Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Wamendagri: Digitalisasi untuk birokrasi yang efisien dan partisipatif

    Wamendagri: Digitalisasi untuk birokrasi yang efisien dan partisipatif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan digitalisasi pemerintahan menjadi hal yang vital dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan partisipatif.

    Dia menyebut transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya soal penggunaan teknologi, melainkan juga transformasi budaya kerja dan tata kelola birokrasi. Digitalisasi memungkinkan efisiensi waktu dan biaya, membuka akses informasi bagi publik secara real-time, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

    “Digitalisasi untuk efisiensi, tadi disampaikan juga digitalisasi untuk transparansi, digitalisasi untuk partisipasi,” kata Bima dalam Kuliah Umum Nasional bertema “Transformasi Digital Government Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Pasundan (Unpas), Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu.

    Dalam paparannya, Bima mengungkapkan pemerintah telah menyusun berbagai roadmap digital untuk memastikan layanan publik berjalan secara efisien, akuntabel, dan inklusif. Dengan sistem ini, pemerintah pusat hingga daerah diharapkan dapat terintegrasi secara digital dalam satu ekosistem pelayanan publik.

    Menurutnya, digitalisasi tak cukup hanya ditopang dengan keberadaan teknologi canggih, tapi juga perlu didukung dari aspek edukasi dan evaluasi. “Jadi ekosistemnya dibangun secara keseluruhan,” ujarnya.

    Ia menambahkan pemerintah telah menerapkan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital. Hal ini akan memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas aparatur.

    Dirinya juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan digital dan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.

    Bima mengatakan salah satu tujuan utama digitalisasi adalah meminimalkan ruang penyalahgunaan wewenang sekaligus mempercepat pelayanan publik. Ia mencontohkan keberhasilan beberapa daerah dalam menerapkan sistem pelayanan digital terpadu sebagai bukti nyata manfaat digitalisasi.

    Dia menceritakan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor. Kala itu, ia mendorong keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran secara langsung.

    “Saya sampaikan ke seluruh kepala dinas, Bapak-Ibu, besok kita akan buka APBD untuk publik. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, silakan ditanggung sendiri dosanya,” ungkap Bima.

    Bima juga mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi daerah di Indonesia, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang, yang telah menerapkan digitalisasi dengan pendekatan ekosistem menyeluruh. Di Sumedang, misalnya, data ibu hamil dari Posyandu dipadukan dengan teknologi gelang pintar agar bupati bisa memantau kondisi kesehatan ibu hamil, termasuk stunting, secara real-time.

    “Apa itu digitalisasi? Apa itu smart city? Ketika hidup lebih mudah. Ketika sesuatu lebih transparan, lebih mudah, dan kita ikut berpartisipasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri Sigit cek lokasi panen raya jagung serentak di Kalbar

    Kapolri Sigit cek lokasi panen raya jagung serentak di Kalbar

    Bengkayang (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat tinggi Mabes Polri dan juga Gubernur Kalbar mengecek langsung lokasi panen raya jagung serentak yang dipusatkan di Lanud Harry Hadisoemantri Bengkayang, Kalbar (5/6).

    Dalam pernyataannya di Bengkayang, Rabu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya dukungan Polri terhadap ketahanan pangan nasional.

    “Kehadiran kami di Kalimantan Barat merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program-program strategis nasional, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” ujarnya.

    Untuk itu, lanjutnya, sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

    Kapolri juga langsung mengecek Alsintan yang nantinya akan diberikan kepada kelompok tani di Bengkayang.

    Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto menyatakan kesiapan penuh jajaran Polda Kalbar dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

    “Kami telah menyiapkan seluruh aspek pengamanan dan koordinasi lintas sektor agar kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Ini momen penting bagi Kalbar untuk menunjukkan potensinya sebagai lumbung pangan strategis,” ujarnya.

    Kehadiran Kapolri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam acara panen raya jagung di Kabupaten Bengkayang.

    Kunjungan ini berkaitan langsung dengan rangkaian kegiatan nasional yang akan dilaksanakan pada 5 Juni 2025 di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, meliputi panen raya jagung, peletakan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan 18 unit gudang penyimpanan jagung, ekspor perdana jagung dari Kalbar, serta penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani.

    “Kehadiran para pejabat tinggi ini menjadi simbol sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta menunjukkan dukungan penuh institusi kepolisian terhadap agenda strategis nasional,” ujarnya.

    Dia kembali menegaskan, panen raya jagung di Bengkayang tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga semangat gotong royong dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan menjadikan Kalbar sebagai salah satu lumbung pangan andalan di Indonesia bagian barat.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    “Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

    Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. Kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

    “Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” kata Mendagri.

    Ia menyampaikan bahwa peluang paling besar untuk menggelar kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah sebab pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

    Angka pemotongan anggaran Rp50 triliun itu tidak terlalu signifikan jumlahnya sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.

    “Jadi, daerah biarkan saja untuk (rapat) ke hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat,” ujar Tito.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPR minta Komisi VIII kawal soal haji furoda gagal berangkat

    Ketua DPR minta Komisi VIII kawal soal haji furoda gagal berangkat

    Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pascapelaksanaan haji tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran visanya tidak terbit.

    “Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Puan mengatakan penerbitan visa memang menjadi hak prerogatif Arab Saudi, meski demikian Puan menyatakan DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut dan berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah.

    “Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi,” ujarnya. Puan.

    Dalam pelaksanaan ibadah haji, DPR juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.

    “Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” terang Puan.

    Di sisi lain, Puan memandang penerapan sistem multi syarikah adalah tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki kualitas layanan ibadah haji.

    “Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pascapelaksanaan haji tahun ini,” tuturnya.

    DPR disebut akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait, termasuk dari unsur PPIH dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.

    Kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci, Puan berpesan untuk selalu waspada, menjaga kesehatan serta beribadah dengan aman dan nyaman.

    “Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan khusyuk, sehat, dan aman. Kami mendoakan agar semua ibadah diterima oleh Allah SWT dan para jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur dan selamat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar nilai pertemuan Megawati-Gibran baik untuk negara

    Golkar nilai pertemuan Megawati-Gibran baik untuk negara

    “Bagus dong, pertemuan antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya, meskipun orang mengatakan itu pertemuan fisik ya. Apa pun lah, mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja, itu baik buat negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai pertemuan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai sesuatu yang baik untuk negara.

    “Bagus dong, pertemuan antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya, meskipun orang mengatakan itu pertemuan fisik ya. Apa pun lah, mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja, itu baik buat negara,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menilai pertemuan itu sebagai kesempatan baik bagi Megawati maupun Gibran itu sendiri.

    “Mas Gibran juga berkesempatan untuk bisa belajar bagaimana bersikap dengan Ibu Mega yang lebih senior,” katanya.

    Dia lantas berkata, “Mungkin Bu Mega juga punya kesempatan untuk menasehati Mas Gibran, meskipun untuk tahap kemarin barangkali belum.”

    Anggota Komisi VI DPR RI itu pun berharap kedua tokoh itu dapat lebih sering bertemu sebab intensitas pertemuan akan membuat orang saling akrab.

    “Kalau makin sering ketemu rasanya makin akrab. Mudah-mudahan sering ketemu, mudah-mudahan, ya,” tuturnya.

    Berangkat dari pertemuan itu, dia menilai bukan suatu yang muskil bila Megawati bertemu pula dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau saya harapannya begitu,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

    Dia menekankan bila para pemimpin bangsa saat ini dan terdahulu berkumpul dengan cair dan penuh kehangatan merupakan sesuatu yang baik.

    Tak terkecuali, lanjut dia, apabila pertemuan dilangsungkan dalam bentuk jamuan-jamun makan, seperti halnya “diplomasi nasi goreng” ala Megawati.

    “Malah bagus sekali seandainya ada reuni sambil kama nasi goreng buatannya Bu Mega. Pak Prabowo ketemu Bu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sangat baik, sambil makan nasi goreng,” ucap dia.

    Sebelumnya, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6), yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Saat acara hendak dimulai, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mendapat laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Sumut temui Mualem atas empat pulau di Tapanuli Tengah

    Gubernur Sumut temui Mualem atas empat pulau di Tapanuli Tengah

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) atas empat pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

    “Kita hadir disini bersama Bapak Bupati Tapanuli Tengah Masinton, terutamanya bicara tentang itu (empat pulau),” ucap Bobby didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu.

    Kedudukan empat pulau di Tapanuli Tengah, lanjut dia, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek telah diputuskan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).

    Status empat pulau itu tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    “Kedudukan kami hari ini antara Aceh dan Sumatera Utara bagian yang tak terpisah. Banyak masyarakat Aceh yang ada di wilayah Sumatera Utara, dan banyak warga kami juga yang ada di Aceh,” jelas Bobby.

    Gubernur mengatakan, pihaknya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat di kedua provinsi saling bertetangga ini bisa mendinginkan suasana atas empat pulau tersebut.

    “Kami hadir disini untuk bisa sama-sama meredam atau sama-sama menyepakati apa yang harus kita disepakati bersama,” tutur Bobby.

    Adapun pertemuan kedua gubernur bertetangga di unjung Pulau Sumatera ini berlangsung di selasar Meuligoe Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh.

    Terlihat Mualem menerima kehadiran Bobby, dan mereka sempat cengkrama walau sebentar. Namun akibat kesibukan, Muzakir harus meninggalkan Meuligoe Gubernur Aceh untuk kegiatan lainnya.

    Sementara Bobby Nasution tetap berada di rumah dinas Gubernur Aceh dengan perwakilan pejabat Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Nanti Pak Muzakir akan ke Medan,” kata Bobby.

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang mendampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pihaknya ingin bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Sebab, lanjut dia, silaturahmi ini penting sebagai anak bangsa Indonesia, apalagi munculnya isu hangat dewasa ini tentang empat pulau di Tapanuli Tengah.

    “Isu ini muncul akibat penetapan dari Kepmendagri. Tentu bagi kami tidak menjadi polemik, maka kami datang bersilaturahmi dan ini berada dalam bingkai NKRI,” ucap Masinton.

    Artinya, kata dia, semua pihak tidak perlu berpolemik atas keberadaan empat pulau di Tapanuli Tengah, melainkan bisa diselesaikan jalan musyawarah dengan pemerintah pusat.

    “Jadi kedatangan kami kemari dalam rangka untuk silaturahmi pak gubernur Sumatera Utara beserta pak gubernur Aceh,” papar Masinton.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek fakta, rekaman suara SBY marahi Kapolri

    Cek fakta, rekaman suara SBY marahi Kapolri

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di X menampilkan rekaman suara berdurasi 1 menit 29 detik yang dinarasikan sebagai suara Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

    Dalam unggahan tersebut, dinarasikan SBY sedang memarahi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Listyo Sigit Prabowo, karena penggusuran lahan di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh mafia tanah.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Terdengar suara sby yg marah pada kapolri.

    Terlihat anggota dpr meminta kapolri di pecat.

    Nah jika kalian punya kekuatan absolut dan hati yg penuh keadilan . Pantaskah kapolri di pecat?”

    Namun, benarkah rekaman suara SBY memarahi Kapolri tersebut?

    Unggahan yang menarasikan rekaman suara SBY memarahi Kapolri. Faktanya, rekaman tersebut bukan suara SBY. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, suara rekaman tersebut serupa dengan suara dalam video YouTube Hersubeno Point yang berjudul “AKHIRNYA TERUNGKAP! TEGURAN KERAS KEPADA KAPOLRI BUKAN SUARA SBY, TAPI SUARA SEORANG KOLONEL” mulai dari menit 2:13 hingga 4:06.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, pada Februari lalu juga menegaskan bahwa rekaman suara yang beredar tersebut tidak asli dan bukan merupakan suara SBY.

    Dengan demikian, rekaman suara SBY memarahi Kapolri merupakan hoaks.

    Klaim: Rekaman suara SBY memarahi Kapolri

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan MPR: Peran TNI tak tergantikan dalam mengawal program MBG

    Pimpinan MPR: Peran TNI tak tergantikan dalam mengawal program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan TNI punya peran yang tergantikan dalam mengawal dan berbagai program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sampai ke anak sekolah di berbagai penujuru negeri.

    “Kita pastikan program makan bergizi gratis ini benar sampai di tengah-tengah masyarakat. Benar-benar dirasakan oleh anak-anak TK, SD, SMP, hingga SMA atau setingkatnya di Kabupaten Ponorogo. Kita ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan gizi yang baik. Tentunya nanti merekalah yang akan berperan dalam membangun bangsa menjadi lebih baik. Kita ingin TNI kita yang punya disiplin tinggi menjadi yang tercepat dalam memastikan pengawal langsung atau tidak langsung semua program-program itu sampai ke tengah masyarakat,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam kunjungan kerja ke Markas Kodim 0802 Ponorogo, Selasa (3/6). Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan dialog antara Ibas dengan jajaran Kodim, Koramil dan Babinsa, serta elemen TNI lainnya di wilayah Ponorogo.

    Dalam kunjungan tersebut, Ibas juga menyempatkan diri meninjau langsung Dapur MBG pertama di Kabupaten Ponorogo yang berdiri di lahan milik Kodim 0802.

    Didampingi oleh Bupati Sugiri Sancoko dan Dandim 0802 Letkol Inf Dwi Soerjono, Ibas menyoroti berbagai aspek teknis dan sosial dari operasional dapur tersebut.

    Dia juga mencermati cakupan layanan yang saat ini menjangkau 2.694 siswa dari 16 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, serta memastikan bahwa kualitas bahan pangan yang digunakan memenuhi standar gizi dan mutu. Bahan pangan tersebut semuanya berasal dari UMKM lokal.

    Tak hanya itu, Ibas juga memberi perhatian khusus terhadap peran relawan dalam pengelolaan dapur. Ia mengapresiasi kontribusi warga sekitar yang menjadi relawan aktif, dan menilai keberadaan dapur ini tidak hanya menyokong pemenuhan gizi generasi muda, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Ia pun mendorong agar ke depan cakupan program MBG dapat diperluas untuk menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita, sembari memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

    Sebagai wakil rakyat, Ibas juga menegaskan komitmennya dalam mengawal berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur dasar. Ia juga membuka ruang bagi keluarga besar TNI untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

    “Jika ada kesulitan terkait pendidikan untuk anak-anak TNI, tolong sampaikan kepada kami. Kami siap memperjuangkan agar mereka tetap mendapatkan pengamanan pendidikan yang layak,” ujarnya.

    Tak hanya menyoal MBG, Ibas juga mengapresiasi langkah Kodim 0802 Ponorogo yang telah memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan ketahanan pangan. Tanaman seperti cabai, tomat, dan kangkung yang dibudidayakan di sekitar lingkungan Kodim dinilainya mampu menjadi solusi praktis mendukung kemandirian pangan keluarga prajurit maupun masyarakat sekitar.

    “Ini adalah bentuk nyata bagaimana peran TNI tidak hanya hadir dalam pertahanan, tetapi juga dalam kesejahteraan. Saya sangat mengapresiasi upaya Kodim 0802 dalam mengembangkan ketahanan pangan. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian pangan nasional. Kita harus mulai dari lingkungan terdekat, dari rumah tangga prajurit, dari kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya.

    Ibas juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para prajurit TNI, khususnya Danramil dan Babinsa, yang dinilainya sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan sosial masyarakat di daerah.

    “Terkadang apresiasi itu terasa sulit untuk kita ucapkan. Saya juga merasakan sebagai TNI/Polri kita bekerja sudah cukup maksimal, tetapi ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi sehingga kebaikan, kehebatan dan kerja keras selama ini tidak cukup untuk diberikan apresiasi dari masyarakat. Untuk itulah saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya Danramil dan Babinsa yang merupakan ujung tanduk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Ibas.

    Dalam kesempatan itu, Ibas juga menyerukan pentingnya menjaga semangat gotong royong, persatuan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi perpecahan akibat konflik ideologi maupun ketimpangan ekonomi.

    “Kita tidak ingin Ponorogo terpecah belah oleh perbedaan pandangan. Kita ingin semuanya bersatu dalam gotong royong, dalam menjaga semangat membangun kehidupan yang lebih guyub,” serunya.

    Kunjungan Ibas ke Kodim 0802 Ponorogo ini mendapatkan apresiasi dari Dandim 0802 Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono yang mengungkapkan bahwa kedatangan Ibas merupakan sebuah motivasi tersendiri bagi para anggotanya.

    “Kami yakin kedatangan bapak dapat memberikan dan menambah motivasi bagi anggota kami dalam menjalankan tugas melaksanakan tugas kami serta dapat memotivasi kami untuk mendukung terlaksana dan suksesnya kegiatan makan bergizi yang merupakan andalan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Dwi.

    Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Edhie Baskoro Yudhoyono dalam mendekatkan diri kepada masyarakat dan aparat di daerah pemilihannya, serta wujud nyata kepeduliannya dalam menyukseskan program-program strategis nasional demi terciptanya Indonesia yang lebih kuat, sejahtera, dan berkeadilan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Tidak ada kompromi untuk tambang nikel di Raja Ampat

    Anggota DPR: Tidak ada kompromi untuk tambang nikel di Raja Ampat

    Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi me

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah melanggar regulasi dan mengancam salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia yang selama ini menjadi andalan Indonesia di sektor pariwisata dan konservasi.

    “Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Raja Ampat terdiri dari lebih dari 610 pulau dengan perairan yang menjadi rumah bagi 75 persen spesies laut dunia, termasuk 540 jenis karang dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Namun sejumlah pulau kecil di kawasan tersebut kini telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel bahkan sebagian sudah aktif ditambang.

    “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan jelas menyebut bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian. Tidak ada satu pun pasal yang melegalkan eksplorasi tambang di kawasan tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa data Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, sektor pariwisata pada tahun 2024 memberikan kontribusi Rp150 miliar per tahun bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kunjungan wisatawan mencapai 30.000 orang per tahun, sebanyak 70 persen merupakan wisatawan mancanegara.

    “Kalau kerusakan lingkungan akibat tambang terus berlanjut, pendapatan pariwisata bisa anjlok hingga 60 persen, dan itu langsung mengancam mata pencaharian masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada pariwisata dan perikanan,” ujarnya.

    Legislator dari Dapil VII Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata yang akan menjadi payung hukum perlindungan destinasi wisata strategis nasional seperti Raja Ampat.

    “RUU ini kami dorong agar kawasan ekowisata seperti Raja Ampat memiliki dasar hukum yang kuat, supaya tidak bisa disentuh oleh kegiatan eksploitasi yang merusak. Hilirisasi boleh, tapi jangan tempatkan di lokasi yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Pemerintah pusat dan daerah harus segera menghentikan pemberian izin baru untuk pertambangan di Raja Ampat serta melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap IUP yang sudah terbit,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco sebut pertemuan Prabowo-Megawati buat suasana bangsa jadi adem

    Dasco sebut pertemuan Prabowo-Megawati buat suasana bangsa jadi adem

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila membuat suasana bangsa menjadi adem.

    Selain Prabowo dan Megawati, acara tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah tokoh lainnya.

    “Kan adem suasananya, ya suasana yang bagus menurut saya,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa acara tersebut diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Namun, ada keputusan presiden yang meminta agar acara itu dirayakan bersama.

    “Sehingga Presiden dengan senang hati ikut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan,” katanya.

    Di sisi lain, Dasco juga meminta agar pertemuan Prabowo dan Megawati itu tidak dikait-kaitkan dengan koalisi politik.

    Menurut dia, belum ada pembicaraan apa pun soal potensi PDI Perjuangan untuk bergabung dengan kabinet.

    “Saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan Hari Lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi begitu,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6), yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Saat acara hendak dimulai, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mendapat laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.