Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menteri HAM terima perwakilan UNHCR bahas masalah pengungsi

    Menteri HAM terima perwakilan UNHCR bahas masalah pengungsi

    Rabu, 4 Juni 2025 15:20 WIB

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kedua kanan) dan Perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk Indonesia Francis Teoh (kanan) menyampaikan keterangan di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa siapa pun pengungsi termasuk warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara, sedangkan UNHCR menangani pengungsi lintas negara termasuk di dalamnya adalah orang tanpa kewarganegaraan (stateless). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc.

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) dan Perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk Indonesia Francis Teoh (kanan) menyampaikan keterangan di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa siapa pun pengungsi termasuk warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara, sedangkan UNHCR menangani pengungsi lintas negara termasuk di dalamnya adalah orang tanpa kewarganegaraan (stateless). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc.

  • Kunker ke Papua Selatan, Menhan tinjau pengembangan program biodiesel

    Kunker ke Papua Selatan, Menhan tinjau pengembangan program biodiesel

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, untuk mendatangi lokasi pengembangan program biodiesel berbasis kelapa sawit.

    Menhan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk secara bertahap membangun kemandirian energi nasional, sekaligus memperkuat kedaulatan negara dari sisi keamanan dan ekonomi.

    Terlebih, kata dia, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, khususnya solar.

    Selain itu, kata dia, mewujudkan kemandirian energi nasional merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto dalam ketahanan energi.

    “Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri,” katanya.

    Menhan menegaskan bahwa kegiatan peninjauan yang dilakukannya dari udara terhadap kawasan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya mencerminkan komitmen Kemenhan dalam menjaga stabilitas wilayah timur Indonesia, tetapi menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pembangunan strategis di Papua.

    Dalam kunjungan tersebut, Menhan didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PP Bamusi PDIP peringati haul ke-12 Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

    PP Bamusi PDIP peringati haul ke-12 Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat (PP) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI Perjuangan melakukan ziarah ke makam Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, dalam rangka memperingati 12 tahun wafatnya tokoh nasional tersebut.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dalam sambutannya atas nama Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas pelaksanaan ziarah rutin dalam rangka haul almarhum Taufiq Kiemas.

    “Ziarah makam ini adalah tradisi keagamaan yang telah dibangun sejak kita memperingati Haul Bung Karno setiap 21 Juni,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu

    Basarah mengungkapkan, selain ziarah makam, Bamusi PDIP juga akan mengadakan acara tahlil di Masjid Attaufiq pada Minggu malam. Acara juga digelar di kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri bersama anak yatim dan dhuafa.

    “Kita berdoa semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya,” ungkap Basarah.

    Dalam rangkaian haul HM Taufiq Kiemas, pada Minggu malam nanti juga dilaksanakan tausiyah kebangsaan oleh Jimly Asshiddiqie, di Masjid Attaufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Acara ziarah dipandu oleh Wakil Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, kemudian sambutan atas nama PP Bamusi oleh Wakil Ketua Umum Helmi Hidayat.

    Turut hadir dalam ziarah tersebut Wasekjen DPP PDI Perjuangan Sadarestuwati dan Anggota DPR Putra Nababan, senior partai Daryatmo Mardiyanto dan Hasdan Nover Zandi, Waketum PP Bamusi Faozan Amar, Ketua PP Bamusi Indah Nataprawira dan Muhammad Sukron.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPH-Komisi VII bahas evaluasi penyelenggaraan haji di Mina

    BPH-Komisi VII bahas evaluasi penyelenggaraan haji di Mina

    “Gus Irfan datang, ya silaturahmi sambil memantau keadaan. Kami berbincang soal penyelenggaraan ibadah haji 2026, dari penetapan kuota berangkat hingga kesiapan petugas,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf dan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menggelar pertemuan informal di Mina, Arab Saudi, untuk membahas sejumlah isu strategis, salah satunya soal evaluasi penyelenggaraan haji.

    “Gus Irfan datang, ya silaturahmi sambil memantau keadaan. Kami berbincang soal penyelenggaraan ibadah haji 2026, dari penetapan kuota berangkat hingga kesiapan petugas,” kata Marwan dalam keterangannya, Minggu.

    Marwan Dasopang mengatakan pertemuan informal tersebut juga membahas pembenahan sistem keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 2026 mendatang.

    Dia mengatakan Salah satu hal krusial yang dibahas adalah soal lambatnya proses penetapan kuota dan nama-nama jemaah yang akan diberangkatkan, yang berdampak pada ketidakterpaduan penanganan jemaah oleh perusahaan penyelenggara (syarikah). Hal ini dinilai menyebabkan pemisahan pasangan suami-istri karena tergabung dalam syarikah berbeda.

    “Begitu kita tahu kuota dari pihak Saudi, mestinya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat. Kalau menunggu keputusan Panja Haji, itu kelamaan. Akibatnya, dalam satu kloter tidak ditangani oleh satu syarikah yang sama,” ujarnya.

    Komisi VIII pun membuka kemungkinan untuk mengubah pola ini ke depan agar penetapan jemaah lebih cepat dan kloter bisa ditangani oleh satu syarikah secara utuh, demi efisiensi dan kenyamanan jemaah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah tertibkan izin penambangan di Tanah Papua

    Anggota DPR minta pemerintah tertibkan izin penambangan di Tanah Papua

    Jayapura (ANTARA) – Anggota DPR asal Papua Yan Permenas Mandenas berharap pemerintah pusat segera menertibkan izin penambangan di Tanah Papua agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

    Selain berdampak pada lingkungan juga masyarakat yang bermukim di wilayah itu juga ikut terdampak.

    “Sebagai contoh kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang sedang marak diminta untuk dihentikan karena berakibat kerusakan lingkungan,” kata anggota DPR RI Dapil Papua Yan Mandenas kepada ANTARA, Minggu.

    Dalam keterangannya Yan Mandenas menyatakan, dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk menertibkan izin tambang yang tidak prosedural dan bermasalah secara administrasi di seluruh Tanah Papua, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan izin tersebut.

    Pemeriksaan terhadap pejabat berwenang terkait izin sehingga diproses dan diterbitkan karena diduga ada indikasi korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak prosedural.

    “Perizinan tambang perlu dikaji ulang, guna memastikan bahwa kegiatan pertambangan memiliki izin lingkungan yang diterbitkan sesuai prosedur karena pemberian izin diberikan lebih dari satu kementerian,” kata Mandenas.

    Dia mengatakan, tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah beroperasi lama dan mendapat penolakan dari masyarakat setempat termasuk pemilik hak ulayat.

    Walaupun terjadi penolakan namun terjadi pembiaran oleh pemerintahan sebelumnya, baik pusat maupun daerah, hingga masalah ini muncul ke permukaan setelah adanya protes dari aktivis lingkungan.

    Karena itu penegak hukum diharapkan turun untuk melakukan pemeriksaan, kata Mandenas seraya mengaku, penegakan hukum itu menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas koruptor dan mengembalikan kekayaan alam sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

    “Bila ada indikasi suap dalam penerbitan izin, maka harus diperiksa dan diproses hukum,” tegas Mandenas.

    Menurutnya, dengan dilakukannya penertiban maka diharapkan keberadaan kawasan penambangan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pemilik hak ulayat dan pengelolaannya sesuai dengan Amdal.

    Apalagi saat ini kegiatan penambangan juga terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Papua seperti di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Pegunungan Arfak, Nabire, Paniai, Waropen , Intan Jaya, dan Sarmi .

    “Mudah-mudahan dengan dilakukannya penertiban maka pengelolaan pertambangan dapat dilakukan sesuai prosedur dan kesejahteraan masyarakat pemilik hak ulayat meningkat serta merasakannya,” harap Yan Mandenas.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik sepekan, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri baru

    Politik sepekan, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri baru

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    “Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).

    Selengkapnya klik di sini.

    Dasco dan Mensesneg temui Megawati, bahas masukan untuk negara

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.

    “Diterima langsung oleh presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri di kediamannya beberapa hari lalu,” demikian petikan keterangan foto di akun tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    Irjen Darmoko tanggapi isu dirinya jadi calon Kapolri

    Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Rudi Darmoko menanggapi isu dirinya masuk dalam bursa calon Kapolri.

    “Saya malah enggak tahu itu,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa, usai menghadiri apel penyambutan di Mapolda NTT.

    Irjen Pol. Rudi Darmoko mengatakan bahwa masalah dirinya masuk dalam bursa calon Kapolri atau tidak itu adalah urusan petinggi Polri dan dirinya hanya melaksanakan perintah petinggi Polri saja.

    Selengkapnya klik di sini.

    Momen Prabowo bercanda kepada Megawati: Ibu agak kurus, diet ibu berhasil

    Presiden RI Prabowo Subianto dan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu menjelang Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi.

    Dalam momen penuh keakraban tersebut, Presiden Prabowo melontarkan candaan kepada Megawati bahwa presiden ke-5 RI itu kini tampak agak kurus karena diet yang berhasil.

    Momen keakraban kedua pemimpin bangsa itu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto tiba di ruang tunggu Gedung Pancasila, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anggota DPR: Tidak ada kompromi untuk tambang nikel di Raja Ampat

    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah melanggar regulasi dan mengancam salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia yang selama ini menjadi andalan Indonesia di sektor pariwisata dan konservasi.

    “Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Raja Ampat terdiri dari lebih dari 610 pulau dengan perairan yang menjadi rumah bagi 75 persen spesies laut dunia, termasuk 540 jenis karang dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Namun sejumlah pulau kecil di kawasan tersebut kini telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel bahkan sebagian sudah aktif ditambang.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengemukakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selama ini telah membuat kebijakan pro-rakyat, salah satunya membuka peluang bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

    Menurut ia, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

    “UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia menyatakan dukungan penuh atas berbagai kebijakan yang telah diambil Menteri ESDM selama menjabat. Selama ini sektor pertambangan nasional cenderung didominasi berbagai perusahaan besar.

    Dikatakan Sarmuji, kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

    Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

    “Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil disebutkan mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis, salah satunya keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang.

    Dampaknya, sambung Sarmuji, mereka yang selama ini terpinggirkan bisa memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar sehingga menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

    Selain itu, Bahlil juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.

    Sarmuji berpendapat langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

    Oleh karena itu, kebijakan Menteri Bahlil tersebut merupakan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat serta langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

    “Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tutur Sarmuji menambahkan.

    Di sisi lain, ia turut menyoroti mafia impor minyak, yang selama ini diuntungkan kebijakan sebelumnya, kini juga ikut menyerang Bahlil setelah kebijakan untuk mendongkrak lifting migas.

    Penyerangan dilakukan dengan ikut menunggangi berbagai narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.

    Narasi dimaksud, kata Sarmuji, salah satunya terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil.

    Padahal, ia menuturkan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.

    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan populis yang berpihak pada rakyat serta mendukung Menteri ESDM dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SOKSI dukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju Pemilu 2029

    SOKSI dukung konsolidasi besar Partai Golkar menuju Pemilu 2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Mukhammad Misbakhun mengatakan Ketua Umum Partai Golkar menginginkan SOKSI menjadi bagian dari konsolidasi besar Golkar dalam mendukung kemenangan Partai pada Pemilu 2029.

    Pasalnya, kata dia, tantangan partai Golkar ke depan tidak mudah lantaran sebagai salah satu partai yang mempunyai kursi sangat signifikan nomor dua di DPR, yaitu 102 kursi, harapannya kursi Golkar bertambah.

    “Ini menjadi tantangan bagi SOKSI. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia orangnya sangat enerjik, mempunyai komitmen yang kuat, dan ingin SOKSI menjadi bagian dari konsolidasi besar Partai Golkar,” ujar Misbakhun dalam acara SOKSI Berqurban di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Dia menegaskan pihaknya ingin terus bersama-sama melangkah ke depan dalam memberikan penguatan kepada SOKSI, sebagai organisasi sayap Golkar, sekaligus penguatan terhadap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil.

    Menurutnya, partisipasi kader menunjukkan sebuah kebersamaan yang kuat di SOKSI dan menjadi modal bagus dalam menghadapi tantangan membesarkan SOKSI dan Golkar ke depan.

    Tak hanya dalam Pemilu 2029, partisipasi kader yang baik, kata dia, juga terlihat pada momen Idul Adha tahun ini. Berkat partisipasi para pengurus Depinas, tahun ini SOKSI menyembelih 15 ekor hewan kurban, yang terdiri atas tujuh ekor sapi dan delapan ekor kambing.

    Misbakhun menjelaskan bahwa kegiatan SOKSI Berqurban sudah menjadi tradisi SOKSI yang dibangun secara berkelanjutan tanpa pernah terputus sejak tahun 2020.

    “Berkurban memberikan kesempatan kepada kader SOKSI untuk lebih aktif mendekatkan diri kepada masyarakat, baik di sekitar Grha SOKSI atau pun di sekitar kader SOKSI berada,” ucap dia.

    Dirinya berharap dengan berkurban, semangat yang diteladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam bisa menular ke seluruh kader SOKSI, khususnya semangat pengorbanan untuk bangsa dan negara, seluruh masyarakat, serta total berorganisasi dan memberikan dukungan, sehingga peran SOKSI makin kuat di tengah masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana SOKSI Berqurban Fachry Sudjana mengatakan bahwa kegiatan kurban tersebut didasarkan pada unsur teologis, yang menjadi pijakan organisasi dengan azas Pancasila sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

    Untuk itu, pembagian daging qurban yang dilakukan SOKSI diharapkan membawa pesan sosial dari relasi manusia yang mapan ekonominya dengan manusia yang lemah, yaitu fakir miskin.

    Selain itu, dia turut berharap penyembelihan hewan kurban oleh SOKSI menjadi nilai ibadah tersendiri, sebagai wujud kecil dari pengejawantahan sila kedua, yaitu Kemanusian yang Adil dan Beradab dan sila kelima, Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

    “SOKSI berharap spirit melindungi dan saling berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu terus hidup sebagai nilai dari keseharian kita,” tuturnya.

    Dikatakan Fachry, daging hewan kurban dari SOKSI akan didistribusikan melalui Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) yang ada di Jakarta, termasuk kepada masyarakat atau warga yang ada di sekitar Grha SOKSI di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar dukung penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat

    Golkar dukung penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terbukti merusak lingkungan.

    “Raja Ampat dilintasi garis khatulistiwa dan memiliki keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Bentang laut kepala burung ini merupakan kawasan yang dilindungi,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Sarmuji, kebijakan Menteri ESDM sudah tepat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Ia mengatakan bahwa undang-undang tersebut secara tegas melarang penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jika menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, budaya, dan merugikan masyarakat.

    Sarmunji menjelaskan bahwa Raja Ampat memiliki 4,6 juta hektare lautan yang mencakup 1.411 pulau kecil, atol, dan beting, yang mengelilingi empat pulau utama, yakni Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu juga menambahkan bahwa konservasi laut dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan di Raja Ampat merupakan prioritas utama pemerintah.

    “Kawasan ini menyimpan kekayaan alam unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat dan lembaga terkait berkomitmen untuk melindungi dan menjaga lingkungan dari keserakahan ekonomi sesaat,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa izin penambangan nikel di Raja Ampat diperoleh pada sekitar tahun 2017, ketika Bahlil belum menjadi anggota kabinet pemerintah. Saat itu, Bahlil masih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6), menjelaskan asal usul pertambangan nikel di Raja Ampat.

    Bahlil mengatakan terdapat lima izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel, yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. Sementara itu, empat IUP lainnya masih tahap eksplorasi.

    Ia menambahkan bahwa IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada tahun 2017 dan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, PT GAG sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

    Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diungkap Greenpeace Indonesia pada Selasa (3/6).

    Dalam unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, Greenpeace mengungkapkan keberadaan tambang nikel yang mengancam kawasan konservasi laut Raja Ampat.

    Atas polemik tersebut, Bahlil mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel di kawasan itu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR apresiasi Kapolri dan jajaran atas panen raya jagung

    Komisi III DPR apresiasi Kapolri dan jajaran atas panen raya jagung

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajaran atas panen raya jagung serentak pada kuartal II tahun 2025 yang menghasilkan 2,54 juta ton jagung.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa Polri, di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, tidak hanya telah menjalankan tugas pokok dengan baik, tetapi juga berhasil mendukung program pemerintah pusat, termasuk membantu merealisasikan program pangan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari Misi Astacita.

    “Saya sangat sependapat dengan Presiden Prabowo bahwa Pak Kapolri adalah sosok patriot sejati. Seorang patriot melakukan pengabdian melampaui tugas yang diembannya,” tutur Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka memuji langkah konkret Polri, yang turut aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional, khususnya mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” ujar Martin.

    Menurutnya, kehadiran Kapolri mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada momentum panen raya jagung baru-baru ini menjadi bukti komitmen Polri dalam menjalankan peran sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional.

    Ia menambahkan kehadiran institusi kepolisian di tengah-tengah petani, dengan membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, bukan merupakan hal kecil, melainkan transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan.

    Martin mengatakan langkah itu tidak hanya realistis, tetapi juga menggambarkan kemampuan institusi Polri dalam merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

    “Ketahanan pangan adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika Polri berkontribusi di sektor ini, itu memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan bangsa, bukan hanya dari sisi keamanan, melainkan juga dari aspek ekonomi rakyat,” tuturnya.

    Ia juga menyinggung bahwa Polri tercatat telah memberdayakan lebih dari 136 ribu kelompok tani untuk mengelola lahan-lahan tersebut. Pada kuartal I tahun 2025, panen jagung mencapai 118.975 ton dari luas areal tanam 16.656 hektare.

    Sementara pada kuartal II tahun 2025, hasil panen meningkat signifikan, yaitu antara 1,78 juta hingga 2,54 juta ton.

    Martin berpendapat capaian itu bukan hanya soal angka, tetapi menunjukkan pola kerja lintas sektoral yang harus terus diperkuat ke depan.

    “Ini kerja konkret, bukan simbolik. Ini bentuk bahwa negara hadir dan Polri menjadi bagian penting dari kehadiran itu,” ucap Martin.

    Dalam mendukung produktivitas petani, disebutkan bahwa Polri juga telah menyalurkan bantuan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 50 alat pemipil jagung, 100 alat penguji kadar air, dan 100 alat pengering berkapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah Polda, yakni Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Polri dan sektor pertanian yang diharapkan terus diperluas ke berbagai daerah lainnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

    “Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.