Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Seskab: Presiden dan Menkes rapat bahas tambah dokter, bukan reshuffle

    Seskab: Presiden dan Menkes rapat bahas tambah dokter, bukan reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menepis rumor yang menyebutkan rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membahas soal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih.

    Seskab Teddy menjelaskan rapat tersebut yang berlangsung di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (3/6), membahas strategi pemerintah menambah jumlah dokter, dan meningkatkan kesejahteraan dokter.

    “Pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan Menteri Kesehatan membahas penambahan jumlah dokter, dan (meningkatkan) kesejahteraan dokter, tidak membahas reshuffle,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis dini hari.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan tren peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara, dan situasi penularannya di Indonesia. Selain itu, Presiden dan Menkes juga membahas isu-isu strategis lainnya, termasuk penambahan jumlah dan kesejahteraan dokter di Indonesia.

    Rapat terbatas antara Presiden dan Menkes berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam. Seskab Teddy juga mengikuti rapat tersebut.

    Selepas rapat, Budi Gunadi menyampaikan kasus COVID-19 itu berasal dari subvarian yang dikategorikan tidak mematikan bagi para pengidapnya, yaitu subvarian Omicron JN.1. Dalam beberapa pekan terakhir, tren kenaikan kasus COVID-19 muncul di beberapa negara Asia, di antaranya Thailand, Singapura, dan Hong Kong (China).

    Terlepas dari itu, Budi Gunadi meminta masyarakat tidak panik merespons munculnya kasus COVID-19 di Indonesia.

    “Kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi enggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat tidak panik,” kata Menkes Budi Gunadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Gunadi juga menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu reshuffle.

    “Wah itu haknya beliau. Tanya Beliau (Presiden, red.) ya,” kata Menkes menjawab pertanyaan wartawan.

    Menkes, saat ditanya mengenai kemungkinan isu reshuffle dibahas dalam rapat, memilih menjawabnya dengan kelakar.

    “Kita membahas wartawan mau dipindahin ke mana,” kata Budi Gunadi seraya tersenyum.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta status Geopark Kaldera Toba UNESCO dipertahankan

    Anggota DPR minta status Geopark Kaldera Toba UNESCO dipertahankan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu meminta agar pengelola mempertahankan status kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, sebagai Geopark Kaldera Toba yang diakui oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

    Dia menilai bahwa status tersebut bisa membawa dampak pada pariwisata, mengembangkan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesadaran akan warisan geologi, hingga eduwisata.

    *Status global geopark adalah pemuliaan lingkungan, pemuliaan ekosistem, mustahil kita dapat dan pertahankan status global geopark jika ekosistemnya rusak,” kata Bane dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai saat ini posisi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark menjadi mengambang. Pasalnya, dalam pemerintahan sebelumnya badan tersebut berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, tetapi saat ini nomenklatur kementerian tersebut sudah tidak ada lagi.

    “Kami sebagai wakil rakyat akan mendorong kepastian nomenklaturnya, karena kalau nomenklaturnya tidak jelas berinduk ke mana, maka tidak ada kepastian anggaran. Tanpa anggaran, enggak mungkin ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan,” kata dia.

    Menurut dia, saat ini Geopark Kaldera Toba sudah mendapatkan peringatan dari UNESCO untuk segera memperbaiki kekurangan-kekurangan. Namun dia yakin bahwa pengelola badan tersebut yang diisi oleh orang-orang baru dapat mempertahankan status tersebut.

    “Mudah-mudahan mereka bisa mengerjakan apa yang jadi kewajiban yang disampaikan UNESCO di sisa waktu ini,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa pihak pengelola akan menyelesaikan pemasangan visibilitas di 16 titik di Kawasan Danau Toba. Visibilitas merupakan salah satu syarat dari UNESCO untuk mempertahankan status Geopark Kaldera Toba, seperti pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.

    “Dan juga ada penemuan site baru di beberapa wilayah yang akan dicek langsung oleh UNESCO. Ini kabar baik, kita harus saling bantu agar ini bisa terwujud,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Esensi otonomi daerah adalah kemandirian fiskal

    Kemendagri: Esensi otonomi daerah adalah kemandirian fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa esensi dari otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian fiskal secara merata.

    “Esensi dari pemberian otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian fiskal. Daerah harus mampu mengoptimalkan potensi lokal agar tidak membebani pemerintah pusat, tetapi justru menjadi motor pertumbuhan nasional,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan hal itu dalam rapat pembahasan strategi kebijakan bidang otonomi daerah untuk merumuskan langkah konkret mewujudkan otonomi daerah yang berdaya saing, adaptif, dan berorientasi pada kemandirian fiskal.

    Pada forum itu, Kepala BSKDN menyoroti terkait pentingnya kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak semakin besar.

    Ditekankannya pula, desentralisasi harus dilakukan secara tertata guna mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian adat dan budaya lokal.

    Menurut dia, setidaknya ada tiga kunci utama suksesnya otonomi daerah, yaitu kepemimpinan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD; kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk perangkat daerah; serta kontrol dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

    Namun, dalam konteks era digital, Kepala BSKDN juga menekankan urgensi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai instrumen transformasi pelayanan publik yang cepat, responsif, dan efisien.

    “Inovasi daerah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi di era modern,” tutur Yusharto.

    Sementara itu, Ketua Tim Ahli RUU Komite I DPD RI Djohermansyah Djohan, yang turut hadir dalam forum tersebut, mendorong agar pemahaman terhadap otonomi daerah tetap konsisten pada prinsip dasarnya: kemandirian dan percepatan pembangunan.

    Menurut dia, otonomi daerah merupakan sebuah keniscayaan sehingga hal yang harus dihindari ialah praktik menyimpang dari ruh desentralisasi. Otonomi juga menuntut pemerintah pusat sabar membimbing dan tidak terburu-buru menarik kewenangan otonomi.

    “Yang menghambat jalannya otonomi daerah, yaitu aspek leadership (kepemimpinan). Aktor di pusat tak ikhlas menjalankan desentralisasi, sementara aktor lokal tak amanah pula,” ucap Djohermansyah mengingatkan hal yang perlu dihindari.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo dijadwalkan buka pameran “Indo Defence 2025”

    Presiden Prabowo dijadwalkan buka pameran “Indo Defence 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) internasional “Indo Defence 2025” di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11 Juni 2025.

    “Beliau (Prabowo) akan membuka Indo Defence ini. Ya, mudah-mudahan, tidak ada perubahan, tidak ada jadwal beliau yang mendadak, sehingga beliau bisa hadir,” kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan saat ditemui awak media di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Donny mengatakan, setelah membuka acara Indo Defence, Prabowo akan berkeliling melihat ragam alutsista yang terpajang di pameran tersebut.

    “Setelah itu beliau akan ketemu dengan Head of Delegation untuk ramah tamah,” kata Donny.

    Donny menjelaskan, kegiatan Indo Defence sebelumnya direncanakan digelar pada November 2024, namun urung karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tahunan itu kembali diadakan pada tahun 2025 ini, tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, lanjut Donny, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Tidak hanya perusahaan dari luar negeri, Donny memastikan industri alutsista tanah air juga terlibat dalam pameran skala besar ini.

    Melalui pameran ini, Donny berharap hubungan diplomasi antara Indonesia dan seluruh negara peserta terjalin semakin kuat.

    Selain itu Donny juga berharap momentum ini dapat dimanfaatkan industri pertahanan lokal untuk berkolaborasi dan bertukar informasi teknologi dengan perusahaan alutsista dari negara yang lebih maju.

    Dengan demikian, Donny yakin industri pertahanan dalam negeri bisa semakin maju dan diterima oleh pasar internasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan: Pemerintah ciptakan perdamaian dunia lewat Indo Defence

    Kemhan: Pemerintah ciptakan perdamaian dunia lewat Indo Defence

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan pameran alat utama sistem senjata (alutsista) Indo Defence yang dilaksanakan pada tahun ini merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam ikut partisipasi menciptakan stabilitas keamanan perdamaian dunia.

    “Temanya adalah Defence Partnership for Global Peace and Stability. Memang tujuan kita adalah untuk peace and stability,” kata Donny kepada awak media di kantor kementerian pertahanan, Jakarta, Rabu.

    “Seperti halnya yang tertuang dalam hal ini alinea 4 UUD 1945, salah satunya adalah ikut terlibat dalam perdamaian dunia,” tambah Donny.

    Menurut Donny, acara Indo Defence dapat menciptakan stabilitas keamanan karena kegiatan bertaraf internasional ini dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan diplomasi dengan negara lain.

    Dengan adanya kerja sama militer melalui pembelian alutsista di acara tersebut, Donny yakin stabilitas keamanan di kawasan akan semakin mudah terbentuk.

    “Salah satu track dari diplomasi yang juga bisa mengelakkan bisnis dengan industri, tidak hanya government saja, media pun juga salah satu dari multi track diplomasi juga,” kata Donny.

    Dengan terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, Donny yakin Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan kuat di bidang perekonomian.

    “Kalau enggak damai, enggak stabil suatu negara, suatu kawasan, ya non sense kita bisa mendapatkan kesejahteraan, ekonomi enggak akan berkembang,” jelas Donny.

    Tidak hanya menciptakan perdamaian, Donny mengatakan kegiatan ini juga dapat memberikan angin segar bagi industri pertahanan dalam negeri.

    Menurutnya, industri pertahanan dalam negeri dapat berkolaborasi dengan industri pertahanan asing sehingga produk yang ditawarkan jauh lebih menarik dan pangsa pasar pun bisa semakin meluas.

    Donny berharap kegiatan berskala internasional tersebut akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak baik bagi negara dan dunia.

    Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kerap digelar pemerintah melalui Kementerian Pertahanan.

    Kegiatan Indo Defence sebelumnya direncanakan digelar pada November 2024. Rencana tersebut urung dijalankan karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tersebut kembali digelar di tahun 2025 tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden beri arahan kepada lulusan Unhan penggerak MBG

    Presiden beri arahan kepada lulusan Unhan penggerak MBG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberi arahan secara langsung kepada lulusan Universitas Pertahanan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang menjadi penggerak program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah Indonesia.

    Presiden, saat bertemu langsung dengan para SPPI di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, memuji dedikasi para penggerak MBG itu.

    “Para SPPI dituntut untuk memastikan kelancaran dan kebersihan operasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjaga transparansi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Presiden Prabowo kepada para sarjana sebagaimana dikutip dari siaran resmi Presiden RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam pertemuan yang sama, Presiden juga menekankan pentingnya makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Presiden pun bertekad mempercepat pemerataan bagi 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia.

    “Presiden juga mengapresiasi dedikasi para SPPI dalam menyukseskan program ini, serta menitipkan harapan agar mereka terus memberikan yang terbaik demi masa depan bangsa,” demikian isi siaran resmi Presiden RI.

    Di Kampus Universitas Pertahanan, Presiden memberikan arahan didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana. Dalam acara yang sama, ada pula Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Tidak hanya memberikan arahan secara langsung kepada SPPI di Kampus Unhan, Presiden juga menyapa dan mendengar laporan dari para SPPI yang saat ini telah bertugas dan tersebar di berbagai daerah.

    Program makan bergizi gratis (MBG) dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

    SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita di daerah sekitarnya. SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

    Presiden menargetkan jumlah penerima MBG periode Januari sampai dengan April 2025 sebanyak tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, enam juta orang pada periode April – Agustus 2025, 15–17 juta orang pada Agustus sampai dengan September 2025. Hingga akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,”

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung banyak daerah yang tergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat lantaran pendapatan asli daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengungkapkan sebanyak 450 daerah di Indonesia masih menengadahkan tangan meminta dana dari pemerintah pusat, seperti Papua Pegunungan yang hanya memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 8,47 persen dan sisanya 89,29 persen adalah pendapatan transfer pusat.

    Selain itu ada juga Aceh yang hanya memiliki pendapatan asli daerah sebesar 26,48 persen dengan ketergantungan dana pusat sebanyak 73,50 persen. Kemudian, Gorontalo yang hanya menghasilkan pendapatan asli daerah sebanyak 22,95 persen dengan porsi ketergantungan terhadap dana pusat mencapai 77,02 persen.

    Pemekaran wilayah melalui pemberian otonomi dan kewenangan, imbuhnya, diharapkan bisa membuat daerah menjadi kreatif untuk menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin lama semakin menghilang.

    “Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat,” kata Tito.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemekaran wilayah ditambah banyak daerah masih bergantung terhadap dana transfer pusat memusingkan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi dana transfer ke daerah.

    Setiap pemekaran wilayah membutuhkan kantor pemerintah daerah, butuh sarana prasarana perumahan, penambahan aparatur sipil negara, hingga penambahan dinas. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan penambahan sumber daya manusia di daerah yang dimekarkan tidak murah.

    “Papua yang dimekarkan empat provinsi sekarang gedungnya belum ada yang selesai, baru mau dibangun,” pungkas Tito.

    Mantan Kapolri itu mengimbau seluruh pemerintah daerah yang masih bergantung dana pusat agar kreatif mencari sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, seperti pariwisata dan kemudahan menanamkan investasi.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri minta pemda dukung program prioritas presiden

    Kemendagri minta pemda dukung program prioritas presiden

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden.

    Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, hingga Program SMA Unggul Garuda.

    Ia menjelaskan sejauh ini dukungan Pemda terhadap program prioritas Presiden terus mengalami perkembangan. Kendati demikian, dia mengimbau agar dukungan tersebut dapat terus dioptimalkan.

    Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Juni 2025, sebanyak 260 kabupaten/kota belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada pemerintah pusat.

    “Per provinsi tolong dicek masing-masing kota/kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan, mencerdaskan anak-anak kita,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Tomsi mengajak pemda agar betul-betul memanfaatkan program prioritas tersebut untuk membangun daerahnya. Apalagi, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang pada Februari lalu, kepala daerah berkewajiban mendukung program prioritas pemerintah pusat.

    Dirinya menekankan dukungan pemda tersebut akan memiliki manfaat besar, khususnya bagi kalangan anak-anak di daerah, karena kebutuhan gizi mereka terpenuhi. Selain itu, program tersebut juga akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian di daerah.

    Untuk itu, Tomsi meminta daerah memberikan perhatian serius terhadap program tersebut.

    Lebih lanjut, berkaitan dengan program pembangunan tiga juta rumah, dia juga meminta Pemda untuk mendukung program itu. Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 3 Juni 2025, sebanyak 10 kabupaten/kota belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Tomsi menambahkan terkait dukungan terhadap program Kopdeskel Merah Putih, pihaknya mengapresiasi Pemda yang telah proaktif menyukseskan program tersebut. Ia berpesan agar daerah lain yang belum memiliki kelengkapan dokumen segera menuntaskannya.

    Apalagi, program ini direncanakan akan di-launching secara resmi oleh Presiden pada Juli mendatang. “Oleh sebab itu, Bapak-Ibu kepala daerah sekalian atau yang mewakili tolong cek lagi, tolong cek lagi,” tandasnya.

    Turut hadir dalam rapat ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, serta pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa tidak ada kerenggangan hubungan yang terjadi di internal Kabinet Merah Putih (KMP) saat ini.

    Dia juga meyakini relasi antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi yang baik.

    “Saya rasa enggak, ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons isu Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle), sebagaimana kabar yang berhembus beberapa waktu belakangan.

    “Kalau itu kami tidak tahu ya karena itu wewenang penuh Pak Presiden,” katanya.

    Dia menekankan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi urusan reshuffle, apakah jadi dilakukan reshuffle, kapan waktunya, siapa saja yang direshuffle, formatnya seperti apa, kami serahkan penuh kepada Presiden,” ucapnya.

    Adapun terkait kabar adanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dia menilai tak lebih sebagai suatu aspirasi dari elemen masyarakat yang lumrah saja untuk dikemukakan.

    “Ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain ya mungkin saja boleh-boleh saja, tapi itu sekali lagi nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (3/6), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta.

    Adapun pada Senin (2/6), Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.

    “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penambahan pajak retribusi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang minus di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan pertama tahun 2025.

    “Kalau gubernur mau paksakan, tambah pajak retribusi, tetapi itu memberatkan rakyat,” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah yang minus dapat memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Pada triwulan pertama tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan atau year on year berada pada angka 4,87 persen.

    Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, hanya ada dua provinsi yang mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi negatif, yakni Nusa Tenggara Barat yang mencatat minus 1,47 persen dan Papua Tengah minus 25,53 persen.

    Mendagri menyoroti dominasi tambang dalam postur pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan pelarangan ekspor konsentrat hasil tambang ke luar negeri telah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada periode Januari sampai Maret 2025.

    “NTB minus 1,47 persen rupanya karena ketergantungan terhadap pertambangan sangat tinggi untuk mendapatkan royalti dan lain-lain,” kata Tito.

    Mendagri menyampaikan apabila fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Kabupaten Sumbawa Barat beroperasi dan ekspor produk hasil olahan tambang berjalan maka kebijakan tambahan pajak retribusi yang dipungut harus segera dihentikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Tito mengungkapkan bahwa pada Kamis (5/6) akan berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar Nusa Tenggara Barat mendapatkan relaksasi ekspor konsentrat tambang.

    “Ketika smelter jalan, sudah stop (tambahan pajak retribusi). Kira-kira begitu kalau ingin menyelamatkan NTB dalam waktu singkat,” ujarnya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025