Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Ketua Baleg DPR sebut RUU Pemilu dan RUU Pilkada dibahas terpisah

    Ketua Baleg DPR sebut RUU Pemilu dan RUU Pilkada dibahas terpisah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rencananya dibahas secara terpisah.

    Menurut dia, sejauh ini belum ada keputusan bahwa kedua RUU itu akan disatukan atau menjadi Omnibus Law Politik. Sehingga dua RUU itu akan dibahas secara satu-satu.

    “Belum ada keputusan Omnibus Law Politik,” kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa RUU Pemilu masuk ke dalam RUU prioritas yang akan dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2025. Menurut dia, RUU tersebut akan mulai disusun setelah penyusunan tiga RUU sebelumnya selesai.

    Adapun tiga RUU yang kini penyusunannya sedang dirampungkan yakni RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU tentang Statistik, dan RUU tentang Perkoperasian.

    “Ya nanti kalau yang tiga ini sudah jadi usul inisiatif, kita satu-satu,” katanya.

    Selain itu, dia memastikan bahwa pembahasan RUU Pemilu nantinya tidak akan terlepas dari berbagai putusan MK yang sudah merevisi atau mengaudit UU Pemilu sebelumnya. Paling lambat, menurut dia, RUU Pemilu harus rampung dalam dua tahun ke depan.

    “Itu kan putusan MK terkait Pilpres, harus ada dua tahun setelah putusan MK ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Jam Rolex pemain Timnas dibeli dari dana pribadi Prabowo

    Mensesneg: Jam Rolex pemain Timnas dibeli dari dana pribadi Prabowo

    Yang penting Indonesia menang. Pasti pakai uang pribadi, itu pasti. Enggak ada pakai uang negara.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemberian jam tangan mewah merek Rolex kepada pemain Timnas Indonesia menggunakan dana pribadi, bukan dari anggaran negara.

    Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjawab perbincangan publik terkait dengan hadiah tersebut usai kemenangan Indonesia atas China dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    “Yang penting Indonesia menang. Pasti (pakai uang pribadi, red.), itu pasti. Enggak ada (pakai uang negara, red.),” kata Prasetyo menjawab sumber dana pengadaan jam tangan tersebut.

    Prasetyo menyebut pemberian jam tangan tersebut sebagai bentuk dukungan moral atas perjuangan pemain timnas yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

    Ia mengajak publik untuk memaknai pemberian jam tangan dari Presiden RI Prabowo Subianto itu secara positif.

    “Itu adalah bentuk dukungan beliau. Anda disuruh main belum tentu bisa. Sudah begitu, kalau main jelek, mohon maaf nih ya, kita ‘wuuu’… Itu ‘kan bagian dari perjuangan bangsa kita,” ujarnya.

    Menurut dia, semangat nasionalisme harus tetap dijaga, termasuk dalam mendukung tim nasional. Ia mengingatkan bahwa kebanggaan atas prestasi Timnas Indonesia seharusnya melampaui sekat-sekat identitas.

    “Cetak gol, semua rakyat Indonesia senang. Sudah enggak lagi nanya, ‘Anda dari mana? Ini dari mana?’ Semua senang. Kalau mainnya kurang bagus, kita kasih semangat. Jadi, penonton yang baik demi Timnas Indonesia. Kalau kita cinta sama republik, ya kita dukung,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan kado arloji bermerek Rolex untuk ofisial dan jajaran pemain timnas Indonesia yang hadir ke rumahnya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, untuk makan siang, pada hari Jumat (4/6).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo beri perhatian khusus jaga Raja Ampat

    Presiden Prabowo beri perhatian khusus jaga Raja Ampat

    Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus untuk menjaga Raja Ampat tetap menjadi kawasan taman laut nasional yang merupakan destinasi wisata bawah laut dunia.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo memutuskan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang salah satu alasannya untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat.

    “Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita,” kata Menteri ESDM saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Empat IUP yang pencabutan izinnya diumumkan oleh pemerintah hari ini itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Dari peta yang ditunjukkan oleh Bahlil, empat perusahaan itu memiliki izin tambang untuk daerah di luar Pulau Gag.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi,” kata Bahlil.

    Alasan berikutnya, Bahlil menyebut beberapa daerah tambang masuk dalam kawasan Geopark. Walaupun demikian, dia menyebut izin-izin itu terbit sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    Kawasan Geopark di Raja Ampat itu di antaranya mencakup mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaitu
    Pulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan. Kawasan Geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Terlepas dari pencabutan 4 IUP di Raja Ampat itu, Bahlil menyebut tidak ada dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas penambangan dari empat perusahaan tersebut. Alasannya, empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu belum mulai menambang, karena tak mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang disetujui oleh Kementerian ESDM.

    “Empat perusahaan itu tidak berproduksi karena RKAB-nya tidak ada. Satu perusahaan dinyatakan berproduksi kalau ada RKAB-nya, (jika ada) RKAB bisa jalan, kalau ada dokumen AMDAL, (tetapi) mereka tidak lolos dari semua syarat administrasi itu,” kata Menteri ESDM.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil klarifikasi izin tambang Raja Ampat terbit sebelum era Jokowi

    Bahlil klarifikasi izin tambang Raja Ampat terbit sebelum era Jokowi

    PT GAG Nikel, yang kini masih beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis isu yang mengaitkan mantan Presiden RI Joko Widodo maupun Iriana Joko Widodo dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Seusai menghadiri konferensi pers terkait pencabutan empat IUP di Raja Ampat, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, Bahlil menegaskan bahwa seluruh izin yang menjadi polemik saat ini telah terbit jauh sebelum pemerintahan presiden ke-7 RI Jokowi.

    “Oh, itu enggak ada. Itu ‘kan izin-izinnya itu ‘kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa empat IUP yang resmi dicabut pemerintah diterbitkan pada periode 2004–2006, saat kewenangan pemberian izin masih berada di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

    Ia juga menambahkan bahwa PT GAG Nikel, yang kini masih mendapat izin beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972.

    “Kalau PT GAG ‘kan sejak 1972 kontrak karya. Sejak 1998 kontrak karyanya. Masih pada zaman Orde Baru. Jadi, enggak ada sama sekali (keterkaitan dengan Jokowi maupun Iriana-red),” tegas Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan serta berdomisili di kawasan geopark.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama yang berdomisili di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare,PT Nurham di Yesner Waigeo seluas 3.000 hektare, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Pulau Mayaifun seluas 2.193 hektare, dan PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare.

    Pernyataan Bahlil itu untuk meluruskan isu-isu liar yang berkembang di tengah publik dan media sosial, yang menyebutkan keterlibatan sejumlah tokoh nasional dalam proyek tambang kontroversial di kawasan konservasi Raja Ampat.

    Salah satunya, beredar kabar di media sosial X, mayoritas muatan ore atau bijih nikel diangkut dengan kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Ada yang berspekulasi mengaitkan dengan nama armada kapal tersebut dengan nama Joko Widodo dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nadiem Makarim klarifikasi terkait isu pengadaan chromebook

    Nadiem Makarim klarifikasi terkait isu pengadaan chromebook

    Selasa, 10 Juni 2025 12:24 WIB

    Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjawab pertanyaan wartawan terkait isu pengadaan chromebook di Jakarta, Selasa (10/6/2025). Dalam klarifikasi tersebut Nadiem Makarim menyatakan bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan penyimpangan dalam program pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk sekolah. ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa/bar

    Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (tengah) didampingi kuasa hukum Hotman Paris (kanan) dan Mohamad Ali Nurdin (kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait isu pengadaan chromebook di Jakarta, Selasa (10/6/2025). Dalam klarifikasi tersebut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan penyimpangan dalam program pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk sekolah. ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah cabut 4 IUP di Raja Ampat, PT GAG Nikel tetap beroperasi

    Pemerintah cabut 4 IUP di Raja Ampat, PT GAG Nikel tetap beroperasi

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami, itu bagus sekali,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bahlil, seusai konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan keputusan ini tidak mencakup IUP milik PT GAG Nikel yang beroperasi di Pulau Gag karena dianggap masih memenuhi kriteria analisa dampak lingkungan.

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami, itu bagus sekali,” katanya.

    Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tim kementerian, PT GAG Nikel dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Ia menambahkan bahwa lokasi tambang PT GAG Nikel tidak berada dalam kawasan Geopark Raja Ampat dan secara geografis lebih dekat ke wilayah Maluku Utara. Karena itu, aktivitas perusahaan tersebut tidak termasuk dalam zona konservasi yang dilindungi.

    Sebelumnya, pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas tambang di wilayah tersebut guna melakukan verifikasi lapangan secara objektif.

    Menurut Bahlil, hasil evaluasi kemudian dibawa dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, yang akhirnya memutuskan pencabutan empat IUP milik perusahaan lain yang dinilai melanggar ketentuan lingkungan dan tata kelola pulau kecil.

    “Presiden putuskan bahwa empat IUP di luar Pulau Gag dicabut, dan saya langsung melakukan langkah teknis berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk pencabutan,” kata Bahlil.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PT GAG Nikel tetap akan diizinkan beroperasi dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

    “Karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul. Arahan Bapak Presiden kita harus awasi betul lingkungannya. Dan sampai dengan sekarang kami berpendapat tetap akan bisa berjalan,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan serta kawasan geopark.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Membangkitkan Pengambau Hilir Luar sebagai desa lumbung pangan

    Membangkitkan Pengambau Hilir Luar sebagai desa lumbung pangan

    Hulu Sungai Tengah (ANTARA) – Sudiani mulai beranjak dari tempat tidur untuk memacu kendaraan roda dua miliknya sesaat sebelum mentari menghampiri cakrawala. Lelaki yang sudah puluhan tahun bertani itu adalah tokoh masyarakat di Desa Pengambau Hilir Luar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

    Tak seperti biasanya, Sudiani hanya butuh sekitar 5 menit hingga tiba di jalan lintas perkotaan. Sebelumnya, untuk ke tempat yang sama, dia harus melalui kabupaten tetangga dengan jarak 10 kilometer lebih.

    Berkat adanya jalan baru di desanya, bahkan menuju lahan pertanian pun kini lebih leluasa. Dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan, Sudiani sudah bisa memandang hamparan sawah di desa itu.

    Wajah baru jalan itu tampak kokoh dengan panjang sekitar 1,030 kilometer dengan lebar 3 meter. Beberapa bulan sebelumnya, jalan itu masih berupa jalan setapak yang tidak bisa dilalui kendaraan.

    Berkat sentuhan tangan prajurit dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah (HST), jalan setapak itu diubah menjadi jalan yang lebar dan leluasa dilalui berbagai jenis kendaraan.

    Sudiani dan penduduk desa jadi lebih leluasa mengangkut hasil tani dan kebun melintasi jalan itu. Karenanya, kerja keras prajurit itu pantas mendapatkan pujian.

    “Sudah 45 tahun saya tinggal di desa ini. Ini pertama kalinya jalan bisa terhubung langsung ke pusat perkotaan dan lebih mudah ke ladang. Dulu kami seperti anak tiri yang jauh dari pusat kota karena minim infrastruktur,” ujar Sudiani.

    Meski belum memasuki usia senja, Sudiani bukanlah pemula karena sudah turun temurun diajarkan bercocok tanam sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.

    Sudiani berkisah, dulu, karena tidak ada akses jalan, petani harus menempuh jalan ke luar daerah untuk mengangkut hasil tani dan kebun dari desa itu. Bahkan seluruh anak-anak desa itu melanjutkan sekolah di luar daerah. Masyarakat Desa Pengambau Hilir Luar bergantung dengan infrastruktur kabupaten tetangga.

    Pengambau Hilir Luar sebenarnya menyimpan potensi sebagai desa lumbung pangan. Desa itu memiliki luas sawah sekitar 450 hektare, mampu menghasilkan 3.600-5.400 ton gabah dalam setahun jika panen 2-3 kali.

    Namun, banjir bandang empat tahun silam sempat menciutkan harapan petani desa setempat. Bendungan irigasi yang mengairi lahan petani tak lagi berfungsi akibat diterjang bencana itu. Karena kekurangan sumber air, petani hanya mampu panen sekali setahun, sekitar 1.800 ton gabah.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Doli: Batas waktu pembuatan RUU Pemilu yang ideal tersisa setahun lagi

    Doli: Batas waktu pembuatan RUU Pemilu yang ideal tersisa setahun lagi

    “Nah, kalau dihitung berdasarkan pengalaman 2024 kemarin, itu jatuhnya (seleksi penyelenggara) mulainya Agustus 2026. Nah, jadi artinya Juli 2026 undang-undang ini harus selesai,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa batas waktu untuk pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang ideal hanya tersisa satu tahun lagi, sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

    Dia menjelaskan berdasarkan UU yang masih berlaku, bahwa pelaksanaan tahapan pemilu dimulai dari 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Dan satu tahun sebelum tahapan itu dimulai, menurut dia, harus dilaksanakan seleksi penyelenggara pemilu.

    “Nah, kalau dihitung berdasarkan pengalaman 2024 kemarin, itu jatuhnya (seleksi penyelenggara) mulainya Agustus 2026. Nah, jadi artinya Juli 2026 undang-undang ini harus selesai,” kata Doli saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Dengan begitu, dia menilai bahwa waktu satu tahun atau satu setengah tahun ini merupakan waktu yang ideal untuk segera membahas RUU tentang Pemilu. Terlebih lagi, menurut dia, pembahasan RUU tersebut memerlukan waktu yang panjang guna menyerap aspirasi dari berbagai pihak.

    Dia mengatakan bahwa RUU Pemilu telah disepakati untuk menjadi RUU inisiatif Baleg DPR RI. Nantinya, kata dia, ada rencana untuk menggabungkan UU Pemilu, UU Pilkada, hingga UU Partai Politik ke dalam satu RUU tersebut.

    Atas hal itu, dia menilai bahwa RUU tersebut biasanya akan dibahas dengan mekanisme Panitia Khusus (Pansus) karena pembahasannya besar dan kompleks. Sebelumnya, kata dia, UU Pemilu memang selalu dibahas oleh Pansus.

    “Buat saya, itu nggak ada masalah siapa yang membahas. Nah, concern saya itu adalah akan lebih baik kalau lebih cepat dibahas,” katanya.

    Nantinya, menurut dia, Pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi partai politik di DPR RI akan memutuskan pihak yang akan membahas RUU Pemilu itu, melalui rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Timwas Haji usul Pansus Haji 2025 untuk evaluasi menyeluruh

    Anggota Timwas Haji usul Pansus Haji 2025 untuk evaluasi menyeluruh

    “Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

    “Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” kata Muslim Ayub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan pansus itu akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

    Dia menyebut usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jamaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

    “Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa sejumlah jamaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

    Hal tersebut, menurut dia, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh terulang kembali pada musim haji tahun-tahun mendatang.

    Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jamaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.

    “Itu bentuk ikhtiar luar biasa, tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi semangat para jamaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

    Anggota Komisi XIII DPR RI itu pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.

    Sebaliknya, dia berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.

    “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antusias warga Korsel menggunakan hak suara untuk memilih calon presiden baru

    Antusias warga Korsel menggunakan hak suara untuk memilih calon presiden baru

    Selasa, 3 Juni 2025 14:43 WIB

    Pemilu Korsel diikuti tujuh kandidat presiden

    Seorang pemilih memberikan suaranya untuk memilih presiden baru di tempat pemungutan suara di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/6/2025). Pemilu yang diikuti tujuh calon presiden tersebut dilakukan di 14.295 tempat pemungutan suara di seluruh negeri untuk memperebutkan suara dari 44,39 juta pemilih. ANTARA FOTO/Xinhua/Yao Qilin/wpa.

    Seorang pemilih memberikan suaranya untuk memilih presiden baru di tempat pemungutan suara di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/6/2025). Pemilu yang diikuti tujuh calon presiden tersebut dilakukan di 14.295 tempat pemungutan suara di seluruh negeri untuk memperebutkan suara dari 44,39 juta pemilih. ANTARA FOTO/Xinhua/Yao Qilin/wpa.

    Seorang pemilih memberikan suaranya untuk memilih presiden baru di tempat pemungutan suara di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/6/2025). Pemilu yang diikuti tujuh calon presiden tersebut dilakukan di 14.295 tempat pemungutan suara di seluruh negeri untuk memperebutkan suara dari 44,39 juta pemilih. ANTARA FOTO/Xinhua/Yao Qilin/wpa.