Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Anggota Komisi VII DPR: Menteri ESDM dan Prabowo selamatkan Raja Ampat

    Anggota Komisi VII DPR: Menteri ESDM dan Prabowo selamatkan Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Beniyanto mengemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto berani menghentikan sementara satu kontrak karya dan mencabut empat izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi menyelamatkan kawasan tersebut.

    Menurut dia, keputusan Menteri ESDM itu diambil dengan pertimbangan matang dan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo.

    “Langkah ini membawa dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat serta melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang telah mendunia,” sebut Beniyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Beniyanto berpendapat kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) itu sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan Raja Ampat.

    Respons cepat dan langkah tepat yang diambil Menteri ESDM menunjukkan kepedulian serius terhadap keberlanjutan alam serta menjadi pesan penting bagi perusahaan tambang agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

    Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Kawasan itu memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil dan dikenal sebagai rumah bagi 75 persen spesies karang dunia.

    Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa beberapa aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dapat mengancam ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan.

    Maka dari itu, Beniyanto menuturkan langkah penghentian dan pencabutan IUP oleh Menteri ESDM sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan nasional berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.

    Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

    Legislator yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup itu pun menambahkan bahwa perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan dukungan bagi pariwisata berkelanjutan harus diperhatikan.

    “Ketiga hal ini kami titipkan kepada pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan,” imbuhnya.

    Ke depan, Beniyanto berharap keputusan tersebut menjadi contoh tegas bagi semua pihak bahwa keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam harus selalu dijaga.

    Sebelumnya, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung geopark.

    Keempat perusahaan dimaksud, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining,

    Walaupun demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut berbagai izin itu diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan geopark,” kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/6).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi IV DPR apresiasi pencabutan empat IUP di Raja Ampat

    Anggota Komisi IV DPR apresiasi pencabutan empat IUP di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Alien Mus mengapresiasi pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurutnya, pencabutan IUP milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tersebut merupakan langkah yang tepat karena perusahaan itu melanggar ketentuan yang berlaku.

    “Negara harus hadir untuk menegakkan aturan dan melindungi masyarakat dari berbagai praktik perusahaan yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Alien dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Kendati demikian, Alien mengingatkan bahwa kasus pertambangan di Raja Ampat harus menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh berbagai IUP yang berada di wilayah pulau-pulau kecil, yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Pasal 23 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbunyi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak menyebutkan pertambangan sebagai aktivitas yang diperbolehkan.

    Kemudian pasal 35 undang-undang itu dengan tegas melarang aktivitas pertambangan mineral di pulau-pulau kecil apabila secara teknis, ekologis, sosial, atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan merugikan masyarakat di sekitarnya.

    Untuk itu, anggota DPR yang komisinya membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan itu menegaskan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil sangat berbahaya karena mengancam keberlangsungan ekosistem berbagai pulau kecil dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.

    “Kasus Raja Ampat ini harus menjadi pelajaran dan momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengambil tindakan sesuai dengan UU terhadap berbagai praktik pertambangan di pulau-pulau kecil,” tuturnya.

    Sebelumnya, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung Geopark.

    Walaupun demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut berbagai izin itu diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/6).

    Kawasan geopark di Raja Ampat merupakan area konservasi yang dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

    Kawasan itu mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaitu Pulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan.

    Kawasan geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, dari Indo Defence hingga lagu kebangsaan Palestina di Unhan

    Politik kemarin, dari Indo Defence hingga lagu kebangsaan Palestina di Unhan

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan isu politik dan pertahanan terjadi sepanjang Rabu (11/6). Dari mulai pembukaan Indo Defence hingga lagu kebangsaan Palestina di Universitas Pertahanan.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Presiden buka pameran alutsista Indo Defence di Jiexpo Kemayoran

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat pertahanan keamanan Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pada Rabu pagi, 11 Juni 2025, dengan ini resmi membuka Indo Defence Expo & Forum 2025,” kata Presiden Prabowo saat upacara pembukaan Indo Defence di Jiexpo Kemayoran, Rabu pagi.

    Di panggung inti Indo Defence, Presiden bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kemudian menekan layar sebagai simbol resmi dibukanya Indo Defence di Jakarta.

    Baca di sini

    2. Prabowo luncurkan kendaraan taktis Pindad MV3 elektrik bernama Pandu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kendaraan taktis listrik MV3 EV buatan PT Pindad yang diberi nama Pandu, disela-sela pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

    Dalam peluncuran tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

    Baca di sini

    3. Prabowo harap Unhan ciptakan kader berbakti pada bangsa dan negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto berharap agar Universitas Pertahanan (Unhan) dapat menciptakan kader-kader yang tidak hanya berkontribusi di bidang pertahanan, tetapi juga menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

    “Pendidikan adalah demikian penting dan saya berharap bahwa Universitas Pertahanan ini menciptakan kader-kader tidak hanya untuk pertahanan tetapi untuk bangsa,” ucap Prabowo dalam peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika, Universitas Pertahanan RI, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Baca di sini

    4. Kemendagri akan pertemukan Gubernur Aceh-Sumut selesaikan status pulau

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali mengatakan Kemendagri akan membuka opsi untuk mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menyelesaikan persoalan status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah.

    “Terbuka sekali kemungkinan gubernur difasilitasi oleh Kemenko (Polkam) dan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk bertemu dengan kedua gubernur dan Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi untuk memperoleh penjelasan,” kata Safrizal di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    5. Lagu kebangsaan Palestina berkumandang saat jamuan makan di Unhan

    Jakarta (ANTARA) – Lagu kebangsaan Palestina Fida’i berkumandang saat acara jamuan makan malam yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di kampus Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.

    Jamuan makan malam di kampus Universitas Pertahanan (Unhan) merupakan rangkaian dari acara peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika di kompleks kampus Unhan hari ini.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Pemda punya peran strategis bangun infrastruktur nasional

    Mendagri: Pemda punya peran strategis bangun infrastruktur nasional

    Dari anggaran dan sistem pemerintahan, Anda bisa melihat sejak awal bahwa ini cukup kompleks.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan peran strategis pemerintah daerah (pemda) di semua tingkatan.

    Hal itu disampaikannya dalam pidatonya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6).

    Dalam forum internasional tersebut, dia menjelaskan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan yang beragam dan saling melengkapi.

    “Tidak mudah membangun infrastruktur. Kita juga memerlukan kombinasi transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi darat. Selain itu, tentu saja, transportasi digital,” kata Tito dalam keterangannya.

    Lebih lanjut dia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini berdampak langsung pada tata kelola pembangunan, termasuk infrastruktur.

    Terkait dengan pengelolaan anggaran, Tito menyebutkan total anggaran nasional sekitar Rp4.000 triliun (setara 252 miliar dolar AS), dan Rp938 triliun di antaranya ditransfer ke daerah.

    Jika ditambah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp402 triliun, total anggaran yang dikelola oleh 552 pemerintah daerah, terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, mencapai sekitar Rp1.300 triliun.

    “Dari anggaran dan sistem pemerintahan, Anda bisa melihat sejak awal bahwa ini cukup kompleks,” jelasnya.

    Mendagri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kewenangan ini memungkinkan setiap tingkatan pemerintahan menjalankan peran sesuai dengan skala wilayah dan kebutuhannya.

    Tito lantas mencontohkan pembangunan jalan nasional menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan jalan provinsi ditangani oleh gubernur, dan jalan kota serta kabupaten menjadi tanggung jawab wali kota dan bupati. Bahkan, di tingkat desa, pembangunan infrastruktur juga didorong melalui alokasi dana desa yang telah berlangsung sejak 2015.

    “Mereka bisa menggunakan dana itu untuk membangun sistem jalan di tingkat desa juga,” ujar Tito.

    Dalam satu dekade terakhir, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor infrastruktur, mulai dari pembangunan sumber daya air, permukiman, jalan, transportasi darat dan udara, pelabuhan, hingga sistem irigasi dan infrastruktur desa.

    “Setidaknya kami telah mencapai sejumlah target seperti sumber daya air,” tambahnya.

    Tito menyebutkan hingga 2025 panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sedangkan jalan kabupaten dan kota hampir 500.000 kilometer.

    Desa-desa pun telah membangun lebih dari 33.000 kilometer jalan, ditambah jembatan kecil, pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, fasilitas olahraga, dan akses air bersih.

    Ia memandang penting pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan yang jelas antara pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur.

    Ke depan, Mendagri mendorong agar kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat.

    “Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, baik secara nasional dengan pendekatan whole of government,” kata Tito.

    Mendagri melanjutkan, “Bukan hanya pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, termasuk semua pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi adalah kata kuncinya.”

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 576 CPNS Otorita IKN Ikuti Diklat Bela Negara

    576 CPNS Otorita IKN Ikuti Diklat Bela Negara

    CPNS Otorita IKN adalah generasi pelopor yang harus memiliki karakter, jiwa kebangsaan, dan integritas sejak dini.

    Balikpapan (ANTARA) – Sebanyak 576 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bela Negara di Puslatpur Kodam VI/Mulawarman.

    Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rahmat Nugraha di Balikpapan, Rabu (11/6), memberikan apresiasi kepercayaan Otorita IKN kepada Kodam VI/Mulawarman dalam mendidik CPNS.

    Mayjen TNI Rudy menjelaskan bahwa diklat ini bertujuan membentuk karakter dan integritas CPNS sebagai abdi negara yang akan menjadi ujung tombak pembangunan IKN.

    Pangdam menjelaskan bahwa pemindahan IKN adalah transformasi besar menuju peradaban baru bangsa Indonesia, dan CPNS Otorita IKN adalah generasi pelopor yang harus memiliki karakter, jiwa kebangsaan, dan integritas sejak dini.

    “Jangan anggap pelatihan ini sebagai kegiatan biasa. Ini adalah pembentukan identitas sebagai abdi negara sejati yang akan menciptakan sejarah baru di Ibu Kota Nusantara,” tegas Pangdam.

    Diklat Bela Negara ini akan berlangsung selama 22 hari, mulai 10 Juni hingga 1 Juli 2025.

    Peserta terdiri atas 328 pria dan 248 wanita. Mereka akan dibekali materi tentang kedisiplinan, wawasan kebangsaan, pengetahuan militer dasar, integritas, serta tata kelola pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

    Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul menekankan pentingnya semangat juang, disiplin, dan integritas dalam mengikuti pelatihan.

    Brigjen TNI Anggara berharap CPNS Otorita IKN dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan berintegritas dalam membangun IKN demi kemajuan bangsa.

    Ia berharap kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam membentuk sumber daya manusia unggul yang siap mengemban tugas di Ibu Kota Nusantara, sekaligus mewujudkan IKN sebagai simbol kemajuan dan masa depan Indonesia.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tinjau kapal rudal siluman buatan Republikorp di Indo Defence

    Prabowo tinjau kapal rudal siluman buatan Republikorp di Indo Defence

    Peluncuran Stealth Missile Boat bukan hanya tonggak teknologi, melainkan juga simbol kebangkitan kemandirian industri pertahanan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto berkesempatan meninjau Stealth Missile Boat (kapal rudal siluman) generasi terbaru yang diluncurkan oleh Republikorp, salah satu mitra strategis nasional, pada pameran pertahanan Indo Defence 2025 Expo & Forum.

    Stealth Missile Boat menjadi inovasi unggulan dalam arsitektur sistem pertahanan laut Indonesia, dalam pameran yang berlangsung pada tanggal 11—14 Juni 2025 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

    “Peluncuran Stealth Missile Boat bukan hanya tonggak teknologi, melainkan juga simbol kebangkitan kemandirian industri pertahanan nasional. Kapal ini adalah representasi dari semangat kolektif bangsa untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia,” kata Founder Republikorp Norman Joesoef di Jakarta, Rabu (11/6).

    Pada kesempatan Indo Defence 2025, Republikorp secara resmi memperkenalkan spesifikasi dan kapabilitas operasional Stealth Missile Boat sebagai bagian dari upaya memperkuat postur pertahanan maritim Indonesia yang adaptif, responsif, dan berorientasi masa depan dan menjadi industri pertahanan nasional yang berdaulat, mandiri, dan tangguh.

    Menurut Norman, peluncuran Stealth Missile Boat merupakan simbol kekuatan dan kedaulatan maritim baru Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan dan global.

    Selain itu, kapal tersebut menjadi salah satu perwujudan perusahaan dalam mendukung visi Perisai Trisula Nusantara, sebuah visi penguatan pertahanan Indonesia yang terintegrasi melalui sinergi tiga matra utama: darat, laut, udara, termasuk pertahanan siber.

    Visi ini juga mencerminkan komitmen terhadap kemandirian alutsista, penguatan industri pertahanan lokal dalam menjaga kedaulatan wilayah nasional.

    “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut seluas sekitar 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga keamanan dan stabilitas maritim di kawasan,” tambahnya.

    Dengan posisi geografis yang vital dan ancaman maritim yang terus berkembang, kata dia, kebutuhan akan sistem pertahanan laut yang modern, responsif, dan berteknologi tinggi menjadi semakin mendesak.

    Adapun Stealth Missile Boat dirancang khusus untuk beroperasi optimal di perairan dangkal (zona litoral) serta dapat dioperasikan secara berawak maupun nirawak—dan dirancang untuk menjalankan misi intelijen, pengintaian, serta serangan cepat dan presisi.

    Dengan fitur teknologi siluman dan kemampuan manuver di lingkungan laut terbatas dan titik-titik kunci choke point perairan Indonesia, menjadikan kapal ini ideal untuk menjaga wilayah-wilayah kunci yang rawan perlintasan asing.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lagu kebangsaan Palestina berkumandang saat jamuan makan di Unhan

    Lagu kebangsaan Palestina berkumandang saat jamuan makan di Unhan

    Jakarta (ANTARA) – Lagu kebangsaan Palestina Fida’i berkumandang saat acara jamuan makan malam yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di kampus Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.

    Jamuan makan malam di kampus Universitas Pertahanan (Unhan) merupakan rangkaian dari acara peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika di kompleks kampus Unhan hari ini.

    Dalam acara itu, kadet-kadet Universitas Pertahanan, khususnya para kadet yang berasal dari Palestina, diminta oleh Presiden Prabowo untuk maju ke depan dan menyanyikan lagu kebangsaan negaranya.

    Presiden lantas menekankan bangsa Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

    “Di sini juga ada mahasiswa dari Palestina. Silakan maju ke depan mahasiswa Palestina untuk menyanyikan lagu kebangsaan Palestina karena kita menghormati perjuangan Palestina merdeka,” kata Presiden Prabowo kepada kadet Unhan asal Palestina.

    Perwakilan mahasiswa asal Palestina yang diminta maju itu menyanyikan lagu kebangsaannya dengan lantang. Kadet lainnya, termasuk para tamu kehormatan, mendengarkan dengan khidmat.

    Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menyebut peristiwa itu sebagai simbol solidaritas dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.

    Tidak hanya lagu kebangsaan Palestina, lagu kebangsaan Pakistan juga dikumandangkan pada urutan pertama saat acara jamuan makan. Lagu itu dinyanyikan untuk menghormati Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif, yang datang sebagai tamu kehormatan.

    “Hari ini kita mendapat kehormatan, hadir di tengah-tengah kita Menteri Pertahanan dari Pakistan. Untuk menghormati tamu kita, marilah kita semuanya berdiri dan saya minta kita dengarkan lagu kebangsaan Pakistan,” kata Presiden Prabowo.

    Menteri Pertahanan Pakistan yang berdiri di sisi Presiden Prabowo pun menunjukkan gestur terharu, dan dia berterima kasih atas penghormatan yang diberikan kepadanya.

    Di ruang makan kampus Unhan, tiga lagu kebangsaan yaitu dari Pakistan, Indonesia, dan Palestina dikumandangkan dalam satu acara yang sama.

    Peristiwa itu, yang cukup jarang terjadi, merupakan simbol penghormatan mendalam dari pemerintah Indonesia kepada para tamu dari negara-negara sahabat, sekaligus sebagai simbol persaudaraan dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka.

    Indonesia dan Pakistan merupakan dua dari banyak negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus mendesak Israel membuka blokade dan menghentikan genosida di Gaza.

    Dalam acara jamuan makan malam di kampus Unhan, beberapa menteri turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta kadet Unhan teladani SBY sambil ceritakan kebersamaan

    Prabowo minta kadet Unhan teladani SBY sambil ceritakan kebersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para kadet yang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, untuk meneladani sosok Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, seraya menceritakan kebersamaan keduanya saat menjadi taruna.

    Dalam peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Bogor, Jawa Barat, Rabu, Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY hadir sebagai tamu kehormatan guna memenuhi undangan Presiden dan keduanya berdiri berdampingan.

    Sebelum memberikan sambutannya, Prabowo yang bangkit dari tempat duduknya, memberikan salam hormat kepada SBY yang telah memberikan sambutan terlebih dahulu. SBY pun membalas salam hormat tersebut.

    “Saya kira bangsa dan negara sudah tahu kisah saya sama Pak SBY, ada yang ketawa. Saya dan Pak SBY mempunyai sejarah khusus, kisah bahwa kita pernah satu angkatan waktu masuk taruna, keluarnya beliau tahun ’73,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo kemudian menceritakan bahwa ia baru lulus tahun dari AKABRI atau kini Akademi Militer pada 1974, atau berselang satu tahun setelah SBY lulus tahun 1973.

    Menurut Prabowo, saat itu AKABRI sangat peduli dengannya, hingga pendidikan yang ditempuh harus ditambah satu tahun.

    “Almamater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya, saya ditambah pendidikan satu tahun, karena mungkin demikian hebatnya lembaga pendidikan kita,” kata Prabowo yang disambut tawa, serta tepuk tangan dari para tamu undangan dan kadet.

    Prabowo pun melanjutkan kelakarnya dengan menyebutkan bahwa kedua taruna itu kini telah menjadi Presiden dan sedang menjabat Presiden, pucuk tertinggi jabatan di Republik ini.

    Kepala Negara kemudian meminta para kadet Unhan untuk meneladani sosok SBY yang pernah memimpin 10 tahun negara ini.

    “Tapi para kadet siswa yang harus kalian contoh (adalah) Pak SBY ya, jangan macem-macem kalian. Saya termasuk anomali,” kata Prabowo kembali berkelakar.

    Kehadiran SBY di acara peresmian ini bukan tanpa makna. Ia adalah penggagas sekaligus pendiri Unhan 15 tahun silam, ketika masih menjabat sebagai Presiden.

    Namun, kali ini SBY hadir sebagai tamu kehormatan yang mendapatkan undangan dari Presiden Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XII DPR ingatkan perusahaan tambang nikel patuhi regulasi

    Komisi XII DPR ingatkan perusahaan tambang nikel patuhi regulasi

    Aspek lingkungan harus menjadi panduan dalam melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) untuk tetap mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasionalnya.

    “Saya mengingatkan agar perusahaan pemilik IUP dalam operasi penambangannya mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku,” kata Bambang dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Bambang juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah memiliki IUP untuk tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar, dan jangan sampai merusak, terutama kawasan hutan.

    “Aspek lingkungan harus menjadi panduan dalam melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan. Jangan merambah hutan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6), menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Dalam jumpa pers itu, menteri-menteri yang turut hadir, antara lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam jumpa pers yang sama, Mensesneg juga juga menyebutkan Pemerintah sejak Januari 2025 juga telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan, yang di dalam termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam dan usaha pertambangan.

    Langkah pemerintah tersebut mendorong publik aktif buka suara soal dugaan pelanggaran dalam kegiatan pertambangan, salah satunya adalah Koalisi Anti-Korupsi yang menggelar unjuk rasa di Mapolda Maluku Utara dan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Mereka menuntut penindakan terhadap tambang tanpa izin.

    Koordinator unjuk rasa Alimun Nasrun menyebut masih ada perusahaan yang diduga menambang tanpa memiliki izin.

    Ia mendesak aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan tambang yang tidak memiliki izin operasional di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya.

    “Kami harap penegak hukum benar-benar serius menangani masalah ini,” kata Alimun.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wawali Semarang: Retret Pemprov Jateng perkuat kolaborasi

    Wawali Semarang: Retret Pemprov Jateng perkuat kolaborasi

    Retret ini menjadi ruang untuk memastikan bahwa arah pembangunan dari pusat hingga daerah selaras dalam satu garis lurus.

    Semarang (ANTARA) – Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menilai kegiatan Manunggal Leadership Retreat: Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah yang digelar Pemerintah Provinsi Jateng sebagai upaya memperkuat kolaborasi antarelemen.

    “Dahulu, sebelum pemilu serentak, visi dan misi serta RPJMD pusat, provinsi, dan daerah bisa berjalan sendiri-sendiri. Retret ini menjadi ruang untuk memastikan bahwa arah pembangunan dari pusat hingga daerah selaras dalam satu garis lurus,” kata Iswar Aminuddin di Semarang, Rabu.

    Iswar merupakan salah satu peserta kegiatan retret yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng.

    Kegiatan retret berlangsung selama sepekan ini diikuti oleh 438 peserta dari berbagai unsur kepemimpinan daerah seperti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk 35 wakil bupati/wakil wali kota se-Jateng.

    Wawali Semarang ini menekankan pentingnya retret ini sebagai upaya menyatukan langkah antarjenjang pemerintahan, khususnya dalam menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota).

    Menurut dia, sinergi bukan sekadar program, melainkan juga soal naluri kebersamaan yang harus tumbuh kuat dalam komunikasi antarjenjang pemerintahan.

    Ia mencontohkan di Kota Semarang terkait dengan semangat kolaborasi sudah digaungkan oleh Wali Kota Agustina dalam berbagai kesempatan, dan menjadi dasar dalam menggerakkan partisipasi semua elemen.

    Iswar juga menyinggung isu penanganan banjir sebagai contoh nyata pentingnya kolaborasi antarwilayah, mengingat Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain sehingga tak bisa bekerja sendiri.

    “Perlu kerja sama lintas daerah agar solusi yang dibangun bersifat menyeluruh dan saling memahami kekuatan serta tantangan masing-masing wilayah,” katanya.

    Sebelumnya, retret kepemimpinan tersebut dibuka oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Selasa (10/6), dengan peserta dari unsur wakil kepala daerah, kepala OPD, direktur BUMD, pejabat administrator, hingga analis kebijakan.

    Mereka akan mendapatkan pembekalan intensif dari lembaga nasional seperti Bappenas, KemenPAN-RB, Kemendagri, KPK, hingga tokoh agama dan widyaiswara.

    Materi utama yang disampaikan, antara lain, geopolitik dan wawasan kebangsaan dengan tujuan membentuk karakter negarawan pada setiap birokrat.

    Selain itu, peserta juga akan mendalami Astacita sebagai arah pembangunan nasional yang perlu diinternalisasi hingga ke level pelaksana daerah.

    Retret kepemimpinan tersebut dirancang bersama Lembaga Ketahanan Nasional RI dan menjadi bagian dari upaya memperkuat harmoni kepemimpinan di Jateng.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.