jambi

    Jambi (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan 1.650 ketua Rukun Tetangga (RT) secara serentak di Kota Jambi hasil pemilihan serentak beberapa waktu lalu.

    “Pelantikan ketua RT se-Kota Jambi ini merupakan momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya di Jambi, Rabu.

    Ia mengaku akan melaporkan pelantikan secara serentak itu kepada Menteri dan Presiden dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

    Pemerintah Kota Jambi sendiri juga menyiapkan kegiatan pembekalan yang diikuti 1.650 ketua RT usai dilantik dan dikukuhkan secara serentak.

    Wali Kota Jambi Maulana mengatakan semua ketua RT yang telah dilantik dan dikukuhkan langsung menjalani pembekalan di hari yang sama. Tujuan utama pembekalan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang program pembangunan kota, terutama terkait dengan Program Rp100 juta per-RT dan visi misi Kampung Bahagia.

    Selain itu, kegiatan pembekalan juga bertujuan untuk memberikan berbagai informasi penting yang akan membantu ketua RT dalam menjalankan tugas.

    “Kita menerapkan konsep pembangunan berbasis komunitas, yang dimulai dari tingkat paling bawah melalui RT,” katanya.

    Esensi konsep pengembangan pembangunan berbasis komunitas akan diperkuat dengan peraturan wali kota yang rancangannya sedang dilakukan penyempurnaan.

    Ia mengatakan perwali digunakan dalam pelaksanaan program Kampung Bahagia yang nanti akan menjadi proyek percontohan dan disosialisasikan secara bersama-sama sehingga bisa berjalan dengan matang.

    Pewarta: Nanang Mairiadi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu ekonomi hingga konflik Myanmar akan dibahas di KTT ASEAN ke-46

    Isu ekonomi hingga konflik Myanmar akan dibahas di KTT ASEAN ke-46

    ANTARA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Rabu (21/5) membeberkan persiapan rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-46 yang dijadwalkan berlangsung 26-27 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Isu ekonomi, kejahatan lintas batas hingga permasalahan konflik di Myanmar nantinya akan dibahas dalam KTT ASEAN kali ini. (Azhfar Muhammad Robbani/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas Yonif 141/AYJP laksanakan patroli sambang warga di Kimaam-Papua

    Satgas Yonif 141/AYJP laksanakan patroli sambang warga di Kimaam-Papua

    Patroli sambang warga itu dilakukan untuk memberikan rasa aman, sekaligus mendekatkan prajurit dengan masyarakat setempat

    Jayapura (ANTARA) – Prajurit Satgas Yonif 141/AYJP melaksanakan patroli sambil menyambangi warga di Kampung Woner, Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    “Patroli sambang warga itu dilakukan untuk memberikan rasa aman, sekaligus mendekatkan prajurit dengan masyarakat setempat,” kata Komandan Pos Kimaam Kapten Inf Hendri Ardiansah, Rabu.

    Dikatakan, patroli itu (20/5) dilakukan untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat perbatasan khususnya dengan personil Satgas Kewilayahan RI-PNG Yonif 141/AYJP yang bertugas di Pos Kimaam.

    Saat berpatroli yang dilaksanakan dengan berjalan kaki, para prajurit membagikan makanan ringan dan kue kepada anak-anak yang ditemui di sepanjang jalan.

    Nampak masyarakat menyambut prajurit dengan penuh sukacita bahkan anak-anak mengikuti perjalanan prajurit hingga ke batas kampung, kata Kapten Inf Hendri.

    Menurutnya, patroli kehadiran personel Satgas Yonif 141/AYJP yang bertugas di Pos Kimaam merupakan kegiatan teritorial yang akan sering dilaksanakan .

    “Mudah-mudahan kehadiran kami dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat,” harap Komandan Pos Kimaam, Kapten Inf Hendri.

    Distrik Kimaam merupakan salah satu distrik di wilayah Kabupaten Merauke yang berada di selatan dan berbatasan dengan negara PNG .

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo dijadwalkan terima kunjungan PM China pada 24-26 Mei

    Presiden Prabowo dijadwalkan terima kunjungan PM China pada 24-26 Mei

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianti dijadwalkan terima lawatan dari Perdana Menteri Republik Rakyat China Li Qiang di Indonesia pada 24-26 Mei. Hal itu disampaikan oleh Jubir Kemenlu Roy Sumirat, dalam Press Briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta, Rabu (21/6). (Azhfar Muhammad Robbani/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh pangga

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Selasa.

    Aktivis 1998 Haris Rusly Moti selaku koordinator fasilitator acara tersebut menjelaskan tema itu diangkat lantaran kemajuan demokrasi ekonomi tertinggal bila dibandingkan dengan capaian demokrasi politik pascareformasi.

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh panggang dari api,” kata Haris.

    Dia lantas berkata, “Kami ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), tapi juga akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini poin kunci.”

    Adapun terkait peringatan 27 reformasi, dia memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menggapai reformasi sedianya tidak hanya berhasil dicapai oleh aktivis 1998, melainkan telah dirintis oleh para aktivis terdahulu sejak tahun 1970-an.

    “Generasi ’98 ini adalah generasi yang memfinalisasi perjuangan panjang itu dan mendapat untung dan dapat simbol sebagai aktivis yang menjatuhkan Soeharto, padahal sebetulnya yang berjuang itu jauh sebelumnya dari tahun 1970 sampai 1998,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ketika Presiden Ke-2 RI Soeharto mundur maka aktivis generasi 1998 tinggal memetik buah perjuangan reformasi yang telah dirintis sejak lama, bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang memang sudah memasuki masa uzurnya.

    “Orde Baru itu memang terlalu dipersonifikasi ke sosok yang namanya Soeharto itu sehingga ketika dia sudah mulai uzur, kekuasaannya sudah mulai lumpuh, nah disitulah momentum generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi 1998 ini,” katanya.

    Sementara itu, aktivis senior sekaligus motor Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) Hariman Siregar menilai demokrasi di Indonesia telah masuk dalam kategori demokrasi yang matang bila menilik pada transisi kepemimpinan di Tanah Air yang telah berjalan enam kali tanpa kekerasan.

    “Kalau kita cuma lihat di situ saja itu kita mature demokrasi, tapi kalau kita lihat dalam hari-harinya, (terdapat) kelemahan demokrasi dalam bentuk kelemahan civil society, sudah itu partai-partai yang rekrutmennya cuman milih artis, milih segala macam,” kata Hariman saat memberikan pidato kunci (keynote speech).

    Adapun terkait tema yang diusung dalam acara tersebut, dia memandang bahwa demokrasi ekonomi akan tercipta dengan sendirinya apabila prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara itu dijalankan dengan sungguh-sungguh.

    “Jadi enggak mungkin kita bicara demokrasi ekonomi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita demokrasi itu enggak kita praktikkan menjadi bagian dari apa state of mind kita,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga pengamat politik Rocky Gerung, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut.

    “Harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sufmi Dasco tadi, dan dia rupanya menitip pesan, ‘Abang saja deh yang ambil alih semuanya’. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu ya? Rupanya mereka itu enggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP sudah jadi satu,” kata Hariman sambil berkelakar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRA tetapkan draf rancangan revisi UU Pemerintahan Aceh

    DPRA tetapkan draf rancangan revisi UU Pemerintahan Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui sidang paripurna di Banda Aceh, Rabu, mengesahkan dan menetapkan draf rancangan revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk diserahkan dan dibahas oleh DPR RI.

    “Dalam perumusan perubahan UUPA ini, DPRA mengikut sertakan unsur tim Pemerintah Aceh, kolaborasi semuanya telah menghasilkan draf rancangan perubahan UUPA ini, termasuk naskah akademiknya,” kata Ketua DPR Aceh, Zulfadli, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebagai informasi, rencana perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2024-2029, yang telah disepakati Baleg DPR RI serta Panitia Perancang UU DPD RI.

    Pelaksanaan paripurna penetapan draf revisi UUPA ini dilakukan sesuai bunyi Pasal 269 ayat (3) UUPA, yang menyatakan bahwa setiap rencana perubahan harus dikonsultasikan dan mendapatkan pertimbangan dari DPR Aceh.

    Zulfadli mengatakan pengkajian draf rancangan revisi UUPA ini juga melibatkan unsur guru besar, akademisi dan praktisi. Serta telah mendapatkan dukungan penuh dari partai politik lokal maupun nasional yang memiliki kursi di DPR Aceh.

    “Penyiapan dan pembahasan draf rancangan perubahan UUPA ini didukung sepenuhnya oleh pimpinan partai politik lokal dan partai politik nasional di DPRA,” ujar Zulfadli.

    Sementara itu, Ketua Tim Revisi UUPA di DPRA, Tgk Anwar Ramli menyampaikan bahwa terdapat delapan pasal perubahan dan satu penambahan/penyisipan dalam draf rancangan revisi tersebut.

    “Terdapat perubahan batang tubuh yang terdiri dari sembilan pasal, yaitu delapan pasal perubahan dan satu penyisipan/penambahan pasal baru,” kata Tgk Anwar Ramli dalam laporannya.

    Pasal perubahan

    Adapun delapan pasal perubahan tersebut yakni pasal 7 terkait dengan kewenangan Aceh, yaitu penegasan kewenangan pusat agar tidak terjadi paradoks yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik pelaksanaannya.

    Kemudian, pasal 11 tentang penegasan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) agar tidak menghalangi kewenangan Aceh.

    Pasal 235 tentang evaluasi Qanun APBA dan Fasilitasi Qanun Aceh lainnya. Di sini, juga ada penegasan kedudukan Qanun Aceh sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

    Lalu, Pasal 270 yaitu makna dan kedudukan peraturan perundangan, qanun, NSPK, dan peraturan pemerintah dalam penafsiran kewenangan Aceh.

    Selanjutnya Pasal 183, terkait dengan pendapatan/fiskal Aceh, yaitu tentang dana otonomi khusus (otsus). Pasal 192 tentang regulasi lanjutan soal kedudukan zakat dalam UUPA.

    Berikutnya Pasal 160, meliputi kewenangan minyak dan gas bumi dan sumber daya alam lain termasuk karbon serta pengaturan tentang aset. Serta pasal 165, mengenai kewenangan Aceh dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Pusat.

    Sedangkan untuk penambahan baru yakni Pasal 251A, merupakan pasal tambahan yang mengatur tentang pajak dan pendapatan lain non-pajak yang diperlukan guna penyelenggaraan kekhususan Aceh.

    Tgk Anwar Ramli menegaskan, pembahasan perubahan UUPA oleh DPR RI ini perlu dikawal bersama, sehingga hasilnya bisa lebih baik dan komprehensif sesuai harapan masyarakat Aceh.

    “Pengawalan ini adalah tanggung jawab moral kita bersama, karena perubahan UUPA harus melibatkan pemangku kepentingan di Aceh sesuai pasal 269 ayat (3) UUPA,” demikian Tgk Anwar Ramli.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra dukung penulisan ulang sejarah berdasar fakta dan data

    Gerindra dukung penulisan ulang sejarah berdasar fakta dan data

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa partainya mendukung setiap upaya penulisan ulang sejarah Indonesia selama dilakukan berdasarkan fakta dan data.

    Hal itu disampaikan Muzani menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengenai perlunya pelurusan narasi sejarah, khususnya terkait peristiwa 1965, yang selama ini dinilai membingungkan dan tidak konsisten.

    “Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, itu sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran,” kata Muzani saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu.

    Ia menegaskan penulisan sejarah sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan menyajikan fakta-fakta sebagaimana adanya tanpa manipulasi.

    Dengan demikian, publik, khususnya generasi muda, dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.

    “Sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final, tetapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah Partai Gerindra juga mendukung pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Muzani menjawab singkat namun tegas, “Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini.”

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan soal proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Yasonna yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengingatkan sejarah tragedi berdarah pada 1965 silam.

    Menurutnya, peristiwa 1965 yang berkembang selama ini banyak bertentangan dengan hasil penelitian terbaru.

    “Pasca-Orde Baru kan banyak temuan yang, apa ya banyak temuan, baik dari data yang dirilis di Amerika kan semua bertentangan dengan apa yang terjadi, yang sejarah selama ini tentang G30S PKI,” kata Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/5).

    Yasonna mengaku tak mengkhawatirkan posisi Presiden pertama RI Soekarno dalam narasi sejarah tersebut. Terlebih setelah namanya dipulihkan lewat putusan MPR dan tak terbukti di balik tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Namun, dia mewanti-wanti bagian lain. Yasonna terutama mengingatkan agar penulis bisa lebih terbuka sebab sejarah kerap kali bernuansa politis.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra

    Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bantuan keuangan partai politik senilai Rp20,07 miliar kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

    Penyerahan dilakukan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu.

    “Setiap tahun kami menyalurkan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat yang dialokasikan melalui APBN. Dan lima tahun terakhir, akuntabilitas Partai Gerindra sangat baik berdasarkan pemeriksaan BPK,” kata Bahtiar dalam sambutannya.

    Menurut Bahtiar, partai politik merupakan pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.

    Ia juga menyinggung perlunya merevisi Undang-Undang Partai Politik agar memberi ruang lebih luas dalam pengelolaan keuangan parpol, termasuk potensi pendirian badan usaha.

    “Sekarang ormas boleh mendirikan badan usaha, kenapa partai politik tidak boleh? Di negara-negara demokrasi maju, seperti Jerman, partai boleh mendirikan badan usaha. Ini soal kapabilitas dan manajemen,” ujarnya.

    Bahtiar menyatakan dukungan negara kepada partai politik bukanlah sekadar bantuan, melainkan alokasi dana negara untuk memperkuat sistem politik.

    “Konsepnya bukan pemerintah memberi bantuan, tapi negara mengalokasikan anggaran untuk menjaga keberlangsungan demokrasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekjen Partai Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut baik penyaluran bantuan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp20.071.345.000. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp18,2 miliar.

    “Bagi kami ini jumlah yang sangat besar. Tapi, kami tahu, itu belum cukup untuk seluruh kegiatan partai. Namun, kami bersyukur dan siap mempertanggungjawabkannya,” tambah Muzani.

    Ia mengatakan pada tahun anggaran sebelumnya, Partai Gerindra telah mempertanggungjawabkan 88,13 persen dana untuk pendidikan politik dan sisanya 11,87 persen untuk operasional.

    Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Partai Gerindra dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).

    “Sejak 2013, kami dinyatakan sebagai partai paling terbuka secara informatif dan itu menjadi komitmen kami untuk terus menjaga akuntabilitas,” ucapnya.

    Menurut Muzani, bantuan negara kepada parpol merupakan pemikiran luhur dalam rangka menjaga kualitas demokrasi karena dari partai politik lahir kader-kader bangsa yang mengisi jabatan publik, mulai dari presiden hingga kepala daerah.

    “Jangan sampai karena kekurangan dana, muncul penyalahgunaan yang atas nama partai. Itulah kenapa pembiayaan partai yang sehat sangat penting,” ujar Muzani.

    Penyerahan bantuan keuangan ini didasarkan pada hasil perolehan suara Gerindra pada Pemilu 2024 yang meningkat dibanding pemilu sebelumnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.