Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

    Saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, dia mengatakan ke-20.000 prajurit itu terbiasa menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri.

    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy.

    Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

    Tugas mereka, lanjut Freddy, yakni membuka layanan kesehatan untuk warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur berupaya fasilitas umum.

    Para personel tersebut juga akan dilengkapi dengan beragam peralatan penunjang di bidang kesehatan dan pembangunan konstruksi.

    “Kita siapkan seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” jelas dia.

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Indonesia punya dua jalan untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.

    Restu itu harus didapatkan pemerintah guna memastikan pengiriman pasukan perdamaian bisa berjalan dengan lancar.

    “Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat (14/10).

    Indonesia dan PBB sendiri sudah lama saling bekerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian di beberapa daerah konflik seperti Afrika dan Lebanon.

    Untuk mendapatkan restu dari organisasi internasional ini, Sjafrie mengatakan diperlukan pendekatan dan komunikasi antar kepala negara agar tercipta sebuah kesepakatan tingkat internasional.

    Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mendapatkan dukungan dari negara-negara yang dinilai kompeten terkait persoalan konflik di Gaza.

    “Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, kalau itu menyatakan silahkan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan,” jelas Sjafrie.

    “Tentu saja (termasuk) Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    TNI siapkan rumah sakit lapangan hingga ambulans untuk dikirim ke Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI sudah menyiapkan peralatan khusus di bidang kesehatan untuk dikirim bersama pasukan perdamaian ke Gaza.

    Peralatan kesehatan itu dikerahkan bersamaan dengan pengiriman 20.000 personel TNI di bidang kesehatan dan Zeni Konstruksi.

    “Seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Freddy menjelaskan ragam peralatan kesehatan itu akan dipakai pasukan untuk melayani warga korban perang.

    Selain itu, peralatan konstruksi yang dibawa pasukan Zeni akan digunakan untuk membangun beberapa fasilitas umum untuk warga.

    Freddy melanjutkan, ke 20.000 personel TNI yang dikirim sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan misi perdamaian. Mereka, kata Freddy, hanya perlu melakoni beberapa pelatihan untuk memantapkan persiapan ke Gaza.

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Indonesia punya dua jalan untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.

    Restu itu harus didapatkan pemerintah guna memastikan pengiriman pasukan perdamaian bisa berjalan dengan lancar.

    “Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (14/10)

    Indonesia dan PBB sendiri sudah lama saling bekerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian di beberapa daerah konflik seperti Afrika dan Lebanon.

    Untuk mendapatkan restu dari organisasi internasional ini, Sjafrie mengatakan diperlukan pendekatan dan komunikasi antar-kepala negara agar tercipta sebuah kesepakatan tingkat internasional.

    Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mendapatkan dukungan dari negara-negara yang dinilai kompeten terkait persoalan konflik di Gaza.

    “Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, kalau itu menyatakan silahkan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan,” jelas Sjafrie.

    “Tentu saja (termasuk) Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD dorong pengisian jabatan Sekda Ponorogo

    DPRD dorong pengisian jabatan Sekda Ponorogo

    Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) – DPRD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur meminta pemerintah daerah segera mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah (sekda) pasca-penetapan Agus Pramono sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno di Ponorogo, Sabtu, mengatakan jabatan sekda memegang peran strategis karena menjadi ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertanggung jawab menyusun dan mengoordinasikan dokumen anggaran.

    “Kami mendorong agar jabatan sekda segera terisi, apakah definitif atau pejabat sementara. Eksekutif perlu segera berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Timur,” ujar Dwi Agus Prayitno.

    Menurut dia, percepatan pengisian jabatan diperlukan agar proses pembahasan anggaran tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur batas waktu persetujuan APBD.

    “Jabatan sekda sebagai ketua TAPD sangat sentral, sehingga tidak bisa terlalu lama dibiarkan kosong,” katanya.

    DPRD memastikan tidak akan ikut campur dalam mekanisme pengisian jabatan sekda. Penetapan pejabat menjadi kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo Lisdyarita maupun penunjukan oleh pemerintah provinsi.

    “Kami bersikap wait and see. Informasi yang kami terima, Asisten I sudah berkoordinasi dengan Bakorwil,” ujarnya.

    Meski tanpa kepala TAPD, pembahasan R-APBD 2026 tetap berjalan karena struktur TAPD masih diisi pejabat Bapperinda dan BPKAD.

    DPRD juga menyiapkan paripurna maraton dan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mempercepat proses.

    “Kami tetap optimistis SDM yang ada mampu menjalankan pembahasan RAPBD sambil menunggu posisi sekda terisi,” pungkasnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo antar kepulangan Raja Abdullah II, pesawat dikawal jet F-16

    Prabowo antar kepulangan Raja Abdullah II, pesawat dikawal jet F-16

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengantar langsung kepulangan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Sabtu siang.

    Pesawat kenegaraan yang mengantar kepulangan Raja Abdullah II mendapat pengawalan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara.

    Berdasarkan pantauan dari siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, keduanya tiba di Lanud Halim Perdanakusuma dalam satu kendaraan yang sama, sekitar pukul 12.00 WIB.

    Presiden Prabowo tampak mengenakan setelan safari berwarna krem dan topi biru tua, sementara Raja Abdullah II mengenakan seragam militer lengkap dengan baret merah.

    Setibanya di area keberangkatan, keduanya turun bersamaan dan berbincang sejenak sebelum kemudian menyalami delegasi masing-masing negara.

    Delegasi Indonesia yang turut hadir dalam pelepasan tersebut antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    Presiden Prabowo kemudian mendampingi Raja Abdullah II berjalan melewati pasukan jajar kehormatan menuju tangga pesawat.

    Di depan tangga pesawat, keduanya saling memberi hormat dan berpelukan, sebelum Raja Abdullah II melanjutkan perjalanan dengan menaiki tangga pesawat.

    Pengawalan jet tempur F-16 tidak hanya dilakukan saat kepulangan Raja Abdullah II. Pada kedatangannya di Indonesia pada Jumat (14/11), pesawat kenegaraan yang membawa Raja Abdullah II juga dikawal secara khusus oleh tujuh pesawat tempur F-16 dan tiga pesawat tempur T-50 milik TNI AU ketika memasuki wilayah udara Indonesia.

    Pengawalan tersebut merupakan bentuk penghormatan Pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Yordania.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11).

    Kepala Negara menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania telah terjalin erat selama lebih dari tujuh dekade. Tidak hanya hubungan diplomatik, Presiden Prabowo juga mengenang kedekatan personal yang telah terjalin dengan keluarga Kerajaan Yordania, terutama mendiang Raja Hussein.

    “Di sisi lain, seperti yang Anda tahu, saya memiliki ikatan emosional dengan Yordania, Yang Mulia Raja Hussein dengan ramah menerima saya. Saya rasa saya lupa berapa tahun yang lalu, hampir 29 tahun, ya, sedekat itu hubungan kami,” tutur Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Raja Abdullah II mengenang kedekatan kedua pemimpin sejak masih bertugas sebagai prajurit.

    Menurutnya hal tersebut merupakan sebuah pengalaman yang membentuk karakter kepemimpinan yang penuh kepedulian dan keberanian.

    “Jadi saya bangga dan terhormat berada di sini, bangga dan terhormat menyebut Anda sebagai sahabat lama saya,” tutur Raja Abdullah II.

    Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menerima penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance)” dari Raja Abdullah II. Rangkaian kunjungan kenegaraan pun ditutup dengan jamuan santap malam kenegaraan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ponorogo kaji ulang mutasi 138 ASN pastikan layanan publik stabil

    Ponorogo kaji ulang mutasi 138 ASN pastikan layanan publik stabil

    Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengkaji secara menyeluruh terhadap mutasi 138 aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan Bupati nonaktif Sugiri Sancoko sesaat sebelum operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/11).

    Kajian ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Ponorogo.

    “Mutasi kemarin jalan, tapi kami mau lihat lagi, pelajari dulu seperti apa. Yang terpenting pelayanan tetap berjalan,” ujar Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo, Lisdyarita di Ponorogo, Sabtu.

    Mutasi tersebut sebelumnya dijadwalkan berlaku per 10 November sesuai terhitung mulai tanggal (TMT).

    Namun hingga kini para ASN masih menempati jabatan lama sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah.

    Lisdyarita mengatakan, pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap kebijakan kepegawaian memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak berdampak pada stabilitas pelayanan kepada masyarakat.

    Senada, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ponorogo Sugeng Prakoso, menegaskan seluruh ASN yang masuk dalam daftar mutasi tetap melaksanakan tugas seperti biasa.

    Menurut dia, evaluasi diperlukan karena mutasi dilakukan hanya sekitar satu jam sebelum OTT, sehingga perlu verifikasi legalitas demi menjaga tertib administrasi pemerintahan.

    “Kami lihat dulu seperti apa. Sementara masih dalam kajian. Yang jelas pemerintahan tidak boleh berhenti,” katanya.

    Dari 138 ASN yang dimutasi, dua merupakan pejabat eselon II. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hery Sutrisno, dipindahkan menjadi Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan).

    Sedangkan pejabat sebelumnya di dinas tersebut, Supriyanto, dipindahkan menjadi Kepala BKPSDM Ponorogo.

    Mutasi lainnya mencakup sekretaris dinas, camat, kepala bidang hingga lurah.

    Pemkab Ponorogo memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan mengedepankan integritas agar tidak mengganggu jalannya pelayanan publik di seluruh satuan kerja.

    Pemerintah daerah menegaskan setiap langkah penataan ASN akan mempertimbangkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan layanan kepada masyarakat.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puspenerbal kerahkan pesawat Casa untuk dukung latihan terjun marinir

    Puspenerbal kerahkan pesawat Casa untuk dukung latihan terjun marinir

    ya, latihan seperti ini sangat penting tidak hanya untuk mengasah naluri tempur para siswa, tetapi juga untuk meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme antara satuan pendidikan AAL dengan satuan operasi Puspenerbal

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Pusat Penerbang TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) mengerahkan pesawat angkut Casa untuk mendukung latihan terjun personel Marinir TNI AL yang digelar dari 10 November sampai 16 November 2025.

    Kepala Dinas Penerangan Puspenerbal Kolonel Laut (KH) Rohman Arif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan pihaknya mengerahkan satu unit pesawat Casa NC-212 Aviocar untuk latihan di Pangkalan Udara TNI AL Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Dia menjelaskan kegiatan ini dilakukan guna mengasah kemampuan terjun para pasukan marinir, para penerjun melakukan latihan dari ketinggian 1.300 sampai 1.500 kaki. “Titik pendaratan atau Drop Zone (DZ) yang ditentukan berada tepat di Apron Skuadron Udara 400 Wing Udara 2,” kata Rohman.

    Rohman melanjutkan, tidak hanya latihan praktik, prajurit juga menjalani latihan materi terkait teknis tata cara keselamatan saat terjun payung.

    Ragam latihan tersebut sudah dilakukan sejak hari pertama dan masih berlangsung hingga saat ini. Dia berharap sinergitas antara Marinir dan Puspenerbal seperti yang terjadi saat ini dapat terus berlangsung di kuatnya matra TNI AL.

    Dalam siaran pers yang sama, Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, Kolonel Laut (P) Adam Firmansyah, mengapresiasi sinergi yang terjalin.

    Menurutnya, latihan seperti ini sangat penting tidak hanya untuk mengasah naluri tempur para siswa, tetapi juga untuk meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme antara satuan pendidikan AAL dengan satuan operasi Puspenerbal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPD dan pakar global bahas transportasi perkotaan di forum UNEP Brasil

    Ketua DPD dan pakar global bahas transportasi perkotaan di forum UNEP Brasil

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin bersama sejumlah pakar global membahas transportasi perkotaan dalam forum United Nations Environment Programme (UNEP) di Belem, Brasil pada Rabu (12/11).

    Hadir juga pembicara lainnya dalam diskusi panel tersebut, antara lain: Hala Omar, Manajer Keberlanjutan di Dar, Gabriel Feriancic, Manajer Negara (Country Manager) TYLin untuk Brasil, Marcel Martin, Manajer Umum ICCT untuk Brasil, Ricardo Assumpção, Kepala Keberlanjutan (Chief Sustainability Officer) dan Pimpinan Bidang Keberlanjutan untuk Amerika Latin, Gabriela Elizondo Azuela, Manajer Praktik di ESMAP, Bank Dunia, Luciane Ferreira Monteiro Machado, Wakil Direktur Pelaksana Bidang Persiapan Proyek serta Luke Upchurch, Direktur Pelaksana Komunikasi di C40 Cities.

    Dalam forum itu Sultan menyebutkan ketidakseimbangan komposisi kendaraan serta minimnya transportasi publik telah menyebabkan pemborosan bahan bakar 79,2 juta kiloliter per tahun dan memicu polusi udara 30,49 juta ton serta emisi gas rumah kaca 295,12 juta ton CO₂e setiap tahun.

    “Kondisi itu menjadi lonceng bahaya bagi kota-kota besar,” ujar Sultan, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyoroti kualitas udara Jakarta yang hampir seluruh parameter pencemarnya telah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan standar nasional.

    Akibat polusi tersebut, warga Jakarta harus menanggung biaya kesehatan hingga Rp51,2 triliun per tahun, terutama untuk penyakit pernapasan seperti asma dan ISPA.

    Menurut Sultan, emisi sektor transportasi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memperburuk intensitas bencana global akibat fenomena El Niño dan La Niña, seperti banjir, longsor, badai, serta meningkatnya suhu ekstrem yang memicu urban heat island atau pulau panas perkotaan.

    Meski upaya pengendalian emisi telah berjalan sejak Protokol Kyoto hingga agenda pembangunan berkelanjutan, dirinya menilai tantangan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi membuat kebijakan reduksi karbon di kawasan perkotaan menjadi semakin mendesak.

    Ia juga menyoroti kebijakan mobilitas DKI Jakarta melalui strategi Avoid–Shift–Improve, termasuk pembatasan kendaraan pribadi, peralihan ke kendaraan listrik dan transportasi umum, serta penerapan kebijakan baru seperti tarif parkir progresif, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing, dan pajak berbasis emisi.

    “Kebijakan itu telah memberi efek berantai dan mulai direplikasi kota-kota lain di Indonesia hingga Asia Pasifik,” tuturnya.

    Integrasi Bus Raya Terpadu (BRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), elektrifikasi bus pengumpan, serta layanan first-last mile dinilai menjadi landasan sistem mobilitas rendah karbon.

    Di sisi lain, dia menekankan pembangunan fisik harus dibarengi perubahan gaya hidup masyarakat. Digitalisasi transportasi, termasuk ride-sharing (berbagi tumpangan) dan ride-hailing (jasa transportasi daring), disebut menjadi pendorong efisiensi dan inklusivitas mobilitas perkotaan.

    Dikatakan bahwa Indonesia telah memulai langkah konkret menuju pembangunan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan perilaku menuju gerakan karbon nol bersih atau net-zero carbon.

    Sultan menutup pidatonya dengan menyerukan kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.

    “Mari kita terus bergerak bersama membangun kota yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” ucap Sultan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: Panja Reformasi Polri-Kejaksaan-Pengadilan dibentuk demi keadilan

    DPR: Panja Reformasi Polri-Kejaksaan-Pengadilan dibentuk demi keadilan

    Jadi, panja ini tujuannya adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah (Abduh), mengatakan kehadiran Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan seperti disampaikan oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman bertujuan untuk memastikan hukum dapat ditegakkan demi terciptanya keadilan untuk rakyat.

    “Jadi, panja ini tujuannya adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan,” ujar Abduh, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Abduh, panja tersebut akan menjadi medium untuk rakyat menyampaikan aspirasinya terkait kinerja polisi, jaksa dan hakim.

    Selain menjadi wadah berkumpulnya aspirasi, dia mengatakan panja juga bisa mendorong penyelesaian masalah baik teknis maupun substansi kepada pemangku kepentingan terkait

    Melalui panja ini, lanjut Abduh, DPR akan mengevaluasi kinerja Polri, Kejaksaan dan pengadilan agar kinerjanya di bidang penegakan hukum berjalan beriringan. Hal tersebut harus dilakukan lantaran belakangan terlihat kinerja tiga lembaga terkesan berjalan masing-masing dan tidak beriringan.

    “Pandangan atau peristiwa ini tidak boleh ada lagi kedepannya, karena dampak dari tidak terintegrasi nya kinerja lembaga hukum tersebut akan merugikan rakyat yang mencari keadilan terkait hak-hak nya sebagai warga negara,” jelas Abduh.

    Dengan adanya panja ini, Abduh berharap supremasi hukum dapat ditegakkan dan terciptanya keadilan untuk semua pihak.

    “Panja nantinya akan mengatur detail kerjanya baik secara teknis maupun substansi untuk dapat seefektif mungkin menyerap aspirasi masyarakat luas demi reformasi hukum yang menjadi misi Presiden Prabowo,” pungkas Abduh.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tegaskan hubungan dengan Yordania lebih dari sekadar mitra

    Prabowo tegaskan hubungan dengan Yordania lebih dari sekadar mitra

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania bukan hanya sekadar mitra, tetapi hubungan yang dibangun atas dasar persaudaraan yang kuat dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menjamu Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein dalam jamuan santap malam kenegaraan di Istana Negara Jakarta, Jumat (14/11) malam.

    “Anggaplah kami lebih dari sekadar mitra, kita memiliki ikatan persaudaraan dan persahabatan yang kuat. Dan saya pikir ikatan ini harus tetap lestari di masa depan,” ucap Presiden dalam rilis pers, Sabtu.

    Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia memandang Yordania sebagai mitra penting dalam perjuangan perdamaian internasional, sekaligus sahabat dekat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

    Presiden Prabowo pun menyampaikan rasa hormat dan kebahagiaannya atas kehadiran Raja Abdullah II beserta delegasi Yordania di Indonesia.

    “Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk menyambut kembali Yang Mulia dan delegasi terhormat Yordania di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Raja Abdullah II turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih karena kembali disambut dengan keramahan luar biasa di Jakarta.

    Raja Abdullah II juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam komunitas Muslim dunia, terutama dalam peran diplomatiknya pada masa-masa sulit.

    “Kami selalu memandang Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari komunitas Muslim. Peran Indonesia dalam urusan internasional, terutama di bawah kepemimpinan Anda, di masa-masa sulit ini sangatlah penting,” tuturnya.

    Raja Abdullah II mengatakan kehadirannya di Indonesia bukan hanya sebagai kepala negara, melainkan sebagai saudara yang ingin mempererat kembali ikatan historis kedua bangsa.

    Raja Abdullah II turut mengungkapkan bahwa bantuan Yordania kepada Indonesia pada masa sulit merupakan wujud persaudaraan sejati.

    “Inilah yang dilakukan saudara terhadap satu sama lain, dan hal ini tidak berubah. Saya sangat senang bisa kembali ke sini untuk memperkuat tidak hanya ikatan fisik antara kita berdua, namun juga antara kedua negara kita,” ujarnya.

    Dalam jamuan santap malam tersebut Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II duduk satu meja dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan sang putra Didit Hediprasetyo.

    Jamuan santap malam kenegaraan ini tidak hanya menjadi penyambutan resmi, tetapi juga simbol solidaritas mendalam dan hubungan historis antara Indonesia dan Yordania.

    Sambutan hangat, pertukaran pesan persaudaraan, dan suasana akrab yang tercipta sepanjang malam menjadi penegas bahwa kedua bangsa memiliki visi yang sama dalam memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kerja sama antarbangsa.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW apresiasi keputusan jadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai pahlawan

    HNW apresiasi keputusan jadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional kepada Rahmah El Yunusiyah.

    Menurut dia, Rahmah El Yunusiyah layak diberikan gelar pahlawan nasional karena memberikan kontribusi besar dalam memajukan bangsa, terutama di bidang pendidikan.

    “Rahmah El Yunusiah adalah tokoh perempuan pejuang di berbagai medan; sosial, kemerdekaan, dan pendidikan. Bahkan sebagai pendiri Sekolah/Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, beliau diapresiasi oleh Rektor Universitas Al Azhar Mesir saat mengunjunginya di Padang Panjang tahun 1955,” kata HNW dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Kunjungan tersebut, kata HNW, membuat Rektor Al Azhar terinspirasi untuk mendirikan fakultas khusus perempuan di Universitas Al Azhar Mesir.

    HNW mengatakan pihak Universitas Al Azhar juga sempat menganugerahi gelar Syaikhah sehingga Rahmah El Yunusiyah menjadi wanita Muslim pertama di dunia yang mendapat gelar kehormatan Syekhah dari Al Azhar, tahun 1957.

    Sederet penghargaan dari luar negeri ini menjadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai wanita Minang pertama yang berpengaruh kepada dunia Islam internasional.

    Status ini membuat dia sejajar dengan beberapa tokoh besar Islam seperti Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang menjadi Imam di masjid Haram Mekah dan menjadi Guru bagi KH Ahmad Dahlan dsn KH Hasyim Asyari (pendiri Muhammadiysh dan NU) dan Syaikh Yasin Padang yang terkenal sebagai ulama ahli dalam bidang Hadits.

    “Minang juga dikenal sebagai asal dari banyak pahlawan bangsa seperti Bung Hatta, Yamin, Sutan Sahrir, M Natsir dan Buya Hamka,” ujar HNW.

    HNW berharap pemberian gelar pahlawan kepada Rahmah dapat memicu semangat putra putri terbaik Sumatera Barat untuk menjadi insan yang dapat memajukan bangsa pada masa depan.

    “Mudah-mudahan semangat keulamaan, ketokohan dan kenegarawanan yang membawa nama harum tersebut senantiasa hadir dan bisa dilanjutkan oleh warga Sumatera Barat di tingkat nasional maupun di kancah dunia internasional,” tutur HNW.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.