Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi III DPR apresiasi Kapolri dan jajaran atas panen raya jagung

    Komisi III DPR apresiasi Kapolri dan jajaran atas panen raya jagung

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajaran atas panen raya jagung serentak pada kuartal II tahun 2025 yang menghasilkan 2,54 juta ton jagung.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa Polri, di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, tidak hanya telah menjalankan tugas pokok dengan baik, tetapi juga berhasil mendukung program pemerintah pusat, termasuk membantu merealisasikan program pangan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari Misi Astacita.

    “Saya sangat sependapat dengan Presiden Prabowo bahwa Pak Kapolri adalah sosok patriot sejati. Seorang patriot melakukan pengabdian melampaui tugas yang diembannya,” tutur Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka memuji langkah konkret Polri, yang turut aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional, khususnya mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” ujar Martin.

    Menurutnya, kehadiran Kapolri mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada momentum panen raya jagung baru-baru ini menjadi bukti komitmen Polri dalam menjalankan peran sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional.

    Ia menambahkan kehadiran institusi kepolisian di tengah-tengah petani, dengan membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, bukan merupakan hal kecil, melainkan transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan.

    Martin mengatakan langkah itu tidak hanya realistis, tetapi juga menggambarkan kemampuan institusi Polri dalam merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

    “Ketahanan pangan adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika Polri berkontribusi di sektor ini, itu memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan bangsa, bukan hanya dari sisi keamanan, melainkan juga dari aspek ekonomi rakyat,” tuturnya.

    Ia juga menyinggung bahwa Polri tercatat telah memberdayakan lebih dari 136 ribu kelompok tani untuk mengelola lahan-lahan tersebut. Pada kuartal I tahun 2025, panen jagung mencapai 118.975 ton dari luas areal tanam 16.656 hektare.

    Sementara pada kuartal II tahun 2025, hasil panen meningkat signifikan, yaitu antara 1,78 juta hingga 2,54 juta ton.

    Martin berpendapat capaian itu bukan hanya soal angka, tetapi menunjukkan pola kerja lintas sektoral yang harus terus diperkuat ke depan.

    “Ini kerja konkret, bukan simbolik. Ini bentuk bahwa negara hadir dan Polri menjadi bagian penting dari kehadiran itu,” ucap Martin.

    Dalam mendukung produktivitas petani, disebutkan bahwa Polri juga telah menyalurkan bantuan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 50 alat pemipil jagung, 100 alat penguji kadar air, dan 100 alat pengering berkapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah Polda, yakni Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Polri dan sektor pertanian yang diharapkan terus diperluas ke berbagai daerah lainnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

    “Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS harap sisa kuota haji negara lain dapat dialihkan ke Indonesia

    PKS harap sisa kuota haji negara lain dapat dialihkan ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap kuota haji negara lain yang tersisa bisa dialihkan ke Indonesia, seiring dengan tidak terbitnya visa jamaah haji furoda pada musim haji tahun ini.

    Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan saat PKS melakukan kunjungan, terlihat beberapa negara, seperti Uzbekistan, tidak memiliki banyak jamaah haji.

    “Nah, mungkin ini pertimbangan proporsional, jatah-jatah negara yang tidak digunakan itu bagusnya diserahkan ke Indonesia,” ungkap Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Ia menilai calon jamaah haji di Indonesia sangat banyak, sehingga sampai harus menunggu giliran selama 15-20 tahun. Bahkan di beberapa daerah, disebutkan bahwa ada calon jamaah yang menunggu lebih dari 20 tahun.

    Muzzammil pun menyampaikan keprihatinannya atas tidak terbitnya visa jamaah haji furoda pada musim haji tahun ini lantaran dirinya mengetahui perasaan calon jamaah yang sudah mendaftar program haji itu.

    Para calon jamaah haji furoda, sambung dia, sudah rela mengeluarkan biaya yang cukup besar, mengajukan izin kepada keluarga, hingga terbayang-bayang melihat ka’bah.

    “Itu semua orang datang bukan mau bisnis, orang datang mau ibadah. Orang datang rela mengeluarkan biayanya,” tuturnya.

    Maka dari itu, ia mengutarakan harapannya agar para pemangku kepentingan, yakni Kementerian Agama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, bisa memperbaiki hal tersebut dengan Kedutaan Arab Saudi.

    Haji furoda merupakan jenis ibadah haji khusus, yang dilaksanakan di luar kuota haji reguler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, calon jamaah haji yang memilih program haji furoda mengikuti sistem kuota yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

    Sebelumnya, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj meminta publik tidak menyalahkan pemerintah atas tidak terbitnya visa jamaah haji furoda pada musim haji tahun ini, karena hal tersebut berada di luar tanggung jawab pemerintah dan murni menjadi urusan bisnis antara jamaah dan penyelenggara perjalanan.

    “Visa haji furoda belum juga diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi sampai batas akhir pelayanan. Ini bukan tanggung jawab pemerintah karena berada di luar kuota resmi,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/5).

    Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi yang terdiri atas 98 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

    Sementara, visa furoda yang dikenal sebagai visa mujamalah merupakan jalur undangan yang diurus langsung oleh penyelenggara perjalanan dan tidak masuk dalam kuota nasional.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD DPR: Panen raya jagung inisiatif Polri sesuai misi Astacita

    MKD DPR: Panen raya jagung inisiatif Polri sesuai misi Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengemukakan kegiatan panen raya jagung serentak kuartal II tahun 2025 yang diinisiasi Polri hingga menghasilkan 2,54 juta ton jagung sesuai misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Pada poin kedua Astacita, Presiden memiliki misi memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri dan mendukung full apa pun yang dilakukan Bapak Kapolri untuk kebaikan bangsa ini, terutama dalam sektor swasembada pangan,” kata Dek Gam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan memuji Sigit sebagai Kapolri yang sangat peduli terhadap pangan.

    Ia pun berharap Jenderal Polisi Sigit akan terus berbuat baik kepada bangsa dan negara, serta berharap Polri bisa terus menjadi milik rakyat Indonesia dan menjadi polisi masyarakat.

    Sebelumnya, Kapolri mengatakan bahwa hasil panen raya jagung serentak pada kuartal II tahun 2025 sekitar 1,78 juta sampai 2,54 juta ton.

    “Kita semua akan melaksanakan panen raya jagung serentak pada kuartal dua di atas lahan seluas 344.524 hektare dengan hasil panen diperkirakan mencapai 1,78 juta hingga 2,54 juta ton,” katanya pada acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2025 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dilansir dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (5/6).

    Sigit mengatakan bahwa hasil panen raya pada kuartal dua ini meningkat dibanding kuartal sebelumnya. Pada kuartal I tahun 2025, Polri bersama para pemangku kepentingan berhasil melaksanakan panen jagung seluas 16.656 hektare dengan total produksi mencapai 118.975 ton.

    Capaian kuartal pertama tahun ini tersebut turut mendorong peningkatan produksi jagung nasional sebesar 48,47 persen daripada tahun sebelumnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden PKS dukung penulisan ulang sejarah dengan “tone” positif

    Presiden PKS dukung penulisan ulang sejarah dengan “tone” positif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mendukung penulisan ulang sejarah dengan nada atau tone positif, yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Dia meyakini, gagasan Fadli Zon tersebut telah dipertimbangkan dengan matang dan apabila terealisasi akan melibatkan para pakar dan pihak lainnya agar semua bisa berkontribusi.

    “Kami dukung penulisan sejarah setiap bangsa, yang memang sering, biasa untuk di-update, disempurnakan,” tutur Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Namun demikian, dirinya menegaskan dukungan tersebut diberikan selama objektivitas dalam penulisan ulang sejarah tetap diutamakan, dengan melibatkan semua pihak.

    Dengan begitu, Muzzammil berharap penulisan sejarah dari waktu ke waktu tetap didasarkan dengan semangat objektivitas dan proporsional; mencakup semua aspek, semua daerah, dan semua tokoh; serta faktual.

    “Saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan nada yang lebih positif.

    “Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah; pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata dia saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6).

    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris. Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda.

    “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” ucapnya.

    Di sisi lain, Fadli Zon meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena penulisan ulang sejarah ini melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum, termasuk sejarawan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR apresiasi peran Polri dalam wujudkan swasembada pangan

    Anggota DPR apresiasi peran Polri dalam wujudkan swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Anggot⁸a Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena turut berkontribusi nyata dalam menyukseskan agenda strategis swasembada pangan nasional.

    Menurut dia, Polri memiliki keterlibatan dalam panen raya jagung serentak kuartal II di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

    “Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rajiv dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, keterlibatan aktif kepolisian terbukti memainkan peran penting di luar fungsi konvensional mereka. Artinya, kata dia, Polri bukan cuma sebatas pengayom dalam konteks keamanan, tapi sebagai mitra kunci dalam mengamankan rantai pasok dan distribusi pangan.

    “Ini bentuk adaptasi institusional yang patut diapresiasi,” katanya.

    Dia menilai dukungan Polri tampak dalam beberapa aspek krusial seperti pengawasan distribusi beras di tingkat Bulog dan pasar, pengawalan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, hingga perlindungan petani dari praktik tengkulak dan mafia pangan.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal benih dan panen. Ini soal sistem dan Polri sudah masuk ke dalam sistem itu secara fungsional,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa kerja sama antara Kementerian Pertanian, Polri, hingga otoritas lokal perlu diperkuat dalam format yang lebih sistematik dan berkelanjutan. Sebab, tanpa ada sinergi dan kolaborasi para stakeholder, Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor swasembada pangan akan terhambat.

    “Jadi harus dipegang teguh apa yang disampaikan Presiden Prabowo, bahwa swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan dan kemerdekaan,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa diperlukan pendekatan keamanan non-tradisional dalam konteks dinamika geopolitik dan iklim yang semakin tidak menentu, termasuk keamanan pangan sebagai bagian dari keamanan nasional.

    “Ke depan perlu peran Polri dalam pengamanan sistem pangan nasional secara komprehensif, tapi harus ada regulasinya juga,” katanya.

    .

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS dorong pembahasan RUU Pemilu selesai tahun ini

    PKS dorong pembahasan RUU Pemilu selesai tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) selesai pada tahun ini agar pada tahun-tahun berikutnya seluruh pihak bisa fokus mempersiapkan Pemilu 2029.

    Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan apabila pembahasan RUU Pemilu dilakukan pada momen yang terlalu dekat dengan persiapan Pemilu 2029, maka pembahasannya akan terlalu pragmatis.

    “Kalau dari awal, ini masih sangat jauh dan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan semakin baik,” kata Muzzammil dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengaku ingin kondisi pemilu maupun data pemilu pada tahun 2029 tidak seperti Pemilu 2024, di mana sempat terjadi keributan di KPU.

    Muzzammil pun bercerita bahwa telah terlibat dalam pembahasan UU Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya selama tiga periode, yakni pada 2004, 2009, dan 2014, yang melibatkan semua fraksi dan orang-orang terbaik.

    Maka dari itu apabila akan terdapat kembali pembahasan RUU Pemilu, dirinya menginginkan adanya pelibatan orang-orang terbaik, bahkan bisa terbentuk panitia khusus (pansus), dengan keterlibatan semua komponen, termasuk pakar, di dalamnya.

    “Jadi saya tidak ingin bicara parsial, bagaimana parlementary threshold, bagaimana presidential threshold, tentu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kami hormati,” tuturnya.

    Selebihnya, sambung dia, DPR akan menyempurnakan berbagai norma yang ada, terutama bagaimana pemilu dari waktu ke waktu bisa semakin berkualitas serta kandidat yang terpilih merupakan orang-orang terbaik.

    “Meminimalkan money politics, itu yang kami pikirkan. Pembicaraan tentang bantuan partai politik, bagaimana best practices di luar negeri, kami tidak ingin korupsi, bagaimana di luar negeri, itu termasuk hal-hal yang integral dan tidak mungkin saya bicara satu aspek saja,” ungkap Muzzammil.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menyusun draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    “Kementerian Dalam Negeri hari ini sedang menyusun draf, dan kita membuka ruang publik yang sangat besar,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5).

    Menurut dia, aspirasi publik yang besar dalam penyusunan draf RUU tersebut akan menghasilkan UU makin berkualitas.

    Dia mengatakan penyusunan RUU tersebut juga tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik saja, tetapi harus menyerap aspirasi dari berbagai peneliti atau akademisi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS: Usulan pemakzulan Wapres Gibran cerminan negara demokrasi

    PKS: Usulan pemakzulan Wapres Gibran cerminan negara demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan negara demokrasi.

    Apalagi, kata dia, para inisiator usulan tersebut merupakan para pejabat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan sebagainya, yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada,” ujar Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    PKS, kata dia, bekerja sebagai partai dan anggota dewan secara konstitusional. Sejauh semua hal berlangsung secara konstitusional, PKS baru akan terlibat di dalamnya.

    Muzzammil mengaku tetap berharap dan berdoa bagi kepemimpinan terbaik untuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kegembiraan 280 juta rakyat Indonesia, yang PKS berada di dalamnya.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa PKS selalu berusaha sekuat mungkin, di Dewan Perwakilan Rakyat (RI) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah, dalam berbuat yang terbaik untuk kesuksesan tersebut.

    “Jamaah haji kami di Makkah, tempat yang makbul berdoa, ibadah kami di sini, kami mengimbau, kami semua ya, berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan,” ucap dia.

    Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke DPR RI perihal usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Surat yang memiliki tanggal 26 Mei 2025 tersebut, ditujukan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 2024-2029 dan Ketua DPR RI periode 2024-2029.

    Surat tersebut antara lain ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia pun menjelaskan bahwa saat ini DPR RI tengah memasuki masa reses. Namun, dia mengaku mendatangi kantornya untuk menandatangani surat-surat terkait tugasnya sebagai legislator, dan belum menemukan surat itu di mejanya.

    “Ya belum baca, bagaimana menanggapi?” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/6).

    Menurut dia, surat tersebut masih berada di Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dan belum diteruskan ke Pimpinan DPR RI. Saat dia di kompleks parlemen, dia pun belum bertemu dengan Sekjen DPR RI.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KemenHAM bakal pantau penanganan pengungsi konflik di Papua Tengah

    KemenHAM bakal pantau penanganan pengungsi konflik di Papua Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan turun ke lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan penanganan pengungsi akibat konflik di Papua Tengah dilakukan dengan baik dan mendorong berbagai upaya rekonsiliasi guna mewujudkan perdamaian di tanah Papua.

    Dalam pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, Anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak di Bali, Jumat (6/6), Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan langkah tersebut akan dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan yang utuh mengenai situasi akibat konflik.

    “Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang,” kata Pigai, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Pigai menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini terdapat 60 ribu warga masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mengungsi ke daerah perkotaan, seperti Nabire dan Timika.

    Bahkan, ditambahkan dia bahwa ada dua distrik, yaitu Sinak (Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya), yang semua masyarakatnya mengungsi.

    “Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” tuturnya.

    Adapun pertemuan digelar dalam rangka menyikapi berbagai persoalan, terutama kekerasan akibat konflik bersenjata, yang terjadi di wilayah Papua Tengah belakangan ini.

    Menteri HAM bersama Gubernur, Bupati, dan DPRD dari wilayah Papua Tengah, utamanya membahas situasi menonjol di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menyebabkan korban, baik meninggal dunia, luka-luka, hilang, maupun gelombang pengungsi.

    Pigai menjelaskan pihaknya merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.

    Dalam pertemuan, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasik sebagai pos militer.

    Gubernur dan para bupati, kata dia, juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitasi, termasuk proses mencari tanah agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat, baik TNI maupun Polri.

    Pada pertemuan itu, Menteri HAM turut mendengar langsung berbagai persoalan lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan infrastruktur jalan Trans-Papua.

    Hal lain yang juga dibicarakan, yaitu konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat pemilihan kepala daerah (pilkada), yang menurut Pigai, perlu upaya rekonsiliasi dan keadilan restoratif melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik bupati/wakil bupati definitif.

    Terkait berbagai isu pembangunan di Papua, dikatakan bahwa pada umumnya Kementerian HAM akan menindaklanjuti dengan komunikasi pada kementerian teknis yang lain.

    “Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” ucap Pigai menegaskan.

    Sementara untuk konteks Papua pada umumnya, ia menuturkan saat ini pihaknya sedang menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua Kementerian HAM sehingga ke depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui pokja tersebut.

    “Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gibran: Pengembangan ekonomi syariah bisa wujudkan Indonesia maju

    Gibran: Pengembangan ekonomi syariah bisa wujudkan Indonesia maju

    Artinya sektor ini bukan hanya dilirik oleh negara Muslim saja, tapi oleh negara-negara lain di dunia sebagai salah satu sektor yang memiliki daya tarik tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah merupakan salah satu langkah strategis untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara besar dan maju.

    “15 dari 30 perusahaan produksi halal terkemuka dunia berasal dari Indonesia. Ini menunjukkan potensi besar kita dalam industri halal,” kata Gibran sebagaimana dikutip dari video yang diunggah Gibran di akun YouTube Gibran Rakabuming, Jumat (6/6) malam.

    Menurut Gibran, Indonesia sebagai negara besar mempunyai cita-cita untuk menjadi negara maju, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

    “Ini bukan angan semata, tapi sebuah tujuan yang ingin kita raih bersama dan Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk menggapai itu semua. Bagaimana caranya? Melalui pengembangan ekonomi syariah salah satunya,” ucap Gibran.

    Wapres menilai sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar yang kuat.

    Namun, hal itu perlu didukung oleh kemandirian ekonomi dan industri halal, mencakup keuangan syariah, makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, kosmetik halal, wisata ramah Muslim, serta konten Islami.

    Gibran menuturkan, pada 2024, Indonesia menempati posisi tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI), dengan ekspor produk halal yang terus mengalami pertumbuhan rata-rata 7 persen dalam 6 tahun terakhir.

    Meski memiliki potensi besar dalam industri halal, Wapres mengungkapkan bahwa Indonesia belum menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal global, masih berada di peringkat delapan sebagai eksportir produk halal.

    Beberapa negara dengan populasi Muslim lebih kecil bahkan mampu memimpin pasar halal dunia.

    Hal ini menunjukkan bahwa industri halal tidak hanya diminati negara-negara Muslim, tetapi juga menjadi daya tarik global seiring dengan tren gaya hidup halal dan “halal branding” yang semakin meluas.

    “Artinya sektor ini bukan hanya dilirik oleh negara Muslim saja, tapi oleh negara-negara lain di dunia sebagai salah satu sektor yang memiliki daya tarik tinggi,” ucap Wapres.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Di tengah perang, Trump sebut gencatan senjata masih jauh

    Di tengah perang, Trump sebut gencatan senjata masih jauh

    ANTARA – Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa membiarkan Rusia dan Ukraina terus berperang mungkin lebih baik untuk saat ini. Ia juga membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi pada kedua negara, karena menurutnya, perdamaian butuh kemauan dari kedua belah pihak. (XINHUA/I Gusti Agung Ayu N/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)