Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Populi Center sebut UU Pemilu-UU Pilkada perlu digabung agar sederhana

    Populi Center sebut UU Pemilu-UU Pilkada perlu digabung agar sederhana

    “Pada akhirnya akan memudahkan dalam pengaturan dan pelembagaan pemilu,”

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti politik dari Populi Centre Usep Saiful Ahyar menilai bahwa Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada harus digabung agar menyederhanakan menyusun secara secara logis, dan membuat kumpulan undang-undang mudah untuk dikuasai.

    Dia menjelaskan bahwa metode tersebut merupakan kodifikasi undang-undang agar menyamakan peraturan teknis yang berhimpit antara nomenklatur UU Pemilu dan UU Pilkada yang memiliki makna dan kelembagaan hampir sama

    “Pada akhirnya akan memudahkan dalam pengaturan dan pelembagaan pemilu,” kata Usep saat diskusi soal revisi UU Pemilu yang diselenggarakan Populi Center di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa KPU semula diatur dalam UU Pemilu dan Bawaslu diatur dengan UU Penyelenggara Pemilu. Namun kini pengaturan keduanya sudah digabung dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

    Dengan begitu, dia mengatakan bahwa kini hanya tersisa UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) yang tidak dimasukkan dalam UU Pemilu, padahal penyelenggaranya adalah tetap KPU.

    “Dengan demikian, jika dilakukan revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seharusnya kedua UU (Pilkada) tersebut digabungkan menjadi satu UU Pemilu,” katanya.

    Dia pun menjelaskan bahwa metode omnibus law dengan kodifikasi merupakan dua hal yang berbeda dalam lingkup tujuan dan perubahan.

    Menurut dia, kodifikasi bertujuan untuk menyatukan materi hukum yang terkait dalam satu undang-undang. Sementara omnibus law bertujuan untuk mengubah berbagai undang-undang sekaligus yang seringkali dalam satu UU saja.

    Namun, dia menilai bahwa metode omnibus law terkadang menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya perubahan yang terlalu luas dan tidak terukur, serta berpotensi mengabaikan aturan hukum yang sudah ada.

    Di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pelaksanaan pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan DPR, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden berjarak sekitar 2,5 tahun dengan pemilu lokal yang terdiri dari pemilihan DPRD dan kepala daerah.

    Menurut dia, pemilu nasional dan pemilu lokal yang dilaksanakan berjarak diperlukan untuk kepentingan mekanisme kontrol dan evaluasi oleh konstituen. Jika anggota legislatif dan eksekutif hasil pemilu nasional tidak menepati janji dan kurang baik, bisa menjadi pertimbangan bagi rakyat untuk memilih pada pemilu lokal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi IV DPR: Kesehatan laut jadi kunci ketahanan pangan

    Ketua Komisi IV DPR: Kesehatan laut jadi kunci ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menegaskan laut Indonesia bukan sekedar kedaulatan negara, namun juga kunci ketahanan pangan dan kelangsungan hidup nasional.

    “Kesehatan laut adalah isu kelangsungan hidup nasional, ketahanan pangan, dan kedaulatan kami. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berada di jantung segitiga terumbu karang-pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam peluncuran koalisi parlemen untuk perlindungan laut atau International Coalition for Ocean Protection (ICOP) di Centre Univesitaire Mediterraneen (CUM) de Niza, Green Zone, Prancis, Minggu (8/6). Forum tersebut dihadiri oleh 80 orang anggota parlemen dari 20 negara.

    Titiek mengatakan Komisi IV DPR RI membentuk Kaukus Laut lintas partai, yang kini berkembang menjadi Kaukus Konservasi untuk mengintegrasikan isu darat dan laut.

    “DPR RI berkomitmen menjadi anggota aktif dan konstruktif dalam koalisi ini. Kita tidak hanya bertugas sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga laut bagi generasi kini dan mendatang,” kata Titiek.

    Di samping itu, Titiek mengatakan salah satu pencapaian dalam pertemuan tingkat tinggi itu adalah dukungan legislatif terhadap Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA), yang memungkinkan pertukaran utang sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat untuk perlindungan terumbu karang.

    “Ini bukan sekadar pencapaian diplomatik, tapi juga hasil dukungan kebijakan dan anggaran legislatif. Ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga mendukung perikanan dan mata pencaharian,” ujarnya.

    Selain itu, Titiek menekankan bahwa DPR RI siap mengintegrasikan Coral Bond dalam strategi pembangunan nasional melalui Kaukus Konservasi yang baru diluncurkan.

    Titiek juga menyatakan komitmennya meratifikasi biodiversity beyond national jurisdiction atau BBNJ (keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional), dengan memperkuat koordinasi antar-kementerian, dan memperluas kawasan konservasi dekat laut lepas.

    Selain itu, Titiek menekankan bahwa DPR RI siap mengintegrasikan Coral Bond dalam strategi pembangunan nasional melalui Kaukus Konservasi yang baru diluncurkan.

    “Kami ingin belajar dari negara lain mengenai partisipasi pemangku kepentingan dan blue finance. Indonesia berkomitmen melindungi 30 persen wilayah lautnya pada 2045, didukung oleh lembaga kuat, pembiayaan jangka panjang, dan partisipasi masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Status kepemilikan empat pulau diputuskan tim pusat

    Kemendagri: Status kepemilikan empat pulau diputuskan tim pusat

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali mengatakan status administrasi empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), diputuskan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

    Safrizal menjelaskan, penetapan status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai wilayah Sumut telah melalui proses panjang.

    Dia menyebut kedua wilayah tersebut bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Hal ini lantaran kedua daerah belum menemukan titik terang atas polemik yang terjadi selama kurang lebih 20 tahun.

    “Setelah (polemik) berulang-ulang, diajukan dan ada kesepakatannya bahwa (keputusan mengenai wilayah administrasi empat pulau) diserahkan kepada tim pusat pembakuan dengan satu klausa patuh terhadap keputusan Tim Pembakuan Nama Rupabumi, maka diputuskan,” kata Safrizal di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Adwil Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Ia menyambut baik apabila Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara dapat bertemu untuk membahas solusi terbaik atas polemik empat pulau tersebut.

    Menurutnya, tim dari pemerintah pusat akan terus berupaya mendorong penyelesaian polemik itu dengan mempertemukan pihak terkait. Harapannya, keputusan terbaik dapat dihasilkan dan diterima oleh para pihak.

    “Kalau ketemu, oh sepakat berdua gubernur, sudah kita tinggal administratif mengesahkan,” ujar Safrizal.

    Safrizal mengatakan peralihan status kewilayahan empat pulau tersebut berawal pada 2008 saat Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terdiri dari sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

    “Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,” kata Safrizal .

    Hasil verifikasi tersebut pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri di 260 pulau.

    Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Pergantian nama tersebut juga dilakukan dengan menyertakan pergantian koordinat pulau.

    “Jadi setelah konfirmasi 2008, di 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

    “Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian,” ujar Syafrizal.

    Kemudian, pada 2009 hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau tersebut di atas.

    Berdasarkan proses di atas Kemendagri menerbitkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Namun ketetapan tersebut menuai reaksi dari masyarakat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang meminta keempat pulau tersebut dikembalikan menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

    Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD Surabaya dukung upaya penertiban parkir liar

    Wakil Ketua DPRD Surabaya dukung upaya penertiban parkir liar

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait upaya penertiban juru parkir liar di kota setempat.

    Ia mengatakan, praktik parkir bebas yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha toko swalayan sering disalahpahami oleh masyarakat. Meskipun tercantum “bebas parkir” dan tidak ada pungutan biaya, namun kenyataannya masih ada petugas parkir yang menarik uang.

    “Saya berharap para pelaku usaha ini dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan Wali Kota Surabaya. Mereka berusaha dan berbisnis di kota ini, sehingga mereka harus mematuhi aturan yang ada,” kata Bahtiyar di Surabaya, Rabu.

    Menurutnya, penyegelan lahan parkir di toko swalayan yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru.

    “Perlu dilakukan kajian dan verifikasi terlebih dahulu, apakah pelaku usaha ini bisa diperingatkan atau harus diberikan langkah tegas. Jangan sampai langkah tersebut merugikan pengusaha,” katanya.

    Ia menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih memperhatikan peraturan ini di seluruh wilayah yang menggunakan jasa parkir, tidak hanya di toko swalayan.

    “Penting bagi Pemkot untuk menegakkan aturan ini agar Surabaya semakin tertata,” ucapnya.

    Bahtiyar mengatakan, banyak pelaku usaha sudah membayar pajak parkir kepada Pemkot Surabaya, sehingga pelaku usaha dapat menyediakan juru parkir yang sah, atau setidaknya memberdayakan karyawan untuk mengawasi parkir di area usaha mereka.

    “Jika belum ada petugas parkir, bisa melibatkan warga sekitar yang memiliki KTP Surabaya untuk membantu mengawasi parkir. Karena mereka juga punya manfaat atas ketersediaan adanya usaha di situ. Jadi, mereka bisa dilibatkan untuk keamanan khususnya parkir,” katanya.

    Ia mengingatkan agar seluruh instansi terkait, seperti camat, dinas perhubungan (Dishub), dan OPD lainnya dapat bekerja sama untuk memastikan penertiban berjalan secara merata di seluruh wilayah Surabaya.

    “Kami mendorong Pemkot untuk menyediakan saluran pengaduan yang jelas, seperti hotline atau pusat pengaduan, agar masyarakat bisa dengan mudah melaporkan pelanggaran yang terjadi,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indo Defence hadirkan moda transportasi listrik mobil terbang

    Indo Defence hadirkan moda transportasi listrik mobil terbang

    “Ini merupakan suatu kehormatan untuk dapat berpartisipasi di event global seperti Indo Defense,”

    Jakarta (ANTARA) – Pameran Indo Defence 2025 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat menghadirkan aneka alat utama sistem senjata (alutsista) maupun moda transportasi moderen dari seluruh dunia, salah satunya yakni mobil terbang E20+ eVTOL produksi Kintsugi Holding dari Uni Emirate Arab (UAE).

    “Ini merupakan suatu kehormatan untuk dapat berpartisipasi di event global seperti Indo Defense,” kata VP Future System Kintsugi Holding, Tareq Albannay di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

    Tareq menjelaskan eVTOL merupakan transportasi udara yang didesain untuk dipakai di wilayah perkotaan untuk menghindari macet.

    Kendaraan listrik ramah lingkungan ini juga sempat dipamerkan pertama kalinya di Air Expo Abu Dhabi 2024 lalu.

    Tidak hanya itu, Tareq juga memarkan kendaraan taktis Magnum MK 1 yang dapat digunakan untuk membantu kepolisian berpatroli.

    Tareq melanjutkan, pihaknya sangat berharap dapat saling berkolaborasi dengan industri pertahanan yang hadir dalam acara ini, termasuk industri pertahanan dari Indonesia.

    “Ini juga kesempatan bagi kami untuk saling terhubung dengan banyak mitra yang memiliki visi dan pandangan ke depan, berbicara mengenai hal-hal yang sedang dikerjakan, serta berkontribusi untuk berdialog secara global mengenai inovasi di bidang mobilitas dan pertahanan,” kata dia.

    Dengan adanya kegiatan ini, Tareq berharap kecanggihan teknologi yang pihaknya tawarkan dapat diimplementasikan dalam alutsista pertahanan negara, termasuk di Indonesia.

    Kegiatan Indo Defence sebelumnya direncanakan digelar pada November 2024. Rencana tersebut urung dijalankan karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tersebut kembali digelar di tahun 2025 tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SBY apresiasi Prabowo kembangkan Unhan, sebut sebagai sebuah warisan

    SBY apresiasi Prabowo kembangkan Unhan, sebut sebagai sebuah warisan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan apresiasi atas pengembangan Universitas Pertahanan (Unhan) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyebut pengembangan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan warisan kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Terima kasih Bapak Presiden, kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan universitas ini hingga keadaan yang sangat membanggakan. Ini sejarah, ini warisan beliau,” kata SBY dalam sambutannya pada peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI, di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    SBY mengaku diminta oleh Prabowo untuk memberikan sambutan, 20 menit sebelum acara peresmian dimulai. SBY menyebut permintaan Prabowo tersebut sebagai perintah dari Panglima Tertinggi TNI, sehingga dirinya menyanggupi permintaan tersebut.

    “Karena perintah dari Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan siap,” ucap SBY disambut tepuk tangan para undangan yang hadir.

    Dalam sambutannya, SBY menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Prabowo terhadap institusi yang dirintis sekitar 15 tahun lalu. Dia mengaku bangga dan bersyukur melihat perkembangan Unhan yang dinilainya telah mencapai kondisi yang membanggakan.

    SBY juga menyampaikan pandangannya mengenai tantangan dunia saat ini yang penuh gejolak, ketidakpastian, serta ancaman. Dia menilai bahwa keberadaan dan pengembangan Universitas Pertahanan merupakan salah satu solusi agar Indonesia dapat menjawab dinamika global tersebut.

    Pendiri Partai Demokrat itu juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan kerja keras jajaran Unhan, institusi ini akan melahirkan patriot bangsa, pemikir, dan ahli strategi yang memahami perkembangan global.

    “Mereka-mereka yang menguasai tentang perkembangan global. Apakah geopolitik, apakah perdamaian dan keamanan, apakah ekonomi dunia, apakah tantangan perubahan iklim dan sebagainya,” ujar SBY.

    “Karena kehadiran dari kampus ini, dengan semangat dan energi yang baru Insya Allah sekali lagi Indonesia menjadi bagian dari solusi dan punya andil untuk menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanah konstitusi,” sambung dia.

    SBY pun mendoakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi bangsa yang semakin maju, sejahtera, mendapat keadilan, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

    Sementara itu, Prabowo menyampaikan penghargaan kepada SBY sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    Menurutnya, didirikannya Universitas Pertahanan merupakan salah satu bentuk visi jangka panjang untuk menyiapkan kader-kader bangsa di masa depan.

    “Saya kira kita bersyukur dan kita berbangga bahwa hari ini peresmian ini dihadiri oleh beliau yang merintis dan mendirikan lembaga ini. Terima kasih Pak SBY kehadiran Bapak,” ucap Presiden.

    Presiden berharap agar Universitas Pertahanan mampu mencetak kader-kader tidak hanya untuk bidang pertahanan, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

    Presiden Prabowo meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI, di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    “Pada sore hari ini, Rabu, 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia,” ucap Prabowo.

    Kampus Universitas Pertahanan dibangun di area Universitas Pertahanan seluas 18,3 hektar dan telah dibangun berbagai fasilitas yaitu laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, dan sistem pengolahan air.

    Selain itu, telah dibangun pula gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, tempat kerja, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam reterensi, dan perumahan dosen.

    Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas national building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR kecam penculikan aktivis kemanusiaan untuk Gaza

    Anggota DPR kecam penculikan aktivis kemanusiaan untuk Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini mengecam keras aksi militer Israel yang menculik aktivis kemanusiaan dan lingkungan asal Swedia Greta Thunberg bersama 11 aktivis lainnya di yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza dengan menggunakan kapal Madleen, pada Senin (9/6).

    “Tindakan Israel ini tidak bisa ditoleransi. Ini adalah bentuk arogansi penjajah yang melanggar hukum laut internasional dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu

    Kapal Madleen yang merupakan bagian dari Koalisi Armada Kebebasan (Freedom Flotilla Coalition/FFC) sedang berada di perairan internasional saat disergap oleh pasukan Israel.

    Dia pun mendesak pemerintah Indonesia untuk menyuarakan protes keras melalui jalur diplomatik, sekaligus menuntut Dewan Keamanan PBB dan lembaga internasional terkait agar menekan Israel untuk membebaskan seluruh aktivis yang ditahan secara ilegal.

    Jazuli meminta dunia internasional menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran terhadap hukum internasional tersebut dan menjamin perlindungan dan keselamatan bagi seluruh misi kemanusiaan yang membantu rakyat Palestina.

    “Mereka yang membawa bantuan kemanusiaan, termasuk Greta Thunberg, adalah simbol keberanian dan solidaritas dunia terhadap penderitaan rakyat Gaza. Dunia internasional tidak boleh diam. Diam adalah bentuk pembiaran terhadap kejahatan,” ujarnya.

    Dia pun menegaskan kembali komitmennya untuk membela perjuangan rakyat Palestina dan mendukung segala upaya kemanusiaan yang memperjuangkan keadilan dan hak hidup yang layak bagi warga Gaza serta lepas dari penjajahan Israel.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD pastikan seluruh jajaran gunakan Maung MV3 EV “Pandu”

    TNI AD pastikan seluruh jajaran gunakan Maung MV3 EV “Pandu”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan seluruh jajarannya menggunakan kendaraan listrik Maung MV3 EV bernama “Pandu” yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada acara Indo Defence 2025, Rabu.

    Menurut Wahyu, pihaknya harus menggunakan produk tersebut untuk mendukung perusahaan industri pertahanan dalam negeri.

    Selain itu, Wahyu juga menilai Maung MV3 EV memiliki kualitas yang mumpuni dan layak untuk digunakan sebagai kendaraan operasional.

    “Semua Danyon (komandan batalyon) termasuk beberapa komandan rayon militer terutama yang ada di wilayah-wilayah kota besar dan rekan-rekan bisa melihat di Jakarta Raya ini juga (TNI AD) menggunakan Maung,” kata Wahyu.

    Namun demikian, Wahyu belum menjelaskan berapa unit Maung MV3 EV yang sudah digunakan TNI AD hingga saat ini.

    Sebelumnya, Prabowo meluncurkan kendaraan taktis listrik MV3 EV buatan PT Pindad yang diberi nama Pandu, di sela-sela pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

    Dalam peluncuran tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sebagai bagian dari acara peluncuran, Presiden Prabowo menandatangani plakat di atas kap mobil listrik MV3 EV “Pandu”.

    MV3 Tactical EV merupakan kendaraan taktis 4×4 bertenaga listrik hasil pengembangan PT Pindad.

    Kendaraan ini berbasis platform MV3 yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi berbagai varian, seperti MV3 Garuda Limousine (kendaraan resmi kepresidenan) serta seri Maung MV3 dalam varian Tangguh atau Spartan, Jelajah, dan Komando.

    Kehadiran MV3 Tactical EV menunjukkan komitmen PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam berinovasi dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

    Nama Pandu sendiri dipilih dari tokoh wiracarita Mahabharata, yang melambangkan perintis atau yang pertama. Diharapkan, kehadiran kendaraan ini dapat mendukung perkembangan kendaraan listrik nasional di masa depan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo harap Unhan ciptakan kader berbakti pada bangsa dan negara

    Prabowo harap Unhan ciptakan kader berbakti pada bangsa dan negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto berharap agar Universitas Pertahanan (Unhan) dapat menciptakan kader-kader yang tidak hanya berkontribusi di bidang pertahanan, tetapi juga menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

    “Pendidikan adalah demikian penting dan saya berharap bahwa Universitas Pertahanan ini menciptakan kader-kader tidak hanya untuk pertahanan tetapi untuk bangsa,” ucap Prabowo dalam peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika, Universitas Pertahanan RI, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Presiden mengaitkan pengalamannya saat berkunjung ke United States Military Academy di Amerika Serikat, di mana akademi tersebut memiliki tujuan mencetak pemimpin bagi Amerika Serikat, bukan hanya untuk institusi militer.

    Prabowo berharap agar Universitas Pertahanan dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Indonesia juga dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa di berbagai bidang.

    “Jadi itu yang kita harapkan, Unhan dan semua lembaga pendidikan nanti berkarya, berbakti untuk negara dan bangsa di bidang manapun,” ujarnya.

    Lebih lanjut Presiden menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan di bidang sains dan teknologi dalam menghadapi tantangan dunia modern.

    “Hanya dengan sains dan teknologi kita bisa menghilangkan kemiskinan, kita bisa menjadi negara maju, negara modern,” kata Kepala Negara.

    Adapun kepada jajaran pimpinan Universitas Pertahanan, Presiden menyampaikan agar institusi tersebut menciptakan budaya baru yang mengedepankan nilai-nilai patriotisme.

    Prabowo menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan serta kesediaan untuk mengakui kekurangan dan kelemahan sebagai langkah awal untuk memperbaikinya.

    “Itu yang kita harapkan, itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan, jangan pernah takut mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan,” pungkas Prabowo.

    Kampus Universitas Pertahanan dibangun di area Universitas Pertahanan seluas 18,3 hektar dan telah dibangun berbagai fasilitas yaitu laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, dan sistem pengolahan air.

    Selain itu, telah dibangun pula gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, tempat kerja, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam reterensi, dan perumahan dosen.

    Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas national building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong keselarasan aturan Pusat-Daerah soal infrastruktur

    Mendagri dorong keselarasan aturan Pusat-Daerah soal infrastruktur

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah perlu terus melakukan harmonisasi peraturan dengan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur. Dalam International Conference On Infrastructure di JCC, Jakarta, Rabu (11/6), Tito mengakui hal itu tidak mudah, namun tugasnya sebagai Mendagri adalah memeriksa semua usulan pemerintah daerah apakah sesuai dengan daerah lain atau tidak. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.