ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan Perdana Menteri China Li Qiang dalam upacara penyambutan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (26/5). Kunjungan Li Qiang berlangsung dari 24 hingga 26 Mei 2026. (Aria Cindyara/Cahya Sari/Agha Yuninda Maulana/Farah Khadija)
Category: Antaranews.com Politik
-
Prabowo tegaskan komitmen perkuat kerja sama dengan China di kawasan
Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia siap untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok untuk bersama-sama kita menciptakan kawasan yang damai, yang aman untuk semua
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan China, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.
“Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia siap untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok untuk bersama-sama kita menciptakan kawasan yang damai, yang aman untuk semua,” kata Prabowo.
Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera serta memperkuat kerja sama dengan China demi terwujudnya kawasan yang damai dan aman bagi semua pihak.
Dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, Presiden mengatakan Indonesia akan terus mendukung dan mempercepat penyelesaian negosiasi kode etik atau Code of Conduct. Presiden menyatakan bahwa China merupakan mitra yang menentukan dalam proses ini.
Terkait keamanan maritim, Presiden menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dan China Coast Guard.
“MoU ini akan meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas, perkembangan informasi, dan keselamatan maritim,” ucap Prabowo.
Prabowo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta, Minggu, dalam rangkaian tiga hari lawatannya di Indonesia.
Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara penyambutan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Selanjutnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun.
Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Jusuf Kalla: Pemimpin harus bertindak cepat dan tepat hadapi krisis
Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam.
Jakarta (ANTARA) – Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.
“Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai,” kata JK saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Kecepatan ambil kebijakan, lanjut JK, bukan didasari dengan sikap asal berani begitu saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan badai yang sedang dihadapi.
Dengan demikian, kata dia, pengambilan kebijakan dan keputusan harus memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.
“Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru,” tuturnya.
JK lantas mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.
Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya lantaran tanpa sadar kebijakan Tarif Trump justru merugikan rakyat dan pengusaha AS karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.
“Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya,” ucap JK menambahkan.
Kendati demikian, dia tak menampik jika dunia saat ini memang sedang dilanda badai dan krisis sehingga seorang pemimpin harus betul-betul bisa mengayomi rakyat yang dipimpinnya agar negaranya bisa selamat dari badai tersebut.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.
“Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam,” katanya.
Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya.
Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.
Tak lupa JK juga membagikan pengalamannya saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.
Berbagai kebijakan dimaksud seperti saat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi, serta membagikan bantuan langsung tunai (BLT) saat itu.
JK mengklaim bahwa pada masa pemerintahannya terdapat kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar, yang tidak diikuti demo besar-besaran.
“Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis,” ungkap JK.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
BNPP RI matangkan program pendidikan dan perdagangan 2026
Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mematangkan program pendidikan dan perdagangan di kawasan perbatasan tahun 2026 dengan melibatkan sejumlah kementerian teknis, Rabu (21/5).
Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI Indra Purnama menekankan pentingnya penyusunan Rencana Induk (Renduk) yang valid dan terpadu sebagai pedoman program lintas K/L. Dokumen ini juga akan diusulkan menjadi dasar Peraturan Presiden terkait pembangunan perbatasan.
“Kita perlu memastikan bahwa semua usulan program didasarkan pada data yang mutakhir dan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dalam forum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diminta menyampaikan data akses perguruan tinggi di perbatasan. Kementerian Agama juga melaporkan perkembangan bantuan madrasah serta usulan perbaikan infrastruktur melalui Kementerian PUPR.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa sesuai PP Nomor 19 Tahun 2022, pembangunan sarana perdagangan kini menjadi kewenangan daerah. Kemendag tidak lagi menerima DAK maupun Tugas Pembantuan sejak 2025.
“Distribusi dan pembinaan sarana perdagangan merupakan kewenangan kabupaten/kota. Maka koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan perannya sebagai penghubung lintas kementerian, meski tidak melaksanakan tugas teknis secara langsung.
BNPP menegaskan pentingnya tindak lanjut pasca-forum melalui komunikasi resmi antarinstansi agar program tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan kawasan perbatasan, terutama di sektor pendidikan dan perdagangan.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Anggota DPR: Pariwisata Sumut punya banyak hal baik untuk dipromosikan
Bangun cerita, buat paket wisata Danau Toba dan geosite, pesta adat, dan hal menarik lainnya.
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengemukakan bahwa banyak hal yang baik untuk mempromosikan pariwisata di Sumatera Utara, seperti Danau Toba.
“Begitu banyak hal baik yang bisa disampaikan ke publik untuk promosikan kebaikan Danau Toba,” ujar anggota dewan yang membidangi pariwisata itu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Sebelumnya, dalam sebuah seminar pariwisata di Simalungun, Sumut, Sabtu (24/5), Bane Raja Manalu mengajak masyarakat Sumut untuk saling menyebarkan kebaikan guna memajukan pariwisata daerahnya.
Dikatakan pula bahwa perkembangan dunia digital harus dimanfaatkan oleh masyarakat Sumut untuk promosikan destinasi pariwisata setempat.
Pemanfaatan yang tepat, menurut dia, dapat membuat Sumut menarik wisatawan, terlebih pariwisata di provinsi ini unggul dalam keindahan alam, seni budaya, kuliner, hingga sejarah.
“Bangun cerita, buat paket wisata Danau Toba dan geosite, pesta adat, dan hal menarik lainnya,” ujar Bane ketika mencontohkan upaya promosi pariwisata Sumut seperti Danau Toba.
Bane Raja Manalu mengatakan bahwa saat ini Komisi VII DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Dalam RUU tersebut, kata dia, salah satu pembahasan adalah mengenai lembaga kepariwisataan yang di dalamnya juga terdapat perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Kehutanan.
“Semoga terwujud supaya infrastruktur dasar destinasi pariwisata akan jauh lebih baik,” kata Bane Raja Manalu.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Cak Imin resmikan Kantor PKB Indramayu, harap jadi pusat bantuan warga
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meresmikan kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Indramayu yang beralamat di Jalan Ir. Juanda, Singajaya, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (24/5).
Pada kesempatan itu, Cak Imin meminta pengurus dan kader PKB Indramayu untuk dapat menjadikan kantor DPC sebagai pusat bantuan, pelayanan, dan pengabdian kepada warga setempat.
“Saya minta Kantor DPC PKB Indramayu menjadi pusat bantuan masyarakat, pelayanan masyarakat, serta pengabdian dan sarana pesantren-pesantren untuk tumbuh maju sesuai tantangan zaman,” kata Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Selain itu, dia meminta seluruh kader PKB di Indramayu untuk merapatkan barisan guna mengawal sistem dan pola pendidikan pesantren.
“Semua pesantren yang ada di dalam keluarga besar PKB harus menata kehidupan pendidikan kita menjadi lebih kompetitif, produktif, dan melahirkan SDM yang tangguh, unggul, dan memiliki daya saing yang baik,” katanya.
Diharapkan pula oleh Cak Imin bahwa setiap kantor PKB di seluruh daerah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk besarkan partai sesuai dengan tuntutan zaman.
“PKB-nya harus maju, pengurusnya juga harus maju, dan kader-kadernya harus maju supaya bisa membantu Indonesia cepat maju,” ujarnya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Politik sepekan, sarasehan aktivis reformasi hingga ijazah Jokowi
Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah terjadi selama sepekan, dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 hingga Komisi Informasi Pusat menyebut mantan Presiden RI Jokowi tidak wajib membuktikan keaslian ijazah.
Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 Tahun Reformasi
Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 Tahun Reformasi 1998 dengan tema Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi di Jakarta, Rabu (21/5).
Selengkapnya baca di sini.
Pemprov PBD telusuri aktivitas tambang diduga rusak lingkungan Raja Ampat
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) segera menindaklanjuti informasi tentang aktivitas tambang yang diduga telah merusak dan mencemari lingkungan alam di Kabupaten Raja Ampat.
Selengkapnya baca di sini.
KI sebut Jokowi tidak berkewajiban membuktikan keaslian ijazah
Anggota Komisi Informasi (KI) Pusat Rospita Vici Paulyn menyebut mantan Presiden RI Joko Widodo tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan keaslian ijazahnya sebagai perseorangan.
Selengkapnya baca di sini.
Ketua Bawaslu: PSU Pilkada Kota Palopo all clear
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Selengkapnya baca di sini.
Komisi II DPR dalami usulan kenaikan batas pensiun ASN hingga 70 tahun
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa komisinya akan mendalami usulan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terkait batas pensiun aparatur sipil negara untuk diperpanjang hingga usia 70 tahun.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
PM Li Qiang tiba di Jakarta sore ini untuk kunjungan resmi 3 hari
“Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis,”
Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri (PM) China Li Qiang dijadwalkan tiba di Jakarta pada Sabtu sore via Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, kata pejabat di Sekretariat Presiden.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kedatangan PM Li menandai dimulainya kunjungan resmi selama tiga hari ke Indonesia, yang berlangsung 24 hingga 26 Mei 2025.
Rangkaian kunjungan kenegaraan Li Qiang akan mencapai puncaknya pada Minggu (25/5) dengan seremoni penyambutan resmi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta.
Ia mengatakan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan secara langsung menerima kedatangan PM Li Qiang sekitar pukul 10.00 WIB.
Setelah upacara penyambutan, kata Yusuf, kedua pemimpin negara akan mengadakan pertemuan bilateral yang turut melibatkan delegasi dari masing-masing negara.
“Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis,” kata Yusuf.
Sebagai penutup dari agenda kunjungan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo akan menjamu PM Li Qiang dalam santap siang kenegaraan, yang sekaligus mempererat hubungan diplomatik kedua negara dalam suasana keakraban.
Rencana lawatan PM China Li Qiang ke Indonesia diungkap pertama kali oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada 22 April 2025, kemudian informasi itu dibenarkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Kamis (15/5) pekan lalu.
Diberitakan sebelumnya, kunjungan PM China ke Indonesia dilatarbelakangi atas undangan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Luar Negeri China menyatakan, kunjungan ini bertujuan mempererat persahabatan tradisional dan memperkuat solidaritas serta koordinasi kedua negara di berbagai bidang.
Menurut Juru Bicara Kemlu China Mao Ning, kerja sama Indonesia-China akan terus dimantapkan dalam lima pilar utama, yakni politik, ekonomi, budaya dan antarmasyarakat, maritim, serta keamanan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi kedua negara dalam mendukung modernisasi masing-masing dan berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran kawasan maupun global.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum
“Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,”
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh membangun ekosistem yang kuat dan menyeluruh untuk mendukung identitas baru sebagai Kota Parfum.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum di BSI Landmark Aceh, Aceh, Jumat (23/5).
“Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya membangun narasi kota yang otentik dan berkelanjutan. Ia mencontohkan sejumlah kota di dalam dan luar negeri, seperti Bogor, Banyuwangi, hingga Grasse di Prancis, yang berhasil mengangkat kekuatan lokal menjadi identitas global.
Menurutnya, untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Parfum, dibutuhkan strategi jangka panjang yang melampaui masa jabatan kepala daerah saat ini. “Jadi Kota Parfum ini enggak boleh, walaupun idenya luar biasa keren, enggak boleh identik hanya masa jabatan Ibu Illiza. Enggak bisa,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya membangun ekosistem yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Ia juga menyoroti perlunya edukasi masyarakat, penataan kawasan, pengelolaan sampah, serta penguatan karakter warga dalam mendukung citra kota.
“Sekarang bagaimana kita melakukan edukasi, supaya warga di sini nyambung dengan branding sebagai Kota Parfum,” ucap Bima.
Bima juga mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Pemkot Banda Aceh. Ia berharap acara ini dapat memperkuat citra Banda Aceh sebagai Serambi Mekah sekaligus Kota Parfum yang berkelas dunia.
“Saya mendoakan semoga Bu Illiza diberikan Allah kekuatan bersama Wakil [Wali Kota] ya, Pak Ketua Dewan juga kasih pendukung semua supaya bisa membangun ekosistem dari hulu ke hilir untuk penguatan itu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dessy Ruhati, Staf Khusus Menteri Ekraf Rian Firmansyah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah, Rektor Universitas Syiah Kuala Marwan, serta pihak terkait lainnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Mendagri: Pemda wajib dukung program tiga juta rumah
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (pemda) wajib mendukung program tiga juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program ini merupakan manifestasi dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mendorong adanya regulasi seperti Instruksi Presiden (Inpres) yang mempertegas bahwa pengadaan tiga juta rumah merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus didukung.
“Instruksi Presiden kepada Kementerian/Lembaga, kepada daerah, untuk mendukung program 3 juta rumah dan juga harus dibunyikan Program Strategis Nasional supaya betul-betul enggak ada multitafsir lagi,” kata Tito.
Dalam rangka mewujudkan program tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendorong percepatan penyediaan perumahan rakyat. Kebijakan strategis yang ditempuh antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan catatan Mendagri, dari 509 daerah di Indonesia, sebanyak 492 daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR.
Adapun 17 daerah sisanya diimbau untuk segera menyelesaikan regulasi tersebut. Daerah-daerah tersebut antara lain: Kabupaten Lombok Tengah, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, Mamuju Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Supiori, Pegunungan Arfak, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo, Maybrat, dan Sorong Selatan.
“Ini, tolong teman-teman wartawan ekspos saja. Kemudian yang kedua, yang belum menerbitkan pembebasan BPHTB ini ada 17 juga, datanya itu, Lombok Tengah lagi, Sumba Barat [Daya] lagi, Timor Tengah [Utara] lagi. Nanti kita akan khusus treatment-nya daerah-daerah ini,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (23/5).
Ia juga mengingatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menjalankan program strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 huruf f yang berbunyi, “Melaksanakan program strategis nasional.”
Jika kepala daerah tidak melaksanakannya, maka dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 undang-undang yang sama, termasuk sanksi pemberhentian. “Program strategis nasional itu program unggulan Presiden untuk dapat didukung,” tegas Tito.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya terhadap percepatan program perumahan rakyat dengan mengedepankan keadilan sosial dan efisiensi birokrasi.
Maruarar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan sektor swasta. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang telah memungkinkan lahirnya berbagai kebijakan pro-rakyat, termasuk pembebasan PBG dan BPHTB.
“Di level kementerian, saya merasakan betul bantuan abang saya, Bapak Mendagri, karena dia mengirim orang-orang terbaiknya. Juga membuat sejarah, saya ingat November, Pak Prabowo panggil saya untuk membuat karpet merah bagi rakyat kecil,” ujar Maruarar.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Presiden Direktur PT BCA Tbk Jahja Setiaatmadja, CEO Lippo Group James Riady, Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho, serta perwakilan dari bank-bank penyalur dan asosiasi pengembang (developer).
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.