ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur Malaysia mendorong agar Timor Leste dan Papua Nugini (PNG) dapat segera bergabung sebagai anggota ASEAN. Prabowo meyakinibergabungnya kedua negara tersebut, dapat memperkuat peran ASEAN di dunia.
(Suci Nurhaliza/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)
Category: Antaranews.com Politik
-
Prabowo dorong Timor Leste dan Papua Nugini segera gabung ASEAN
-
Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” kata Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, Senin (26/5).
Dia mengajak semua pihak yang hadir dalam FDG itu untuk melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah yang didesain untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.
Menurut dia, langkah ini akan membuat berbagai pelayanan publik juga semakin dekat. Selain itu, otonomi juga dijalankan agar keberagaman di daerah dapat dikelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan menekan kesenjangan antardaerah.
“Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit daerah yang kapasitas fiskalnya masih belum kuat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dibanding transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya otonomi daerah.
“Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner,” jelas Bima.
Selain itu, Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal upaya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah daerah (pemda).
Dia menjelaskan efisiensi bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran agar digunakan untuk kegiatan substantif.
Menurut dia, tak sedikit pemda yang berhasil menggeser anggarannya untuk fokus terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
“Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” ucapnya.
Di sisi lain, ia mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program strategis, salah satunya memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Berbagai program telah disusun seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, kata dia, program tersebut perlu didukung oleh banyak pihak termasuk pemda.
Sebagai tambahan informasi, forum tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh Periode 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, dan beberapa tamu undangan lainnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025 -
Panglima TNI: Pengamanan jaksa oleh TNI sesuai undang-undang
“Jadi pelibatan TNI di kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI, dan tugas dalam OMSP (operasi militer selain perang) yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,”
Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan pengawalan kejaksaan oleh personel TNI sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
“Jadi pelibatan TNI di kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI, dan tugas dalam OMSP (operasi militer selain perang) yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,” kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Agus juga mengatakan TNI mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan kejaksaan tentang pendidikan dan latihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, kemudian penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.
Kemudian dukungan dan bantuan personel TNI, dukungan kepada TNI di bidang perdata dan pidana umum, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan serta penanganan perkara.
Agus juga mengatakan pengawalan oleh TNI terhadap jaksa turut diperkuat dengan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa, yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
Pasal 2 menyatakan jaksa berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Kemudian Pasal 4 menyatakan pelindungan negara dilakukan oleh Polri dan TNI.
“Komitmen TNI, kami bekerja secara profesional dan proporsional, serta berorientasi kepada sinergitas kelembagaan, dan dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres itu, yang terdiri atas 6 bab dan 13 pasal, ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (21/5), kemudian diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam perpres itu, jaksa beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara yang nantinya diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Terlepas dari itu, pelindungan negara yang berhak diterima oleh jaksa itu hanya akan diberikan manakala ada permintaan dari Kejaksaan.
Di samping soal pelindungan, Perpres No. 66/2025 juga mengatur ketentuan lain, terutama terkait kerja sama Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
PM Anwar: Integrasi ASEAN harus berpusat pada masyarakat
ANTARA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan integrasi ASEAN harus berpusat pada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat membuka agenda penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045 di Kuala Lumpur Convention Center, Senin (26/5). (Suci Nurhaliza/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)
-
DPR perkuat kolaborasi lawan DBD dengan target 0 persen kematian
Indonesia sendiri menempati posisi lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam
Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI untuk menciptakan ruang kolaborasi lintas sektor penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan target nol kematian pada tahun 2030.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan tujuan dibentuknya Kaukus Kesehatan DPR RI adalah sebagai ruang strategis lintas komisi dan fraksi di DPR RI untuk merespons isu-isu kesehatan publik secara terintegrasi, termasuk DBD.
“Angka kematian akibat DBD bukan hanya statistik, tapi cerminan lemahnya sistem respons kita. Ini saatnya bergeser dari pendekatan reaktif menjadi strategi kolaboratif yang proaktif dan prediktif,” kata Cucun di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Selain itu DPR RI bersama Kemenkes juga menyelenggarakan High-Level Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Koalisi Bersama Lawan Dengue (Kobar Lawan Dengue).
Terhitung hingga Mei 2025, Indonesia telah mencatat lebih dari 56.000 kasus DBD dengan lebih dari 250 kematian di 456 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Di Kabupaten Bandung tercatat 3.529 kasus dan 38 kematian. Angka ini membuat Bandung menjadi salah satu daerah dengan angka kematian tertinggi akibat DBD di Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan bahwa DBD masih menjadi ancaman serius di negara-negara berkembang. Ia menyebut bahwa 40 persen penduduk dunia berada dalam risiko tertular DBD.
Indonesia sendiri menempati posisi lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam.
“Tahun 2024 mencatat lebih dari 257.000 kasus DBD dan sekitar 1.400 kematian di Indonesia. Untuk mencapai target nol kematian pada 2030, dibutuhkan kolaborasi nyata antar-stakeholder,” kata Dante.
Cucun juga menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda kesehatan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Maka dari itu, melalui pembentukan koalisi bersama dan presidium kaukus ini, DPR RI dan Kemenkes berharap bisa mendorong secara maksimal agenda advokasi kebijakan, percepatan vaksinasi, edukasi publik berbasis data, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respon terhadap penyakit menular seperti DBD.
“Kolaborasi ini adalah awal dari langkah nyata, menyatukan visi dan kekuatan nasional untuk melindungi generasi bangsa. DBD bisa kita kalahkan, asal kita tidak bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Sebagai informasi, agenda peluncuran ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan Netty Prasetiyani Heryawan, beserta Para Ketua Kelompok Fraksi Komisi IX DPR RI.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Presiden yakini kerja sama ASEAN-GCC-China buat ekonomi tumbuh cepat
“Kita harus memastikan bahwa ASEAN menjadi relevan dan oleh karena itu, kita menyambut kemitraan yang lebih dalam. Misalnya, kerja sama ASEAN-GCC dan ASEAN-GCC-China. Kami yakin bahwa besok akan memberikan hasil nyata dalam hal ini. Pertumbuhan ekono
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meyakini kerja sama negara-negara anggota ASEAN, negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) dan China dapat membuat perekonomian kawasan tumbuh lebih cepat.
Presiden menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara merupakan yang tercepat saat ini.
“Kita harus memastikan bahwa ASEAN menjadi relevan dan oleh karena itu, kita menyambut kemitraan yang lebih dalam. Misalnya, kerja sama ASEAN-GCC dan ASEAN-GCC-China. Kami yakin bahwa besok akan memberikan hasil nyata dalam hal ini. Pertumbuhan ekonomi kita adalah yang tercepat,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam sesi plenary KTT Ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, sebagaimana dikutip dari transkrip resmi Presiden RI yang disiarkan Kementerian Luar Negeri RI.
Presiden menjelaskan bahwa Asia diproyeksikan memegang pengaruh lebih besar di dunia pada abad ini.
Oleh karena itu, Kepala Negara di hadapan para pimpinan negara ASEAN lainnya mengajak untuk tidak meremehkan kekuatan kawasan, terutama dengan bergabungnya Timor Leste dan Papua Nugini menjadi anggota penuh.
“Janganlah kita selalu meremehkan kekuatan dan kekuasaan kita. Oleh karena itu, dengan meningkatnya keanggotaan Timor Leste dan Papua Nugini, saya kira ini juga akan meningkatkan peran ASEAN di dunia,” kata Presiden.
Prabowo juga mengajak agar negara-negara anggota untuk bekerja keras, sehingga ASEAN tetap relevan, kuat, kohesif dan adaptif daripada sebelumnya
“Jadikan ASEAN bangkit lebih kuat, lebih berani, dan lebih relevan dari sebelumnya,” tutup Presiden mengakhiri sambutannya.
Presiden berbicara dalam sesi panel KTT Ke-46 ASEAN bersama dengan sembilan pemimpin negara-negara anggota lainnya, termasuk Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim selaku tuan rumah dan Ketua ASEAN tahun ini.
Tidak hanya sesi panel, pemimpin negara-negara anggota pada hari ini lanjut mengikuti agenda retret yang seluruhnya berlangsung tertutup untuk media, kemudian pertemuan antara ASEAN dan parlemen negara-negara ASEAN (AIPA), pertemuan antara ASEAN dengan perwakilan anak-anak muda ASEAN (ASEAN Youth), pertemuan dengan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC).
Kemudian, pemimpin negara-negara anggota pada hari ini juga bersama-sama menandatangani Deklarasi ASEAN 2045: Our Shared Future, dan kegiatan pun ditutup dengan jamuan santap malam oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur Convention Centre pada Senin malam waktu setempat.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
Presiden usul Sekretariat ASEAN diperkuat agar cepat merespons krisis
“Kita memperingati 10 tahun Komunitas ASEAN. Kita bangga atas kemajuan integrasi perekonomian, pertumbuhan, dan kerja sama bidang sosial. Namun, kita harus bekerja keras untuk melangkah lebih efektif, dan ini mencakup penguatan kapasitas lembaga Sekr
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kelembagaan Sekretariat ASEAN dan peran Sekretaris Jenderal ASEAN diperkuat agar mereka dapat cepat merespons krisis yang muncul dari luar kawasan.
Presiden menegaskan saat ini solidaritas dan persatuan ASEAN diuji karena adanya rivalitas negara-negara kuat yang menyebabkan dinamika global dapat berubah dengan sangat cepat.
“Kita memperingati 10 tahun Komunitas ASEAN. Kita bangga atas kemajuan integrasi perekonomian, pertumbuhan, dan kerja sama bidang sosial. Namun, kita harus bekerja keras untuk melangkah lebih efektif, dan ini mencakup penguatan kapasitas lembaga Sekretariat ASEAN,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam sesi plenary KTT Ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, sebagaimana dikutip dari transkrip resmi Presiden RI yang disiarkan Kementerian Luar Negeri RI.
“Kita harus memperkuat Sekretaris (Jenderal) ASEAN agar dapat lebih cepat merespons ketidakpastian-ketidakpastian yang datang ke depannya, dan juga guncangan-guncangan dari luar kawasan,” sambung Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo kemudian menekankan di tengah situasi geopolitik global yang serba tak pasti, ASEAN harus kuat.
“Semakin kita kuat, kita akan semakin didengar,” ujar Presiden.
“Kita tahu mereka yang kuatlah yang dihormati,” sambung Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menilai ASEAN, dilihat dari jumlah penduduknya, besarnya seperti seluruh Uni Eropa. Perekonomian di kawasan juga yang bertumbuh paling cepat.
“Abad ini diproyeksikan sebagai eranya Asia. Jangan sampai kita merendahkan kekuatan dan kemampuan sendiri,” kata Presiden.
Presiden berbicara dalam sesi panel KTT Ke-46 ASEAN bersama dengan sembilan pemimpin negara-negara anggota lainnya, termasuk Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim selaku tuan rumah dan Ketua ASEAN tahun ini.
Tidak hanya sesi panel, pemimpin negara-negara anggota pada hari ini lanjut mengikuti agenda retret yang seluruhnya berlangsung tertutup untuk media, kemudian pertemuan antara ASEAN dan parlemen negara-negara ASEAN (AIPA), pertemuan antara ASEAN dengan perwakilan anak-anak muda ASEAN (ASEAN Youth), pertemuan dengan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC).
Kemudian, pemimpin negara-negara anggota pada hari ini juga bersama-sama menandatangani Deklarasi ASEAN 2045: Our Shared Future, dan kegiatan pun ditutup dengan jamuan santap malam oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur Convention Centre pada Senin malam waktu setempat.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
BSKDN: Penguasaan teknologi-data adalah kunci kebijakan publik efektif
“Kecerdasan emosional ini maksudnya kita bisa merasakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat, dan apa yang masyarakat butuhkan semestinya juga menjadi kepekaan kita. Sehingga kita dapat tuangkan itu semua ke dalam rekomendasi strategi kebijakan y
Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean menegaskan penguasaan teknologi dan kemampuan analisis data merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menekankan bahwa pengembangan kapasitas SDM bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir strategis. Pengambilan kebijakan yang berkualitas tidak bisa hanya berdasarkan intuisi atau opini semata. Di era digital ini, pengambilan kebijakan harus melalui proses kajian yang berbasis data.
“Kecerdasan emosional ini maksudnya kita bisa merasakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat, dan apa yang masyarakat butuhkan semestinya juga menjadi kepekaan kita. Sehingga kita dapat tuangkan itu semua ke dalam rekomendasi strategi kebijakan yang telah melalui proses kajian,” kata Noudy dalam diskusi terkait Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi dan Informasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Command Center BSKDN, Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan pengembangan SDM merupakan proses sistematis yang berpijak pada rencana strategis organisasi dan bertujuan meningkatkan kompetensi dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, para ASN dapat memberikan kontribusi optimal dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, SDM yang unggul mampu menganalisis data dengan akurat, mengidentifikasi solusi komprehensif, dan melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh.
Dirinya juga mengatakan sebagai strategi penguatan kapasitas SDM, pihaknya terus mendorong pelatihan keterampilan analitis, penguasaan teknologi informasi, serta pengembangan program mentoring dan coaching.
Ia juga menyebut pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Business Intelligence sebagai elemen penting dalam mendukung kebijakan yang adaptif dan solutif.
“Dalam penggunaan data dan teknologi kita juga mengenal teknologi pendukung yakni penggunaan AI atau teknologi buatan yang saat ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Kemudian ada pula pemanfaatan BI atau Business Intelligence yang harus terus kita pahami guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga menyampaikan BSKDN terus mengupayakan secara konsisten pengembangan kompetensi pegawai demi kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik.
“Komitmen pimpinan terhadap SDM menjadi refleksi dari model kepemimpinan transformasional yang sangat dibutuhkan dalam membangun birokrasi modern dan responsif, dalam hal ini pimpinan kami kepala BSKDN sangat menekankan sekali terhadap pengembangan SDM,” pungkas Noudy.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
Boy Rafli Amar ajak alumni SMAN 37 Jakarta asah kemampuan berwirausaha
“Dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja saat ini, para alumni perlu meningkatkan kemampuan di bidang entrepreneurship di berbagai sektor. Selain itu, soft skill seperti komunikasi digital, kepemimpinan, dan adaptasi sosial sangat penting agar bis
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Alumni SMAN 37 Jakarta (IKASMAN 37) Komjen Pol. (Purn.) Boy Rafli Amar mengajak para lulusan sekolah itu untuk mengasah keterampilan berwirausaha guna menciptakan peluang kerja baru.
“Dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja saat ini, para alumni perlu meningkatkan kemampuan di bidang entrepreneurship di berbagai sektor. Selain itu, soft skill seperti komunikasi digital, kepemimpinan, dan adaptasi sosial sangat penting agar bisa memahami kebutuhan dan peluang di masyarakat,” ujar Boy Rafli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Boy Rafli menggarisbawahi perlunya para alumni untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.
Ia menyoroti bahwa peluang kerja konvensional kini semakin terbatas akibat tingginya persaingan dan kuota yang minim.
Ia menegaskan bahwa dengan menguasai keterampilan seperti komunikasi digital, alumni dapat lebih mudah menavigasi dunia kerja modern yang kian bergantung pada teknologi.
Dengan demikian, para alumni dapat juga melihat peluang kerja yang tidak konvensional seperti pegawai negeri sipil (PNS).
“Jangan hanya berorientasi menjadi pegawai negeri yang slotnya terbatas,” ujarnya.
Sementara itu, humas IKASMAN 37 Debbie Dahlia mengatakan bahwa Indonesia sedang berada di era bonus demografi dan transisi menuju ekonomi hijau, yang membuka peluang besar untuk penciptaan lapangan kerja baru.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan menghapus persyaratan diskriminatif seperti batasan usia dan penampilan, yang dinilainya sebagai sinyal positif bagi alumni IKASMAN 37 untuk menciptakan peluang kerja.
“Ini adalah kesempatan emas bagi generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Jejaring alumni seperti IKASMAN 37 menjadi strategis untuk kolaborasi lintas angkatan guna menciptakan peluang baru,” katanya.
Sedangkan, anggota IKASMAN 37 sekaligus analis komunikasi politik Hendri Satrio menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dari pejabat, salah satunya bisa untuk menyampaikan kebijakan ketenagakerjaan.
Ia menilai komunikasi publik yang buruk dapat menghambat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja.
“Komunikasi publik pejabat saat ini kerap menimbulkan kegaduhan sehingga perlu diperbaiki agar tidak memicu polemik. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan pesan-pesan pemerintah tersampaikan tanpa salah paham,” ucapnya.
Diketahui, IKASMAN 37 menggelar halalbihalal 2025 di Gedung Graha Dirgantara, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (24/5).
Acara itu menjadi momen silaturahmi lintas angkatan sekaligus platform untuk membahas tantangan serius yang dihadapi generasi saat ini, khususnya keterbatasan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi yang kian kompleks.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
KSAD akan evaluasi keteledoran dalam insiden ledakan Garut
Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan segera mengevaluasi dugaan keteledoran dalam insiden ledakan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan empat personel TNI dan sembilan warga sipil.
Maruli menjelaskan awalnya Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, dipilih menjadi lokasi pemusnahan amunisi sejak tahun 1985 karena lokasinya yang jauh dari permukiman masyarakat.
Namun perkembangan pembangunan membuat permukiman warga menjadi kian dekat dengan lokasi pemusnahan amunisi dan makin banyak warga di sekitar lokasi yang membantu pekerjaan seperti memasak dan bersih-bersih.
“iya jadinya begitu, dulunya kan masak-masak, dibayar honor. Jadi dulunya bersih-bersih, tidak sampai mengantar, Inilah keteledoran-keteledoran inilah yang kita tetap akan evaluasi,” kata Maruli di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Maruli juga menilai Desa Sagara di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, tetap bisa digunakan sebagai lokasi pemusnahan amunisi. Mengingat ledakan yang memakan korban jiwa beberapa waktu lalu adalah insiden pertama yang terjadi sejak Cibalong dipilih sebagai lokasi pemusnahan amunisi pada 1985.
“Bisa (tetap di Desa Sagara), enggak ada masalah sebenarnya, itu kan sudah dari sejak tahun 1985. Jadi sebenarnya ini baru sekali ini namanya peledakan yang mengakibatkan risiko setelah lebih dari berapa tahun berarti, lebih dari 35 tahun. Jadi sebetulnya bisa kita evaluasi,” ujarnya.
Dia pun menambahkan pihak TNI kedepannya akan memastikan tidak ada lagi warga sipil yang diperbolehkan berada di sekitar lokasi pemusnahan amunisi.
“Itu bisa (steril dari masyarakat sipil), itu sangat mudah sebenarnya Mungkin karena dulu menganggap biasa, rutin, enggak ada masalah, itulah yang membuat, tadinya dia jauh mulai ikut masak,” kata Maruli.
Adapun ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5), pada pukul 09.30 WIB, terjadi ketika TNI Angkatan Darat (AD) melakukan pemusnahan amunisi oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD.
Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, empat orang diantaranya merupakan anggota TNI dan sembilan korban lainnya warga sipil.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025