Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga sekolah pukul 06.00

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga sekolah pukul 06.00

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (3/6) menjadi sorotan, mulai dari PCO sebut reshuffle mungkin terjadi karena Presiden punya penilaian objektif hingga Komisi X DPR minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. PCO sebut reshuffle mungkin terjadi, Presiden punya penilaian objektif

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata Hasan Nasbi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa.

    Hasan mengatakan bahwa semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.

    Baca selengkapnya di sini

    2. KSAL: Siswa AAL jalani pendidikan tiga tahun dan magang satu tahun

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) akan menjalani pendidikan selama tiga tahun dan magang di KRI ataupun satuan tertentu selama satu tahun.

    “Di AAL tiga tahun (masa pendidikan) tapi ditambah satu tahun sebagai perwira siswa. Mereka akan ditempatkan di kapal-kapal kemudian yang marinir di Batalion, seperti magang,” Kata Ali saat ditemui di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa.

    Menurut Ali, metode ini lebih efektif untuk diterapkan karena memiliki banyak keuntungan.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Istana sebut Presiden ketahui LSM asing yang diskreditkan pemerintah

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi dengan pihak asing dan cenderung mendiskreditkan kinerja pemerintah.

    Pernyataan Hasan tersebut menanggapi soal pidato Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin (2/6) yang menyebutkan bahwa ada kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horisontal di dalam negeri.

    “Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan setiap kebijakan harus disusun dengan mengutamakan hak asasi manusia yang sesuai sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

    Andreas menegaskan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

    “Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Komisi X minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakannya yang membuat para pelajar harus masuk sekolah dan mulai mengikuti pembelajaran pukul 06.00.

    Lalu Hadrian mengatakan bahwa kebijakan tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar butuh kenyamanan dan efektivitas sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai.

    “Kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisis lebih mendalam,” kata Lalu di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri harap Great Institute mampu kawal kebijakan Presiden

    Wamendagri harap Great Institute mampu kawal kebijakan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, berharap Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi Great Institute dapat memperkuat diskursus narasi atas berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemunculan gerakan Great Institute ini adalah meletakkan konteks narasi ideologi yang kuat dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” kata Bima dalam grand launching Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi Great Institute, Selasa (3/6).

    Dia menekankan pentingnya mengkaji berbagai kebijakan agar dialektika di ruang publik dapat berjalan.

    Ia mencontohkan beberapa kebijakan yang perlu dikaji lebih dalam, seperti langkah efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    Bima menjelaskan efisiensi anggaran bukan semata tentang penghematan, melainkan tentang membentuk struktur anggaran pemerintahan yang lebih sehat dan tepat sasaran.

    Ia pun optimistis efisiensi tersebut akan memperkuat program-program strategis, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

    “Bukan [sekadar] soal penghematan, tapi ini adalah gerakan yang ideologis,” ujarnya.

    Meski demikian, ia percaya bahwa kehadiran Great Institute dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyuarakan berbagai kebijakan.

    “Saya percaya, Pak Syahganda (Direktur Great Institute) akan memperkuat barisan ini,” tambah Bima.

    Lebih lanjut, dirinya juga mendorong agar Great Institute berkontribusi dalam mengkaji isu-isu strategis lainnya, seperti revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Partai Politik ke arah yang lebih baik. Apalagi, saat ini Indonesia tengah menuju era Emas 2045, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

    “Nonsens kita berbicara di 2045, tanpa kita bicara tentang partai politik yang akan kita bangun kepada generasi yang akan memimpin kita pada saatnya,” tegasnya.

    Ia juga berharap Great Institute dapat berjalan searah dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat turut menyebarkan narasi kebijakan secara lebih luas.

    “Jadi, welcome to the club Great Institute, terima kasih banyak insyaallah kita bersama-sama menuju Indonesia Emas di bawah komando Presiden Prabowo,” pungkas dia.

    Sebagai tambahan informasi, acara tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Rocky Gerung, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo terima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja di Jakarta

    Presiden Prabowo terima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja di Jakarta

    Senin, 5 Mei 2025 15:41 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (ketiga kanan) menyapa siswa sekolah dasar saat kunjungan kehormatan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja ke Indonesia tersebut untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang strategis antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (kiri) saat kunjungan kehormatan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja ke Indonesia tersebut untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang strategis antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (kedua kiri) memeriksa pasukan saat kunjungan kehormatan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja ke Indonesia tersebut untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang strategis antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

  • Program TNI AD Manunggal air beri dampak baik untuk masyarakat

    Program TNI AD Manunggal air beri dampak baik untuk masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan program TNI AD manunggal air sudah berdampak bagi masyarakat yaitu berhasil membantu 1.426.297 jiwa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan air bersih.

    “Kami memang berkomitmen untuk terus membantu masyarakat sebanyak-banyaknya agar dapat akses air bersih,” kata Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/6).

    Dia menjelaskan jumlah tersebut dapat dipastikan berdasarkan data terbaru yang dimiliki TNI AD.

    Dalam data yang terbaru TNI AD terhitung per tanggal 28 Mei 2025, disebutkan bahwa 1.426.297 warga itu terdiri dari 407.622 kepala keluarga (KK) yang ada di seluruh Indonesia.

    Jumlah tersebut terbilang wajar karena sudah banyak titik air yang telah dibangun TNI AD sejak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI AD.

    Wahyu mengatakan berdasarkan data yang sama, ada tiga fasilitas air yang dibangun TNI AD yakni pompa hidram, sumur bor, dan pompa air gravitasi.

    Menurut dia, saat ini tercatat ada 679 pompa hidram, 3163 sumur bor dan 287 pompa gravitasi yang dibangun oleh TNI AD. Dari angka tersebut, tercatat 3775 sudah selesai dibangun sedangkan sisanya yakni 354 masih dalam proses pembangunan.

    Wahyu memastikan program TNI AD Manunggal Air ini akan terus bergulir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Dengan adanya kegiatan ini, Wahyu berharap TNI AD dapat semakin berguna dan memberikan dampak baik kepada masyarakat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL perkuat kolaborasi dalam pengawasan cegah penyelundupan barang

    TNI AL perkuat kolaborasi dalam pengawasan cegah penyelundupan barang

    “Kita akan terus menjaga perairan ini bersinergi dengan seluruh aparat maritim lainnya. Entah itu Polair, ada Bea Cukai, ada KKP, Bakamla,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya memperkuat kolaborasi serta koordinasi antara instansi dan lembaga dalam mengawasi wilayah perbatasan laut guna mengantisipasi aktivitas penyelundupan barang ilegal ataupun narkoba.

    Hal tersebut dilakukan setelah TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba seberat dua ton dan pasir timah seberat 25 ton beberapa waktu lalu.

    “Kita akan terus menjaga perairan ini bersinergi dengan seluruh aparat maritim lainnya. Entah itu Polair, ada Bea Cukai, ada KKP, Bakamla,” kata Ali saat berada di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) di Cipulir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa.

    Ali menjelaskan, kolaborasi itu perlu dibangun agar TNI AL tidak kesulitan dalam mengawasi titik rawan yang menjadi jalur penyelundupan barang.

    Selain itu, lanjut Ali, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) ataupun satuan intelijen dari masing-masing untuk mencari tahu jalur lau mana saja yang dipakai untuk menyelundupkan barang.

    “Kita sudah kantongi mana mana saja titiknya. Kita pelajari lagi karena takutnya mereka bisa saja pindah posisi,” kata Ali.

    Dengan adanya kolaborasi tersebut, Ali yakin pencegahan penyelundupan barang ilegal ataupun narkoba akan lebih maksimal.

    Sebelumnya, Lanal Balik Papan baru saja menggagalkan penyelundupan pasir timah seberat 25 ton yang dimasukan ke sebuah kapal di Pelabuhan Pangkal Balam, Minggu (1/6).

    Selang beberapa hari sebelumnya, yakni pada Rabu (14/5), Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun (TBK) menggagalkan penyeludupan 1,9 ton narkotika jenis sabu dan kokain di Perairan Karimun, Kepulauan Riau.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI tinjau latihan Latgabma TNI-Singapura di Batam

    Panglima TNI tinjau latihan Latgabma TNI-Singapura di Batam

    Batam (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau latihan gabungan bersama (Latgama) antara TNI dan Singapore Armed Force (SAF) bertajuk Counter Terrorisme Field Training Exercise (CT FTX) “Griffin Cakti” tahun 2025 di perairan Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

    Kedatangan Panglima TNI disambut langsung Komandan Lanud Hang Nadim Letkol Pnb Hendro Sukamdani di Bandara Hang Nadim Batam pagi tadi.

    Turut serta menyambut kedatangan Panglima TNI, yakni Komandan Komando Operasi Khusus TNI Mayjen TNI Yudha Airlangga, Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayusetyo, Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Fuazi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin dan Kepala Kejati Kepri Teguh Subroto.

    Wakil Gubernur Kepri Nyayang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad turut serta hadir menyambut kedatangan orang nomor satu di TNI tersebut.

    Informasi kedatangan Panglima TNI ke Batam ini dibagikan dalam sosial media Lanud Hang Nadim (@lanudhangnadi).

    Menurut informasi yang diperoleh, Panglima TNI meninjau langsung latihan gabungan antara TNI dan Singapura tahun 2025 yang digelar di Perairan Batam.

    Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait kegiatan latihan gabungan TNI dengan Singapura yang dikeluarkan oleh Lanud Hang Nadim. Namun, ANTARA dipersilahkan mengutip informasi dari akun Instagram resmi Lanud Hang Nadim.

    Dikutip dari laman TNI AU, Latgama Gfiffin Cakti 2025 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2025 di wilayah latihan gabungan, dengan melibatkan unsur TNI dari ketiga matra serta satuan-satuan elite dan SAF.

    Fokus latihan meliputi operasi kontra-terorisme, penyelamatan sandera, serta simulasi penanganan ancaman teroris di laut.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja s

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menilai bahwa pemerintah Australia merupakan mitra kerja ASEAN yang kuat dan konsisten dalam upaya bersama menanggulangi kejahatan transnasional.

    Dalam Pertemuan Ke-4 ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue di Jakarta, Selasa (27/5), Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan Indonesia melalui BNPT telah bekerja sama secara intensif dengan pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan kawasan.

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja sama konkret,” kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Komitmen kuat Australia untuk terus bekerja sama menanggulangi terorisme di Asia Tenggara juga ditegaskan kembali oleh Duta Besar Australia untuk Isu Penanggulangan Terorisme Gemma Huggins.

    Ia menekankan bahwa Asia Tenggara penting secara strategis bagi masa depan Australia, sehingga dibutuhkan kawasan yang stabil di mana ASEAN memainkan peran utama.

    “Oleh karena itu, Australia mendukung inisiatif yang dipimpin ASEAN dalam mengatasi tantangan transnasional, termasuk terorisme, melalui kerangka kerja ASEAN-Australia yang diharapkan menuju pada tahap mature,” tutur Huggins dalam kesempatan yang sama.

    Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan pembaruan mengenai pelaksanaan berbagai proyek kerja sama dengan mitra wicara Australia, termasuk beberapa program peningkatan kapasitas yang dilakukan, seperti ASEAN-Australia Workshop Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of Foreign Terrorist Fighters and Their Families, yang telah sukses terselenggara pada Maret 2025.

    Turut dibahas pula rencana penyelenggaraan ASEAN-Australia Workshop on Good Practice Approaches to Empower Youth and Enhance Their Capacity to Prevent the Rise of Radicalisation and Violent Extremism yang akan digelar di Jakarta pada akhir tahun 2025.

    Selain itu, usulan Australia untuk membuat perangkat mengenai rehabilitasi dan reintegrasi Pejuang Teroris Asing alias Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan keluarga juga didiskusikan, sebagai hasil workshop atau lokakarya bulan Maret 2025.

    Pertemuan juga menyetujui usulan Australia untuk mengembangkan kerja sama di beberapa area, yaitu penilaian ancaman terorisme dan pengumpulan informasi intelijen dari sumber terbuka, perlindungan target rentan dan ruang publik, penanganan penyalahgunaan teknologi baru dan emerging, pemanfaatan olah raga dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (P/CVE), serta penanggulangan jaringan keuangan terorisme dan donasi.

    Pengembangan kerja sama tersebut disarankan dapat tertuang dalam draf komponen terorisme dari dokumen suksesor Rencana Kerja SOMTC + Australia.

    Adapun delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut dipimpin Polri dari Divisi Hubungan Internasional, dengan anggota dari unsur kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta BNPT.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan setiap kebijakan harus disusun dengan mengutamakan hak asasi manusia yang sesuai sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

    Andreas menegaskan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

    “Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Andreas mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekadar seremonial tahunan dan harus menjadi momentum untuk meneguhkan pijakan sebagai bangsa yang berdaulat dan berkeadaban di tengah arus perubahan global dan tekanan ideologi transnasional.

    Dia juga menegaskan memperingati Hari Lahir Pancasila bukan hanya memasang spanduk atau menggelar upacara. Apalagi hanya unggahan simbolis di media sosial.

    “Yang paling utama adalah keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja nyata, baik dalam perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, maupun pelayanan publik,” kata Andreas.

    Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang pertama kali dirumuskan Presiden pertama RI Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

    Ide ini muncul sebagai landasan untuk membangun bangsa yang beragam, menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya.

    Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila resmi dijadikan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 dan terus menjadi pegangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Andreas menambahkan semangat Bung Karno yang tertuang dalam Pancasila harus terus diperjuangkan, khususnya untuk bunyi sila kedua dalam Pancasila yang merupakan mandat untuk menjamin HAM dengan menghadirkan keadilan sosial, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, hingga melindungi keberagaman.

    Menurut pimpinan Komisi XIII DPR yang membidangi HAM itu, jaminan terhadap penegakan HAM bisa diwujudkan dengan memperjuangkan kebijakan yang prorakyat, termasuk memastikan semua kebijakan bertumpu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Memperkokoh ideologi Pancasila, tambah Andreas, berarti memastikan kebijakan negara berpihak kepada yang lemah, bukan tunduk pada kepentingan modal semata.

    “Apalah artinya Indonesia Raya jika rakyat kecil harus tertindih oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, anak-anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” tuturnya.

    Andreas juga menyinggung pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi Indonesia untuk menjaga persatuan.

    “Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah,” ucap Andreas mengutip pernyataan Bung Karno.

    Andreas mengatakan Pancasila adalah panggilan untuk kerja nyata dan DPR akan mengawal setiap kebijakan pemerintah, termasuk keberpihakan anggaran untuk kemajuan desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

    “Kami juga akan terus mengawasi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi rakyat dengan sungguh-sungguh,” jelasnya.

    Andreas juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum reflektif dan korektif.

    “Mari bersama kita perkuat komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih kuat, dan benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Bogor terima peserta kuliah kerja profesi Sespimmen Polri

    Polres Bogor terima peserta kuliah kerja profesi Sespimmen Polri

    “Semoga seluruh peserta didik dapat menggali permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Polres Bogor dan bisa mengimplementasikan apa yang telah didapat sekaligus memberikan kontribusi positif bagi institusi dan masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Polres Bogor menerima peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-65 Gelombang 1 Tahun Anggaran 2025.

    Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyampaikan apresiasinya kepada para peserta yang mengikuti kegiatan KKP ini.

    Dirinya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah pembelajaran strategis dalam meningkatkan kompetensi serta memperkuat sinergitas antara peserta didik dan satuan kewilayahan.

    “Semoga seluruh peserta didik dapat menggali permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Polres Bogor dan bisa mengimplementasikan apa yang telah didapat sekaligus memberikan kontribusi positif bagi institusi dan masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, perwira pendamping Sespimmen Polri, yakni Kombes Pol. Utoro Saputro; Kombes Pol. Asrial Kurniansyah; dan Kombes Pol. Musa Hengky Pandapotan Tampubolon, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan jajaran Polres Bogor.

    Mereka menjelaskan bahwa KKP ini terdiri dari kegiatan studi kepustakaan, diskusi kelompok, serta aksi nyata di lapangan melalui pengabdian masyarakat.

    Kegiatan KKP ini akan berlangsung selama lima hari. Adapun tema yang diangkat adalah Mewujudkan Pimpinan Tingkat Menengah Polri, Kementerian, dan Lembaga yang Bermoral, Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (PRESISI) untuk Indonesia Maju.

    Lebih lanjut, sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pelayanan publik, peserta didik turut melaksanakan kegiatan sosial berupa pemberian sembako dan tali asih.

    Kegiatan sosial itu dilaksanakan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Panti Asuhan Ponpes Alquran Al Kinanah yang menaungi anak-anak yatim dan duafa serta Sentra Terpadu “Intan Soeweno” Kemensos RI yang merupakan pusat pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

    Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian sosial serta komitmen peserta didik dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat selama kegiatan KKP.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti bertolak ke Papua jalankan misi pengamanan perbatasan RI–PNG

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti bertolak ke Papua jalankan misi pengamanan perbatasan RI–PNG

    Senin, 5 Mei 2025 16:15 WIB

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti menaiki kapal KRI Teluk Paluk untuk diberangkatkan ke Papua di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti mencium anaknya saat akan diberangkatkan ke Papua di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.

    Keluarga prajurit melambaikan tangan kepada anggota Yonif 113 Jaya Sakti yang diberangkatkan ke Papua dengan KRI KRI Teluk Paluk di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.