Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 22 daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, sementara tiga daerah lainnya menyusul pada Agustus mendatang.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, menjelaskan tiga daerah yang akan melaksanakan PSU itu, yakni Provinsi Papua; Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).

    “Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel baru akan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Insyaallah pada tanggal yang sama juga PSU kedua [di] Barito Utara. Jadi, tinggal tiga titik tersebut,” kata dia.

    Ia menjelaskan 22 daerah yang telah PSU, antara lain, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Banggai, Kota Sabang, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Sebagai catatan, khusus untuk Kabupaten Barito Utara, hasil PSU kembali digugat ke MK. Dalam amar putusan, Mahkamah mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati karena politik uang sehingga KPU diperintahkan untuk kembali melaksanakan KPU.

    PSU juga telah digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Banjarbaru.

    Terbaru, PSU dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025. KPU menyebut PSU di tiga daerah itu terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar.

    “Atas nama KPU RI, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, kerja keras dari KPU provinsi, kabupaten, kota di daerah PSU,” ucap Afif.

    KPU pun memastikan dana untuk penyelenggaraan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel telah tersedia. Kedua daerah itu disebut telah menyepakati adendum perihal dana PSU dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

    Terkait PSU di Kabupaten Barito Utara, KPU tengah mengurus pendanaannya. “Sekarang kawan-kawan (KPU) tengah berproses terkait dengan usulan anggaran dan terus dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat,” kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat pada kesempatan yang sama.

    Di samping itu, KPU juga terus memantau persiapan pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Dua daerah ini melakukan pilkada ulang karena kotak kosong menang atas calon tunggal pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Badan Pengkajian MPR bentuk 2 tim perumus tuntaskan PPHN di Agustus

    Badan Pengkajian MPR bentuk 2 tim perumus tuntaskan PPHN di Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian MPR RI telah menyepakati untuk membentuk dua tim perumus untuk bisa menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), guna diambil keputusan oleh Pimpinan MPR RI pada Agustus mendatang.

    Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan kedua tim tersebut mulai bekerja tanggal 24 Juni 2025. Menurut dia, Tim Perumus I bertugas untuk menyusun kajian pilihan bentuk hukum PPHN, dan Tim Perumus II bertugas menuntaskan perumusan rancangan substansi PPHN.

    “Sesuai dengan rapat pleno awal Badan Pengkajian, kita menargetkan pada tanggal 21 Juli 2025 untuk mendapat kesepakatan pengesahan,” kata Andreas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan PPHN sudah diawali sejak MPR periode 2014-2019, kemudian berlanjut pada MPR periode 2019-2024. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

    Menurut dia, Badan Pengkajian MPR sejak Oktober 2024 hingga saat ini sudah melaksanakan rapat pleno dan FGD (focus group discussion) dengan berbagai kelompok guna membahas PPHN.

    “Mendapatkan masukan dari para pakar, akademisi, praktisi dari perguruan tinggi, universitas, dan institusi, dalam bentuk uji sahih atas substansi PPHN maupun pilihan bentuk hukum PPHN,” katanya.

    Adapun Tim Perumus terdiri dari pimpinan dan anggota Badan Pengkajian yang merupakan representasi dari unsur-unsur fraksi dan kelompok DPD yang dibagi merata di seluruh Badan Pengkajian.

    Seluruh anggota Badan Pengkajian MPR yang jumlahnya 45 orang dibagi dalam dua kelompok (Tim Perumus I dan Tim Perumus II). Pimpinan Badan Pengkajian menjadi pimpinan dari Tim Perumus tersebut.

    “Selanjutnya Pimpinan Badan Pengkajian melaporkan substansi dan bentuk hukum PPHN tersebut kepada Pimpinan MPR, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Tata Tertib MPR,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seskab Teddy: Presiden Prabowo usulkan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

    Seskab Teddy: Presiden Prabowo usulkan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dan menyatakan dukungannya agar Papua Nugini (PNG) dapat bergabung sebagai anggota ASEAN.

    Usulan Presiden tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya usai mendampingi Presiden Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Malaysia, Senin.

    “Presiden Prabowo mengusulkan dan mendukung upaya agar Papua Nugini menjadi anggota ASEAN,” kata Seskab Teddy.

    Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, Timor Leste saat ini telah berstatus sebagai pengamat dan dijadwalkan secara resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025.

    Menurut Seskab Teddy, saat berbicara pada sesi pleno yang mengangkat topik terkait langkah ASEAN ke depan, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas, menjaga stabilitas kawasan, serta meningkatkan pengaruh ASEAN di peta internasional.

    “Dengan total populasi anggota ASEAN yang diperkirakan mencapai sekitar 700 juta jiwa pada tahun 2025, atau hampir setara dengan jumlah penduduk di benua Eropa, ASEAN merupakan kekuatan yang sangat diperhitungkan di dunia,” ucapnya.

    Untuk itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa bergabungnya Papua Nugini dalam ASEAN akan memberi dampak positif dalam memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat ketahanan kawasan. Secara geografis PNG merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah timur Indonesia.

    “Tidak hanya untuk menjaga stabilitas kawasan di ASEAN, bergabungnya Papua Nugini juga akan membuat ASEAN lebih berpengaruh di tataran global,” kata Seskab Teddy.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengakuan Gus Rommy terbang ke Makassar demi bujuk Amran jadi Ketum PPP

    Pengakuan Gus Rommy terbang ke Makassar demi bujuk Amran jadi Ketum PPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy (Rommy) mengaku sempat terbang ke Makassar hanya untuk membujuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.

    “Saya butuh berkali-kali meyakinkan beliau (Amran) untuk bersedia maju, sampai saya harus ke Makassar meyakinkan beliau,” kata pria yang akrab disapa Gus Rommy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Senin.

    Walau sudah dibujuk dengan beragam upaya, Gus Rommy mengaku Amran belum bisa memberi keputusan.

    Rommy menjelaskan Amran masih disibukkan dengan aktivitasnya sebagai Menteri Pertanian.

    “Pak Amran masih wait and see. Murni disebabkan kesibukan beliau yang memiliki beban berat sebagai tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah,” terang dia.

    Menurut Rommy, Amran memang memiliki segala kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin PPP. Dari segi ketokohan, Amran dinilai memiliki etos kerja yang baik karena dianggap berhasil menakhodai Kementerian Pertanian di era Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, latar belakang Amran yang juga sebagai pengusaha dianggap dapat mendukung dari segi logistik untuk membawa PPP maju.

    “Pak Amran adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya kurang publikasi saja atas kesuksesan usahanya,” kata Gus Rommy.

    Apa lagi, lanjut Rommy, Amran memiliki kedekatan dengan pengusaha besar Haji Isam yang dianggap dapat berdampak baik untuk PPP ke depannya.

    Namun demikian, Rommy menegaskan kehadiran Haji Isam bukan berarti untuk mengakuisisi PPP melalui Amran.

    “Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai manapun. Karena sebagai pengusaha dengan komunikasi yang luas, beliau berteman dengan seluruh partai,” kata Rommy.

    Modal ketokohan dan sumber daya yang dimiliki Amran dinilai Rommy cukup untuk membawa PPP kembali bertengger di Senayan pada Pemilu 2029 mendatang.

    Walau demikian, Rommy tetap terbuka dan berharap PPP akan dipimpin oleh tokoh terbaik dari mana pun.

    “Apakah Pak Amran betul-betul akan menjadi Ketum PPP pada Muktamar September 2025 mendatang? Waktu masih cukup panjang untuk kejutan-kejutan lainnya,” jelas Rommy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rommy jagokan Amran jadi Ketum PPP karena masukan Jokowi

    Rommy jagokan Amran jadi Ketum PPP karena masukan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M.Romahurmuziy (Rommy) menjagokan Amran Sulaiman menjadi calon ketua umum PPP berdasarkan usulan dari mantan Presiden RI Joko Widodo.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan pak Jokowi, termasuk yang di Solo, memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah,” kata Rommy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

    Menurut Rommy, Amran memang memiliki segala kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin PPP. Dari segi ketokohan, Amran dinilai memiliki etos kerja yang baik karena dianggap berhasil menakhodai Kementerian Pertanian di era Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, latar belakang Amran yang juga sebagai pengusaha dianggap dapat mendukung PPP dari segi logistik untuk membawa PPP maju.

    “Pak Amran adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya kurang publikasi saja atas kesuksesan usahanya,” kata pria yang akrab di sapa Gus Rommy.

    Apa lagi, lanjut Rommy, Amran memiliki kedekatan dengan pengusaha besar Haji Isam yang dianggap dapat berdampak baik untuk PPP ke depannya.

    Namun demikian, Rommy menegaskan kehadiran Haji Isam bukan berarti untuk mengakuisisi PPP melalui Amran.

    “Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai manapun. Karena sebagai pengusaha dengan komunikasi yang luas, beliau berteman dengan seluruh partai,” kata Rommy.

    Modal ketokohan dan sumber daya yang dimiliki Amran dinilai Rommy cukup untuk membawa PPP kembali bertengger di Senayan pada Pemilu 2029 mendatang.

    Walau demikian, Rommy tetap terbuka dan berharap PPP akan dipimpin oleh tokoh terbaik dari mana pun.

    “Apakah Pak Amran betul-betul akan menjadi Ketum PPP pada Muktamar September 2025 mendatang? Waktu masih cukup panjang untuk kejutan-kejutan lainnya,” jelas Rommy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana sebut usulan usia pensiun ASN 70 tahun belum masuk pembahasan

    Istana sebut usulan usia pensiun ASN 70 tahun belum masuk pembahasan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa usulan kenaikan usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun belum masuk dalam pembahasan.

    “Sampai saat ini belum ada pembahasan,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Senin.

    Hasan mengatakan bahwa usulan yang diajukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tersebut masih sebatas wacana dan belum dibahas lebih lanjut.

    Hasan menilai bahwa usulan tersebut sah-sah saja untuk dikemukakan dan ditampung. Namun, menurutnya, pemerintah tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kaderisasi dan regenerasi ASN.

    Pemerintah juga harus mempersiapkan generasi baru ASN yang kompeten untuk memimpin dan mengelola negara di masa depan.

    “Ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini,” ucap dia.

    Hasan menyarankan agar Korpri berkonsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengingat keduanya merupakan bagian dari Dewan Penasehat Korpri.

    “Memang dalam soal usia ASN, pengangkatan ASN dan lain-lain ini, ini menjadi ranah dari Kemenpan RB. Jadi kita sarankan mereka juga berkonsultasi dengan Kemenpan-RB dan Menteri Dalam Negeri karena mereka juga sekaligus Dewan Penasehat dari Korpri,” jelas Hasan.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa Korpri secara resmi telah mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN kepada Presiden, Ketua DPR, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    “Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karier pegawai ASN, dan saya lihat tingkat harapan hidup yang semakin meningkat sehingga wajar batas usia pensiun ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/5).

    Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Usul perpanjangan usia pensiun ASN harus dikaji dengan matang

    DPR: Usul perpanjangan usia pensiun ASN harus dikaji dengan matang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan bahwa usulan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) aparatur sipil negara (ASN) harus dikaji dengan matang karena akan berpengaruh pada anggaran negara.

    “Usulan ini akan berdampak pada keuangan negara. Termasuk dikaji dari sisi dampak penerapan perpanjangan usia ASN bagi produktivitas kerja,” kata Khozin dalam siaran pers resminya yang diterima Antara, Senin.

    Menurut Khozin, faktor kemampuan ekonomi negara harus menjadi pertimbangan karena pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk membayar gaji dan beberapa tunjangan fasilitas ASN.

    Selain karena kekuatan ekonomi, perpanjangan BUP ini juga akan berpengaruh pada perputaran regenerasi ASN dalam sebuah instansi.

    Terlebih BUP yang diusulkan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) cukup besar yakni eselon III dan IV menjadi 60 tahun, eselon II menjadi 62 tahun, dan jabatan fungsional utama menjadi 70.

    Kondisi ini, lanjut Khozin, juga akan membuat ASN Indonesia memiliki usia pensiun tertua jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

    Khozin membandingkan usia pensiun ASN dengan negara-negara lain yang paling tinggi di angka 67 tahun seperti di Australia, Denmark, Yunani, Islandia, Italia, dan Belanda.

    “Jika skenario masa pensiun ASN hingga 70 tahun, maka Indonesia menjadi negara paling tua usia pensiun ASN. Ini harus dikaji secara matang,” jelas Khozin.

    Terlepas dari itu, Khozin tetap mengapresiasi Korpri dalam menggunakan haknya menyampaikan usulan perpanjangan masa pensiun ASN.

    “Sebagai aspirasi silakan saja. Apalagi yang usul dari para pemangku kepentingan Korpri. Usulan ini harus didiskusikan dan dikaji secara matang dari pelbagai perspektif,” ujar Khozin.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah kenalkan keunggulan Jatim kepada atase 17 negara

    Khofifah kenalkan keunggulan Jatim kepada atase 17 negara

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenalkan keunggulan Provinsi Jawa Timur sebagai Center of Gravity kepada para atase pertahanan dari 17 negara sahabat, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.

    Dalam forum yang dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan RI tersebut, Khofifah memaparkan potensi strategis Jatim dari sisi geografis, ekonomi, pertanian, industri, hingga kebudayaan.

    “Jawa Timur memiliki luas wilayah 36,75 persen dari Pulau Jawa dan populasi mencapai 41,31 juta jiwa. Provinsi ini juga menyumbang 12,10 persen terhadap sektor pertanian nasional,” ujar Khofifah.

    Ia menambahkan perekonomian Jatim pada triwulan I 2025 tumbuh sekitar 5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri, perdagangan, dan pertanian.

    “Jatim merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian nasional, sekitar 14,42 persen,” katanya.

    Di bidang logistik dan pertahanan, Khofifah menyoroti peran Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai jalur strategis menuju Kawasan Indonesia Timur. Dari total 39 alur laut, 19 di antaranya dilayani melalui pelabuhan ini.

    “Artinya, sekitar 80 persen logistik untuk 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jatim,” ucapnya.

    Selain itu, Jatim juga memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik dan Singhasari, 13 kawasan industri, dan satu kawasan industri halal.

    Dalam sektor budaya dan pariwisata, Jatim memiliki kekayaan budaya lokal seperti Arek, Osing, Tengger, Madura, Pantura, dan Mataraman.

    Destinasi wisata unggulan antara lain Air Terjun Madakaripura, Tumpak Sewu, dan kawasan Bromo Tengger Semeru.

    Khofifah juga mengapresiasi upaya perwakilan Serbia, Colonel Miloje Zdarvkovic, yang melafalkan dan memahami makna motto Jawa Timur “Jer Basuki Mawa Beya”.

    “Tidak ada hasil tanpa kerja keras. Motto ini kami pegang dalam membangun Jawa Timur,” tuturnya.

    Sementara itu, Kolonel Czi Sugeng Haryadi Yogopranowo dari Kementerian Pertahanan RI menyatakan kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan atase pertahanan negara sahabat.

    Delegasi pertahanan berasal dari Serbia, Australia, Brasil, Kamboja, Kanada, Jerman, Kenya, Laos, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Qatar, Rusia, Sri Lanka, UEA, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo hadiri sidang pleno KTT ASEAN, bahas sejumlah isu kawasan

    Prabowo hadiri sidang pleno KTT ASEAN, bahas sejumlah isu kawasan

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri serangkaian agenda KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Pada sesi plenary atau sidang pleno yang berlangsung pada Senin (26/5), sejumlah hal dibahas mulai dari kerja sama hingga isu-isu di kawasan. (Suci Nurhaliza/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

  • TNI: Kami tidak pernah intimidasi pihak yang gunakan hak berpendapat

    TNI: Kami tidak pernah intimidasi pihak yang gunakan hak berpendapat

    TNI mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi memastikan pihaknya tidak pernah terlibat dalam aksi mengintimidasi seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapatnya.

    “TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat,” Kata Kristomei dalam siaran pers resmi Mabes TNI, Senin.

    Pernyataan itu dikeluarkan Kristomei berkaitan dengan adanya intimidasi terhadap seseorang setelah menulis tulisan atau pendapat terkait keterlibatan TNI dalam jabatan sipil di salah satu media massa Indonesia.

    Menurut Kristomei, TNI sangat mendukung prinsip kebebasan berpendapat di muka umum serta terbuka akan kritik dari masyarakat.

    “Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik secara terbuka dan bertanggung jawab,” kata Kristomei.

    Dia menilai kebebasan berpendapat adalah bagian dari prinsip demokrasi yang harus di jaga TNI. Karenanya, setiap hak warga dalam memberikan pendapat haruslah dilindungi pemerintah, termasuk TNI.

    Kristomei sendiri tidak membenarkan tindakan intimidatif terhadap seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapatnya.

    Menurut dia, pihak yang mengintimidasi seseorang karena menggunakan hak kebebasan berpendapatnya harus ditindak secara hukum.

    Kristomei juga tidak membenarkan beberapa pihak yang terkesan menyudutkan instansinya karena dianggap terlibat dalam aksi intimidasi tersebut.

    “TNI mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan,” kata Kristomei.

    “Kami menolak keras segala bentuk tuduhan yang diarahkan kepada TNI tanpa bukti, data, fakta yang kredibel dan sah,” tambah dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025