Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komunitas selam dan TNI di Natuna pasang monumen garuda di bawah laut

    Komunitas selam dan TNI di Natuna pasang monumen garuda di bawah laut

    Natuna (ANTARA) – Komunitas Freediving Club (NFC) bersama TNI di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, memperingati Hari Lahir Pancasila dengan memasang monumen Garuda di bawah laut.

    Koordinator kegiatan, Eggi Julianto dikonfirmasi dari Natuna, Minggu, mengatakan monumen dipasang di kedalaman 9 meter di bawah laut, tepatnya di Tanjung Datuk, Kecamatan Bunguran Timur Laut pada Minggu pagi. Monumen terbuat dari pecahan batu granit yang disusun menyerupai bentuk Garuda.

    Proses pembentukan monumen di bawah laut ini membutuhkan waktu tiga jam dengan melibatkan 30 orang penyelam, termasuk prajurit TNI.

    “Kami membuat monumen dari bebatuan dengan ukuran kurang lebih tiga meter, berbentuk Garuda,” ucap Eggi.

    Foto bersama di Tanjung Datuk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, sebelum pemasangan monumen pada Minggu (1/6/2025). ANTARA/HO-Komunitas NFC Natuna

    Kegiatan memperingati Hari Lahir Pancasila ini, lanjut Eggi, bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta serta sebagai kampanye pelestarian lingkungan terumbu karang.

    Monumen Garuda diharapkan menjadi ikon baru destinasi wisata bawah laut sekaligus menjadi rumah bagi ikan setelah nantinya ditumbuhi terumbu karang.

    “Dengan adanya monumen Garuda di dasar laut Natuna, ini mempertegas bahwa Natuna adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” ujar dia.

    Anggota Batalyon Komposit 1 Gardapati, Sersan Dua Panjaitan, mengatakan TNI akan terus berupaya mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Ia berharap kegiatan serupa dapat berlanjut dan menjadi contoh bagi komunitas lainnya.

    “Terima kasih kepada komunitas yang telah menggagas kegiatan pemasangan monumen Pancasila dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini,” ucap dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni sebagai momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa.

    “Peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia lantas menyinggung tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

    Dia menilai untuk mengokohkan ideologi Pancasila maka setiap warga negara perlu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara itu.

    Hal itu, lanjut dia, dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik itu lewat pendidikan, sosialisasi, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang harus secara konsisten dilakukan.

    Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap berbagai upaya tersebut harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat semakin dipahami masyarakat luas.

    Dia mendorong agar generasi penerus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian demi mewujudkan negara yang makmur dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI pastikan keamanan Presiden dalam panen raya jagung di Bengkayang

    TNI pastikan keamanan Presiden dalam panen raya jagung di Bengkayang

    Bengkayang (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Komando Resor Militer (Korem) 121/Alambhana Wanawwai dan Lanud Harry Hadisoemantri Sanggau Ledo pastikan keamanan Presiden yang direncanakan hadir dalam panen raya jagung di Bengkayang, Kalbar.

    Komandan Resor Militer (Danrem) 121/Alambhana Wanawwai (ABW), Brigjen TNI Purnomosidi mengatakan saat ini memfokuskan evaluasinya pada sistem pengamanan dan kesiapan infrastruktur pendukung kegiatan VVIP. Ia meminta seluruh personel gabungan untuk menjalin komunikasi efektif dan memperkuat koordinasi.

    “Kita harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan, termasuk yang direncanakan akan dihadiri oleh Bapak Presiden, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai protokol VVIP,” ujar Purnomosidi dalam keterangannya di Bengkayang usai kunjungan kerja ke Lanud Harry Hadisoemantri, Minggu.

    Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan penuh dari TNI, Polri, serta satuan pendukung lainnya guna menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah, khususnya di lokasi strategis seperti Lanud Harry Hadisoemantri.

    Selain mengecek lokasi tanam jagung, Purnomosidi juga melakukan dialog singkat dengan para perwira dan personel terkait teknis pelaksanaan panen raya serta antisipasi potensi gangguan keamanan.

    Program penanaman jagung serentak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Lokasi di Bengkayang menjadi salah satu titik penting dalam realisasi target 1 juta hektare.

    “Kunjungan kerja ini juga menjadi momen untuk memastikan bahwa seluruh elemen aparat negara bekerja dalam satu visi, khususnya dalam mendukung program nasional dan menjamin keselamatan pemimpin negara saat berkunjung,” ujarnya.

    Lanud Harry Hadisoemantri dipilih sebagai lokasi strategis karena kedekatannya dengan lokasi penanaman jagung dan kapasitasnya dalam mendukung logistik dan pengamanan skala besar.

    Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan masyarakat setempat, diharapkan pelaksanaan penanaman jagung hingga kunjungan Presiden ke Bengkayang dapat berjalan tanpa hambatan.

    Sementara itu, Komandan Lanud Had, Letkol Pnb Dion Aridito, melalui Kapten Pom Januar Akbar Wibisono menyampaikan kesiapan penuh Lanud Harry Hadisoemantri dalam mendukung pengamanan dan teknis kegiatan.

    “Meski masih menunggu konfirmasi resmi dari Sekretariat Presiden, kami telah siaga dan siap berkoordinasi lintas instansi untuk memastikan tidak ada hambatan,” ujar Kapten Januar.

    Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan guna mencegah gangguan keamanan selama agenda berlangsung. Kemudian untuk skenario pengamanan, termasuk pengaturan jalur transportasi, pengamanan lokasi, dan antisipasi kondisi darurat sudah dibahas secara intensif.

    Dia menegaskan, TNI AU mendukung suksesnya agenda nasional sekaligus mempererat sinergi antarinstansi di wilayah Kalimantan Barat.

    “Kami dari Pihak TNI AU siap mendukung program dari pemerintah terkait pelaksanaan panen raya dalam rangka mendukung Astacita Bapak Presiden,” ujarnya.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Kongres tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum

    PDIP: Kongres tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa kongres partai hanya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDIP.

    Djarot saat ditemui di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa kader PDIP, khususnya arus bawah, telah menghendaki tampuk jabatan di partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tetap diemban oleh Megawati.

    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025–2030,” kata dia.

    Mengenai jadwal pelaksanaan kongres, Djarot enggan membeberkannya. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Megawati selaku ketua umum saat ini, sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

    “Tunggu saja,” imbuh Djarot.

    Dia mengatakan Ketua Umum PDIP juga berwenang untuk menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat partai, termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen).

    Hal ini dia katakan merespons posisi sekjen PDIP yang masih diduduki oleh Hasto Kristiyanto yang sedang menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku.

    “​​Di dalam kongres, ketua umum terpilih itu mempunyai hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk sekjen. Bukan hanya sekjen, semuanya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kongres partai diundur bukan karena Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Dia menyebut Hasto tidak ada hubungannya dengan mundurnya jadwal kongres PDIP.

    “Tidak, itu tidak ada hubungannya juga,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (16/5).

    Jadwal kongres, imbuh dia, nanti akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Nanti akan ditentukan sendiri oleh ketua umum,” ujar Ganjar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • IPO: 49 persen publik nilai kondisi penegakan hukum nasional baik

    IPO: 49 persen publik nilai kondisi penegakan hukum nasional baik

    Jakarta (ANTARA) – Survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkini pada Mei 2025 menunjukkan bahwa 49 persen publik menyatakan kondisi penegakan hukum nasional dalam situasi yang baik.

    Temuan survei bertajuk “Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah” itu mencatat bahwa 43 persen responden menyatakan kondisi penegakan hukum nasional secara umum dalam kondisi baik dan 6 persen responden menyatakan kondisinya sangat baik.

    “Terdapat 49 persen responden menyatakan jika kondisi penegakan hukum nasional dalam situasi yang baik,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Meski demikian, dia mencatat bahwa besaran persepsi publik pada kondisi penegakan hukum tersebut cukup stagnan jika dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya.

    Survei juga mencatat penilaian publik terkait kondisi keamanan nasional cukup tinggi yakni mencapai 63 persen, yang terdiri dari 52 persen responden menyatakan kondisi keamanan nasional secara umum saat ini baik dan 11 persen menyatakan kondisinya sangat baik.

    Adapun responden yang menyatakan kondisi keamanan nasional dalam kondisi cukup berjumlah 27 persen.

    “Hanya 10 persen responden yang menyatakan keamanan nasional buruk dan sangat buruk,” ucapnya.

    Sementara itu, persepsi publik terkait kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini mencapai 51 persen, yang mencakup 48 persen responden menyatakan baik dan 3 persen menyatakan sangat baik.

    Adapun sebanyak 21 responden menyatakan cukup, 19 persen responden menyatakan buruk, dan 9 persen responden sisanya menyatakan sangat buruk terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

    “Persepsi pada pemberantasan korupsi tidak alami perubahan sejak periode survei sebelumnya, pemberantasan korupsi hanya mendapatkan persepsi baik sebesar 51 persen. Meskipun telah melampaui separuh responden, tetapi untuk menjaga reputasi ini tentu masih tergolong rendah,” katanya.

    Survei yang dilakukan pada 22–28 Mei 2025 itu melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan metode wawancara tatap muka secara langsung.

    Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling untuk menjamin representativitas dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Jangan terburu-buru buka hubungan diplomatik dengan Israel

    PDIP: Jangan terburu-buru buka hubungan diplomatik dengan Israel

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan menyebut pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel jangan dilakukan terburu-buru karena hal itu berkaitan dengan sikap dukungan RI terhadap Palestina yang juga selaras dengan konstitusi negara.

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Jakarta, Minggu, mengatakan hubungan diplomatik itu bisa saja dibuka, asalkan Palestina dipastikan merdeka terlebih dahulu dan diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat.

    “Kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu untuk kita, misalnya, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tuturnya.

    Dia mengingatkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    Dalam konteks Palestina, Indonesia dari dulu menginginkan negara tersebut merdeka. Maka dari itu, kata Djarot, membuka hubungan diplomatik dengan penjajah Israel sebelum kemerdekaan Palestina diakui merupakan bentuk pelanggaran konstitusi.

    “Kita menginginkan bahwa Palestina harus merdeka, harus diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat. Kalau kita menjalin hubungan diplomatik, nanti dulu. Sepanjang masih Palestina menjadi bangsa yang terjajah, tidak bisa, karena itu bertentangan dengan UUD,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

    Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia siap menambah jumlah pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Di samping itu, Kepala Negara menyebut apabila kemerdekaan Palestina sudah diakui, Indonesia siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan Pemerintah dilakukan dengan benar-benar berdasar pada fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.

    “Untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Minggu.

    Djarot pun mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan itu.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” ucapnya.

    Dalam hal ini, Djarot menyinggung soal perjalanan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa pemerintahan Orde Baru.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila disebut sempat dihentikan setelah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat pada tahun 1970. Larangan itu berdasarkan pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni.

    “Dan itu dilawan, itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot.

    Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025. Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan kalau penyusunan rancangan buku sejarah itu sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.

    “Ya tunggu dulu bukunya, atau sampai progres, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen,” katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pancasila jangan hanya sekadar dipidatokan, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan bagian dari jiwa bangsa.

    “Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Oleh sebab itu, Pancasila jangan hanya dipidatokan, jangan hanya sekadar diucapkan, mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita,” kata Djarot dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Minggu.

    Menurut Djarot, orang yang berjiwa Pancasila selalu bersemayam nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam jiwanya serta senantiasa dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ketika bertindak.

    “Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan, mereka-mereka yang benar-benar menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa,” ujarnya.

    Selain itu, Djarot menyebut orang yang berjiwa Pancasila akan menjunjung demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah untuk mufakat. Pada akhirnya, para Pancasilais mendambakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

    Dia pun mengakui masih banyak yang perlu dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Kendati begitu, Djarot meyakini bahwa Pancasila akan selalu abadi, jaya, dan bersemayam dalam jiwa bangsanya agar NKRI tetap tegak berdiri.

    Menurut dia, kader PDIP di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di lingkungannya masing-masing. “Bukan hanya dari sisi ucapan, tetapi lebih dari itu dari sisi tindakan dan perilaku kita,” tuturnya.

    Adapun PDIP menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Minggu ini dengan dihadiri oleh jajaran DPP partai, yakni Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan sebagainya.

    Selain jajaran DPP, upacara tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • IPO: 71 persen masyarakat dukung kebijakan efisiensi anggaran Prabowo

    IPO: 71 persen masyarakat dukung kebijakan efisiensi anggaran Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat 71 persen masyarakat mendukung dan menilai baik kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam survei bertajuk “Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah” itu menjelaskan berbagai kebijakan populis telah dihadirkan oleh Presiden Prabowo selama memimpin Indonesia sekurangnya enam bulan, salah satunya adalah efisiensi anggaran.

    “Kebijakan lain yang juga dominan diketahui publik adalah efisiensi anggaran, kebijakan ini pun tidak jauh berbeda dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), di mana pro dan kontra turut serta mengiringi,” tulis IPO sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Kebijakan efisiensi anggaran itu diputuskan Prabowo lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang pada pokoknya memerintahkan kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran dengan target sebesar Rp306,6 triliun.

    Sebanyak 71 persen responden menilai kebijakan efisiensi anggaran merupakan hal yang baik. Sementara 62 persen responden merasa puas terhadap kebijakan anggaran Pemerintah tersebut.

    Survei tersebut juga mencatat 68 persen responden menyatakan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo berjalan baik.

    Dalam survei itu, sebagian besar warga yaitu sebanyak 60 persen mengaku puas dengan program MBG. Sementara 19 persen menyatakan tidak puas dan sisanya tak menjawab.

    Survei IPO ini dilaksanakan pada 22-28 Mei 2025 dengan melibatkan 1.200 responden melalui wawancara langsung.

    Margin of error survei 2,90 persen dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling (MRS) untuk menjamin representativitas data.

    Adapun secara keseluruhan, sebanyak 81 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Presiden RI Prabowo Subianto yang berjalan sejak Oktober 2024.

    “Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah: Pancasila perkokoh moral bangsa di tengah tantangan zaman

    Khofifah: Pancasila perkokoh moral bangsa di tengah tantangan zaman

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran sentral dalam memperkokoh moral bangsa di tengah gempuran tantangan zaman, baik dari dalam negeri maupun dari dinamika global yang terus berkembang.

    Khofifah menekankan bahwa tema nasional peringatan tahun ini, “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, merupakan panggilan sejarah untuk menjaga arah kebangsaan Indonesia agar tetap kokoh di tengah dinamika zaman.

    “Pancasila adalah kompas moral bangsa. Di tengah disrupsi teknologi, krisis iklim, dan polarisasi geopolitik dunia, kita harus kembali pada akar nilai-nilai kebangsaan yang telah dirumuskan para pendiri bangsa,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu.

    Khofifah mengingatkan bahwa tantangan terhadap keutuhan bangsa tidak hanya berasal dari luar, melainkan juga dari dalam, seperti menguatnya sentimen identitas sempit, rendahnya literasi digital yang memicu penyebaran hoaks dan disinformasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial.

    Menurutnya, Pancasila bukan hanya sekadar ideologi negara, melainkan juga kekuatan hidup yang membimbing masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi benteng dari ekstremisme dan pragmatisme yang merusak nilai-nilai luhur.

    “Tantangan ideologis saat ini bersifat cair dan masif, termasuk infiltrasi budaya global yang berpotensi mengikis semangat gotong royong dan meningkatkan individualisme serta konsumerisme, terutama di kalangan generasi muda,” katanya.

    Untuk menghadapi hal tersebut, Khofifah mendorong penguatan nilai-nilai Pancasila secara sistematis melalui berbagai sektor, seperti pendidikan karakter di sekolah, narasi kebangsaan di ruang digital, hingga afirmasi kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial.

    “Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, kita harus mulai dari hal-hal mendasar, seperti membangun keadilan, menghargai perbedaan, dan memperkuat solidaritas. Nilai-nilai tersebut merupakan ruh dari Pancasila,” ucapnya.

    Sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah juga menekankan pentingnya peran kaum ibu dan generasi muda dalam mentransmisikan nilai-nilai Pancasila, mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang-ruang publik, termasuk media sosial.

    “Pancasila bukan hanya menjadi urusan negara, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Nilai-nilai Pancasila harus hidup di tengah keluarga, sekolah, tempat ibadah, hingga dunia maya,” ujar mantan Menteri Sosial itu.

    Di akhir pernyataannya, Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat semangat kebangsaan sebagai bagian dari upaya menjaga martabat dan kekuatan bangsa di tengah percaturan global.

    “Jayalah Pancasila, jayalah Indonesia,” tutur Khofifah.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025