Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Seskab: Tanggul laut proyek vital lindungi pantai utara Jawa dari rob

    Seskab: Tanggul laut proyek vital lindungi pantai utara Jawa dari rob

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan komitmen pemerintah untuk segera memulai tanggul laut sebagai proyek strategis nasional.

    “Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantal Utara Jawa merupakan salah satu infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/6) malam.

    Seskab memaparkan bahwa proyek Giant Sea Wall sejatinya telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional sejak tahun 1995.

    Tanggul laut raksasa itu akan dibangun membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu delapan hingga 10 tahun.

    Dalam sambutannya saat menutup forum Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang dihadiri peserta lebih dari 7.000 orang dari 33 negara itu, Presiden memaparkan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan waktu hingga 20 tahun.

    “Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. Lima belas sampai dua puluh tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segara mulai itu,” kata Presiden Prabowo.

    Pembangunan mega proyek itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

    Khusus tanggul di Teluk Jakarta, pemerintah membutuhkan alokasi anggaran melalui APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 8 miliar sampai 10 miliar dolar AS.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo undang swasta dalam negeri-asing bangun infrastruktur nasional

    Prabowo undang swasta dalam negeri-asing bangun infrastruktur nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengundang perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing untuk ikut membangun proyek infrastruktur nasional karena dinilai lebih efisien dan modern.

    Saat memberi sambutan pada Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6), Presiden menilai bahwa konstruksi dan pembangunan fisik yang dikerjakan swasta dapat mencapai prestasi tepat waktu dan lebih hemat anggaran.

    “Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya,” kata Presiden.

    Presiden menekankan bahwa peran swasta harus lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional.

    Sementara itu, pemerintah akan fokus melakukan intervensi mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan memperbaiki pendidikan.

    Untuk menarik lebih banyak investasi, Prabowo menjanjikan pemerintahannya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman agar perusahaan swasta dapat terlibat aktif membangun infrastruktur dalam negeri.

    Pemerintah telah berkomitmen menyederhanakan perizinan, memfasilitasi proyek, dan menjaga stabilitas agar pembangunan tidak terganggu.
    Presiden juga menyambut baik pusat layanan yang mempercepat realisasi proyek infrastruktur.

    “Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” kata Presiden.

    Kepala Negara menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di awal tahun telah memberikan Negara memiliki ruang fiskal yang cukup sebagai modal investasi bersama swasta. Menurut Presiden, hal ini akan memberikan kenyamanan kepada para investor.

    “Kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil,” tegas Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri pertahanan lokal kerja sama dengan Naval perkuat maritim NKRI

    Industri pertahanan lokal kerja sama dengan Naval perkuat maritim NKRI

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu industri pertahanan dalam negeri, PT Hariff Dipa Persada bekerja sama dengan perusahaan industri asal Perancis, Naval Group dalam rangka memperkuat pertahanan maritim Indonesia.

    Naval adalah produsen kapal selam Scorpene yang saat ini tengah dipesan pemerintah untuk memperkuat TNI AL.

    Kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam gelaran pameran Indo Defence 2025 yang digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Kerja sama ini mencerminkan komitmen kami terhadap pertahanan nasional dan kesiapan industri dalam negeri untuk berperan aktif dalam proyek besar seperti Scorpene,” kata Presiden Direktur Hariff Defense (PT. Hariff Dipa Persada) Adi Nugroho dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta.

    Adi menjelaskan, penandatanganan MoU ini menjadi langkah dapat menjadi langkah awal bagi industri pertahanan lokal Indonesia untuk meningkatkan aktivitas transfer teknologi dengan perusahaan asing demi kemajuan pertahanan dalam negeri.

    Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan.

    Tidak hanya itu, Adi melanjutkan kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan kerja sama di berbagai bidang seperti komunikasi taktis, sistem kontrol, integrasi teknologi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia melalui alih teknologi dan pelatihan.

    Dengan adanya kerja sama ini, Adi berharap eksistensi industri pertahanan dalam negeri bisa semakin eksis di mata internasional.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan gelaran Indo Defence tahun 2025 merupakan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

    Karenanya, dia mendorong beragam perusahaan industri dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

    Tidak ketinggalan beberapa perusahaan produsen alutsista dari luar negeri juga memamerkan produknya seperti kendaraan tempur, pesawat tempur hingga ragam senjata.

    Sjafrie melanjutkan, kegiatan ini dihadiri oleh 1.180 peserta eksibisi dari 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri.

    Dengan adanya forum bertaraf internasional ini, Sjafrie berharap alutsista buatan anak bangsa bisa semakin dikenal dunia. Dia juga berharap banyak kontrak kerja sama yang terbangun antara produsen alutsista dalam negeri dan luar negeri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut terima Opini WTP ke-11 kali berturut-turut dari BPK RI

    Gubernur Sumut terima Opini WTP ke-11 kali berturut-turut dari BPK RI

    “Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu membantu memperbaiki,”

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali berturut-turut setiap tahun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Penerimaan Opini WTP itu atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Sumut tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Kamis.

    Usai menerima predikat Opini WTP ke-11, Bobby menyampaikan apresiasi BPK RI yang memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024.

    Namun, ia menyampaikan, kepada jajarannya para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut tetap mempertahankan capaian ini.

    Gubernur mengingatkan capaian ini agar menjaga catatan negatif dalam pengelolaan keuangan, baik laporan maupun pelaksanaan pembangunan diminimalisasi.

    “Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu membantu memperbaiki,” katanya.

    Menyempurnakan laporan keuangan, sehingga Pemprov Sumut mendapat opini terbaik 11 kali berturut-turut, ujar Bobby.

    Gubernur juga memberi catatan penting penerimaan Opini WTP ke-11, bahwa raihan ini bukan jaminan menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bersih dari korupsi.

    Pihaknya menekankan kepada jajarannya para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut, bahwa tugas penting pembangunan adalah menyejahterakan masyarakat.

    “Saya juga mengingatkan diri sendiri dan untuk kita semua yang ada di sini, khususnya para pimpinan OPD agar menjadikan diri kita insan yang jauh dari korupsi. Yang benar-benar mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Bobby.

    Gubernur juga berharap kepada DPRD Sumut selaku lembaga legislatif harus terus melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembangunan untuk menyejahterakan rakyat benar-benar terwujud.

    Melalui Opini WTP ke-11 ini, Bobby juga berharap menjadi penyemangat Sumatera Utara sekaligus tradisi dan budaya kerja pemerintah provinsi bersama yang lainnya.

    “Kami juga mengharapkan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut, kalau ada di OPD anggarannya aneh-aneh, silakan dikoreksi. Ini agar kejadian-kejadian negatif atau belanja yang tidak efektif tak terulang lagi,” tegas dia.

    “Sebab kami menyadari, masih banyak yang perlu diperbaiki kedepannya. Karena itu, kami mohon bimbingannya dari BPK dan pengawasan ketat dari DPRD Sumut,” papar Bobby.

    Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengatakan, bahwa pihaknya telah menyelesaikan proses pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024.

    Hal ini berdasarkan pada standar yang memastikan setiap tahapan berlangsung dengan metodologi yang tepat, akurat, dan bisa dipercaya.

    “Penilaian pertama itu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua sistem pengendalian internal, ketiga kepatuhan, dan keempat kecukupan pengungkapan,” tuturnya.

    Tetapi, tegas dia, memang Opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi karena pihaknya melihat adalah laporan keuangan.

    “Ini berdasarkan sampel saja, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya,” jelas Haerul.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL perkuat lanal seluruh wilayah dengan kapal buatan dalam negeri

    TNI AL perkuat lanal seluruh wilayah dengan kapal buatan dalam negeri

    “Apabila (kapal patroli) itu bisa dibangun dari dalam negeri maka akan kita maksimalkan yang dari dalam negeri sehingga kita mudah dalam meng-upgrade peralatan tersebut,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya berencana memperkuat pangkalan angkatan laut (lanal) dengan kapal patroli baru buatan dalam negeri.

    “Apabila (kapal patroli) itu bisa dibangun dari dalam negeri maka akan kita maksimalkan yang dari dalam negeri sehingga kita mudah dalam meng-upgrade peralatan tersebut,” kata Ali dalam jumpa pers pemusnahan narkoba seberat dua ton di Batam, Kamis.

    Menurut Ali, penguatan lanal-lanal di beberapa daerah perlu dilakukan guna memperkuat sistem patroli laut di kawasan perbatasan.

    Hal tersebut, menurut Ali, perlu dilakukan karena saat ini lanal-lanal kerap kali membongkar kasus penyelundupan barang ilegal hingga narkoba di kawasan laut wilayah perbatasan.

    Yang paling besar, personel lanal terlibat dalam pengungkapan kasus penyelundupan narkoba seberat dua ton di wilayah laut Kepulauan Riau.

    Ali sendiri mengakui dalam gelaran pameran Indo Defence yang saat ini sedang berlangsung di Kemayoran, banyak pihak perusahaan asing yang menawarkan TNI AL produk kapal patroli dan teknologi pengawasan baru.

    “Nah ini dengan adanya Indo Defence kita melihat banyak negara-negara yang menawarkan sistem pengawasan surveillance, maritime surveillance ini dengan baik. Namun kita lebih memprioritaskan barang-barang dari dalam negeri,” kata Ali.

    Namun demikian, Ali tidak menjelaskan dengan rinci berapa kapal patroli yang akan dibuat untuk memperkuat lanal-lanal di seluruh Indonesia.

    Dia juga tidak menjelaskan secara rinci kapan kerja sama pembuatan kapal patroli tersebut mulai berlangsung.

    Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, kapal Sea Dragon Terawa yang dicurigai membawa narkotika berlayar dari perairan Andaman menuju perairan Kepri.

    Selanjutnya pada 22 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, petugas BNN didukung kekuatan penuh Ditjen Bea Cukai yang mengerahkan dua kapal dan didukung Lantamal IV yang mengerahkan dua kapal perang, dan dukung Polda Kepri serta Bais TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut.

    Pada saat melewati perairan Indonesia, petugas gabungan berhasil menangkap dan membawa kapal tersebut ke Dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan awak kapal.

    Saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkoba jenis sabu seberat kurang lebih dua ton atau tepatnya 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika “Golden Triangle”.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo dan Presiden Macron sampaikan kesepakatan kedua negara di pelataran Candi Borobudur

    Presiden Prabowo dan Presiden Macron sampaikan kesepakatan kedua negara di pelataran Candi Borobudur

    Kamis, 29 Mei 2025 15:33 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) berbincang sebelum konferensi pers usai kunjungan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). Dalam kunjungan di candi yang dibangun pada 750-850 Masehi oleh Dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram Kuno tersebut keduanya menyampaikan sejumlah kesepakatan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) berjabat tangan saat mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). Dalam kunjungan di candi yang dibangun pada 750-850 Masehi oleh Dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram Kuno tersebut keduanya akan menyampaikan sejumlah kesepakatan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

  • Anggota DPR minta Kemenag evaluasi kinerja dan rekrutmen petugas haji

    Anggota DPR minta Kemenag evaluasi kinerja dan rekrutmen petugas haji

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Satori meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama segera mengevaluasi kinerja dan pola rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH).

    Menurut dia, profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi, terlebih jika ke depan penyelenggaraan haji diambil alih Badan Pengelola Haji (BP Haji).

    “Saya lihat, petugas haji kita masih ada yang mengalami kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa. Ada petugas yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab maupun Inggris,” kata Satori dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, evaluasi menyeluruh terhadap perekrutan petugas haji perlu dilakukan, termasuk pemberian pelatihan yang memadai sebelum bertugas. Jangan sampai ada komunikasi antara para petugas haji yang terputus di lapangan hanya karena sumber daya manusia yang tidak siap.

    “Apalagi setelah Armuzna (puncak haji), aktivitas petugas malah cenderung menurun, padahal mereka seharusnya membantu memfasilitasi pengadaan makanan bagi jemaah,” katanya.

    Untuk itu, Satori juga mendorong agar pengadaan petugas haji ke depannya dilakukan dengan sistem merit. Terlebih lagi penyelenggaraan haji selanjutnya akan ditangani BP Haji.

    “Pengadaan tenaga petugas dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kemampuan,” katanya.

    Menurut dia, peningkatan kualitas SDM petugas haji sangat penting demi memastikan pelayanan terhadap jamaah semakin baik.

    Menurut ia, saat ini kinerja petugas haji masih harus dimaksimalkan lagi, terutama dalam mendampingi jamaah setelah puncak haji.

    “Terutama dari Muzdalifah ke Mina, petugas kelihatan kurang aktif memberikan arahan. Banyak jamaah yang akhirnya jalan kaki tanpa difasilitasi kendaraan. Ini harus jadi perhatian ke depan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa

    Anggota DPR: Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa

    Bantul (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sukamta menyebut bahwa Pancasila, yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia, merupakan warisan para pendiri bangsa yang menjadi dasar pemersatu Tanah Air pascakemerdekaan.

    “Pancasila ini warisan the ‘founding fathers’ dan ‘mothers’ bangsa kita. Dulu, ini merupakan ‘game changer’ yang mengubah permainan saat Indonesia baru merdeka, di tengah percaturan ideologi dunia dan upaya penjajah menjajah kembali Indonesia,” kata Sukamta pada Seminar dan Kongres Pemuda Indonesia untuk Jogja Istimewa di Yogyakarta, Kamis.

    Menurut dia, saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan eksistensial, terutama di kalangan generasi muda yang hidup dalam budaya digital, yang mana batas geografis sudah tidak lagi relevan dalam interaksi antarbangsa.

    “Nilai-nilai dari luar seperti liberalisme sangat kuat masuk dan berinteraksi. Kalau anak-anak muda kita tidak mendapatkan bekal internalisasi nilai-nilai Pancasila secara kuat, mereka bisa kalah dan bahkan kehilangan arah,” katanya.

    Oleh karena itu, lanjut dia, sosialisasi dan internalisasi Pancasila harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional melalui pendidikan. Pendidikan baik formal maupun informal, harus mengajarkan nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual dan relevan dengan dunia anak muda.

    “Jangan memakai kacamata orang tua saja. Kita butuh pendekatan kebudayaan yang tepat agar nilai-nilai dalam Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam perilaku kita sebagai manusia,” katanya.

    Dia juga menegaskan, tantangan bagi penyelenggara negara adalah menjadi teladan bagi generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Yogyakarta Umar Ma’ruf mengatakan, seminar ini menjadi ruang refleksi bersama atas lahirnya Pancasila dan semangat sumpah pemuda.

    “Kita mengangkat Kongres Pemuda Indonesia untuk Jogjakarta Istimewa sebagai momen refleksi bahwa Juni adalah bulan lahirnya Pancasila. Kita ingin semangat sumpah pemuda dihidupkan kembali, terutama oleh pemuda-pemuda di DIY,” katanya.

    Menurut dia, keistimewaan Yogyakarta bukan sekadar slogan, tetapi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemuda.

    “Kita sebagai pemuda harus bisa berbicara tentang keistimewaan Yogyakarta, bahwa keistimewaan itu berarti turut bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan di Yogyakarta,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo saksikan pengukuhan 1.451 hakim Mahkamah Agung

    Presiden Prabowo saksikan pengukuhan 1.451 hakim Mahkamah Agung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Kamis.

    Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas biru dan peci hitam tiba di Gedung MA sekitar pukul 10.34 WIB yang disambut langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non Yudisial Suharto.

    Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua MA Sunarto.

    Presiden Prabowo kemudian melakukan prosesi wisuda secara simbolis kepada 40 hakim terpilih dari masing-masing peradilan.

    Presiden juga menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) dan melakukan pengalungan medali.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden dalam pengukuhan ribuan hakim ini, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang tiba lebih dahulu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, hakim baru yang akan dikukuhkan sebanyak 1.451 orang dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

    Dari 1.451 hakim yang dikukuhkan, sebanyak 40,7 persen merupakan perempuan.

    Di penghujung acara, Presiden Prabowo juga memberikan arahan dan sambutan kepada ribuan hakim yang sudah dikukuhkan.

    Untuk diketahui, pengukuhan hakim 2025 ini dilakukan setelah lima tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim karir terakhir dilakukan pada 2020.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan terus mengalami perkembangan.

    Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Ke-249 Amerika Serikat yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (10/6), Yusril mengatakan kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan.

    “Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional,” ujar Yusril, dalam keterangannya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Di sektor pertahanan, lanjut Yusril, AS merupakan mitra utama dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung perdamaian kawasan.

    Sementara di bidang perdagangan dan investasi, kerja sama antara kedua negara menunjukkan tren yang positif.

    Dengan demikian, Yusril menyatakan bahwa AS merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateral antara kedua negara terus mencetak rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    “Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang semakin kuat antara pelaku usaha kedua negara,” tuturnya.

    Ia berharap hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus diperkuat secara menyeluruh, tidak hanya dalam kerja sama antarpemerintah dalam segala aspek.

    Ia pun menekankan pentingnya membangun kemitraan strategis yang saling menghormati kedua belah pihak.

    Perayaan Hari Kemerdekaan AS di Jakarta dinilai Yusril mencerminkan eratnya persahabatan antara kedua negara serta semangat keterbukaan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

    Kehadiran Menko Yusril merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Negeri Paman Sam.

    Perayaan tahunan AS yang dikenal sebagai 4th of July tersebut pada tahun ini mengusung tema New York dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis serta kerja sama lintas sektor antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Turut hadir dalam kegiatan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas RI Nofli yang menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum dalam setiap bentuk kerja sama internasional, termasuk hubungan strategis antara Indonesia dan AS, yang terus berkembang dalam berbagai bidang.

    Acara turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, selebritas, duta besar negara sahabat, serta para alumni program kerja sama AS.

    Perayaan semakin semarak dengan beragam sajian kuliner khas dari berbagai merek ternama asal Negeri Adidaya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.