ANTARA – Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa membiarkan Rusia dan Ukraina terus berperang mungkin lebih baik untuk saat ini. Ia juga membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi pada kedua negara, karena menurutnya, perdamaian butuh kemauan dari kedua belah pihak. (XINHUA/I Gusti Agung Ayu N/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)
Category: Antaranews.com Politik
-

APPSI merasa naik kelas usai Prabowo borong hampir seribu ekor sapi
Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pembina Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) Ahmad Muzani mengatakan bahwa para peternak sapi merasa naik kelas setelah Presiden Prabowo Subianto membeli hampir seribu ekor sapi untuk kurban.
Dia mengatakan bahwa sebanyak 985 sapi yang dibeli oleh Presiden itu telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jumlah ini sangat fantastis dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi para peternak dan penggemuk sapi seluruh Indonesia.
“Kami merasa naik kelas karena kerja keras kami beternak dan menggemukkan sapi lalu dibeli Presiden Prabowo untuk pemotongan korban di seluruh Indonesia,” kata Muzani di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan hewan kurban yang dibeli hampir seribu ekor itu disalurkan ke seluruh Indonesia untuk dapat dibagikan kepada masyarakat. Dia pun menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada Presiden Prabowo.
“Ini adalah sebuah kehormatan besar dan rasa bangga kami sebagai petani dan penggemuk sapi kami merasa mendapat perhatian besar,” katanya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa harga beli dari Presiden Prabowo terhadap sapi-sapi tersebut juga terbilang cukup menguntungkan. Maka dari itu, dia sangat bersyukur atas apresiasi presiden Prabowo terhadap kerja keras dan jerih payah peternak dan penggemuk sapi.
“Harga beli pun cukup menguntungkan bagi para peternak sapi,” kata Ketua MPR RI itu.
Untuk itu, dia berharap 985 ekor kurban sapi ini bisa memberi keberkahan dan membantu rakyat dalam merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menikmati daging dan berkumpul bersama keluarga.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025 -

Anggota DPR: Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa rapat-rapat yang digelar oleh pemerintah daerah (pemda) di hotel membutuhkan pedoman agar tak kebablasan, walaupun sudah diperbolehkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Relaksasi efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran. Namun, dia mengingatkan bahwa parameter jelas dibutuhkan untuk relaksasi tersebut.
“Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah,” kata Khozin, Sabtu.
Menurut dia, panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. Adapun pada 23 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” kata dia.
Dia menilai bahwa surat edaran itu dibutuhkan bagi pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran, khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, hingga seminar. Pasalnya, di Inpres dan SE sebelumnya, dijelaskan bahwa belanja kegiatan yang bersifat seremonial harus dibatasi.
“Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” kata dia.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar melakukan kajian secara matang sebelum mengeluarkan kebijakan agar hal yang dihasilkan dapat terukur dan memberi manfaat bagi publik.
“Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin-plan,” katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -

Muzammil: Kepengurusan baru PKS ikhtiar bantu pemerintah
Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menyatakan kepengurusan baru PKS di bawah pimpinannya berikhtiar membantu pemerintah, terutama karena partai berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024–2029.
“Membantu semampu kami, melalui seluruh kader kami, melalui seluruh pejabat publik kami,” ujar Muzammil dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan hal tersebut seiring dengan komitmen kepengurusannya, yang akan menghidupkan kembali PKS yang lama, dengan moto “Bersih, Peduli, Profesional”.
Muzammil menyebutkan langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS, guna mencapai amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu kepedulian PKS dalam membantu pemerintah, kata dia, dilakukan dengan berbagai macam, seperti bersifat konstitusional, di mana PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun sebagai pejabat publik membantu membuat undang-undang.
Kemudian, ditambahkan bahwa terdapat kepedulian yang bersifat penganggaran, di mana setiap komisi DPR, dengan fraksi PKS di dalamnya, terus memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat bawah.
“Bagaimana pembangunan ini bisa mulai dari orang yang paling susah. Kalau orang yang paling susah aja kita angkat, yang di atas apalagi,” tuturnya.
Pada momen Idul Adha, lanjut Muzammil, kepedulian PKS juga bersifat sosial, seperti menyembelih hewan kurban serta membagikannya kepada masyarakat.
“Nah, ini lah kerja kami. Ada kerja praktis lapangan seperti hari ini,kerja konsep perundang-undangan, hingga kerja konsep penganggaran,” ungkap Muzammil menambahkan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.
“Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW, sapaan karibnya, ditemui usai mengisi diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).
Menurut ia, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025 -

PKS inginkan pelayanan dan manfaat tak hanya untuk umat Muslim
Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa partainya berkeinginan ke depan untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat Muslim, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia yang non-Muslim.
Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dahulu PKS memang disebut sebagai Partai Dakwah, tetapi kini PKS ingin dikenal sebagai Partai Islam Rahmatan Lil Alamin.
“Jadi ini merupakan spirit PKS ke depan,” ujar Sohibul dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.
Semangat tersebut, kata dia, seiring dengan baru terpilihnya kepemimpinan pengurus PKS masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.
Tak hanya melibatkan semua umat di luar Muslim, Sohibul menuturkan pihaknya juga akan banyak melibatkan generasi muda dalam memberikan pelayanan ke depan.
Dirinya menyadari bahwa untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka PKS membutuhkan energi yang lebih segar dan besar, yang dapat disaring dari para pemuda.
Untuk itu dalam kepengurusan PKS di pusat, disebutkan bahwa beberapa pengurusnya berasal dari generasi muda, yakni Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid dan Bendahara Umum PKS Noer Hadi.
Ia menyebutkan Kholid dan Hadi masih berusia di sekitaran 30-40 tahun, sehingga akan mengimbangi Presiden PKS, yang sudah lumayan berumur.
“Nah, dengan adanya kekuatan muda ini, maka ke depan pelayanan PKS saya yakin akan semakin baik karena ada energi yang luar biasa fresh,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.
“Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis Syura kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW, sapaan karibnya, ditemui usai mengisi diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).
Menurut ia, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025 -

Menteri Kebudayaan: Tone positif penulisan sejarah untuk persatuan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai nuansa (tone) positif dalam penulisan sejarah Indonesia ditujukan untuk persatuan bangsa, karena jika sebaliknya, maka yang ada ialah perpecahan.
Menurut Fadli, penulisan sejarah menjadi tak lagi penting manakala memecah-belah bangsa.
“Jadi, kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Jumat (6/6).
Fadli kemudian menjelaskan maksud tone positif dalam penulisan sejarah, yang artinya tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
“Di masa-masa itu, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ini kan juga lebih banyak highlight ya, lebih banyak garis besar. Kita ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas, dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman (lampau) itu,” kata Fadli Zon.
Dalam kesempatan yang sama, Fadli juga merespons kekhawatiran sejumlah kelompok akademisi dan aktivis yang khawatir proyek penulisan sejarah itu akan menjadikan hanya ada satu narasi sejarah resmi yang dianggap benar.
Menurut Fadli, kekhawatiran itu tak perlu ada, karena proyek penulisan sejarah yang diinisiasi pemerintah, dikerjakan oleh para sejarawan dari berbagai kampus ternama di Indonesia.
“Jadi, yang menulis bukan aktivis, bukan politikus. Yang menulis sejarawan, sejarawan ini punya keahlian. Mereka doktornya di bidang itu, profesornya di bidang itu. Jadi, kita tidak perlu khawatir, pasti (mereka) punya kompetensi dalam menulis sejarah,” kata Menteri Kebudayaan.
Dia melanjutkan justru menjadi mengkhawatirkan manakala proyek penulisan sejarah Indonesia dikerjakan oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing.
“Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi, atau semacam itu. Tidak bisa ditulis oleh misalnya (pihak lain non-sejarawan). Tetapi, kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas, ini negeri demokrasi,” sambung Fadli.
Menteri Kebudayaan kemudian menekankan penulisan sejarah bangsa merupakan program prioritasnya sejak awal menjabat, karena sudah terlalu lama tidak ada pembaharuan (update) dalam sejarah Indonesia. Padahal, ada banyak temuan-temuan yang seharusnya masuk dalam kompendium sejarah Indonesia.
“Jadi, sudah lebih dari 26 tahun kita tidak pernah menulis sejarah kita. Jadi, kalau ada yang baru, ya banyak yang baru, karena memang tidak pernah ditulis. Belum lagi, yang sifatnya penemuan-penemuan, updating. Contohnya, lukisan purba tertua di dunia itu sekarang ada di Indonesia. Itu tidak ada dalam sejarah kita,” kata Fadli.
Dia kemudian mencontohkan adanya temuan Islam masuk Indonesia ternyata dari Abad Ke-7 Masehi, atau Abad Ke-1 Hijriah.
“Ini bisa meng-update sejarah kita yang selama ini mengatakan Islam masuk itu Abad Ke-13. Itu beda 600 tahun sendiri. Belum lagi dari sisi zaman perlawanan kita kalau ada Kolonial Belanda, kita ingin perspektifnya itu menekankan kepada sejarah perlawanan para pahlawan kita terhadap penjajah. Jadi, bukan hanya sekadar dikatakan kita dijajah 350 tahun, tetapi kita ingin ada justru ditonjolkan Indonesia-centric, perlawanan kita kepada kolonial, kepada penjajah,” ujar Fadli.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025




