Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menteri LH usut potensi pelanggaran penambangan di luar Raja Ampat

    Menteri LH usut potensi pelanggaran penambangan di luar Raja Ampat

    empat IUP itu dicabut karena beberapa lahannya berada di kawasan lindung Geopark Raja Ampat. Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut kementeriannya bakal mengusut potensi pelanggaran dari aktivitas penambangan di daerah di luar Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Saya rasa itu sudah menjadi target Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk merapikan tata kelola di tanah air ini ya,” kata Menteri Lingkungan Hidup menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Hanif melanjutkan kementeriannya mulai bergerak sekitar minggu ini, tetapi dia belum dapat menyebutkan tanggal pastinya.

    Pemerintah pada hari ini mengumumkan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Empat perusahaan itu mencakup PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin (9/6), Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Dalam jumpa pers yang sama, Mensesneg juga juga menyebutkan Pemerintah sejak Januari 2025 juga telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan, yang di dalam termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam dan usaha pertambangan.

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan empat IUP itu dicabut karena beberapa lahannya berada di kawasan lindung Geopark Raja Ampat.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers.

    Kawasan Geopark di Raja Ampat merupakan area konservasi yang dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kawasan Geopark di Raja Ampat mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaitu Pulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan.

    Kawasan Geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII apresiasi Prabowo dan Bahlil cabut IUP tambang Raja Ampat

    Komisi VII apresiasi Prabowo dan Bahlil cabut IUP tambang Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia atas langkah tegas mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di wilayah pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Tindakan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata di Raja Ampat yang menjadi salah satu kekayaan ekowisata dunia,” kata Lamhot di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan menolak praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, terutama di wilayah konservasi dan pariwisata unggulan seperti Raja Ampat.

    “Ini menjadi preseden penting bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Pemerintah harus terus memperketat pengawasan dan seleksi terhadap pemberian izin tambang di wilayah-wilayah sensitif secara ekologis,” kata dia.

    Dengan pencabutan ini, dia berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat terus mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan jangka panjang.

    “Kelestarian Raja Ampat memiliki peran sangat penting bagi pariwisata nasional Indonesia di mata dunia karena kawasan ini merupakan salah satu destinasi ekowisata laut terbaik di dunia,” kata dia.

    Dia menilai langkah Prabowo dan Bahlil itu juga merupakan simbol dari program Asta Cita yang selalu mengutamakan ekonomi berkelanjutan melalui Pariwisata.

    Menurut dia, banyak data empiris yang menyebutkan bahwa ekowisata di Raja Ampat berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama dalam sektor perhotelan, transportasi laut, dan pemandu wisata.

    “Selain itu juga Raja Ampat sudah diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” katanya.

    Menurut dia, keanekaragaman hayati Raja Ampat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan internasional, terutama penyelam dan peneliti lingkungan laut. Jika ekosistem ini rusak, maka daya tarik utama Raja Ampat akan hilang.

    “Citra Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga alamnya dapat meningkatkan investasi di sektor pariwisata hijau dan menjalin kerja sama internasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Kopdeskel Merah Putih dukung pemerataan program Presiden

    Wamendagri: Kopdeskel Merah Putih dukung pemerataan program Presiden

    kelurahan-kelurahan ini kan beda dengan desa-desa, jadi harus dipikirkan betul unit usahanya apa, kan berbeda. Kalau desa ada ternak, ada padi, misalnya ada beras, ada perikanan. Kalau di sini harus dihitung betul, supaya betul-betul prospektiflah un

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih ditujukan untuk mendukung pemerataan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Ia menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat program pemerintah.

    “Presiden memerintahkan semua menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai camat, kepala desanya ngebut untuk mempercepat terbentuknya di desa namanya Kopdes, di kelurahan, koperasi kelurahan gitu ya,” kata Bima saat meninjau Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Selasa.

    Dengan adanya Kopdeskel Merah Putih, pemerintah desa maupun kelurahan dapat membentuk unit usaha sesuai potensi wilayah masing-masing. Nantinya, setiap Kopdeskel Merah Putih akan diberikan dana pinjaman dengan nilai maksimal sebesar Rp3 miliar.

    Bima menyarankan agar pembentukan unit usaha menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti agen LPG, penyaluran sembako, hingga penyediaan minyak goreng. Saat ini, pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

    Ia menekankan pemerintah daerah (pemda) dapat membantu Kopdeskel Merah Putih, terutama dalam hal pembiayaan legalitas badan hukum melalui jasa notaris. Selain itu, dirinya menjelaskan pemerintah akan memberikan pendampingan terhadap pengurus Kopdeskel Merah Putih.

    “Koperasi kelurahan di Tugu ini akan mensejahterakan warga. Karena kenapa? Karena anggotanya milik semua warga, bukan hanya pengurus. Semakin banyak, semakin bagus. Yang penting disepakati tadi, ada iuran wajibnya, ada iuran pokoknya, begitu ya,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Bima menyebut percepatan pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Jabar secara keseluruhan telah mencapai 99 persen. Ia merinci masih terdapat sejumlah daerah yang belum mencapai 100 persen, salah satunya Kota Depok.

    Untuk itu, dia mendorong jajaran Pemerintah Kota Depok agar mampu mengakselerasi pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

    “Tadi saya titip, di kelurahan-kelurahan ini kan beda dengan desa-desa, jadi harus dipikirkan betul unit usahanya apa, kan berbeda. Kalau desa ada ternak, ada padi, misalnya ada beras, ada perikanan. Kalau di sini harus dihitung betul, supaya betul-betul prospektiflah unit usahanya,” pungkas Bima.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta Wali Kota Depok Supian Suri beserta jajaran.

    Penerjemah: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XII: Dukungan PT Gag Nikel beroperasi bukan rekayasa

    Ketua Komisi XII: Dukungan PT Gag Nikel beroperasi bukan rekayasa

    Saya pikir tidak ada rekayasa ketika Menteri ESDM turun ke lapangan, di sana bertemu gubernur, bupati, dan masyarakat di Pulau Gag.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan bahwa dukungan warga Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6), yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan operasional tambang PT Gag Nikel bukanlah rekayasa.

    “Saya pikir tidak ada rekayasa ketika Menteri ESDM turun ke lapangan, di sana bertemu dengan gubernur, bertemu dengan bupati, dan juga masyarakat di Pulau Gag. Itu ada sekitar 300 KK (kepala keluarga), penduduknya lebih dari 700 orang, ini memberikan satu dukungan terhadap keberlangsungan tersebut,” kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Di sisi lain, dia pun menghargai adanya pro dan kontra atas suatu kebijakan sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dalam rangka membangun Indonesia.

    Menurut dia, perbedaan pandangan tersebut tak ubahnya seperti ragam genre dalam lagu.

    “Kalau lagu itu ada genre ini, genre ini. (Pandangan) kawan-kawan pemerhati lingkungan, kami berikan apresiasi. Jadi, silakan saja pro dan kontra itu, dan ini akan memperkuat kita menuju membangun Indonesia yang makmur dan sejahtera,” ujarnya.

    Meski sebagai suatu keniscayaan, dia memandang perbedaan pandangan pro dan kontra atas suatu kebijakan di tengah masyarakat itu harus dapat dimanajemen dengan baik.

    Untuk dapat menyelesaikan pro dan kontra tersebut, kata dia, salah satunya dengan mengedepankan asas kebermanfaatan.

    “Saya pikir itu harus bisa di-manage dengan baik karena pro dan kontra itu pada akhirnya akan terselesaikan dengan yang namanya asas kebermanfaatan. Jika ini bermanfaat, kemudian tidak merugikan, tentu penerimaan masyarakat itu akan ada,” tuturnya.

    Bambang lantas membeberkan sejumlah hal yang penting untuk dikedepankan dalam merespons pro dan kontra masyarakat atas aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat.

    Hal pertama yang penting dikedepankan, menurut Bambang, adalah aspek pemenuhan regulasi yang dikantongi perusahaan tambang dalam melakukan operasional di kawasan Raja Ampat.

    “Kedua, bagaimana di dalam menjalankan pertambangan apakah sesuai dengan perizinan tersebut? Sudah berkelanjutan atau belum?” ucapnya.

    Selain itu, dia memandang dampak sosial atas aktivitas pertambangan di suatu kawasan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat juga patut dikedepankan.

    “Bagaimana perhatian corporate social responsibility daripada CSR atau perusahaan tersebut,” katanya.

    Ia lantas berkata, “Inilah yang kita optimalkan. Jadi, artinya manfaat ekonomi dapat, ekologi terjaga, dan masyarakat mendapatkan manfaat sehingga kita bisa capai satu titik yang baik untuk semua.”

    Sebelumnya, Sabtu (7/6), Warga Pulau Gag Raja Ampat, Papua Barat Daya, meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tetap melanjutkan operasional PT Gag Nikel, saat menerima kunjungan kerja menteri tersebut.

    Puluhan warga meminta Bahlil untuk segera mengembalikan operasional Pulau Gag, karena dengan penghentian tersebut, ekonomi masyarakat sekitar terdampak.

    Bahlil pun menanyakan kepada warga, “Jadi berita berita itu benar atau salah? Makanya, saya turun sendiri ini.”

    Ia juga menanyakan kepada warga, “Jadi ditutup atau tidak?”

    Warga pun sontak menjawab, “Jangan tutup Pak, kami masih hidup.”

    Pada hari Selasa (10/6), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu meliputi PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Pemerintah tidak mencabut IUP PT Gag Nikel berupa kontrak karya karena dinilai memiliki rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang di dalamnya termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah

    Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

    “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan.

    Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada.

    “Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan,” ujarnya.

    Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

    Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan pariwisata kembali hidup,” tambah Bima.

    Wamendagri juga meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing.

    “Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda,” tambahnya.

    Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Ia mengajak kepala daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Tomsi juga menyoroti pelaksanaan pengusulan lokasi untuk program Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.

    Tomsi mengingatkan kepala daerah agar segera menyampaikan usulan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.

    “Kami mengingatkan kembali, sampai dengan minggu keempat, dari teman-teman belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang masih belum mengusulkan,” tegas Tomsi.

    Terakhir, ia berharap seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan di masing-masing kementerian dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Perbaikan-perbaikan bisa dapat terus kita laksanakan sehingga membawa perubahan harga-harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita yang kita cintai,” katanya.

    Rakor itu turut dihadiri Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah evaluasi penerbitan izin tambang

    Anggota DPR minta pemerintah evaluasi penerbitan izin tambang

    “Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai Pemerintah menjadi makelar tambang,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai Pemerintah menjadi makelar tambang,” kata Mufti Anam dalam keterangannya, Selasa.

    Mufti mengingatkan Raja Ampat memiliki keanekaragaman yang merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna yang unik, langka, dan terancam punah sehingga aktivitas tambang sangat merugikan ekosistem lingkungan hidup dan kemakmuran masyarakat setempat.

    “Yang digali bukan cuma tambang, tapi harga diri kita sebagai bangsa. Raja Ampat bukan untuk ditambang tapi untuk dijaga,” tuturnya.

    Seperti diketahui, publik tengah ramai mengkampanyekan #SaveRajaAmpat menyusul aktivitas pertambangan di sejumlah pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Setelah ramai dibicarakan, Pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto mencabut IUP empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

    Adapun nama empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    PT ASP merupakan perusahaan penanaman modal asing dari China yang lokasi tambangnya berada di Pulau Manura, PT Mulia Raymond Perkasa dengan lokasi tambang di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur. Empat perusahaan itu izinnya dicabut karena melakukan pelanggaran lingkungan, termasuk karena sebagian area tambangnya masuk ke kawasan geopark.

    Sementara izin PT GAG Nikel yang pertambangannya di Pulau Gag tidak dicabut izinnya oleh Pemerintah. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, PT GAG tetap diizinkan beroperasi karena berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). Meski begitu Pemerintah akan tetap mengawasi pertambangan di wilayah tambang PT GAG.

    Mufti pun mengingatkan, penambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat tak hanya merusak lingkungan tapi juga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU No 27 tahun 2007 yang melarang aktivitas pertambangan di pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km2.

    Oleh karenanya, Mufti menyoroti soal terbitnya izin tambang di Raja Ampat yang mayoritas merupakan wilayah konservasi. Apalagi sebagian tambang berdekatan dengan Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat.

    Mufti pun memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal persoalan ini, dan meminta agar tidak ada kompromi terhadap izin-izin tambang yang melanggar aturan dan merusak alam serta mengganggu kesejahteraan rakyat.

    “Kami akan awasi. Jangan sampai ketika sorotan publik mereda, aktivitas tambang dilanjutkan lagi seolah tak ada masalah. Penutupan tambang di Raja Ampat tak boleh hanya jadi manuver sesaat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI menilai menilai layanan imigrasi Singkawang sudah baik

    DPR RI menilai menilai layanan imigrasi Singkawang sudah baik

    “Sejauh ini saya melihat jumlah petugas yang memberikan pelayan di Kantor Imigrasi Singkawang sudah sangat baik,”

    Singkawang (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil Kalbar 1 Fransiskus Sibarani menilai layanan di Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang sudah sangat baik.

    “Sejauh ini saya melihat jumlah petugas yang memberikan pelayan di Kantor Imigrasi Singkawang sudah sangat baik,” ujarnya saat kunjungan kerja di Singkawang, Selasa.

    Dia mengatakan, Komisi XIII DPR RI adalah salah satu mitranya Kementerian Imigrasi dan Lapas, sehingga tujuan dari kunker tersebut adalah menjangkau layanan publik dan layanan yang ada di perbatasan mengingat Imigrasi Singkawang melayani kebutuhan untuk masyarakat yang lintas batas di PLBN Jagoi Babang.

    “Saya lihat tidak ada antrian yang terlalu lama, kemudian biayanya juga sudah cukup tegas dan jelas sehingga tidak ada biaya tambahan lainnya,” ujarnya.

    Sehingga ia menilai layanan yang diberikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat langsung baik yang sedang sakit atau yang membutuhkan layanan di tempat.

    “Sehingga apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Singkawang dalam memberikan layanan langsung datang ke lokasi pemohon sudah sangat baik,” ujarnya.

    Menurutnya, sebagian besar masyarakat yang membutuhkan layanan paspor di Imigrasi Singkawang karena tujuan berwisata, berobat dan umrah atau haji.

    “Bahkan beberapa daerah yang saya kunjungi, kebutuhan untuk berobat itu sangat tinggi,” ujarnya.

    Kedepan ada rencana dirinya juga akan melakukan kunker ke wilayah perbatasan guna melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan di perbatasan.

    Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang Herry Pranowo mengatakan akan terus meningkatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat terutama dalam pengumpulan paspor.

    Saat ini katanya, layanan pembuatan paspor untuk masyarakat per bulan Mei mencapai 2.796 dan layanan Pos Lintas Batas (PLB) sebanyak 191 PLB.

    “Per Mei juga Imigrasi menolak atau menunda permohonan paspor tujuh permohonan dan satu penangguhan,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan, per 1 Juni sudah tidak melayani pembuatan paspor biasa atau non elektronik secara penuh baik yang masa berlaku 5 tahun atau 10 tahun.

    “Sehingga Kantor Imigrasi Singkawang saat ini hanya melayani paspor biasa elektronik yang masa berlakunya 5 tahun dan 10 tahun,” katanya.

    Bagi masyarakat yang memiliki paspor biasa non elektronik namun masih berlaku, katanya, saat ini masih bisa digunakan sampai masa berlaku paspornya habis.

    Selain itu, masyarakat yang memiliki paspor biasa non elektronik juga bisa mengajukan untuk pembuatan paspor elektronik yang masa berlakunya 5 atau 10 tahun.

    “Untuk biaya paspor elektronik yang masa berlakunya 5 tahun adalah sebesar Rp650 ribu, sedangkan yang 10 tahun sebesar Rp950 ribu,” ujarnya.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bogor jadi tuan rumah simulasi latihan gabungan TNI dan militer AS

    Bogor jadi tuan rumah simulasi latihan gabungan TNI dan militer AS

    “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional sekaligus mempererat kerja sama internasional,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh pelaksanaan simulasi latihan gabungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan US PAT-SOFLE (Special Operations Forces Liaison Element) yang digelar di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Military to Military Connection (MtMC) yang bertujuan memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan operasi militer bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan keamanan global.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor sebagai lokasi latihan. Ia menyebut, latihan ini menjadi bentuk nyata kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan dan keamanan.

    “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional sekaligus mempererat kerja sama internasional,” ujar Rudy.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam simulasi latihan gabungan antara TNI Angkatan Darat dan US PAT-SOFLE (Special Operations Forces Liaison Element) di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/6/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

    Ia juga membagikan kisah kedekatannya dengan dunia militer, mengingat dirinya berasal dari keluarga prajurit. Ayahnya merupakan anggota pasukan komando yang berdinas sejak 1980 hingga pensiun pada 2015. Rudy juga menghabiskan masa mudanya di lingkungan Kopassus.

    “Meski saya lahir dan besar di Solo, sejak tahun 2009 saya tinggal di Bogor dan menjadi bagian dari pembangunan daerah ini,” katanya.

    Rudy menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur pertahanan, demi kemajuan Kabupaten Bogor.

    “Rumah saya tidak jauh dari sini. Saya terbuka dan selalu siap menyambut siapa pun yang ingin bersinergi membangun Bogor,” katanya.

    Latihan gabungan ini diikuti sejumlah personel dari TNI AD dan militer AS, dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan taktik operasi bersama di medan tugas.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT GAG diizinkan melanjutkan operasi karena di luar kawasan geopark

    PT GAG diizinkan melanjutkan operasi karena di luar kawasan geopark

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah mengizinkan PT GAG Nikel melanjutkan operasionalnya karena Pulau Gag, yang merupakan daerah operasi penambangan perusahaan itu, berada di luar kawasan konservasi Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah mengizinkan PT GAG Nikel untuk melanjutkan aktivitas penambangan karena berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat (lingkar luar geopark ke Pulau Gag sekitar 42 kilometer),” kata Seskab Teddy di Jakarta, Selasa.

    Dia melanjutkan PT GAG juga diketahui konsekuen mengikuti kaidah penjagaan lingkungan sejak beroperasi dan turut mempekerjakan masyarakat lokal Pulau Gag dalam aktivitas penambangan.

    Di luar PT GAG, pemerintah telah mencabut izin usaha penambangan (IUP) empat perusahaan di empat lokasi tambang, yaitu IUP milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Seskab mengatakan empat perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan.

    Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pencabutan IUP dilakukan karena beberapa izin tambang lokasinya ada di kawasan lindung Geopark Raja Ampat.

    Walaupun demikian, Bahlil menyatakan izin-izin itu diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan geopark,” kata Bahlil.

    Kawasan geopark di Raja Ampat, Papua Barat Daya, merupakan area konservasi yang dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

    Kawasan geopark di Raja Ampat mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaitu Pulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan.

    Kawasan geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Oleh karena itu, pemerintah mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat karena mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan, termasuk ekosistem dan biota laut di Raja Ampat.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi,” kata Bahlil.

    Bahlil melanjutkan keputusan mencabut IUP itu kemudian ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri pada Senin (9/6).

    Keputusan mencabut izin tambang itu juga telah mempertimbangkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.

    “Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita,” kata Bahlil Lahadalia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XII DPR sebut IUP PT GAG Nikel bukan sekonyong-konyong ada

    Ketua Komisi XII DPR sebut IUP PT GAG Nikel bukan sekonyong-konyong ada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan izin usaha pertambangan (IUP) PT GAG Nikel bukan sesuatu yang sekonyong-konyong ada sehingga dikecualikan untuk dicabut oleh pemerintah di antara lima perusahaan yang memiliki IUP di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Jadi, ini bukan suatu IUP yang sekonyong-konyong. Kemudian, dari segi perizinan yang lain, tadi seperti misalkan ada Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 41 Tahun 2004 itu tentang pengecualian kawasan tersebut,” kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Bambang merespons keputusan pemerintah untuk mencabut empat IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sedangkan IUP PT GAG Nikel, yang merupakan anak usaha dari PT Aneka Pertambangan Tbk (Antam), tidak dicabut.

    Dia mengatakan izin eksplorasi PT GAG Nikel telah berlangsung sejak tahun 1972, sebagaimana data yang dipaparkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Selain tidak berada dalam kawasan Geopark Raja Ampat, IUP PT GAG Nikel juga berbeda dengan empat perusahaan yang memiliki IUP lainnya di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Ini bukan merupakan suatu IUP yang sekonyong-konyong muncul. Ini ternyata merupakan kontrak karya generasi ketujuh yang ditandatangani tahun 1998,” tuturnya.

    Selain itu, Bambang menyatakan bahwa IUP PT GAG Nikel telah diperbarui tahun 2017 serta telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sehingga perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “RKAB keluar jika semua perizinan regulasi itu sudah tuntas. Tentang persoalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kemudian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), kalau ini enggak clear, enggak tuntas, ya enggak bisa keluar (RKAB). Jadi, ini sebetulnya sudah memenuhi,” katanya.

    Meski demikian, Bambang mengingatkan bahwa sekalipun IUP PT GAG Nikel tidak dicabut, pemerintah tetap perlu mengawasi tata kelola pelaksanaan aktivitas pertambangan perusahaan tersebut di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Yang harus diperhatikan lagi, kalau menurut saya bagaimana tata kelola dalam pelaksanaan, apakah memang sudah sesuai perizinan atau tidak,” ucapnya.

    Untuk itu, lanjut Bambang, keputusan pemerintah untuk tidak mencabut IUP PT GAG Nikel dan mencabut empat IUP perusahaan lainnya sedianya telah memperhatikan aspek regulasi dan perizinan yang ada.

    “Kalau yang empat (perusahaan) yang (IUP-nya) dicabut ini, ini kan kalau dari yang kita telusuri izin-izin yang dikeluarkan oleh para bupati tahun 2004, tahun 2006, seperti itu, ditambah lagi ternyata dalam kawasan geopark. Ya, sudahlah seperti disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM, kita sepakat ini tidak usah kita perpanjang,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balil Lahadalia dan jajaran untuk mengawasi ketat Amdal dan reklamasi yang masuk dalam rencana kerja PT GAG Nikel, meskipun pemerintah tidak mencabut izin kontrak karya (KK) perusahaan tersebut.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan alasan pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) berupa kontrak karya PT GAG Nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, yakni karena perusahaan telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Sekali pun (PT) GAG tidak kita cabut (izinnya), tetapi kita atas perintah Presiden, kita awasi khusus dalam implementasinya, jadi Amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang, jadi kita betul-betul awasi total terkait urusan di Raja Ampat,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa dari lima perusahaan yang memiliki IUP di Kabupaten Raja Ampat, hanya satu perusahaan, yakni PT GAG Nikel yang bisa berproduksi karena memiliki rencana kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang di dalamnya termasuk dokumen Amdal.

    Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya oleh pemerintah, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa dan PT Kawai Sejahtera Mining dinilai melanggar, baik dari segi administrasi maupun secara lokasi yang berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat.

    Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan langsung di lapangan, Bahlil menegaskan bahwa penambangan yang dilakukan PT GAG Nikel sudah baik dan sesuai dalam dokumen Amdal. Dengan begitu, hingga kini PT GAG Nikel diizinkan untuk terus beroperasi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.