Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Timwas Haji DPR: Tingginya kematian jamaah harus jadi bahan evaluasi

    Timwas Haji DPR: Tingginya kematian jamaah harus jadi bahan evaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Tim Pengawas Haji DPR RI menyatakan sorotan Pemerintah Arab Saudi atas tingginya angka kematian jamaah haji Indonesia harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah dalam hal seleksi kesehatan calon jamaah, khususnya kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta.

    “Masukan dari Pemerintah Arab Saudi ini harus menjadi perhatian serius. Mereka bahkan menyampaikan pertanyaan keras: ‘Why do you bring people to death here?’ Mengapa Anda kirim jamaah ke sini hanya untuk meninggal?” kata anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Edy Wuryanto usai kunjungan Timwas Haji DPR RI ke Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6).

    Anggota Komisi IX DPR RI itu mengemukakan angka kematian jamaah haji Indonesia yang tinggi tersebut menandakan perlunya penguatan instrumen skrining kesehatan.

    “Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya, termasuk Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota, harus lebih ketat dalam menyeleksi calon jamaah,” ucapnya.

    Dia juga meminta agar proses seleksi kesehatan calon jamaah dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan, bukan hanya saat pendaftaran haji.

    “Syarat istitha’ah atau kemampuan fisik harus menjadi prioritas, terutama bagi lansia yang memiliki penyakit kompleks, apalagi penyakit terminal yang diprediksi tidak mampu menyelesaikan seluruh rukun haji. Mereka sebaiknya tidak diberangkatkan,” ujarnya.

    Menurut Edy, pembayaran biaya haji yang dilakukan sejak 10–15 tahun sebelumnya pun tidak bisa dijadikan patokan untuk keberangkatan haji.

    Hal itu karena pemeriksaan kesehatan harus dilakukan ulang menjelang keberangkatan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi keselamatan jamaah.

    “Skrining itu harus dilakukan sebelum berangkat. Kalau ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, bisa digantikan oleh anak atau kerabatnya. Skema penggantian ini harus mulai disosialisasikan,” tuturnya.

    Edy menekankan lebih dari 200 orang jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia pada pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga martabat bangsa.

    “Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menekan angka kematian jamaah dan menjaga martabat bangsa dalam pelaksanaan ibadah haji,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi UGM: Usulan pensiun ASN 70 tahun hambat regenerasi birokrasi

    Akademisi UGM: Usulan pensiun ASN 70 tahun hambat regenerasi birokrasi

    Pertimbangan menaikkan usia pensiun harus melihat kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk.

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menilai usulan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk memperpanjang batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) hingga 70 tahun berpotensi menghambat regenerasi birokrasi.

    “Indonesia memiliki populasi besar dengan mayoritas penduduknya adalah generasi muda yang sebagian di antaranya bercita-cita sebagai ASN,” ujar Subarsono dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

    Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

    Korpri beralasan bahwa perpanjangan usia pensiun dari 58 ke 70 tahun akan menjaga fungsi-fungsi keahlian dan meningkatkan kesejahteraan ASN.

    Menurut dia, usulan itu kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

    Subarsono menilai perpanjangan usia pensiun justru bisa menambah beban terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan meningkatnya anggaran tiap tahun. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan efisiensi ekonomi untuk kementerian dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Ia lantas membandingkan kebijakan pensiun ASN di sejumlah negara ASEAN. Misalnya, di Vietnam, usia pensiun ditetapkan 61 tahun dengan PDB per kapita sekitar 4.282 dolar AS dan di Thailand menetapkan usia pensiun 60 tahun dengan PDB per kapita 7.182 dolar AS dan populasi hanya 71 juta.

    Sementara itu, Indonesia dengan PDB per kapita 4.876 dolar AS dan populasi 285 juta menetapkan usia pensiun 58 tahun.

    “Pertimbangan menaikkan usia pensiun harus melihat kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk,” ujar Subarsono.

    Selain itu, dia juga menepis anggapan bahwa memperpanjang usia pensiun akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Ia berpendapat bahwa pelayanan yang efektif lebih bergantung pada kompetensi ASN, penggunaan teknologi digital, serta empati sosial dalam melayani masyarakat.

    Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menurut Subarsono, lebih pada perubahan mindset (pola pikir) para ASN dari orientasi penguasa menjadi orientasi sebagai pelayan publik.

    Jika Pemerintah ingin mempertimbangkan usulan tersebut, dia menyarankan agar kebijakan dilakukan secara bertahap dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Misalnya, pada tahun 2026 ditambah 1 tahun, 2027 ditambah 1 tahun, dan seterusnya. Kebijakan gradual tersebut perlu diambil sejajar dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara yang naik secara perlahan.

    Dikatakan pula bahwa kebijakan publik harus disusun dengan dasar keberlanjutan ekonomi dan tidak sekadar berorientasi memuaskan semua pihak.

    “Kebijakan publik memang tidak akan dapat memuaskan semua orang, tetapi kebijakan publik harus menjamin ekonomi negara tidak mengalami kemerosotan,” ujar Subarsono.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa Korpri secara resmi telah mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN kepada Presiden, Ketua DPR, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    “Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karier pegawai ASN,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/5).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan nilai kerja sama “offset” industri pertahanan untungkan negara

    Kemhan nilai kerja sama “offset” industri pertahanan untungkan negara

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Sesbalitbang
    Kemhan) Marsma TNI S Arief Hardoyo mendukung konsep kerja sama “offset” dibandingkan transfer of technology (ToT) dalam sebuah kolaborasi industri militer karena lebih menguntungkan negara.

    Menurut dia, cukup sulit bagi produsen alutsista memberikan fasilitas ToT kepada pihak yang ingin membeli produknya.

    “Pengalaman saja kita beli F-16 diberikan offset saja sudah bagus, bisa dikerjakan di Indonesia.
    Begitu minta ToT, tidak masuk akal, yang benar kita kuasai dan curi ilmu dari mereka,” kata saat menggelar diskusi di gelaran Indo Defence seperti dikutip siaran pers resmi Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) dan Indo Defense Magazine (IDM) yang diterima Antara, Jumat.

    Menurut Arief, konsep ToT justru akan membahayakan produsen alutsista lantaran rahasia kecanggihan teknologi yang diperjualbelikan akan mudah tersebar.

    Kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan industri pertahanan itu sendiri.

    Sedangkan untuk konsep offset, produsen memberlakukan konsep STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di negara mitra.

    Hal tersebut yang dilakukan produsen pesawat terbang Boeing dan Indonesia saat membeli 24 pesawat tempur F15EX pada Agustus 2023 lalu.

    Dalam konsep offset, Boeing menyediakan konsep kerja sama pengembangan kapabilitas industri pertahanan Indonesia, terkhusus di bidang teknologi dan pendidikan.

    Melalui kerja sama ini, Boeing berusaha mengembangkan kualitas SDM dengan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu sains.

    “Melalui kerja sama dengan sekolah dan universitas, Boeing membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu mencetak talenta-talenta baru di bidang teknologi tinggi,” kata Director for India, Asia, and Pacific, Boeing Defense, Space & Security, Randy Rotte dalam siaran pers yang sama.

    Dengan metode seperti ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan teknologi mentah saja melainkan pijakan yang kuat berupa SDM yang berkualitas untuk menciptakan teknologi pertahanan lebih maju di masa depan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo terima telepon Trump bahas kerja sama dan perdamaian global

    Prabowo terima telepon Trump bahas kerja sama dan perdamaian global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Kamis (12/6) malam, membahas tentang kerja sama kedua negara dan perdamaian global.

    Dalam percakapan yang berlangsung selama hampir 15 menit tersebut, kedua pemimpin negara saling bertukar kabar sekaligus membahas perkembangan terkini kedua negara.

    “Kedua pemimpin saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Jumat.

    Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Sebaliknya, Presiden Trump turut memberikan selamat atas terpilihnya Presiden Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    “Presiden Prabowo sekali lagi menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump atas terpilihnya kembali menjadi Presiden Amerika. Demikian pula Presiden Trump yang turut memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Presiden Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia,” ucapnya.

    Dalam pembicaraan hangat tersebut, kedua pemimpin juga membahas kerja sama bilateral antara kedua negara. Presiden Prabowo dan Presiden Trump sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Sebagai pemimpin dua negara besar, keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global,” kata Seskab.

    Keduanya berbicara melalui sambungan telepon terakhir kali pada November 2024, saat Presiden Prabowo melawat ke AS untuk bertemu dengan Joe Biden, yang kala itu masih menjabat Presiden.

    Prabowo saat itu menelepon Trump untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilu sehingga kembali terpilih menjadi presiden AS.

    Keduanya berbincang-bincang selama 2 menit 50 detik. Dalam percakapan itu, Presiden Prabowo sempat mengutarakan keinginannya untuk bertemu Trump.

    Sementara itu, Presiden Trump juga memuji Prabowo, terutama terkait kiprah Presiden Prabowo. Trump kemudian menyampaikan keinginannya untuk mendatangi Indonesia.

    Indonesia dan AS telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1949 dan tahun ini dua negara memperingati 76 tahun hubungan tersebut.

    Dua negara memiliki kerja sama erat di berbagai sektor, termasuk ekonomi, dagang, pendidikan, kebudayaan, dan pertahanan.

    Namun, kebijakan tarif impor terbaru Presiden Trump untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia menuai sorotan. Pemerintah AS menetapkan tarif impor resiprokal untuk Indonesia sebesar 32 persen. Tarif itu ditambah dengan tarif impor dasar yang dikenakan AS ke seluruh negara sebesar 10 persen.

    Presiden Prabowo telah mengirim utusannya ke AS untuk negosiasi tarif. Tim itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 20 calon anggota KPU Papua Barat lolos seleksi tertulis dan psikologi

    20 calon anggota KPU Papua Barat lolos seleksi tertulis dan psikologi

    Tujuh orang direkomendasikan, 22 orang dipertimbangkan, dan sisanya sebanyak 29 orang tidak direkomendasikan.

    Manokwari (ANTARA) – Sebanyak 20 dari 60 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat periode 2025—2030 dinyatakan lolos tahapan seleksi tertulis dan seleksi psikologi.

    Ketua Tim Seleksi KPU Provinsi Papua Barat Mohamad Jen Wajo di Manokwari, Jumat, mengatakan bahwa peserta yang lolos berhak mengikuti tahapan seleksi kesehatan dan wawancara.

    “Seleksi kesehatan berlangsung 2 hari (16—17 Juni 2025) di RS Dimara Manokwari, dan seleksi wawancara 3 hari (18—20 Juni 2025),” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa nilai seleksi tertulis dan psikologi diakumulasi, kemudian dibagi dalam tiga kategori: direkomendasikan, dipertimbangkan, dan tidak direkomendasikan.

    Peserta yang direkomendasikan langsung lolos ke tahap berikut, sedangkan kategori dipertimbangkan akan dilakukan pemeringkatan nilai seleksi tertulis pilihan ganda dan esai.

    “Kalau tidak direkomendasikan, berarti gugur atau tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya,” ujarnya.

    Sekretaris Timsel Anggota KPU Provinsi Papua Barat Mervin Arison Asmuruf menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti seleksi tertulis dan psikologi hanya 58 orang karena dua orang berhalangan.

    Berdasarkan hasil akumulasi penilaian terdapat tujuh orang direkomendasikan, 22 orang dipertimbangkan, dan sisanya sebanyak 29 orang tidak direkomendasikan.

    “Setelah pemeringkatan, 22 orang yang dipertimbangkan, hanya 13 orang nilainya tertinggi. Maka, yang lolos 20 orang,” kata dia.

    Mervin menyebutkan peserta yang lolos terdiri atas lima penyelenggara pemilu aktif, baik KPU maupun Bawaslu, enam mantan penyelenggara, dan sembilan orang bukan penyelenggara.

    Seluruh tahapan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan Tim Seleksi KPU Provinsi Papua Barat terlebih dahulu menandatangani pakta integritas.

    “Integritas kami dipertaruhkan dalam proses ini, dan kami sudah beberapa kali terlibat dalam pelaksanaan seleksi penyelenggara pemilu,” ujarnya.

    Berikut 20 nama calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2025—2030 yang lolos seleksi tertulis dan psikologi:

    Abdon Retraubun, Abdul Muin Salewe, Abraham Ramandei, Adi Murat, Anggrana Lapudooh, Aristanto, Berthy Leleulya, Chandra Kirana, Christine Ruth Rumkabu, dan Eko Priyo Utomo.

    Berikutnya Endang Wulansari, Enggelina Monika Sauyai, Fahri Rafli, Fheni Rhafina Ursula Uswanas, Francis Edward Makabory, Hasanudin Rettob, Ibnu Mas’ud, Mus Mualim, Roberth B. Yumame, dan Talib Ali Fidmatan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Timwas Haji DPR: Rasio tenaga kesehatan dengan jamaah perlu dievaluasi

    Timwas Haji DPR: Rasio tenaga kesehatan dengan jamaah perlu dievaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto menyatakan ketimpangan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji Indonesia perlu dievaluasi karena menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap jamaah menjadi kurang maksimal.

    “Saat ini rasio tenaga kesehatan dengan jumlah jamaah haji sekitar satu banding 400. Ini sangat tidak ideal dan harus dievaluasi ulang. Pelayanan kesehatan jamaah jadi kurang maksimal,” kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang membatasi aktivitas medis di area hotel jamaah menyebabkan keterlambatan proses perujukan bagi jamaah yang sakit ke rumah sakit rujukan di Saudi.

    Untuk itu, Edy menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif oleh tenaga medis Indonesia di lapangan. Jamaah haji yang masuk kategori risiko tinggi harus betul-betul disiapkan jalur perujukannya

    “Petugas kesehatan kita ke depan harus lebih difokuskan pada deteksi dini, pemantauan rutin, dan klasifikasi risiko jamaah. Mana yang high risk, middle risk, dan low risk,” ujarnya.

    Padahal, keberadaan klinik tersebut sangat strategis untuk menjadi titik transit sementara jamaah sebelum dirujuk ke rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit sebelum kembali ke pemondokan.

    “Saat jamaah sakit, mereka bisa ditampung dulu di klinik sebelum dirujuk. Begitu juga sebaliknya, saat selesai perawatan bisa transit dulu di klinik sebelum balik ke hotel atau ke lokasi ibadah. Tahun depan seharusnya klinik ini kembali dibuka,” tuturnya.

    Sebagai langkah jangka panjang, Edy mendorong Pemerintah Indonesia untuk mulai menjajaki kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi guna membangun Rumah Sakit Haji Indonesia di Makkah.

    Menurut dia, jumlah jamaah haji maupun umroh dari Indonesia sangat besar setiap tahunnya sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki rumah sakit haji sendiri di Arab Saudi

    “Ini penting agar jamaah kita bisa dirawat oleh tenaga medis sesama orang Indonesia sehingga ada kenyamanan, keamanan, dan komunikasi yang lebih baik,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

    Edy akan membawa gagasan tersebut dalam pembahasan Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya perlindungan jamaah haji Indonesia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Indo Defence 2025” dan masa depan teknologi pertahanan

    “Indo Defence 2025” dan masa depan teknologi pertahanan

    Kekuatan sebuah bangsa tak hanya diukur dari jumlah alutsistanya, tapi juga dari cara bangsa itu merawat pengetahuan, teknologi, dan harga dirinya.

    Jakarta (ANTARA) – Indo Defence 2025 bukan sekadar pameran alutsista, melainkan penanda penting tentang bagaimana Indonesia menempatkan kekuatan pertahanan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan peran global.

    Saat Presiden Joko Widodo menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo Subianto, dunia tengah menyaksikan dinamika geopolitik yang berubah cepat.

    Di tengah realitas global yang tidak selalu damai, Indo Defence hadir sebagai refleksi dari kesadaran kolektif bahwa kekuatan dan perdamaian tidak saling meniadakan, melainkan saling menopang.

    Saat membuka Indo Defence 2025 di JIExpo Kemayoran pada 11 Juni, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dengan lugas bahwa pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan.

    Ucapan ini bukan sekadar retorika dalam seremoni pembukaan, melainkan peringatan keras dari seorang pemimpin yang paham sejarah. Ia berpendapat sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau berinvestasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak.

    Pernyataan tersebut bukan bentuk militerisme. Sebaliknya, Prabowo justru mengingatkan bahwa tak ada bangsa waras yang menginginkan perang. Namun, kesiapsiagaan adalah wujud rasionalitas bernegara.

    Dunia modern dengan segala kemajuan sains dan teknologi membutuhkan perlindungan yang sepadan.

    Dalam lanskap itu, investasi di sektor pertahanan tak hanya tentang tank dan pesawat tempur, melainkan juga tentang cyber defense, sistem komando digital, hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman hibrida.

    Indo Defence 2025 membawa semangat itu secara nyata. Mengusung tema Defence Partnerships for Global Peace & Stability, ajang ini menghadirkan 1.180 peserta dari 42 negara.

    Wakil Menteri Pertahanan Marsdya Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa forum ini bukan semata ajang bisnis militer. Semua tahu bahwa global stability dan peace itu sangat diharapkan. “Kalau enggak damai, enggak stabil suatu negara, ya nonsense kita bisa mendapatkan kesejahteraan,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa pameran tersebut lebih dari urusan transaksi, melainkan sebuah diplomasi pertahanan dalam arti yang paling strategis.

    Berdampak luas

    Sejak diselenggarakan pertama kali pada 2004, Indo Defence berkembang menjadi ajang kelas dunia tanpa menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di X memperlihatkan sejumlah tokoh publik seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sumatera Utara, hingga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep,

    Dalam video berdurasi hampir satu menit tersebut, para tokoh publik itu tampak seperti sedang ditangkap oleh polisi. Video ini telah ditonton lebih dari 150.000 kali, mendapat lebih dari 3.000 tanda suka, dan menuai sekitar 700 komentar.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Gerak Cepat Polisi”

    Namun, benarkah video penangkapan tokoh publik tersebut?

    Unggahan video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran. Faktanya, video tersebut dibuat dengan teknologi AI. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video tersebut adalah hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Di pojok kanan video, terdapat watermark bertuliskan “Pixverse AI”. Pixverse AI merupakan platform yang memungkinkan pembuatan video dari teks, gambar, atau karakter melalui teknologi AI.

    Mengutip informasi dari Indonesia AI Hub, Pixverse menyediakan fitur text-to-video (mengubah teks menjadi video naratif), image-to-video (mengubah gambar statis menjadi video dinamis), dan character-to-video (menciptakan video dari karakter yang dirancang).

    Beberapa gambar dalam video tersebut ternyata identik dengan foto dalam artikel ANTARA berjudul “Bahlil ungkap alasan penghentian sementara operasi GAG Nikel”, “Iriana: Pak Presiden tak pernah cerita soal pemberian tanda kehormatan”, serta “Instruksi Mendagri terbaru pada lanjutan PPKM Jawa-Bali”.

    Selain itu, cuplikan video Wapres Gibran dalam unggahan tersebut diambil dari kanal YouTube “Unboxing Ekonomi Syariah: Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia”. Semua konten visual tersebut telah diedit menggunakan aplikasi Pixverse AI agar tampak seolah-olah memperlihatkan adegan penangkapan para pejabat.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barzan: Keamanan maritim titik temu Qatar-Indonesia dalam pertahanan

    Barzan: Keamanan maritim titik temu Qatar-Indonesia dalam pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Barzan Holdings yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Qatar menyoroti keamanan maritim menjadi salah satu area utama bagi Qatar dengan Indonesia yang dapat berkolaborasi dalam hal kerja sama pertahanan.

    “Qatar dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan dalam keamanan maritim karena kami berdua adalah negara maritim dan kami bergantung pada laut untuk perekonomian dan kesejahteraan kami,” kata Senior Manager – International Markets Barzan Holdings Rashid Al-Mohanadi dalam Indo Defence Expo & Forum yang memasuki hari kedua di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/6).

    Dia menyebut Qatar sebagai salah satu eksportir gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) terbesar di dunia sangat bergantung pada keamanan jalur laut, sedangkan Indonesia dengan posisi geografisnya yang strategis di tengah-tengah jalur pelayaran dunia memiliki ketergantungan yang sama terhadap kestabilan dan keamanan maritim.

    “Saya pikir di sinilah kedua tujuan keamanan kita saling terkait. Jadi, menurut pandangan kami, keamanan Indonesia juga sangat penting bagi keamanan Qatar, dan keduanya saling terkait dan tidak terpisah,” ujarnya.

    Dia pun menilai kerja sama pertahanan antara Qatar dan Indonesia menunjukkan potensi yang semakin besar untuk berkembang, seiring dengan menguatnya hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak 1970-an.

    “Sejak berdirinya Qatar, kerja sama Qatar-Indonesia awalnya dimulai dengan beberapa bidang ekonomi, seperti LNG dan bidang lainnya,” ucapnya.

    Adapun, lanjut dia, kerja sama dalam bidang pertahanan antara Qatar dengan Indonesia masih tergolong baru.

    Dia menyebut salah satu tonggak penting dalam kerja sama pertahanan Qatar dengan Indonesia ialah membentuk perusahaan patungan di Indonesia (joint venture) yakni PT Indonesian Defence and Security Technologies (IDST) pada 2019, yang menjadi salah satu penyedia perlengkapan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Dalam mendukung upaya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat pertahanan keamanan Indonesia, dia mengatakan pihaknya ingin menawarkan layanan melalui penyediaan teknologi canggih yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), serta melalui penyediaan barang-barang sederhana seperti senapan dan amunisi.

    “Dan kami telah menyediakan solusi inovatif melalui usaha patungan kami di Indonesia (PT IDST). Kami telah mengirimkan sistem mortir 120mm yang saat ini digunakan oleh TNI,” paparnya.

    Ke depan, dia pun memandang kerja sama pertahanan yang lebih erat antara Qatar dan Indonesia memiliki potensi untuk membawa manfaat baik di tingkat regional maupun global.

    “Qatar menyediakan akses ke teknologi canggih dan kemampuan pembiayaan. Indonesia memiliki kebutuhan besar, tenaga kerja terdidik yang besar, serta industri yang baik dan akses ke sumber daya alam. Jadi, saya pikir ini akan menjadi kemitraan yang sangat baik,” katanya.

    Dia memandang dua fokus area yang dapat dioptimalkan dalam kerja sama pertahanan Qatar dengan Indonesia melalui program pelatihan dan pertukaran teknologi kedua negara adalah pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan sistem otonom.

    “Itulah di mana tren saat ini berada. Jadi, kita perlu lebih fokus pada dua area ini; kecerdasan buatan dan sistem otonom,” tutur dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada pekan ini menjadi sorotan, mulai dari Prabowo tegaskan tak ada reshuffle kabinet karena kerja menteri baik hingga legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo tegaskan tak ada “reshuffle” kabinet karena kerja menteri baik

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Prabowo menilai bahwa hingga saat ini para menterinya bekerja dengan baik dan solid sebagai sebuah tim. Menurut Presiden, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan terus mengalami perkembangan.

    Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Ke-249 Amerika Serikat yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (10/6), Yusril mengatakan kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan.

    “Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional,” ujar Yusril, dalam keterangannya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo minta Pramono agar DKI mau patungan bangun “giant sea wall”

    Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence

    Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mendukung penandatanganan 27 dokumen nota kesepahaman (MoU) dengan industri pertahanan nasional serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp33 triliun dalam Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (11/6).

    Dia menilai langkah strategis itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

    “Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri,” kata pria yang akrab disapa Daeng Ical itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.