Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Danlanud: Operasi Patroli Udara Selat Malaka perkuat pengawasan

    Danlanud: Operasi Patroli Udara Selat Malaka perkuat pengawasan

    Batam (ANTARA) – Komandan Lanud (Danlanud) Hang Nadim Batam Letkol Pnb Hendro Sukamdani mengatakan Operasi Patroli Udara yang dilakukan TNI AU di Selat Malaka dengan sandi “Eye in The Sky” bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan maritim.

    “Operasi ini juga untuk meningkatkan kepercayaan antarnegara dalam menjaga kawasan Selat Malaka tetap aman,” kata Hendro di Batam, Rabu.

    Dia menjelaskan operasi patroli udara “Eye in the sky” di wilayah strategis Selat Malaka dilaksanakan pada Senin (10/6), melibatkan pesawat intai maritim CN-235 milik TNI AU yang terbang melintasi wilayah udara Selat Malaka guna melakukan pemantauan aktivitas kapal-kapal yang melintas.

    “Operasi ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi ancaman seperti perompakan, penyeludupan serta pelanggaran hukum laut internasional,” ujarnya.

    Operasi ini, kata dia, merupakan bagian dari kerja sama regional antara negara-negara kawasan dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas jalur pelayaran internasional yang padat tersebut.

    Menurut dia, operasi patroli udara di Selat Malaka ini merupakan bentuk komitmen TNI AU dalam mendukung kerja sama bilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menjaga keamanan laut di kawasan yang vital secara ekonomi dan geopolitik tersebut.

    Hendro mengatakan, selama operasi berlangsung, TNI AU menjalin komunikasi dan koordinasi langsung dengan angkatan udara negara tetangga yang turut serta dalam misi tersebut.

    Data hasil pemantauan udara ini, lanjut dia, akan dianalisis bersama untuk menentukan tindak lanjut terhadap aktivitas mencurigakan yang terdeteksi.

    “Operasi “eye in the sky” telah rutin dilaksanakan sebagai bagian dari upaya kolektif negara-negara kawasan dalam menghadapi tantangan keamanan lintas batas di laut,” katanya.

    “Selat Malaka sendiri dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 200 kapal melintas setiap harinya,” katanya melanjutkan.

    Hendro menambahkan, dengan keterlibatan aktif dalam operasi ini, TNI AU menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional serta mendukung perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Peran TNI dalam ketahanan pangan perlu lihat kondisi

    Anggota DPR: Peran TNI dalam ketahanan pangan perlu lihat kondisi

    Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Tubagus (Tb.) Hasanuddin mengatakan bahwa peran TNI dalam program Ketahanan Pangan Nasional perlu melihat kondisi nasional dan pelaksanaan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

    Dalam kondisi perang, kata Tb. Hasanuddin, TNI perlu menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, hingga kota, karena menganut sistem pertahanan rakyat semesta.

    “Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” kata Mayor Jenderal TNI Purn. Tb. Hasanuddin di Jakarta, Rabu.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini menjelaskan bahwa sistem pertahanan rakyat semesta memanfaatkan seluruh potensi negara untuk kepentingan pertahanan negara.

    Doktrin utama yang diterapkan, kata Tb. Hasanuddin, adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan bisa berlanjut dengan perang gerilya.

    Dengan sistem pertahanan itu, menurut dia, perlawanan dapat berlangsung selama mungkin hingga kemenangan bisa tercapai.

    Sementara itu, dalam keadaan damai, purnawirawan bintang dua itu menekankan bahwa tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional, yaitu Kementerian Pertanian.

    Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dia menilai bahwa prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif.

    “Sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, tetapi diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri pertahan lokal dan luar negeri berkolaborasi di Indo Defence

    Industri pertahan lokal dan luar negeri berkolaborasi di Indo Defence

    Jakarta (ANTARA) – Indo Defence 2025 yang digelar Kementerian Pertahan memicu terciptanya kolaborasi antara industri pertahanan lokal dan luar negeri, salah satunya Hariff Defense, perusahaan yang pembuat Battlefield Management System (BMS) CY-16 H yang bekerja sama dengan perusahaan asal Turkiye, BMC.

    “Kerja sama ini adalah bentuk kontribusi kami dalam membangun ekosistem pertahanan yang lebih tangguh dan adaptif, serta menunjukkan bahwa produk dalam negeri memiliki kapabilitas dan nilai saing tinggi,” kata President Director Hariff Defense Adi Nugroho dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Adi Nugroho menjelaskan, ke dua perusahaan itu bekerja sama dalam kontrak pengadaan Multipurpose Armoured Vehicle (MPAV).

    Kontrak tersebut, kata dia, merupakan hasil kerja sama antara PT Indonesian Defense and Security Technologies (IDST) dengan BMC.

    Adi Nugroho melanjutkan, IDST sendiri merupakan perusahaan yang telah lama bermitra dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam pengembangan alutsista dan peralatan pertahanan lainnya.

    Adi menilai kerja sama di bidang kendaraan tempur ini merupakan momentum untuk meningkatkan eksistensi industri pertahanan dalam negeri.

    Hal tersebut dikarenakan kerja sama ini menandakan industri pertahanan dalam negeri layak untuk diperhitungkan di mata dunia.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kualitas produk hasil industri pertahan Indonesia semakin meningkat.

    BMS CY-16H yang diproduksi Harrif Defense adalah teknologi digitalisasi manajemen pertempuran, dimana seluruh data
    perencaan dan dinamika di medan operasi dapat dipantau pada layar BMS lewat tanda-tanda taktis.

    Saat ini BMS CY-16H telah terpasang di beberapa kendaraan tempur (ranpur) TNI AD seperti Leopard, Medium Tank Pindad, Anoa, dan Pandur.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan gelaran Indo Defence tahun 2025 merupakan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

    Karenanya, dia mendorong beragam perusahaan industri dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

    Tidak ketinggalan beberapa perusahaan produsen alutsista dari luar negeri juga memamerkan produknya seperti kendaraan tempur, pesawat tempur hingga ragam senjata.

    Sjafrie melanjutkan, kegiatan ini dihadiri oleh 1.180 peserta eksibisi 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri.

    Dengan adanya forum bertaraf internasional ini, Sjafrie berharap alutsista buatan anak bangsa bisa semakin dikenal dunia. Dia juga berharap banyak kontrak kerja sama yang terbangun antara produsen alutsista dalam negeri dan luar negeri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko: Indo Defence perkuat hubungan baik Indonesia dengan negara lain

    Menko: Indo Defence perkuat hubungan baik Indonesia dengan negara lain

    “Acara ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral di sektor pertahanan,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pameran alat utama sistem senjata (alutsista) tingkat nasional Indo Defence yang digelar pemerintah merupakan wadah yang tepat untuk membangun hubungan bilateral antara negara sahabat.

    “Acara ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral di sektor pertahanan,” kata Budi Gunawan dalam siaran resmi Kemenko Polkam saat berada di gelaran Indo Defence 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

    Budi menjelaskan, pameran ini memfasilitasi ratusan perusahaan di bidang pertahanan untuk memamerkan produk terbaiknya.

    Dengan demikian, kerja sama antar negara dapat terjadi jika ada transaksi pembelian alutsista ataupun kolaborasi pengembangan produk antar sesama industri.

    Interaksi tersebut, lanjut Budi, dapat menciptakan kerja sama yang sehat antar negara ataupun industri pertahanan.

    Dengan demikian, Budi memastikan pameran ini dapat menciptakan perdamaian antar negara dan stabilitas keamanan yang kuat.

    “Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta kedamaian tapi juga cinta kemerdekaan. Sehingga jangan sampai ada perang yang dapat menimbulkan kehancuran,” kata Budi Gunawan.

    Sebelumnya, kegiatan Indo Defence direncanakan pada November 2024, tapi urung dijalankan karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tersebut kembali digelar di tahun 2025 tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakapolda: Bidhumas garda terdepan jembatani komunikasi masyarakat

    Wakapolda: Bidhumas garda terdepan jembatani komunikasi masyarakat

    “Bidhumas adalah wajah Polri, garda terdepan membangun citra positif membawa opini publik dan menjembatani komunikasi antara Polri dengan masyarakat,”

    Batam (ANTARA) – Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo menyebutkan personel Bidhumas Polri berperan penting sebagai garda terdepan dalam menjembatani komunikasi Polri dengan masyarakat.

    “Bidhumas adalah wajah Polri, garda terdepan membangun citra positif membawa opini publik dan menjembatani komunikasi antara Polri dengan masyarakat,” kata Anom dalam pembukaan Rapat kerja teknis (Rakernis) Bidhumas Polda Kepri tahun 2025 di Batam, Rabu.

    Jenderal polisi bintang satu ini menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi Polri di era digital saat ini membutuhkan peran Bidhumas untuk mengambil peluang lebih dekat dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi secara transparan dan membangun kepercayaan publik.

    Jabatan Kadiv Humas Polri saat ini yang diampu Irjen Pol. Sandi Nugroho sebagai lulusan terbaik Polri tahun 1995 (Adhi Makayasa) merupakan bentuk kepercayaan pimpinan Polri terhadap peran humas sebagai fungsi operasional bukan pendukung atau pembina.

    “Di sisi lain Polri juga dihadapkan pada tantangan besar berupa penyebaran hoaks, disinformasi dan narasi negatif yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban,” katanya mengingatkan.

    Selain itu, peran Bidhumas Polri memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam bermedia sosial. Ini pula yang melatarbelakangi Polda Kepri mengadakan lomba-lomba Tiktok dan konten kreator dalam rangka HUT Ke-79 Bhayangkara.

    “Disinilah (lomba) Polri akan memberikan pembinaan kepada masyarakat yang memang sekarang membuat konten-konten seperti itu bisa jadi ladang pekerjaan,” ujarnya.

    Perwira tinggi Polri itu juga mengingatkan personel Polri yang sudah berkecimpung di dunia digital, dan media sosial dapat terus menekuni bidang tersebut tanpa harus keluar dari Korps Bhayangkara.

    Anom juga mengingatkan Bidhumas Polri harus mampu memahami karakteristik setiap platform media, baik konvensional maupun digital serta bagaimana menggunakannya secara maksimal untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamsoet dukung rencana TNI AD rekrut 24 ribu prajurituntuk BTP

    Bamsoet dukung rencana TNI AD rekrut 24 ribu prajurituntuk BTP

    “Mendukung rencana TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) Bambang Soesatyo mendukung rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

    “Mendukung rencana TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara “Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025” di Graha Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Pusziad), Jakarta, Rabu.

    “Mereka (calon tamtama yang direkrut) akan disebar di 514 kabupaten/kota untuk mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan. Setiap batalyon akan menggarap lahan 20 hektare,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

    Dia lantas menuturkan bahwa di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, Indonesia akan menghadapi tantangan keamanan yang jauh melampaui paradigma konvensional.

    Ancaman yang akan dihadapi, menurut dia, tidak lagi hadir dalam bentuk serangan militer langsung, melainkan telah bergeser ke bentuk yang lebih halus, tersembunyi dan multidimensional.

    Dia menyinggung salah satu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut adalah “accelerated warfare” dan perang Generasi V yang menekankan pentingnya dominasi informasi, perang opini, pengaruh siber, serta infiltrasi budaya dan sosial.

    “Dalam kondisi ini, garis pemisah antara masa damai dan masa perang menjadi kabur. Negara dapat diserang dan dilemahkan tanpa satu pun peluru ditembakkan karena alat-alat penghancur utama kini berupa algoritma, narasi, dan manipulasi persepsi publik,” ucapnya.

    Dia membeberkan data terbaru menunjukkan peningkatan ancaman siber di Indonesia, dengan laporan bahwa serangan siber terhadap berbagai institusi pemerintah dan swasta meningkat tajam.

    Hal tersebut, lanjut dia, menegaskan betapa pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman siber yang bisa merusak stabilitas sosial dan politik.

    Untuk itu, dia mengingatkan Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang berpotensi memicu hilangnya kemerdekaan dengan bahaya ancaman yang masuk dalam kategori unknown threat dan membuat Indonesia seolah ‘tidur dengan musuh”.

    Menurut dia, salah satu langkah krusial dalam menanggulangi ancaman tersebut adalah dengan memperbarui paradigma dan sistem keamanan nasional yang ada.

    “Paradigma keamanan nasional Indonesia harus bergeser menuju pendekatan keamanan komprehensif yang mengedepankan perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu secara simultan,” katanya.

    Menurut dia, keterlibatan seluruh warga negara, termasuk Keluarga Besar TNI, menjadi sangat penting dalam konteks Sistem Keamanan Semesta untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensi.

    “Keluarga Besar TNI harus hadir sebagai pelurus, sebagai penyebar pesan-pesan damai, dan penjaga akal sehat masyarakat. Narasi yang dibangun harus mampu mengangkat nilai-nilai keindonesiaan yang adil, setara, dan menjunjung martabat semua golongan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia-Turki teken MoU beli jet tempur KAAN, disaksikan Presiden

    Indonesia-Turki teken MoU beli jet tempur KAAN, disaksikan Presiden

    “(Indo Defence) dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 14 Juni 2025, dan diikuti 1.180 peserta dengan konfirmasi 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing, dan 521 produsen di dalam negeri,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Turki (Savunma Sanayii Baskanligi/SSB) meneken nota kesepahaman (MoU) kerja sama pembelian jet tempur generasi 5.0 buatan Turkish Aerospace Industries, KAAN, pada hari pertama Indo Defence Expo & Forum di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

    Upacara penandatanganan MoU itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, bertepatan dengan kunjungan Presiden di Paviliun Industri Pertahanan Turki di lokasi pameran Indo Defence.

    Dalam prosesi itu, MoU pengadaan KAAN diteken oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Presiden SSB Turki Prof. Haluk Gorgun. Presiden berdiri tepat di samping meja di dekat Sjafrie saat prosesi penandatanganan berlangsung.

    Dalam acara itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    KAAN merupakan jet tempur pertama yang dibuat seluruhnya di Turki oleh industri pertahanan Turki.

    Turkish Aerospace Industries, yang membangun KAAN, menjelaskan jet tempur itu memiliki kemampuan generasi ke-5, antara lain berkemampuan siluman, daya manuver tinggi, supercruise, low radar visibility, adaptable avionic architecture, enhanced situational awareness, precision targeting, dan interoperabilitas.

    Tahapan pembangunan KAAN berlangsung sejak Juni 2019, sementara produksi untuk prototipe pertama berlangsung pada Maret 2022. Dalam periode 7 bulan terhitung sejak Mei 2022 sampai dengan November 2022, komponen-komponen pesawat rampung dibuat, dan perakitan akhir berlangsung pada November 2022. Pengujian sistem secara intensif berlangsung pada Desember 2022, dan pada Januari 2023, prototipe pertana KAAN diluncurkan di hadapan publik.

    KAAN, menurut Turkish Aerospace Industries, mampu menggunakan seluruh rudal dan munisi yang diproduksi di Turki untuk mengantisipasi baik ancaman di udara maupun dari udara ke daratan.

    Terkait spesifikasinya, KAAN memiliki kecepatan maksimum sampai 1,8 Mach, dan service ceiling hingga 55.000 kaki, G Limits +9g/-3,5g, internal weapons bays, kemampuan supercruise, reduced radar signature, multi-mission profile, kemampuan pertempuran udara (air-to-air combat), dan kemampuan pertempuran udara ke darat.

    Di Paviliun Turki, industri pertahanan negara itu memamerkan sejumlah alutsista unggulannya, di antaranya dari perusahaan-perusahaan seperti Rocketsan, Aselsan, Havelsan, Turkish Aerospace Industries.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, PT Dirgantara Indonesia dan Turkish Aerospace Industries juga meneken dokumen kerangka kerja sama (FA) terkait KAAN.

    Presiden Prabowo resmi membuka Indo Defence Expo & Forum di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu. Pameran industri pertahanan dan forum pertahanan itu digelar pada 11–14 Juni 2025.

    “(Indo Defence) dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 14 Juni 2025, dan diikuti 1.180 peserta dengan konfirmasi 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing, dan 521 produsen di dalam negeri,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat melaporkan pelaksanaan acara kepada Presiden Prabowo, Rabu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MKD DPR minta Mendagri segera kembalikan empat pulau milik Aceh

    Ketua MKD DPR minta Mendagri segera kembalikan empat pulau milik Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam meminta Mendagri Tito Karnavian segera mengembalikan empat pulau milik Aceh yang sudah diberikan untuk Sumatera Utara.

    “Saya minta Mendagri untuk segera mengembalikan pulau tersebut ke Provinsi Aceh,” kata Nazaruddin Dek Gam, di Banda Aceh, Rabu.

    Seperti diketahui, permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.

    Adapun empat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Kemudian, Kemendagri mengeluarkan keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    Keputusan Kemendagri itu, menetapkan status administratif empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Namun, Pemerintah Aceh saat ini masih terus berupaya untuk mengadvokasi pengembalian empat pulau tersebut kembali masuk dalam wilayah Aceh.

    Nazaruddin Dek Gam mengkritik keputusan Kemendagri yang sudah memasukkan empat pulau milik Aceh ke wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara tersebut, dan harus segera di kembalikan ke Aceh.

    Dirinya juga memastikan bahwa masyarakat yang menetap di empat pulau tersebut sejak dulu beridentitas kependudukan Aceh. “Saya pastikan dari dulu masyarakat di sana itu sudah ber-KTP Aceh,” ujarnya.

    Menurutnya, keputusan Kemendagri itu bisa menimbulkan keributan antara kedua provinsi tetangga tersebut. Apalagi, Aceh memiliki bukti yang cukup kuat atas kepemilikan empat pulau itu.

    “Bukti-bukti ada semua, jadi memang pulau itu masuk wilayah Aceh, ada dasarnya, bukan asal klaim saja, jadi tidak ada dasar pulau itu masuk Sumatera Utara,” kata Nazaruddin Dek Gam.

    Sebagai informasi, berdasarkan laporan Pemerintah Aceh, proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, dan sudah beberapa kali mendapatkan fasilitasi rapat koordinasi serta survei lapangan oleh Kemendagri.

    Saat proses verifikasi dulu, Pemerintah Aceh bersama tim dari Kemendagri telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan keempat pulau tersebut. Serta ikut melibatkan Pemerintah Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, dan Pemerintah Aceh Singkil.

    Dalam verifikasi itu, Pemerintah Aceh menunjukkan berbagai bukti otentik, termasuk infrastruktur fisik, dokumen kepemilikan, serta foto-foto pendukung lainnya.

    Termasuk bukti peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan oleh Mendagri pada 1992 silam. Peta tersebut, menunjukkan garis batas laut yang mengindikasikan bahwa keempat pulau itu masuk dalam wilayah Aceh.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Populi Center sebut UU Pemilu-UU Pilkada perlu digabung agar sederhana

    Populi Center sebut UU Pemilu-UU Pilkada perlu digabung agar sederhana

    “Pada akhirnya akan memudahkan dalam pengaturan dan pelembagaan pemilu,”

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti politik dari Populi Centre Usep Saiful Ahyar menilai bahwa Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada harus digabung agar menyederhanakan menyusun secara secara logis, dan membuat kumpulan undang-undang mudah untuk dikuasai.

    Dia menjelaskan bahwa metode tersebut merupakan kodifikasi undang-undang agar menyamakan peraturan teknis yang berhimpit antara nomenklatur UU Pemilu dan UU Pilkada yang memiliki makna dan kelembagaan hampir sama

    “Pada akhirnya akan memudahkan dalam pengaturan dan pelembagaan pemilu,” kata Usep saat diskusi soal revisi UU Pemilu yang diselenggarakan Populi Center di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa KPU semula diatur dalam UU Pemilu dan Bawaslu diatur dengan UU Penyelenggara Pemilu. Namun kini pengaturan keduanya sudah digabung dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

    Dengan begitu, dia mengatakan bahwa kini hanya tersisa UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) yang tidak dimasukkan dalam UU Pemilu, padahal penyelenggaranya adalah tetap KPU.

    “Dengan demikian, jika dilakukan revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seharusnya kedua UU (Pilkada) tersebut digabungkan menjadi satu UU Pemilu,” katanya.

    Dia pun menjelaskan bahwa metode omnibus law dengan kodifikasi merupakan dua hal yang berbeda dalam lingkup tujuan dan perubahan.

    Menurut dia, kodifikasi bertujuan untuk menyatukan materi hukum yang terkait dalam satu undang-undang. Sementara omnibus law bertujuan untuk mengubah berbagai undang-undang sekaligus yang seringkali dalam satu UU saja.

    Namun, dia menilai bahwa metode omnibus law terkadang menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya perubahan yang terlalu luas dan tidak terukur, serta berpotensi mengabaikan aturan hukum yang sudah ada.

    Di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pelaksanaan pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan DPR, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden berjarak sekitar 2,5 tahun dengan pemilu lokal yang terdiri dari pemilihan DPRD dan kepala daerah.

    Menurut dia, pemilu nasional dan pemilu lokal yang dilaksanakan berjarak diperlukan untuk kepentingan mekanisme kontrol dan evaluasi oleh konstituen. Jika anggota legislatif dan eksekutif hasil pemilu nasional tidak menepati janji dan kurang baik, bisa menjadi pertimbangan bagi rakyat untuk memilih pada pemilu lokal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi IV DPR: Kesehatan laut jadi kunci ketahanan pangan

    Ketua Komisi IV DPR: Kesehatan laut jadi kunci ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menegaskan laut Indonesia bukan sekedar kedaulatan negara, namun juga kunci ketahanan pangan dan kelangsungan hidup nasional.

    “Kesehatan laut adalah isu kelangsungan hidup nasional, ketahanan pangan, dan kedaulatan kami. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berada di jantung segitiga terumbu karang-pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam peluncuran koalisi parlemen untuk perlindungan laut atau International Coalition for Ocean Protection (ICOP) di Centre Univesitaire Mediterraneen (CUM) de Niza, Green Zone, Prancis, Minggu (8/6). Forum tersebut dihadiri oleh 80 orang anggota parlemen dari 20 negara.

    Titiek mengatakan Komisi IV DPR RI membentuk Kaukus Laut lintas partai, yang kini berkembang menjadi Kaukus Konservasi untuk mengintegrasikan isu darat dan laut.

    “DPR RI berkomitmen menjadi anggota aktif dan konstruktif dalam koalisi ini. Kita tidak hanya bertugas sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga laut bagi generasi kini dan mendatang,” kata Titiek.

    Di samping itu, Titiek mengatakan salah satu pencapaian dalam pertemuan tingkat tinggi itu adalah dukungan legislatif terhadap Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA), yang memungkinkan pertukaran utang sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat untuk perlindungan terumbu karang.

    “Ini bukan sekadar pencapaian diplomatik, tapi juga hasil dukungan kebijakan dan anggaran legislatif. Ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga mendukung perikanan dan mata pencaharian,” ujarnya.

    Selain itu, Titiek menekankan bahwa DPR RI siap mengintegrasikan Coral Bond dalam strategi pembangunan nasional melalui Kaukus Konservasi yang baru diluncurkan.

    Titiek juga menyatakan komitmennya meratifikasi biodiversity beyond national jurisdiction atau BBNJ (keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional), dengan memperkuat koordinasi antar-kementerian, dan memperluas kawasan konservasi dekat laut lepas.

    Selain itu, Titiek menekankan bahwa DPR RI siap mengintegrasikan Coral Bond dalam strategi pembangunan nasional melalui Kaukus Konservasi yang baru diluncurkan.

    “Kami ingin belajar dari negara lain mengenai partisipasi pemangku kepentingan dan blue finance. Indonesia berkomitmen melindungi 30 persen wilayah lautnya pada 2045, didukung oleh lembaga kuat, pembiayaan jangka panjang, dan partisipasi masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.