Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • PKB akan gelar konferensi pesantren internasional undang Turki-Iran

    PKB akan gelar konferensi pesantren internasional undang Turki-Iran

    “Ini sebuah kegiatan yang merupakan realisasi komitmen besar PKB dalam menjaga, mendorong, dan mengembangkan pendidikan pesantren agar terus berkembang di tengah perubahan sosial yang sangat dahsyat,”

    Jakarta (ANTARA) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menggelar Konferensi Internasional Transformasi Pesantren yang mengundang pakar pendidikan dari Turki hingga Iran guna menghadirkan transfer keilmuan di dunia pendidikan Islam.

    Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum mengatakan bahwa pesantren dan para santrinya jangan sampai hanya menjadi penonton selama adanya perkembangan teknologi, melainkan juga harus menjadi aktor yang turut terlibat.

    “Ini sebuah kegiatan yang merupakan realisasi komitmen besar PKB dalam menjaga, mendorong, dan mengembangkan pendidikan pesantren agar terus berkembang di tengah perubahan sosial yang sangat dahsyat,” kata Saifullah di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa konferensi tersebut akan digelar di Jakarta pada 24-26 Juni 2025, yang bakal dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Selain itu, pengasuh pesantren di Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi pun akan turut diundang.

    Menurut dia, konferensi itu juga digelar karena adanya kerisauan dari PKB terkait dogma pesantren yang cenderung masih memelihara budaya lama. Walaupun pesantren masih tetap eksis, pesantren pun perlu tanggap dalam mengambil perkembangan yang ada di dunia luar.

    “Maka kami laksanakan dengan tema besar, pesantren berkelas menuju Indonesia emas. Itu menggambarkan PKB ingin seluruh pesantren berkelas,” kata dia.

    Dengan konferensi tersebut, dia berharap kesadaran kolektif terbangun di kalangan pengelola dan pemangku kepentingan pesantren dengan memahami pentingnya transformasi pesantren agar lebih produktif melahirkan santri unggul.

    Selain itu, para pengasuh pesantren juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi pesantren dalam kehidupan global, serta merumuskan paradigma baru dan sistem pendidikan pesantren yang mengintegrasikan nilai keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan global dalam satu sistem yang komprehensif.

    Dia juga mendorong terciptanya blueprint ekosistem ekonomi pesantren melalui pilar kewirausahaan, koperasi, dan pemanfaatan platform digital, serta konsolidasi modal usaha pesantren yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

    “Pesantren dulu pernah punya legasi, pernah punya pengalaman ikut jadi agen perubahan zaman prakemerdekaan, kemerdekaan, sampai pada zaman pembangunan awal itu pesantren menjadi ikon perubahan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Malang siagakan 481 personel amankan kunjungan Wapres Gibran

    Polres Malang siagakan 481 personel amankan kunjungan Wapres Gibran

    481 personel kami siagakan di sepanjang jalur yang dilalui, termasuk menerapkan model pengamanan terbuka dan tertutup

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kepolisian Resor (Polres) Malang menyiagakan 481 personel di wilayah perbatasan Malang-Blitar untuk mengamankan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah Blitar, Jawa Timur pada 17-18 Juni.

    Kepala Polres Malang AKBP Danang Setiyo di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan 481 personel kepolisian itu dikerahkan mulai titik kedatangan Wapres Gibran di Bandara Abdulrachman Saleh hingga ke Kecamatan Sumberpucung yang merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Blitar.

    “Sebanyak 481 personel kami siagakan di sepanjang jalur yang dilalui, termasuk menerapkan model pengamanan terbuka dan tertutup,” kata Danang.

    Personel pengamanan dari Polres Malang telah mengikuti apel petugas gabungan yang diselenggarakan di Lapangan Rampal, Kota Malang.

    Dia menyatakan ratusan seluruh personel kepolisian yang diterjunkan telah dibekali dengan prosedur tetap (protap) pengamanan untuk agenda VVIP.

    “Mudah-mudahan pengamanan yang dilaksanakan pada hari ini (17/6) dan besok (18/6) berjalan dengan lancar. Kami saling menjaga dan saling mengingatkan selama bertugas,” ucap dia.

    Informasi dari Polres Malang menyatakan jika iring-iringan rombongan wakil kepala negara akan melalui sejumlah jalur di Kabupaten Malang, yakni Jalan Raya Wendit di Kecamatan Pakis, Jalan Raya Kebongagung di Kecamatan Pakisaji, Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Malang atau Jalan Ir Soekarno, Jalan Raya Talangagung, di Kecamatan Kapanjen, hingga Kecamatan Sumberpucung untuk selanjutnya masuk menuju wilayah Blitar.

    Dia mengingatkan kepada seluruh personel kepolisian agar sigap mengantisipasi potensi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di sepanjang rute yang dilalui rombongan Wapres Gibran.

    “Tugas kami menjaga dari awal sampai akhir, jangan anggap ini sebagai rutinitas. Ini kunjungan perdana wakil presiden ke Malang tahun ini,” kata Danang.

    Dijadwalkan Wapres Gibran akan melakukan kunjungan kerja di wilayah Blitar selama dua hari, yakni mulai 17 hingga 18 Juni 2025.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi I DPR RI: Konflik Iran-Israel perang modern yang berbeda

    Ketua Komisi I DPR RI: Konflik Iran-Israel perang modern yang berbeda

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel sebagai perang modern yang berbeda dari perang yang selama ini dipersepsikan.

    “Ternyata perang modern beda sekali dengan perang yang kita persepsikan seperti sekarang. Drone yang ikut menembak juga banyak, tapi kita belum bisa bercerita dalam jumlah dan titik mana saja,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menyebut bahkan konflik yang disebutnya membawa bahaya bagi sekitar itu mirip dengan adegan dalam film Star Wars yang penuh dengan tembakan misil oleh kedua negara.

    “Orang nembak begini di-intercept (cegat), tapi walaupun di-intercept karena yang nembak 100, ditembakin balistik misil,” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang perang yang berkecamuk saat ini lebih dominan bermain pada arena udara sebagai medan pertempuran, ketimbang medan darat.

    “Ternyata perang udara-lah penentunya sekarang ini. Kalau dahulu kan artilerinya tembak dulu, infanterinya masuk, ada kavaleri. Nah, sekarang kelihatannya kalau diikutin saja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak, tapi begitu jatuh, orang tau-tau sudah merongrong meratapi kematian,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar pemerintah Indonesia bersiap dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi atas perluasan konflik antara Iran dengan Israel.

    “Tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan kita harus siap, itu sebabnya TNI kita juga harus kuat,” katanya.

    Menurut dia, ongkos yang dihabiskan dari perang antara Iran dengan Israel selama dua minggu saja dapat setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai konflik antara Iran dengan Israel sebagai perang yang membuka cakrawala baru bagi angkatan perang Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru, memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” kata Pacul dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah hadapi tantangan serius Cognitive Warfare di ruang digital

    Pemerintah hadapi tantangan serius Cognitive Warfare di ruang digital

    ANTARA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI Hasan Hasbi mengungkapkan, pemerintah menghadapi tantangan serius dalam melawan Cognitive Warfare atau strategi perang yang mempengaruhi cara berpikir seseorang, dengan penyebaran disinformasi dan hoaks. Hal tersebut disampaikannya saat berada di Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, Senin (16/6). (Ryan Rahman/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serka Seger sempat periksa kesehatan prajurit sebelum dibunuh OPM

    Serka Seger sempat periksa kesehatan prajurit sebelum dibunuh OPM

    “Sekitar pukul 09.50 WIT, Serka Seger bersama tiga anggota lainnya menuju RSUD Dekai untuk berkoordinasi mengenai pengadaan obat bagi anggota yang memerlukan perawatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Kodim 1715/ Yahikumo, Serka Seger Mulyana tewas diserang kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak usai memeriksa kesehatan anggota dan membawa obat-obatan untuk personel yang sedang sakit, Senin.

    Dalam siaran pers resmi Mabes TNI, dijelaskan bahwa peristiwa naas itu bermula ketika Serka Seger mengikuti apel pagi di Kodim Yahikumo pukul 08.00 WIT.

    Usai menjalani apel pagi, Serka Seger memeriksa kondisi anggota Makodim 1715/Yahikumo yang sedang sakit.

    “Sekitar pukul 09.50 WIT, Serka Seger bersama tiga anggota lainnya menuju RSUD Dekai untuk berkoordinasi mengenai pengadaan obat bagi anggota yang memerlukan perawatan,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin.

    Ketika dalam perjalanan kembali ke markas dari rumah sakit, tepatnya pukul 10.45 WIT, Serka Seger disergap dan ditembak oleh sekelompok anggota OPM tersebut.

    Akibatnya, korban mengalami luka tembak dan kekerasan benda tajam di sekujur tubuh.

    Mendengar adanya suara tembakan, personel kodim langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa. Di lokasi, Serka Seger sudah ditemukan tergeletak berlumuran darah dengan sepeda motornya.

    Korban pun sempat dilarikan ke RSUD Dekai namun pada akhirnya dinyatakan gugur pada pukul 11.10 WIT.

    “TNI sangat berduka atas gugurnya Serka Seger, prajurit yang menjalankan tugas kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab. Kepada keluarga besar almarhum, kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya,” kata Kristomei.

    Dia juga mengecam tindakan OPM atas peristiwa bengis ini. Pihaknya memastikan menyerahkan pada penegak hukum agar para pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

    Disamping itu, Kristomei memastikan pelayanan TNI AD kepada masyarakat di Yahikumo tidak akan terhenti hanya karena adanya peristiwa ini.

    “TNI akan terus hadir dengan langkah-langkah terukur dan proporsional terhadap setiap pelaku kekerasan bersenjata yang mengganggu stabilitas dan keamanan di Papua, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan kondusif,” jelas Kristomei.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Penulisan sejarah ’98 dikawal sejarawan profesional

    PCO: Penulisan sejarah ’98 dikawal sejarawan profesional

    “Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan penulisan sejarah Indonesia. Mungkin terakhir kali ditulis tahun 1998. Sejak itu, belum ada upaya serius untuk mendokumentasikan perkembangan sejarah bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta publik untuk tidak terburu-buru berspekulasi terkait proses penulisan lanjutan sejarah Indonesia, termasuk periode penting tahun 1998.

    Hasan, di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, menyatakan bahwa proses ini sedang dilakukan oleh sejarawan profesional yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak akan mengorbankan integritas akademiknya.

    “Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan penulisan sejarah Indonesia. Mungkin terakhir kali ditulis tahun 1998. Sejak itu, belum ada upaya serius untuk mendokumentasikan perkembangan sejarah bangsa,” ujarnya.

    Menanggapi spekulasi publik, termasuk pernyataan sejumlah tokoh seperti Fadli Zon atas kasus “pemerkosaan massal” 1998, Hasan menekankan pentingnya memberi ruang kepada para ahli untuk bekerja secara ilmiah.

    Menurutnya, terlalu banyak opini prematur dan pergunjingan di media sosial yang belum tentu berdasar, kata Hasan menambahkan.

    “Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu,” katanya.

    Hasan menambahkan, jika memang ada perbedaan pendapat atau kritik, sebaiknya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas di bidang sejarah, bukan berdasarkan spekulasi atau narasi populer yang belum terverifikasi.

    “Jadi, kita lihat dulu mereka menulis apa. Kalau sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng,” katanya.

    Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaani saat ini tengah menyusun kelanjutan narasi sejarah nasional, termasuk fase-fase penting pascareformasi. Proses ini disebut melibatkan para sejarawan dari berbagai latar belakang institusi dan pendekatan keilmuan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri buka opsi revisi keputusan soal kepemilikan empat pulau

    Kemendagri buka opsi revisi keputusan soal kepemilikan empat pulau

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan masih terbuka opsi untuk merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 soal kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

    “Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) tidak ada keputusan yang tidak bisa dirubah atau diperbaiki begitu ya,” kata Bima Arya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin.

    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tersebut menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Kebijakan ini telah memicu perbedaan aspirasi dari kedua pemerintah daerah, yang masing-masing merasa memiliki keterikatan historis dan administratif terhadap pulau-pulau tersebut.

    Terkait hal tersebut Kemendagri telah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk mendengar pandangan dari berbagai pihak soal kepemilikan empat pulau tersebut.

    “Apa pun itu prosesnya tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan empat pulau tadi,” ujar Bima.

    Hasil rapat tersebut juga telah disampaikan kepada Mendagri yang kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto segara mengambil keputusan terkait polemik batas administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, terutama menyangkut pengelolaan empat pulau di wilayah perbatasan kedua daerah.

    Hal ini disampaikan oleh Hasan Nasbi dalam keterangannya di Kantor PCO, Jakarta, Senin, menanggapi perbedaan aspirasi yang muncul di antara kedua provins tersebuti.

    “Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan,” kata Hasan Nasbi.

    Hasan menjelaskan bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedaulatan wilayah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

    Sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan administratif atas wilayah yang menjadi cakupan tugasnya, termasuk pengelolaan pulau-pulau yang berada dalam wilayah tersebut, kata Hasan menambahkan.

    “Kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi,” ujarnya.

    Polemik batas wilayah administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang bergulir sejak 1928 itu kembali mencuat setelah muncul perbedaan klaim pengelolaan atas empat pulau di kawasan perbatasan kedua provinsi tersebut.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AD dukung upaya pengejaran OPM yang tewaskan anggota Kodim Yahukimo

    AD dukung upaya pengejaran OPM yang tewaskan anggota Kodim Yahukimo

    “Saat ini aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku agar bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya mendukung upaya pengejaran anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah membunuh satu anggota Kodim 1715/Yahukimo, Papua, Senin

    “Saat ini aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku agar bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Wahyu kepada Antara.

    Menurut Wahyu, peristiwa ini menambah deretan panjang kasus kekerasan yang dilakukan OPM di tanah Papua.

    Korbannya, kata Wahyu, tidak hanya menyasar kepada aparat saja melainkan warga sipil pun kerap menjadi sasaran.

    Untuk itu, Wahyu mengecam keras peristiwa pembunuhan yang menimpa anggotanya itu.

    “Kami mengecam keras tindakan biadab ini. Kami juga menegaskan bahwa tidak ada ruang dan toleransi bagi setiap aksi kekerasan oleh OPM,” kata Wahyu.

    Di sini lain, Wahyu memastikan pelayanan TNI AD untuk warga yang berada di wilayah Yahikumo tetap berjalan.

    “Kejadian ini tidak akan menyurutkan semangat pengabdian terbaik kami untuk negara dan masyarakat,” tutup Wahyu.

    Untuk diketahui, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya kelompok OPM saat sedang mengendarai sepeda motor di Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, pagi ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP akan tulis ulang sejarah tandingi versi Kemenbud

    PDIP akan tulis ulang sejarah tandingi versi Kemenbud

    “Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI perjuangan juga akan menulis sejarah,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan bahwa PDIP juga akan menulis ulang sejarah guna menandingi versi penulisan sejarah yang kini sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan.

    Dia mengatakan hal itu guna merespons kontroversi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, penulisan ulang sejarah bakal selalu dicampuri dengan subjektivitas.

    “Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI perjuangan juga akan menulis sejarah,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun meminta agar pemerintah saat ini, kembali membaca pernyataan Presiden BJ Habibie terkait kasus pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, Habibie merupakan Presiden de jure yang ada pada saat itu.

    Menurut dia, Fadli Zon memiliki subjektivitas dan akan mengambil cara yang berbeda dalam mengamati kasus 1998 itu. Bambang pun tidak ingin terkesan ngotot terhadap pernyataan Fadli tersebut, tetapi hal itu akan dibuktikan dengan fakta.

    “Jadi kalau hanya ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri, kan begitu aja,” kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Di sisi lain, dia pun menilai bahwa unsur subjektivitas memang biasa muncul dalam penulisan sejarah sesuai budaya ketimuran. Pasalnya, dia menilai bahwa budaya negara-negara timur kerap mengedepankan perasaan.

    “Apakah kalau Pak Pacul yang nulis? Sama saja aku juga punya subjektivitas, gitu loh,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Ketidakhadiran Prabowo di KTT G7 bukan soal blok

    PCO: Ketidakhadiran Prabowo di KTT G7 bukan soal blok

    “Presiden mendapat banyak sekali undangan kehormatan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan, dan lokasinya pun berjauhan—Kanada, Rusia, dan Singapura. Pemerintah tentu sangat menghargai semua undangan ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada 15-16 Juni 2025 bukan disebabkan oleh keberpihakan terhadap blok negara tertentu.

    Hasan, di Kantor PCO, Jakarta, Senin, menyebut alasan utama hal itu karena benturan jadwal dengan sejumlah undangan strategis lainnya yang telah lebih dahulu dikonfirmasi, termasuk kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Singapura pada 16-20 Juni 2025.

    “Presiden mendapat banyak sekali undangan kehormatan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan, dan lokasinya pun berjauhan—Kanada, Rusia, dan Singapura. Pemerintah tentu sangat menghargai semua undangan ini,” katanya.

    Hasan Nasbi menjelaskan bahwa undangan yang diterima Presiden Prabowo untuk menghadiri berbagai forum global—termasuk St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia dan annual retreat bersama Singapura—telah dikirim dan dipersiapkan jauh lebih awal dibandingkan undangan G7 yang baru diterima pada awal Juni.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kehadiran Presiden di SPIEF merupakan bentuk penghormatan terhadap undangan Rusia yang telah direncanakan sejak Maret atau April 2025 dan Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pidato penting dalam forum tersebut.

    Sementara itu, kunjungan ke Singapura juga dinilai strategis, karena berpotensi menghasilkan lebih dari 10 kerja sama bilateral yang bernilai tinggi bagi Indonesia.

    Hasan menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam politik luar negeri tetap konsisten pada prinsip bebas dan aktif, tanpa condong ke blok manapun.

    “Jadi, Indonesia tidak condong ke blok manapun, kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada. Kita baru saja menyelesaikan milestone penting menuju keanggotaan OECD, sementara juga aktif dalam BRICS, G20, dan APEC,” katanya.

    Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, baik yang digawangi negara Barat maupun Timur, sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional dan manfaat strategis bagi bangsa.

    “Kita nggak akan masuk ke dalam blok militer, blok pertahanan. Kita masuk dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan buat bangsa kita. Jadi kira-kira itu,” kata Hasan menambahkan.

    Pemerintah berharap publik tidak terjebak pada narasi geopolitik yang menyudutkan posisi Indonesia, dan memahami bahwa keputusan kehadiran Presiden dalam forum internasional didasarkan atas pertimbangan matang dan jadwal komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.