Category: Antaranews.com Politik

  • Aktivis tekankan pentingnya komunikasi publik dalam menanggapi isu

    Aktivis tekankan pentingnya komunikasi publik dalam menanggapi isu

    “Kalau bicara isu iklim, bagaimana mencapai net zero pada 2050?, jangan, tapi bagaimana mendekatkan isu iklim, seperti bagaimana dalam ajaran Muslim ada soal menjaga alam, dan isu iklim pun menjadi relevan dengan mereka,”

    Jakarta (ANTARA) – Country Director Purpose Indonesia Longgena Ginting menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang, khususnya yang kepada audiens yang menjadi target.

    Longgena kemudian memberikan contoh bahwa saat ini Purpose tengah bekerja sama dengan komunitas pembenih dan pembibit Muslim dan bagaimana menjadikan isu iklim relevan dengan komunitas mereka.

    “Kalau bicara isu iklim, bagaimana mencapai net zero pada 2050?, jangan, tapi bagaimana mendekatkan isu iklim, seperti bagaimana dalam ajaran Muslim ada soal menjaga alam, dan isu iklim pun menjadi relevan dengan mereka,” kata Longgena di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Longgena dalam diskusi Cerita untuk Cipta: Dari Narasi Menjadi Aksi yang diselenggarakan oleh Purpose Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Longgena juga kembali menambahkan soal pentingnya gerakan sosial dan dampak yang paling bermakna dari gerakan sosial adalah dampak yang dibangun bersama lewat pendekatan berbasis cerita, komunikasi, dan aksi komunitas.

    “Gerakan sosial adalah nadi perubahan sistemik, dan komunikasi yang dibangun secara strategis adalah senjatanya,” jelas Longgena.

    Dirinya menjelaskan kekuatan narasi menjadi landasan Purpose untuk
    membangun komunikasi strategis dengan semangat movement generosity yakni semangat berbagi pengalaman, strategi, bahkan kegagalan untuk memperkuat gerakan secara kolektif.

    “Meski cara-caranya berganti namun esensi komunikasi tetap relevan dalam gerakan,” paparnya.

    Pada kesempatan yang sama, aktor dan aktivis lingkungan Nicholas Saputra mengungkapkan secara alami kampanye yang berfokus pada satu isu akan lebih mudah dilakukan.

    “Memang sulit untuk membuat satu isu spesifik bisa relevan dengan jutaan orang tapi bekerja dengan komunitas kecil akan lebih mudah karena itu isu yang betul-betul kita ketahui,” jelasnya.

    Dia menerangkan pola-pola kampanye seperti ini akan menjadi semacam bentuk antitesis dari dominasi algoritma media sosial.

    “Namun tetap saja ada godaan untuk di-like oleh dua juta orang,” ujarnya.

    Kemudian Pemimpin Umum Project Multatuli Evi Mariani menyebutkan saat ini ada situasi yang tidak seimbang dalam ekosistem informasi publik.

    “Ada banjir informasi namun di lain sisi ada kekeringan dari isu-isu yang diabaikan dan suara-suara yang tidak didengar,” kata Evi.

    Dia pun menilai hal itu akan menjadi tantangan bagi semua pihak yang berkecimpung di bidang informasi untuk mengomunikasikan berbagai isu yang tenggelam agar kembali mendapatkan sorotan publik.

    “Ini jadi tantangan bagi jurnalis, social campaigner, dan content creator untuk menyuarakan suara yang diabaikan dan isu-isu yang tidak didengar,” jelasnya.

    Beberapa inisiatif kampanye dan gerakan publik untuk isu lingkungan telah dilakukan oleh Purpose. Melalui MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate Impact) Purpose menggagas program pemberdayaan umat untuk mendorong aksi iklim di Indonesia melalui skema Sedekah Energi, Wakaf Hutan, dan Umat Untuk Semesta.

    Di bidang sosial politik, Purpose menggagas #PilahPilih yang mengajak anak muda menyuarakan isu lingkungan dalam menentukan pilihan menghadapi Pemilu dan Pemilih Kepala Daerah pada 2024 lalu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD Surabaya respons positif surat edaran penataan parkir

    Wakil Ketua DPRD Surabaya respons positif surat edaran penataan parkir

    “Pertama saya apresiasi terkait rencana walikota akan menerbitkan surat edaran terkait dengan toko swalayan itu memberikan atau menyediakan juru parkir,”

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai merespons postif rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan mengeluarkan surat edaran (SE) walikota terkait tempat usaha memiliki tempat parkir dan juru parkir gratis.

    “Pertama saya apresiasi terkait rencana walikota akan menerbitkan surat edaran terkait dengan toko swalayan itu memberikan atau menyediakan juru parkir,” kata Bahtiyar Rifai di Surabaya, Selasa.

    Ia mengemukakan, agar ada sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha di Surabaya terkait dengan penerbitan SE tersebut.

    “Tetapi saya berharap ada sosialisasi kepada pengusaha terkait itu. Saya berharap ke depan tidak hanya toko swalayan, tetapi semua pelaku usaha untuk menggratiskan parkir. Selama perusahaan itu membayar pajak parkir di Kota Surabaya,” kata Bahtiyar Rifai.

    Dengan adanya penyediaan tenaga parkir ditempat usaha maka penyerapan tenaga kerja di Surabaya menjadi terbuka dan mengurangi pengangguran di Kota Surabaya.

    “Dengan penyediaan tenaga parkir, otomatis akan ada lapangan pekerjaan bagi warga Surabaya. Nanti bisa dilibatkan dalam menyukseskan SE dari Walikota tersebut,” ujar Bahtiyar Rifai.

    Bahtiyar menyebutkan dengan SE tersebut nantinya bisa menertibkan pungutan-pungutan liar yang tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

    “Selama ini di lapangan masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk menarik lagi. Kita tidak tahu tarikannya itu untuk siapa, apakah untuk perorangan, oknum, apakah kepada pelaku usaha,” ujarnya.

    Ia menyampaikan, langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu sudah tepat untuk penertiban.

    “Yang jelas, sosialisasi ini penting agar pelaku usaha bisa menerjemahkan apa yang diharapkan oleh walikota,” katanya.

    Khusus untuk tenaga juru parkir sendiri, Bahtiyar berharap warga Surabaya agar diprioritaskan untuk direkrut. Selain itu, tenaga juru parkir nantinya juga memiliki tugas melakukan pengawasan, menjaga dan juga menata parkir.

    “Karena mereka juga dibayar dari perusahaan tersebut, bagaimana pun itu bagian dari layanan konsumen. Selain ada tulisan di tembok bebas parkir. Saran, mungkin di rompi mereka juga ditulis bebas parkir,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi X: PTKL perlu ikut dikaji dalam revisi UU Sisdiknas

    Anggota Komisi X: PTKL perlu ikut dikaji dalam revisi UU Sisdiknas

    Kami mencoba membedah postur anggaran terhadap pembiayaan tersebut, dan ternyata ditemukan ….

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai penyelenggaraan perguruan tinggi kementerian/lembaga lain (PTKL) perlu ikut dikaji dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    “Menurut kami ini (PTKL) perlu dikaji. Jadi, ini adalah bagian-bagian ornamen yang nantinya akan dibicarakan di dalam pembahasan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” kata Sabam dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Sisdiknas untuk Sistem Pendidikan yang Eksklusif dan Berkeadilan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sabam lantas mencontohkan keberadaan politeknik-politeknik kesehatan yang merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Contoh ini, contoh ini, tanpa ada interesting apa-apa, tetapi hanya membuka fakta saja seperti halnya di Kementerian Kesehatan ada namanya poltekkes-poltekkes hampir rata itu di beberapa provinsi kami lihat,” katanya.

    Padahal, lanjut dia, saat ini telah banyak perguruan tinggi negeri (PTN) hingga perguruan tinggi swasta (PTS) yang menyediakan pendidikan-pendidikan terkait untuk mencetak tenaga kesehatan profesional.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang salah satunya membidangi bidang pendidikan ini menyoroti postur anggaran kementerian/lembaga untuk menyelenggarakan PTKL yang disebutnya tergolong besar, sebagaimana yang dibedah dalam Panitia Kerja (Panja) PTKL Komisi X DPR RI.

    “Kami mencoba membedah postur anggaran terhadap pembiayaan tersebut, dan ternyata ditemukan bahwa ada porsi-porsi anggaran yang sebarannya jauh lebih besar ketimbang sebaran di kementerian teknis,” katanya.

    Ia menyinggung pula alokasi anggaran pendidikan untuk setiap mahasiswa PTKL rata-rata 13,8 kali lipat lebih besar daripada alokasi anggaran PTN di bawah Kemendiktisaintek untuk setiap mahasiswa.

    “Yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap mahasiswa di kementerian dan lembaga lainnya 14 kali lipat dibandingkan biaya yang dikeluarkan di perguruan tinggi negeri lainnya atau PTS . Artinya ini ‘kan prinsip-prinsip seperti ini yang perlu diluruskan mungkin saja perlu ada penyesuaian kembali,” katanya.

    Untuk itu, dia mempertanyakan urgensi kementerian/lembaga mengelola PTKL sebab berbagai program studi terkait sedianya telah ada dan diselenggarakan oleh PTN hingga PTS.

    “Ternyata PTS pun atau PTN pun sudah ada (pendidikan terkait). Maka, kami melihat apakah memang perlu lagi kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan yang sama, yang sudah disediakan oleh PTS ataupun PTN, seperti itu. Kami melihat ya untuk apa lagi?” tuturnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo panggil Menkes ke Istana bahas kasus COVID-19 di Indonesia

    Prabowo panggil Menkes ke Istana bahas kasus COVID-19 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, guna membahas tren peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia.

    Menkes Budi Gunadi tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 15.40 WIB sambil membawa map. Menkes pun menjawab pertanyaan awak media soal temuan kasus COVID-19 di Indonesia.

    “(Soal) C0VID-19. Lebih ke situ,” kata Menkes menjawab pertanyaan awak media terkait materi pembahasan rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menkes mengakui bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara memang naik, namun kasus tersebut berasal dari subvarian Omicron JN.1.

    Menkes menjelaskan bahwa tren kasus COVID-19 di Indonesia ini tidak perlu dikhawatirkan.

    “Memang di luar negeri naik, tetapi itu variannya, subvarian dari Omicron. Jadi, itu sama dengan subvarian kita lihat yang JN.1. Jadi, harusnya tidak usah khawatir,” kata Menkes.

    Pada kesempatan sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan bahwa sehubungan dengan peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara di kawasan Asia, seperti Thailand, Hongkong, Malaysia dan Singapura, ada sejumlah hal yang harus dilakukan unit kesehatan serta para pemangku kepentingan.

    Sejumlah hal itu, antara lain dengan memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO, serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

    Kemudian, menggencarkan promosi gaya hidup sehat dan kewaspadaan COVID-19, seperti dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAD resmikan 47 titik program TNI AD manunggal air di Jambi 

    KSAD resmikan 47 titik program TNI AD manunggal air di Jambi 

    “Program ini saya pikir masih terus dilanjutkan setelah kita berkoordinasi dengan para gubernur dan para bupati, masih banyak daerah yang memerlukan (air bersih). Kalau kita keroyok ramai-ramai akan lebih mempercepat penyelesaian kekurangan air bersi

    Jambi (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan 47 titik sumber air bersih di Provinsi Jambi dalam program TNI AD “manunggal air” sebagai upaya membantu masyarakat Indonesia mendapatkan akses air bersih.

    “Program ini saya pikir masih terus dilanjutkan setelah kita berkoordinasi dengan para gubernur dan para bupati, masih banyak daerah yang memerlukan (air bersih). Kalau kita keroyok ramai-ramai akan lebih mempercepat penyelesaian kekurangan air bersih masyarakat,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak di Jambi, Selasa.

    Ia mengatakan, TNI AD sudah membuat sebanyak 4.200 jaringan menjangkau wilayah di Indonesia yang mengalami kesulitan mengakses air bersih. Program tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi penerus bangsa.

    Program air bersih bisa dipadukan dengan program pemerintah seperti penyiapan dapur sehat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk usaha peningkatan hasil pertanian di wilayah Republik Indonesia.

    Saat ini, kata dia, sebanyak 27 juta penduduk Indonesia atau 9,4 persen tidak memiliki akses air bersih. TNI Angkatan Darat berupaya mendekatkan kebutuhan air bersih kemasyarakatan. Program tersebut diprediksi tiga sampai empat tahun bisa menjangkau 14 juta masyarakat.

    “Investasi ini baru bisa dirasakan sekitar 15 tahun yang akan datang, mudah-mudahan program ini terus dilanjutkan. Jika kita kompak bisa mempercepat pengadaan air bersih,” ajaknya.

    Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik program yang digagas oleh TNI AD. Program ini diharapkan bisa membuat masyarakat bahagia, khususnya rumah tangga yang belum teraliri sambungan air bersih.

    “Kita mendukung penuh program pak KSAD, dan meneruskan program ini di masyarakat,” kata Al Haris.

    Pewarta: Nanang Mairiadi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seskoal cetak perwira berkemampuan diplomasi militer

    Seskoal cetak perwira berkemampuan diplomasi militer

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal) adalah tempat untuk melatih perwira TNI AL bidang analisis strategi militer dan kemampuan berdiplomasi.

    Hal tersebut dikatakan Ali saat memberikan sambutan dalam acara penutupan pendidikan Seskoal angkatan 63 di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa.

    “Pendekatan internasional, para perwira ditanamkan nilai-nilai diplomasi dan kerja sama dengan para perwira negara sahabat dan juga mengikuti pendidikan Seskoal,” kata Ali.

    Menurut Ali, perwira TNI harus memiliki kemampuan diplomasi tinggi karena kelak mereka akan bertugas memperkuat hubungan militer dengan negara-negara lain.

    Dengan memperkuat hubungan militer dengan negara lain, Ali yakin stabilitas keamanan wilayah laut Indonesia di kawasan akan terjaga dengan baik.

    Tidak hanya itu, Ali menjelaskan lulus dari Seskoal akan membawa para perwira TNI AL ke pangkat dan jabatan yang tinggi lagi. Karenanya, Ali meminta seluruh perwira lulusan Seskoal dapat bekerja dengan baik dan tidak menggunakan kedudukannya untuk hal yang buruk.

    “Jangan mudah tergoda dengan iming-iming jabatan dan dapat berdampak pada sikap hedonisme,” kata Ali.

    “Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan berpegang teguh pada integritas dalam setiap keputusan yang diambil sebagai seorang perwira,” tambah dia.

    Untuk diketahui, sebanyak 142 perwira siswa (Pasis) lulus dari Seskoal angkatan 63. Ke 142 terdiri dari 120 Pasis TNI AL, empat
    Pasis TNI AD, empat Pasis TNI AU, dan delapan Pasis Polri serta enam Pasis yakni Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Malaysia dan Singapura.

    Adapun para peserta yang mengikuti Seskoal Ke-63 tahun ini juga terdiri dari berbagai korps, meliputi 31 Pasis Korps Pelaut, 26 Pasis Korps Teknik, 11 Pasis Korps Elektronika, 17 Pasis Korps Suplai, 18 Pasis Korps Marinir, tujuh Pasis Korps Kesehatan, tujuh Pasis Korps Khusus, satu Pasis Korps Pomal, dan dua Pasis Korps Hukum.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua penambang emas tewas di kawasan konsensi CPM

    Dua penambang emas tewas di kawasan konsensi CPM

    “Benar, kami menerima laporan adanya dua korban jiwa akibat aktivitas tambang ilegal di kawasan Kijang 30. Dugaan awal, korban tertimpa material longsoran batu dari atas bukit,”

    Palu (ANTARA) – Dua orang penambang emas tanpa izin (PETI) dilaporkan tewas tertimbun longsor di kawasan konsesi PT Citra Palu Mineral (CPM), Selasa.

    Informasi yang dihimpun, mereka tewas di kawasan Kijang 30, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Kedua korban diketahui berasal dari luar Kota Palu. Satu di antaranya merupakan warga Palolo, Kabupaten Sigi, yang meninggal di tempat kejadian. Korban lainnya berasal dari Gorontalo dan dinyatakan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

    Kapolresta Palu, Kombes Pol. Deny Abrahams, membenarkan kejadian tersebut.

    Dia menjelaskan bahwa longsoran batu dari atas bukit diduga menjadi penyebab utama insiden maut itu.

    “Benar, kami menerima laporan adanya dua korban jiwa akibat aktivitas tambang ilegal di kawasan Kijang 30. Dugaan awal, korban tertimpa material longsoran batu dari atas bukit,” katanya.

    Lanjut dia, proses identifikasi korban masih terus dilakukan. Namun, pihak kepolisian mengalami kendala dalam pengumpulan informasi di lapangan karena warga setempat enggan memberikan keterangan.

    “Kami masih terus mendalami identitas korban, namun proses pengumpulan informasi di lapangan cukup terkendala, karena masyarakat belum terbuka memberikan keterangan,” ungkapnya.

    Hingga saat ini, kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas penambangan di area rawan longsor demi keselamatan bersama.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • PCO sebut reshuffle mungkin terjadi, Presiden punya penilaian objektif

    PCO sebut reshuffle mungkin terjadi, Presiden punya penilaian objektif

    Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata Hasan Nasbi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa.

    Hasan mengatakan bahwa semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.

    Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian menyeluruh dan objektif terkait dengan kinerja para menteri, termasuk kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan di dalam kabinet.

    “Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya Presiden yang tahu arena ini hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan.

    Lebih lanjut Hasan menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan peringatan kepada siapa pun yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan mandat, tidak mendukung pemerintahan yang bersih, atau terlibat korupsi, sebaiknya mengundurkan diri sebelum diberhentikan.

    “‘Kan itu pernyataan Presiden kemarin. Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan kepada orang-orang atau nama-nama tertentu,” pungkas Hasan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.

    “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6).

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana sebut Presiden ketahui LSM asing yang diskreditkan pemerintah

    Istana sebut Presiden ketahui LSM asing yang diskreditkan pemerintah

    Pernyataan Presiden tersebut tidak mengarah pada seluruh LSM di Indonesia yang telah berperan memantau kinerja pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi dengan pihak asing dan cenderung mendiskreditkan kinerja pemerintah.

    Pernyataan Hasan tersebut menanggapi soal pidato Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin (2/6) yang menyebutkan bahwa ada kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horizontal di dalam negeri.

    “Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa.

    Hasan menegaskan bahwa pernyataan Presiden tersebut tidak mengarah pada seluruh LSM di Indonesia yang telah berperan memantau kinerja pemerintah.

    Pemerintah menyadari bahwa banyak LSM besar di Indonesia yang memiliki peran besar dalam mengatasi isu sosial, pendidikan, toleransi, hingga kemanusiaan di negeri ini.

    Lebih dari itu Hasan mengatakan bahwa Presiden telah mengantongi informasi terkait dengan kelompok mengatasnamakan LSM yang didanai pihak asing yang berupaya memecah belah bangsa dengan menyebarkan isu atau kabar yang tidak benar.

    Hasan menambahkan bahwa Presiden memahami betul ada organisasi yang tampak jelas mencemooh kemajuan bangsa, mencoba membatalkan program prioritas pemerintah, hingga berupaya memecah belah persatuan bangsa.

    “Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian di republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di republik kita, itu tidak terlepas dari intervensi asing,” kata Hasan.

    Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6), Kepala Negara menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar.

    Presiden mengatakan bahwa sejarah panjang penjajahan dan campur tangan asing menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memecah belah bangsa.

    Menurut Prabowo, tak sedikit kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horizontal di dalam negeri.

    “Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita,” katanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota Komisi X paparkan faktor pendorong UU Sisdiknas perlu direvisi

    Anggota Komisi X paparkan faktor pendorong UU Sisdiknas perlu direvisi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga memaparkan sejumlah hal dalam dunia pendidikan di Tanah Air yang menjadi faktor pendorong perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    “Hal-hal inilah yang menjadi salah satu atau bagian faktor pendorong kenapa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Sisdiknas,” kata Sabam dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Sisdiknas untuk Sistem Pendidikan yang Ekslusif dan Berkeadilan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini, guru selaku tenaga pendidik saat ini kerap mengalami kejadian-kejadian intimidatif.

    “Kita juga mendengar adanya guru yang tidak sejahtera,” ucapnya.

    Tak hanya dari sisi guru, dia menyebut dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini juga kerap terjadi fenomena perundungan (bullying) yang menimpa siswa didik.

    Selain itu, dia mengatakan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai untuk menunjang jalannya kegiatan belajar mengajar menjadi salah satu faktor penyumbang perlu dilakukannya revisi UU Sisdiknas.

    Adapun faktor lainnya dia menyebut adanya disparitas atau perbedaan kompetensi pendidikan yang tidak merata di wilayah Indonesia sehingga memunculkan istilah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Untuk itu, dia menggarisbawahi revisi UU Sisdiknas menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi perbaikan pendidikan di Tanah Air, mengingat perlu dilakukan pula penyesuaian dengan perkembangan zaman sejak UU tersebut diterbitkan.

    “Rencana revisi undang-undang ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi kita. Kalau berbicara tentang pendidikan pertama-tama mengingat bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini sudah cukup lama dan menurut hemat kami mengingat tuntutan zaman perlu ada penyesuaian,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa upaya merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan metode kodifikasi, di antaranya bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan memudahkan bagi masyarakat.

    “Kelebihan metode ini adalah terciptanya kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat, karena semua aturan terkait pendidikan berada dalam satu dokumen,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (20/5).

    Ia menjelaskan melalui metode kodifikasi itu, revisi UU Sisdiknas akan menyatukan semua aturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang terkait pendidikan menjadi satu undang-undang yang lengkap dan terintegrasi.

    Undang-Undang lainnya terkait pendidikan itu, kata dia, meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

    “Bahkan, (pembahasan revisi UU Sisdiknas) juga mengevaluasi pasal-pasal pendidikan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Mahfudz menambahkan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025