Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Dilepas Gibran, Prabowo bertolak ke Singapura kunjungan kenegaraan

    Dilepas Gibran, Prabowo bertolak ke Singapura kunjungan kenegaraan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama rombongan terbatas bertolak menuju Singapura, Minggu Sore, dalam rangka kunjungan kenegaraan.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB, dilepas oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Selain Gibran, keberangkatan Presiden Prabowo juga dilepas oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Setibanya di Singapura, Presiden Prabowo dijadwalkan melangsungkan sejumlah agenda penting pada Senin (16/6).

    Presiden Prabowo akan disambut secara resmi dalam upacara kenegaraan oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam yang digelar di Parliament House Singapura.

    Upacara kenegaraan tersebut sekaligus menandai eratnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Selain itu, dalam rangkaian kunjungannya, Presiden Prabowo juga akan melakukan courtesy call dengan Presiden Tharman.

    “Tidak hanya bertemu dengan Presiden Singapura, direncanakan Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong,” ucap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Singapura di berbagai sektor.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Singapura adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Lawatan Prabowo ke Singapura telah disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah “Roy” Soemirat dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (12/6).

    “Pada 16 Juni 2025, Senin, Bapak Presiden RI akan melakukan pertemuan ‘Leaders retreat’ dengan Perdana Menteri Singapura,” kata dia.

    Prabowo akan melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura dan bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Di samping pertemuan dengan PM Wong yang dilaksanakan dalam format “Leaders’ retreat” tersebut, Prabowo juga akan bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam mengawali kunjungan kenegaraan.

    Roy menjelaskan bahwa dalam sesi “Leaders’ retreat” itu, Prabowo dan Wong akan membahas prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara.

    Isu-isu terkait kerja sama investasi di kedua negara, maupun penguatan kerja sama di berbagai bidang lainnya, juga akan dibahas dalam agenda tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lanud Sjamsudin Noor rampungkan pengamanan bandara kunjungan Wapres

    Lanud Sjamsudin Noor rampungkan pengamanan bandara kunjungan Wapres

    Banjarbaru (ANTARA) – Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor Banjarmasin telah merampungkan seluruh pengamanan bandara dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka selama dua hari di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yakni Sabtu (14/6) dan Minggu hari ini.

    “Dalam kunjungan Wapres ada dua bandara kami amankan yakni Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Warukin,” kata Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Suparjo di Banjarbaru, Minggu.

    Selaku Dansubsatgas Pam Bandara kunjungan Wapres Gibran, Danlanud Sjamsudin Noor memastikan area bandara dan sekitarnya aman untuk didarati orang nomor dua di Indonesia itu.

    Wapres diketahui menumpangi pesawat Boeing 737/A-7305 milik TNI Angkatan Udara.

    Turut pula mendukung pesawat CN-295/A-2908 TNI AU, pesawat Hercules C-130/A-1344 TNI AU dan Helly Bell-412/HA-5183 TNI AD.

    Setibanya di Lanud Sjamsudin Noor di Banjarbaru pada Sabtu (14/6) sore menggunakan pesawat Boeing 737/A-7305, Wapres Gibran melanjutkan penerbangan dengan pesawat CN-295/A-2908 yang dipiloti Letkol Pnb Ari menuju Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong.

    Selama kunjungan kerjanya, Wapres melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya pertemuan di Kantor Desa Muara Langon dengan Forkopimda Tabalong.

    Kemudian dilanjutkan kunjungan ke Dusun Muara Kate di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

    Pada hari kedua, Gibran menyapa masyarakat di Pasar Bauntung Tabalong dan meninjau Bandara Warukin guna melihat langsung kondisi serta mengevaluasi rencana pengaktifan operasional bandara kedepannya.

    Selesai melaksanakan rangkaian kegiatan selama dua hari di Tabalong dan Paser, Wapres Gibran kembali ke Lanud Sjamsudin Noor dan langsung boarding pesawat Boeing 737/A-7305 menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ketika berada di Lanud Sjamsudin Noor di Banjarbaru untuk kembali ke Jakarta, Minggu (15/6/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo hadiri KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur

    Presiden Prabowo hadiri KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur

    Senin, 26 Mei 2025 12:03 WIB

    Presiden RI Prabowo Subianto (tengah) tertawa saat mendengarkan pidato Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025). Para pemimpin negara dan pemerintahan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berkumpul di Kuala Lumpur untuk mengikuti KTT ASEAN ke-46, KTT ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) serta KTT ASEAN-GCC-China pada 26-27 Mei 2025. ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini/tom.

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (tengah) berfoto bersama pemimpin negara ASEAN saat pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025). Para pemimpin negara dan pemerintahan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berkumpul di Kuala Lumpur untuk mengikuti KTT ASEAN ke-46, KTT ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) serta KTT ASEAN-GCC-China pada 26-27 Mei 2025. ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini/tom.

  • Ketua DWP apresiasi kelulusan TK binaan Kemendagri

    Ketua DWP apresiasi kelulusan TK binaan Kemendagri

    “Terima kasih ibu-ibu guru untuk ilmunya, kasih sayangnya, perhatian, juga dedikasi ibu-ibu guru selama ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Niken Tomsi Tohir menyampaikan apresiasi atas kelulusan murid TK Pertiwi II–VII binaan DWP Kemendagri.

    Niken saat menghadiri acara Apresiasi Kelulusan dan Pentas Seni TK Pertiwi DWP Kemendagri di Gedung Serbaguna Zamhir Islamie, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta, Minggu, mengucapkan terima kasih kepada tenaga pendidik.

    “Terima kasih ibu-ibu guru untuk ilmunya, kasih sayangnya, perhatian, juga dedikasi ibu-ibu guru selama ini,” kata Niken sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua atas kepercayaannya menitipkan anak-anak mereka untuk dididik di TK Pertiwi. Ia berharap keberhasilan pendidikan anak-anak di TK Pertiwi menjadi bekal penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

    Selain itu, Niken juga berharap anak-anak yang telah lulus dapat tumbuh menjadi pribadi yang taat pada agama serta terus mengembangkan ilmunya.

    “Mudah-mudahan anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, salihah, dan ilmunya juga dapat terus berkembang ketika anak-anak memasuki pendidikan lanjutan di SD,” ucapnya.

    Di sisi lain, Niken mengapresiasi jajaran DWP Kemendagri dan pihak terkait lainnya yang turut menyukseskan kegiatan tersebut. Ucapan terima kasih juga disampaikan Niken kepada pihak IPDN yang telah memfasilitasi berbagai kebutuhan.

    “Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan rida dari Allah Subhanahu wa Taala,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan itu, siswa dan siswi menampilkan berbagai pertunjukan seni, mulai dari menyanyi, keahlian bela diri karate, hingga menari.

    Kegiatan juga diisi dengan prosesi pengalungan medali, penyerahan sertifikat, dan pemberian cendera mata kepada murid TK Pertiwi II–VII oleh jajaran pengurus DWP Kemendagri.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jusuf Kalla nilai perang sebabkan ekonomi dunia menurun

    Jusuf Kalla nilai perang sebabkan ekonomi dunia menurun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai bahwa terjadinya sejumlah perang menyebabkan perekonomian dunia menurun, termasuk Indonesia.

    “Dunia saat ini penuh dengan gejolak dan juga di negeri kita (Indonesia). Suatu masa depan yang tidak mudah dengan akibat terjadinya peperangan,” kata JK, sapaan akrabnya, saat menyampaikan orasi ilmiah dalam wisuda Universitas Nasional (Unas), dilansir dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

    JK mengemukakan bahwa peperangan yang terjadi di sejumlah negara, seperti antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, serta Israel-Iran, memberikan dampak krisis pada dunia.

    Sebagai bagian kehidupan dunia ini, Indonesia, kata JK, tentu ikut mengalami krisis. Bahkan selain masalah luar negeri, Indonesia juga menghadapi masalah-masalah dalam negeri.

    “Di dalam negeri, harga akibat perang ini, produk kita semua mengalami penurunan seperti mineral, batubara, nikel, dan tembaga. Semua mengalami penurunan,” katanya.

    Penurunan harga itu, lanjut JK, otomatis berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dalam bentuk pajak.

    Jika negara kekurangan pajak, maka pemerintah akan menerapkan efisiensi yang turut berdampak pada aspek-aspek lainnya.

    “Efisiensi pada dasarnya adalah mengurangi pembangunan, infrastruktur, dan sebagainya,” ujarnya.

    Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia 1999–2000 itu juga menilai bahwa perekonomian Indonesia terdampak utang dari pemerintahan sebelumnya.

    JK menilai ketidakmampuan negara untuk membayar utang itu dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat. Jika perdagangan menurun, maka berimbas pada menurunnya penerimaan pajak, menurunnya pembangunan, serta membuat kesempatan bekerja menurun.

    “Banyak perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya. Seperti hotel, kuliner, ekspor, produktivitas pabrik tekstil dan semua begitu. Dengan kondisi tersebut kemampuan negara untuk membayar ikut berkurang,” ujarnya.

    JK pun mengingatkan bahwa masalah-masalah tersebut menjadi tantangan nyata ke depan bagi mahasiswa yang baru saja menjadi sarjana sehingga harus diwaspadai.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Generasi muda harus mampu implementasikan Empat Pilar Kebangsaan

    MPR: Generasi muda harus mampu implementasikan Empat Pilar Kebangsaan

    “Tanpa disadari, kecepatan perkembangan teknologi bisa berpotensi mengikis ideologi yang dimiliki anak bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa generasi muda harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa mendatang.

    “Implementasi nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan langkah penting untuk memandu kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita jalani,” kata Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut Lestari, saat ini Indonesia menghadapi beragam tantangan dampak dari disrupsi teknologi yang perlu segera disikapi dengan langkah nyata.

    Apabila tidak diimbangi dengan literasi, kecepatan perkembangan teknologi dinilai bisa mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat.

    “Tanpa disadari, kecepatan perkembangan teknologi bisa berpotensi mengikis ideologi yang dimiliki anak bangsa,” katanya.

    Oleh karena itu, Lestari mendorong para mahasiswa dan generasi muda pada umumnya untuk benar-benar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan keseharian.

    “Berbekal nilai-nilai kebangsaan warisan para pendiri bangsa, setiap generasi penerus bangsa mampu menyikapi tantangan yang dihadapi untuk memenangi persaingan di masa datang,” tuturnya.

    Pesan tersebut disampaikan Lestari saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan tema Implementasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai Fondasi Etika dan Moral di Perguruan Tinggi di hadapan civitas academica Universitas Muria Kudus (UMK) di Auditorium UMK, Jawa Tengah, Sabtu (14/6).

    Pada kesempatan sebelumnya, Lestari Moerdijat juga mengatakan bahwa peningkatan kemampuan dan penerapan nilai-nilai kebangsaan menjadi jawaban berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era disrupsi.

    “Disrupsi yang terjadi saat ini butuh kemampuan bertahan sekaligus beradaptasi. Maka asah terus kemampuan yang kita miliki agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi,” kata Lestari di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (15/5).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua F-PKB MPR desak Presiden segera beri solusi sengketa empat pulau

    Ketua F-PKB MPR desak Presiden segera beri solusi sengketa empat pulau

    “Penyelesaian sengketa empat pulau ini harus segera, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tentu, sebelumnya, Presiden harus melakukan pendekatan konstruktif dan damai antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memberi solusi polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

    Menurut Eem, sengketa ini harus segera diselesaikan karena berpotensi memecah belah bangsa, terutama dua provinsi tersebut.

    “Penyelesaian sengketa empat pulau ini harus segera, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tentu, sebelumnya, Presiden harus melakukan pendekatan konstruktif dan damai antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Lebih jauh, Eem mengatakan bahwa fraksi PKB MPR RI juga mendukung apabila polemik ini diselesaikan di tingkat Presiden dan bukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Alasannya, lanjut dia, karena di dalam konstitusi telah disebutkan bahwa Kepala Negara memiliki tugas dalam menjaga keutuhan wilayah negara dengan memastikan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan wilayah NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Fraksi PKB MPR RI percaya keutuhan bangsa dan kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus ini. Kami menyerukan agar pemerintah dan semua pihak terkait untuk bekerja sama dan berkomitmen menyelesaikan polemik ini,” ujarnya.

    Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

    Pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Sufmi Dasco berkomunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco.

    Tidak hanya itu, berdasarkan komunikasi tersebut, Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan soal polemik perebutan empat pulau pada pekan depan.

    “Pada pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya.

    Sebagai informasi, polemik kepemilikan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil muncul setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR kritik Ketua PDIP Sumut atas polemik empat pulau

    Anggota DPR kritik Ketua PDIP Sumut atas polemik empat pulau

    Medan (ANTARA) – Anggota DPR RI Hinca Pandjaitan mengkritik Ketua PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon atas polemik empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dengan menuding logikanya salah.

    “Aneh rasanya membaca statemen Bapak Rapidin, tudingan yang tidak mendasar dan logikanya salah,” tegas Hinca di Medan, Ahad.

    Padahal empat pulau itu, lanjut dia, masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) di Provinsi Sumatera Utara.

    Sementara Bupati Tapanuli Tengah adalah Masinton Pasaribu yang juga merupakan kader PDIP dan pernah menjadi anggota Komisi III DPR RI periode 2014 hingga 2024.

    “Tapteng itu dipimpin oleh Bapak Masinton yang merupakan kader PDIP, dan pulau itu masuk ke Tapteng. Jadi yang mendapat pengelolaan adalah Bupati Tapteng,” beber Hinca.

    Politikus Demokrat ini meminta Rapidin Simbolon yang juga anggota Komisi XIII DPR RI memahami konteks permasalahan sebelum berbicara.

    Sebab, tutur dia, isu empat pulau ini sudah bergulir sejak lama, dan bahkan sebelum Bobby Nasution dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara pada 20 Februari 2025.

    Adapun keempat pulau yang masuk dalam wilayah Tapanuli Tengah, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Hal ini sesuai Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    “Bahkan sejak tahun 2007 sudah ada pembahasan dan Kemendagri menetapkan tahun 2022, saat itu Bobby masih Wali Kota Medan,” jelas Hinca yang juga menjadi anggota Komisi III DPR RI ini.

    Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon sebelumnya mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas polemik kepemilikan empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

    Pihaknya menilai, bahwa Mendagri Tito Karnavian memutuskan sepihak dan bertentangan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

    “Saya sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan sepihak tanpa ada alasan dan dasar yang jelas, dan bertentangan dengan UU No.14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil,” kata Rapidin dalam keterangannya, Sabtu (14/6).

    Anggota Komisi XIII DPR RI ini menyatakan, tidak ada urgensi atas pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut, namun Mendagri Tito Karnavian seakan membangun masa lalu yang kurang baik.

    “Mendagri memberikan empat pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara, dan pemberian tersebut sama sekali tidak ada urgensinya bagi Aceh maupun Sumut karena keduanya sama-sama berada di wilayah negara kita. Toh negara kita adalah NKRI, tindakan Mendagri seakan membangunkan masa lalu yang tidak baik,” ujarnya.

    Rapidin mencurigai polemik empat pulau itu karena adanya tambang nikel di pulau tersebut, sehingga pihaknya tidak setuju empat pulau ini dinyatakan masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.

    “Saya curiga jangan-jangan ada tambang nikel di empat pulau ini agar dapat lagi dimainkan, seperti Blok Medan yang ada di Maluku dan nikel tersebut bisa ekspor secara ilegal ke China. Sebagai warga Sumut, saya menyataan secara tegas bahwa saya tidak setuju jika empat pulau yang saat ini bernaung dibawah Provinsi Aceh diambil alih oleh Pemprov Sumut,” tegas politisi PDIP ini.

    Mantan bupati Samosir ini juga meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut lebih fokus untuk membangun Sumatera Utara, sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.

    “Sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi untuk membangun Sumut dan membuat terobosan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas, dan tidak membuat gejolak di masyarakat yang tidak penting,” tutur Rapidin.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jusuf Kalla sebut empat pulau yang disengketakan adalah milik Aceh

    Jusuf Kalla sebut empat pulau yang disengketakan adalah milik Aceh

    “Secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,”

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa empat pulau yang disengketakan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, adalah milik Aceh.

    “Secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” kata JK, sapaan akrabnya, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Secara historis, JK mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.

    Dalam perundingan tersebut, kata dia, disepakati bahwa perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan yang dicantumkan dalam undang-undang (UU) UU Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

    UU tersebut meresmikan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkan wilayah tersebut dari Sumatera Utara.

    “Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh, Aceh Singkil, bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PMI tersebut menilai bahwa UU berkedudukan lebih tinggi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara.

    “UU lebih tinggi dibanding Kepmen. Jadi tidak mungkin bisa dibatalkan dengan Kepmen. Kepmen tidak bisa mengubah UU,” kata JK.

    Kendati demikian, JK menghormati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengeluarkan kepmen tersebut karena pertimbangan efisien dan dekat. Akan tetapi, dia mengingatkan agar juga tidak melupakan aspek historis.

    Terkait usulan agar empat pulau tersebut dikelola bersama oleh Aceh dan Sumatera Utara, JK menilai bahwa tidak ada daerah yang bisa mengelola sumber daya alam (SDA) secara bersama-sama. Terlebih, menurutnya, saat ini belum ada faktor penting yang dimiliki pulau tersebut.

    Dirinya pun berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan polemik ini dengan baik.

    “Ini masalah peka sehingga kita berharap pemerintah menemukan penyelesaian yang baik,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Kudus lelang pengelolaan tujuh lokasi parkir ke swasta

    Pemkab Kudus lelang pengelolaan tujuh lokasi parkir ke swasta

    “Total ada 11 ruas jalan sebagai lokasi parkir tepi jalan umum yang dilelangkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Sedangkan yang sud

    Kudus (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera melelangkan kembali tujuh lokasi parkir umum kepada pihak swasta sebagai upaya menggenjot penerimaan asli daerah (PAD), setelah sebelumnya dilelangkan namun belum ada peminatnya.

    “Total ada 11 ruas jalan sebagai lokasi parkir tepi jalan umum yang dilelangkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Sedangkan yang sudah ada pemenangnya baru lima lokasi parkir,” kata Pelaksana tugas Asisten Administrasi Umum Setda Kudus Dwi Agung Hartono di Kudus, Minggu.

    Sementara sisanya, kata dia, segera dilelangkan kembali, sehingga dengan siswa waktu yang ada pemenang lelang bisa mengelola dengan durasi waktu hingga lima bulan ke depan.

    Kelima ruas jalan yang menjadi objek lelang pengelolaan parkir yang sudah ada pemenangnya, yakni Ruas Jalan Jendral Sudirman Zona I mulai dari depan bimbingan belajar GO sampai barat Traffic Light Pegadaian Kudus, kemudian ruas Jalan Sunan Kudus zona 1 timur Jembatan Kali Gelis sampai traffic light depan toko sepeda.

    Tiga ruas jalan lainnya, yakni Jalan Pemuda, Jalan A. Yani, dan parkir lingkungan gedung Taman Bojana.

    Total hasil lelangnya sebesar Rp226,62 juta dari potensi yang diterima pada tahun 2024 sebesar Rp122,15 juta.

    Kepala BPPKAD Kudus Djati Solechah menambahkan lelang kembali untuk tujuh ruas jalan tersisa akan segera diajukan ke KPKNL, setelah berkas dinyatakan komplit.

    Untuk melelangkan pengelolaan parkir, kata dia, dibutuhkan peta jalan, titik koordinat lokasi parkir, serta surat keputusan bupati.

    “Durasi waktunya tentu bisa berbeda-beda ada yang tujuh bulan dan empat bulan, karena disesuaikan dengan siswa waktu tahun anggaran 2025,” ujarnya.

    Pemenang lelang, kata dia, memiliki hak untuk mengakomodir juru parkir lama dengan kesepakatan bisa memenuhi target. Sedangkan tarif parkirnya tetap harus mengikuti peraturan daerah (Perda) tentang Parkir.

    Sebelum dilelangkan, imbuh dia, sudah ada survei dengan menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian potensi parkir di setiap ruasnya.

    “Pemenang lelang, tentunya juga sudah melakukan survei sendiri potensi hasil parkirnya sehingga mereka berani menawar dengan nilai yang lebih tinggi dari hasil penerimaan sebelumnya,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.