Category: Antaranews.com Politik

  • DPD RI dorong Pemprov kelola maksimal pulau yang sudah kembali

    DPD RI dorong Pemprov kelola maksimal pulau yang sudah kembali

    Pemerintah Aceh harus hadir untuk membangun, dan tidak membiarkan pulau-pulau kecil tersebut kosong tanpa aktivitas yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Harus ada kegiatan nyata, pembangunan, dan pengelolaan agar benar-benar memberi manfaat

    Banda Aceh (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma mendorong Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan pengelolaan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang baru dikembalikan untuk Aceh setelah sebelumnya bersengketa dengan Sumatera Utara.

    “Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat untuk mengelola pulau-pulau tersebut secara maksimal,” kata Sudirman Haji Uma, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Adapun empat pulau yang kembali masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Dengan pengembalian ini, kata Haji Uma, Pemerintah Aceh harus hadir untuk membangun, dan tidak membiarkan pulau-pulau kecil tersebut kosong tanpa aktivitas yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.

    “Harus ada kegiatan nyata, pembangunan, dan pengelolaan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Haji Uma, Pemerintah Aceh bisa membangun tempat pendaratan ikan di sana, kemudian penyediaan fasilitas untuk kebutuhan sembako, jaringan listrik serta pembantu jaringan telekomunikasi.

    “Atau buka juga villa-villa, sekaligus tempat wisata untuk tambahan PAD (pendapatan asli daerah). Tinggal dibuat klaster pengembangan masing-masing pulau,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Haji Uma mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan status empat pulau tersebut hingga resmi kembali menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    “Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga mengapresiasi terhadap perjuangan seluruh elemen masyarakat Aceh, tokoh adat, mahasiswa, aktivis, hingga warga akar rumput yang bersatu mempertahankan hak wilayahnya.

    “Kekompakan dan semangat masyarakat Aceh dalam mempertahankan haknya sangat luar biasa. Ini menjadi energi positif yang harus terus dijaga demi masa depan Aceh dan Indonesia,” demikian Haji Uma.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bro Ron jadi pendaftar pertama calon Ketum PSI

    Bro Ron jadi pendaftar pertama calon Ketum PSI

    ANTARA – Ronald Sinaga atau “Bro Ron” yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Jawa Barat menjadi pendaftar pertama Calon Ketua Umum PSI di Basecamp Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Jakarta, Rabu (18/6). Bro Ron yang juga merupakan seorang content creator didampingi oleh pendukungnya, antara lain Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PSI Jawa Barat Abang Ijo Hapidin, dan Ketua DPW PSI Kalimantan Tengah Pancani Gandrung. (Sanya Dinda Susanti/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali pastikan ikuti penuh retret gelombang dua

    Gubernur Bali pastikan ikuti penuh retret gelombang dua

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan akan mengikuti secara penuh pada retret kepala daerah gelombang kedua.

    Koster di Denpasar, Rabu, mengatakan pembekalan yang akan berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor itu akan berlangsung pada 22-26 Juni 2025.

    Untuk bisa mengikuti secara penuh, orang nomor satu di Pemprov Bali itu akan menyiapkan kondisi fisiknya agar tetap sehat.

    “Tidak ada persiapan khusus, yang penting sehat agar bisa ikut acara sampai tuntas, hari pertama tanggal 22 Juni, selesai tanggal 26 Juni,” kata dia kepada ANTARA.

    Wayan Koster mengaku tak berangkat sendiri, karena wakilnya yaitu I Nyoman Giri Prasta dipastikan akan terbang bersama untuk mengikuti retret selama 5 hari.

    “Ya benar, gubernur, bupati, walikota, dan wakil (yang belum ikut gelombang satu) semua ikut retret,” ujarnya.

    Koordinator Tim Bidang Sosialisasi dan Komunikasi Percepatan Program Prioritas Provinsi Bali atau bertugas sebagai Juru Bicara Gubernur Bali I Gusti Putu Eka Mulyawan membenarkan jadwal tersebut.

    Pada hari Sabtu, 21 Juni 2025 atau sehari sebelum retret kepala daerah, Gubernur Bali masih bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon membuka Pesta Kesenian Bali 2025.

    Diketahui pembukaan Pesta Kesenian Bali 2025 akan berlangsung pada pagi hari dan malam hari, sehingga tepat setelah acara ia langsung berangkat agar keesokan harinya dapat menjalani pembekalan.

    “Ya, selesai Pak Gubernur mendampingi Pak Menteri Kebudayaan membuka PKB, beliau akan langsung berangkat untuk menjalankan retret tahap kedua, kemungkinan malamnya,” kata Eka Mulyawan.

    Gubernur dan Wakil Gubernur Bali diperkirakan berada di luar Bali selama seminggu dan dipastikan untuk mengikuti pembekalan yang sempat tertunda karena surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri sudah dikantongi.

    “Sudah, karena sudah fix (pasti) Pak Gubernur Bali akan berangkat untuk mengikuti retret,” ucap juru bicara.

    Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ​​​​​di Jakarta (16/6) mengatakan retret kepala daerah gelombang kedua akan diikuti oleh sekitar 40 pasang kepala daerah.

    Bima mengatakan materi yang akan disajikan nanti tidak jauh berbeda dengan materi yang diberikan pada retret kepala daerah gelombang pertama lalu.

    “Penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru, terkait dengan program prioritas tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas,” kata Bima Arya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU kerja sama dengan Australia dalam pengoperasian Hercules C-130

    TNI AU kerja sama dengan Australia dalam pengoperasian Hercules C-130

    “RAAF turut membagikan pengalaman terkait condition-based maintenance, serta penggunaan Night Vision Goggles (NVG) dan Joint Mission Planning System (JMPS) dalam mendukung operasi malam dan misi strategis,”

    Jakarta (ANTARA) –

    Jajaran TNI AU dan Royal Australian Air Force (RAAF) bekerja sama dalam memperkuat pengetahuan tentang tata cara keselamatan menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules. Kerja sama itu dibalut dalam pelatihan dasar yang digelar secara daring.

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, dijelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan oleh Komando Pemeliharaan Materiil TNI AU (Koharmatau) di Bandung, Senin (16/6).

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana dalam keterangan persnya mengatakan pelatihan ini membahas beberapa hal diantaranya sistem pelumasan secara teknis, sensor suhu, Full Authority Digital Engine Contro (FADEC) hingga teknis menggunakan pesawat saat cuaca ekstrim.

    “RAAF turut membagikan pengalaman terkait condition-based maintenance, serta penggunaan Night Vision Goggles (NVG) dan Joint Mission Planning System (JMPS) dalam mendukung operasi malam dan misi strategis,” kata I Nyoman Suadnyana.

    Selain meningkatkan kemampuan operasional Hercules, lanjut I Nyoman, kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Lambangja Koharmatau Kolonel Tek Arman Rusmanto juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Australia.

    Dengan adanya kegiatan ini, I Nyoman berharap kemampuan personel dalam mengoperasikan pesawat angkut C-130 dapat semakin meningkat. Dengan demikian, personel pun akan selalu siap menjalankan misi pengoperasian pesawat C-130 di segala kondisi dan medan.

    Dia juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri pimpin upacara Pemuliaan Tribrata peringati Hari Bhayangkara

    Kapolri pimpin upacara Pemuliaan Tribrata peringati Hari Bhayangkara

    “Upacara ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi pengingat akan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semangat Tribrata harus senantiasa menjadi roh dalam setiap tindakan kepolisian,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata yang merupakan salah satu tradisi dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara 2025.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan penyucian kembali terhadap nilai-nilai luhur Tribrata.

    Nilai-nilai Tribrata, kata dia, menjadi landasan moral, etika, dan semangat pengabdian seluruh insan Bhayangkara dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat.

    “Upacara ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi pengingat akan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semangat Tribrata harus senantiasa menjadi roh dalam setiap tindakan kepolisian,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Irjen Pol. Sandi mengatakan bahwa upacara yang digelar di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta, itu berjalan khidmat dan penuh makna.

    Jenderal polisi bintang dua itu berharap upacara ini dapat semakin meneguhkan semangat pengabdian anggota Polri terhadap nilai-nilai luhur Tribrata sebagai pedoman hidup dan etika profesi.

    Diketahui, Polri akan memperingati Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025. Dalam perayaan tahun ini, tema yang diusung adalah Polri Untuk Masyarakat.

    Adapun jelang perayaan puncak Hari Bhayangkara, Polri menggelar kegiatan bakti kesehatan secara serentak di seluruh Indonesia.

    Irjen Pol. Sandi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polri memberikan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat.

    Polri, ujar dia, akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat untuk generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR sepakat impunitas advokat masuk RUU KUHAP

    Komisi III DPR sepakat impunitas advokat masuk RUU KUHAP

    Kadang-kadang terdakwanya lolos, tapi kami yang justru masuk. Jadi mungkin ini yang perlu dijadikan bahan perundingan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pihaknya sepakat untuk membuat pasal terkait impunitas bagi advokat guna dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

    Dia menyampaikan hal itu guna merespons usulan dari akademisi sekaligus advokat dari Universitas Borobudur. Usulan itu disampaikan karena ada advokat yang justru terjerat pidana ketika mendampingi klien.

    “Pasal terkait impunitas advokat itu sudah kita sepakati untuk dimasukkan di KUHAP,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI sudah menyepakati impunitas advokat itu sejak dua bulan lalu, sehingga hal tersebut, kata dia, sudah diakomodasi jauh sebelum diusulkan.

    Sementara itu, akademisi sekaligus advokat dari Universitas Borobudur Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan bahwa usulan itu perlu ditekankan karena advokat bisa masuk ke penjara setelah bekerja keras membela orang yang berhadapan dengan hukum.

    Dia menilai bahwa profesi advokat tidak terlalu “sakti” saat mendampingi klien. Terkadang, kata dia, seorang advokat justru masuk ke penjara, sedangkan kliennya bebas dari jeratan hukum.

    “Kadang-kadang terdakwanya lolos, tapi kami yang justru masuk. Jadi mungkin ini yang perlu dijadikan bahan perundingan,” kata Tjoetjoe.

    Adapun RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional DPR RI Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. Habiburokhman pun menargetkan bahwa di masa sidang yang dimulai pada 24 Juni 2025, RUU KUHAP akan mulai bergulir dan masuk tahap pembahasan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Nanggroe: Keputusan Presiden bentuk penghormatan terhadap Aceh

    Wali Nanggroe: Keputusan Presiden bentuk penghormatan terhadap Aceh

    “Saya bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, masalah pulau ini sudah diselesaikan dengan bijaksana. Keputusan ini adalah bentuk penghormatan terhadap Aceh,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengembalikan empat pulau ke Aceh sebagai bentuk penghormatan terhadap rakyat di tanah rencong.

    “Saya bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, masalah pulau ini sudah diselesaikan dengan bijaksana. Keputusan ini adalah bentuk penghormatan terhadap Aceh,” kata Tgk Malik Mahmud Al Haytar dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Adapun empat pulau yang kembali masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Wali Nanggroe Aceh mengucapkan rasa syukur sekaligus apresiasi atas keputusan pemerintah yang menetapkan empat pulau menjadi bagian dari wilayah administratif Aceh.

    Selain kepada pemerintah, Tgk Malik juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 M Jusuf Kalla karena telah mau membantu memberikan masukan terhadap masalah pulau ini.

    “Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla yang telah banyak membantu memberi masukan hingga persoalan ini tuntas,” ujarnya.

    Tgk Malik menegaskan, keputusan Presiden ini sangat penting dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Aceh serta sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan masyarakat pesisir.

    Mantan Perdana Menteri GAM ini menilai, keputusan tersebut juga dapat memperkuat hubungan sesama antar daerah, serta mendukung pembangunan di kawasan pulau-pulau tersebut.

    “Saya berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan memanfaatkan keputusan ini untuk membangun Aceh lebih baik ke depan,” demikian Tgk Malik Mahmud.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kartika Jala Krida dan APCS tingkatkan kemampuan diplomasi taruna AAL

    Kartika Jala Krida dan APCS tingkatkan kemampuan diplomasi taruna AAL

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan ajang latihan praktik Kartika Jala Krida dan Asean Plus Cadet (APCS) 2025 berguna untuk mengasah kemampuan taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dalam membangun jejaring dan hubungan diplomasi dengan taruna angkatan laut dari negara-negara sahabat.

    “Kegiatan ini untuk melatih kemampuan tarua AAL dalam berlayar sekaligus membangun interaksi antar peserta APCS dengan Taruna AAL,” kata Denih kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.

    Menurut Denih, interaksi itu perlu dibangun sejak dini lantaran para taruna AAL dan taruna dari negara sahabat lain akan menjadi pemimpin militer di masa depan.

    Dengan demikian, menurut dia, perwira TNI AL di masa depan sudah memiliki pondasi hubungan yang kuat dengan negara lain, sehingga akan lebih mudah dalam membangun kolaborasi ataupun kerja sama militer.

    Selain untuk melatih kemampuan diplomasi, kata Denih, latihan Kartika Jala Krida juga bertujuan untuk melatih kemampuan bernavigasi taruna AAL dan mempromosikan budaya serta tempat wisata Indonesia.

    Denih menjelaskan ajang ini akan digelar pada Agustus mendatang, dan pihaknya akan mengerahkan dua kapal utama yakni KRI Bima Suci dan KRI Semarang-594.

    KRI Bima Suci direncanakan akan berlayar selama 60 hari yakni sejak 1 Agustus hingga 30 September 2025. KRI tersebut akan melewati beragam rute yakni Surabaya, Jakarta, Padang, Penang, Sattahip, Brunei Darussalam, Tarakan, Makassar hingga Surabaya.

    “KRI Bima Suci akan membawa taruna AAL 97 dan APCS 50 orang yang terdiri dari taruna dari beberapa negara antara lain Malaysia, Vietnam, Laos, Timor Leste, Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Australia, Jepang, India, Italia, Turki, Jerman, UK, Rusia, China dan Korea,” kata Denih,

    Sedangkan KRI Semarang-594 akan membawa 107 taruna AAL untuk berlayar selama 35 hari dari 11 Agustus sampai dengan 15 September 2025 dengan rute Surabaya, Lombok, Timor Leste, Bitung, Brunei Darussalam.

    Demi memastikan ajang ini berjalan dengan baik, pihaknya sudah menyiapkan beragam persiapan diantaranya memeriksa kondisi kapal, penyiapan logistik untuk keperluan berlayar hingga melatih prajurit dan taruna AAL untuk mendukung keberhasilan pelayaran.

    Denih berharap ajang ini bisa menjadi wadah untuk mengasah kemampuan para Taruna AAL agar layak menjadi pemimpin di masa depan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bom pintar buatan anak bangsa

    Bom pintar buatan anak bangsa

    Sebuah inovasi berupa bom pintar/smart bomb dengan nama B250ST diperkenalkan pada ajang Indo Defense, 11 Juni 2025 di Jakarta. Bom buatan perusahaan swasta lokal itu memiliki beragam keunggulan serta spesifikasi yang mumpuni.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri tegaskan  Kemendagri dukung eliminasi malaria di Papua

    Wamendagri tegaskan  Kemendagri dukung eliminasi malaria di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung program nasional eliminasi malaria, khususnya di wilayah-wilayah endemik seperti Papua.

    “Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di enam provinsi di Papua benar-benar mengalokasikan anggaran khusus untuk program eliminasi malaria. Ini bukan sekadar janji, tapi harus menjadi rencana aksi yang terukur dan terarah,” kata Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Ribka dalam 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (17/6).

    Mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan negara-negara sahabat yang telah menyampaikan komitmennya terhadap eliminasi malaria di Indonesia.

    Ribka memberikan apresiasi tinggi kepada provinsi-provinsi yang telah menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan atas keberhasilan mencapai status bebas malaria.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas kementerian dan negara dalam mendorong eliminasi penyakit malaria yang masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

    Namun, di tengah capaian tersebut, Ribka menyampaikan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan, yaitu eliminasi malaria di kawasan Tanah Papua yang kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi.

    “PR (pekerjaan rumah) besar kita saat ini adalah Tanah Papua dengan enam provinsinya. Tadi Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa sekitar 93 persen dari total kasus malaria nasional berasal dari wilayah ini. Ini menjadi perhatian serius dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

    Wamendagri menambahkan bahwa Kemendagri memiliki mandat penting untuk memastikan upaya eliminasi malaria masuk secara konkret ke dalam dokumen perencanaan daerah.

    Ia menekankan, dukungan Kemendagri terhadap program ini merupakan bagian dari kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045, yakni visi Indonesia sebagai negara maju dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

    “Eliminasi malaria bukan hanya isu kesehatan, tapi juga strategi besar dalam pembangunan manusia Indonesia. Karena tanpa masyarakat yang sehat, mustahil kita bisa bicara tentang daya saing dan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Ribka Haluk.

    Sebagai bentuk konkret dari komitmen itu, Kemendagri bersama pemerintah daerah (Pemda) akan membuat nota kesepahaman guna mendukung penganggaran dan pelaksanaan program eliminasi malaria di Papua.

    “Kami akan memastikan bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan anggaran secara jelas dan memadai. Komitmen yang ditandatangani hari ini akan menjadi dasar pengawasan dan pendampingan oleh Kemendagri. Kami tidak akan berjalan sendiri, kami akan terus mendampingi pemerintah daerah sampai target eliminasi ini tercapai,” tuturnya.

    Acara bergengsi tingkat internasional ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan anggota Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination. Turut hadir pula Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Executive Director The Global Fund Peter Sands, CEO APLMA Sarthak Das, serta delegasi dari negara-negara Asia Pasifik.

    Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam menanggulangi penyakit malaria yang hingga kini masih menjadi beban kesehatan masyarakat global.

    Bagi Indonesia, forum ini tidak hanya menjadi ruang diplomasi kesehatan, tetapi juga momentum untuk mempertegas arah pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi wilayah Papua.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.