Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Diaspora Indonesia sambut meriah Presiden Prabowo di St. Petersburg

    Diaspora Indonesia sambut meriah Presiden Prabowo di St. Petersburg

    Ambar, salah satu diaspora Indonesia yang datang bersama suami dan kedua anaknya, berkesempatan mengobrol dengan Presiden Prabowo

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Sejumlah diaspora Indonesia termasuk mahasiswa Indonesia di Rusia menyambut meriah kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kota St. Petersburg, Rusia, Rabu malam.

    Sebanyak 50 orang lebih warga negara Indonesia yang menetap di St. Petersburg memenuhi pelataran hotel tempat Presiden menginap di pusat kota St. Petersburg, dengan mengenakan pakaian tradisional khas Indonesia, di antaranya pakaian khas Jawa Tengah, Kalimantan, atasan kebaya lengkap dengan kain batiknya.

    Sejumlah diaspora itu kemudian begitu antusias melihat kedatangan Presiden di pelataran hotel, dan mereka kompak memanggil-manggil nama Presiden: “Presiden Prabowo! Bapak Presiden!”

    Presiden Prabowo pun menghentikan langkahnya dan menghampiri diaspora dan mahasiswa Indonesia yang berkumpul di pelataran hotel. Presiden kemudian menyalami beberapa dari mereka.

    Ambar, salah satu diaspora Indonesia, yang datang bersama suami dan kedua anaknya, berkesempatan mengobrol dengan Presiden Prabowo.

    “Berapa anaknya?” tanya Presiden kepada Ambar.

    “Dua Bapak, Zenya dan Vladimir,” balas Ambar yang kemudian memperkenalkan dua anaknya kepada Presiden.

    Dua anaknya Ambar, yang menyambut kedatangan Presiden, ikut memeriahkan acara dengan memakai pakaian tradisional khas Kalimantan dan Jawa. Keduanya kemudian mendekat ke arah Presiden dan bersalaman.

    Presiden kemudian sempat bertanya kepada Vladimir: “Kamu ganteng sekali” ungkapan itu kemudian mengundang tawa diaspora lainnya. Vladimir pun memanfaatkan kesempatan bertemu Presiden dengan meminta mainan lego.

    Presiden pun memanggil sekretaris pribadinya, Rizky Irmansyah, untuk membelikan lego untuk Vladimir.

    Presiden lanjut bertanya asal daerah diaspora Indonesia lainnya. Ada yang berasal dari Ambon, ada pula yang dari Papua. Dalam sela-sela pertemuan Presiden dengan para diaspora, ada dari mereka yang memanggil-manggil nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Seskab Teddy! Letkol Teddy!” kata beberapa diaspora.

    Presiden berinteraksi dengan diaspora dan mahasiswa Indonesia di pelataran hotel selama kurang lebih 15 menit. Presiden Prabowo kemudian berpamitan dengan para diaspora Indonesia itu dan masuk ke dalam hotel untuk makan malam dan beristirahat. Saat Presiden masuk ke dalam hotel, beberapa diaspora berseru: “Panjang umur Presiden!”

    Di lobi hotel, kedatangan Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Kemudian, ada pula Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Di St. Petersburg, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan yang termasuk di antaranya pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Kamis (19/6), kemudian memenuhi undangan sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/6).

    Lawatan Prabowo ke St. Petersburg pada 18–20 Juni 2025 merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah dirinya resmi menjabat sebagai Presiden RI. Walaupun demikian, Presiden Prabowo, saat masih sebagai presiden terpilih, juga telah berkunjung ke Moskow, Rusia, dan diterima oleh Presiden Putin pada 31 Juli 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP dengar keluhan rumah subsidi minimalis tapi bisa parkir

    Menteri PKP dengar keluhan rumah subsidi minimalis tapi bisa parkir

    “Kami ini mesti mendengarkan sebagai regulator, mendengarkan banyak pihak,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendengarkan keluhan masyarakat mengenai rumah subsidi minimalis, yakni berukuran 18 meter persegi, tetapi menyediakan ruang untuk parkir kendaraan.

    “Kami ini mesti mendengarkan sebagai regulator, mendengarkan banyak pihak,” ujar Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia mengaku bahwa Kementerian PKP juga mendengarkan masukan masyarakat mengenai ruang untuk parkir kendaraan, meskipun ukuran rumah subsidi hanya 18 meter meter persegi.

    “Makanya kasih masukan. Silakan. Nanti kalau yang punya kendaraan bagaimana? Kami mesti mendengarkan,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa pandangan pro dan kontra akan ada terkait ruang parkir tersebut.

    Walaupun demikian, dia mengaku bahwa terdapat masyarakat yang menyukai usulan desain rumah subsidi minimalis yang menyediakan fasilitas tersebut.

    “Apakah ada yang suka? Boleh dicek itu di Instagram saya. Begitu banyak milenial yang senang kok. Artinya yang sudah ada, berjalan lah,” ujarnya.

    Sementara itu, dia memastikan bahwa desain final mengenai rumah subsidi minimalis masih disusun oleh pemerintah.

    Dengan demikian, ruang parkir untuk kendaraan hingga ukuran rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah dalam program Tiga Juta Rumah belum diputuskan.

    “Kami agak lain. Kami dengerkan masukan dulu, dan baru ambil keputusan. Agak beda ini,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah pengguna media sosial X, seperti @audhinafh dan @indiratendi mempertanyakan adanya ruang untuk parkir di rancangan rumah subsidi pemerintah.

    Yg unik dari negara si kami nih, rumah sepetak gini masi kepikiran punya mobil ???????? https://t.co/UaAUdqrnuf

    — Audhina✨ (@audhinafh) June 12, 2025

    Iya aneh banget. Luas tanah cuma 25 meter kok maksain ada carport segala. Kalo mampu beli mobil mestinya mampu beli rumah yg lebih gede dong

    — indi (@indiratendi) June 12, 2025

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hashim ajak kader Gekira di Partai Gerindra senantiasa rendah hati

    Hashim ajak kader Gekira di Partai Gerindra senantiasa rendah hati

    “Seperti dikatakan Pak Prabowo Subianto, Gerindra dan Gekira adalah pejuang politik. Kita bukan kader partai, kita pejuang politik,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Penasihat Kongres Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) Hashim Djojohadikusumo mengajak kader organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu senantiasa rendah hati.

    Hashim mengatakan bahwa Gekira dan Gerindra bukan sekadar kader, melainkan juga pejuang politik. Sebagai pejuang politik, hal yang diperjuangkan ialah manifesto yang mencerminkan aspirasi rakyat.

    “Seperti dikatakan Pak Prabowo Subianto, Gerindra dan Gekira adalah pejuang politik. Kita bukan kader partai, kita pejuang politik,” kata Hashim sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu malam.

    Sebagai pejuang politik, imbuh dia, Gekira maupun Gerindra merebut kekuasaan tidak untuk mencari harta, tetapi untuk memperbaiki nasib rakyat. Bagi dia, kekuasaan berarti perjuangan untuk mengubah dan memperbaiki bangsa.

    “Kita berjuang karena keyakinan itu,” kata dia.

    Untuk itu, Hashim mengingatkan agar dalam perjuangan itu diiringi dengan kerendahan hati. “Dalam kekuasaan kita lebih rendah hati karena di situ adalah sumber kemenangan kita,” katanya.

    Menurut dia, Gerindra dan Gekira didirikan setidaknya untuk tiga tujuan utama, yaitu menyejahterakan rakyat yang tertindas, miskin, dan melarat; menjaga dan melestarikan Pancasila; serta memajukan ekonomi agar Indonesia setara dengan negara maju lainnya.

    “Kita mau Indonesia negara yang sejahtera, negara yang kaya, negara yang adil dan jaya,” katanya.

    Dia pun mengingatkan agar Pancasila dilestarikan dan dijaga dengan sekuat tenaga demi melawan kekuatan yang ingin mengubah dasar negara. Hashim menyebut spirit itu diamanatkan oleh Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    “Kita jaga Pancasila agar supaya umat-umat agama dan suku-suku lain, suku yang dianggap minoritas, tetap terjaga dengan baik. Kita tahu bahwa ini suatu perjuangan yang belum selesai,” tuturnya.

    Di sisi lain, Hashim menyebut Prabowo telah bertekad untuk menjaga semua suku, umat, dan ras di Indonesia, termasuk minoritas. “Ini adalah tekad dia, tekad saya, dan tekad kawan-kawan yang ikut dalam kekuasaan,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Gekira periode 2019–2025 Fary Djemy Francis menyebut setelah menang dalam Pemilu 2024, Gekira sebagai bagian dari Gerindra masih mengawal dan mendukung program-program Presiden Prabowo.

    Fery juga menyoroti pesan Prabowo bahwa “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”. Menurutnya, ungkapan itu berarti membangun persahabatan jauh lebih luhur daripada bermusuhan.

    “Kita hanya bisa membangun bangsa dan daerah dalam persahabatan, kesederhanaan, kebersamaan, dalam rasa hormat satu dengan yang lain. Partai Gerindra adalah partai yang bersahabat, partai yang menjunjung tinggi persahabatan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur bakal garap potensi empat pulau di Aceh Singkil

    Gubernur bakal garap potensi empat pulau di Aceh Singkil

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pihaknya bakal mengelola semua potensi pulau di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya empat pulau yang baru kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar

    “Sudah hak kita, sudah kembali kepada kita, kelola ke masa depan,” kata Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf dalam jumpa pers usai kembali dari Jakarta, di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Rabu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Menurut Mualem, empat pulau dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar terdapat banyak pohon kelapa, serta sering dijadikan persinggahan para nelayan. Bahkan, diisukan memiliki potensi sumber minyak dan gas bumi (Migas).

    “Apa yang ada di pulau tersebut (dikelola). Semuanya, migas, rumput, kelapa, hingga biawak kita kelola semua,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi pengembalian empat pulau Aceh tersebut.

    “Terima kasih kepada semua lapisan masyarakat yang telah mendukung Pemerintah Aceh. Dengan doa saudara sekalian, dengan doa abu-abu di Aceh, Alhamdulillah apa yang sudah kita perjuangkan telah menjadi milik kita,” kata Mualem.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks napiter: Waspadai konflik global dimanfaatkan kelompok garis keras

    Eks napiter: Waspadai konflik global dimanfaatkan kelompok garis keras

    Jakarta (ANTARA) – Mantan narapidana terorisme (napiter) Arif Budi Setyawan mengingatkan untuk mewaspadai konflik global di Timur Tengah dimanfaatkan oleh kelompok garis keras untuk menyebarkan ideologi, propaganda, perekrutan hingga pengumpulan donasi.

    Dia menekankan perlunya masyarakat berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu global karena ditengarai ada kepentingan lain seperti ideologi, ekonomi, hingga politik.

    “Perang itu pasti punya motif politik dan ekonomi. Perang itu butuh energi, butuh pasukan, dan butuh motivasi yang kuat, dan motivasi agama memang sering digunakan untuk menggerakkan orang untuk berperang,” kata Arif dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia pun menyebut masyarakat perlu mencermati narasi dan tujuan yang dibangun oleh kelompok garis keras, misalnya narasi ekstrem di media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat.

    Dia mencontohkan hal itu seperti menghardik, memusuhi, mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat sehingga berpotensi terjadinya polarisasi di masyarakat dan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Narasi itu ke mana arahnya? Tidak serta merta langsung mengiyakan, menyetujui, tapi berpikir kritis dengan mempertanyakan apa akan berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?” ujarnya.

    Mantan simpatisan Jamaah Islamiyah itu juga mengemukakan pola narasi yang kerap dimainkan oleh kelompok garis keras dengan menyederhanakan konflik menjadi pertarungan hitam-putih.

    Hal tersebut, kata dia, membuat ruang analisis yang jernih dan dialog yang konstruktif menjadi tertutup, apalagi mengaburkannya dengan pemahaman agama untuk memicu polarisasi sosial.

    Misalnya, kata dia, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan kelompok pendukungnya akan membawa narasi konflik global ke arah penegakan syariat atau pendirian negara Islam.

    “Misalnya ISIS, meskipun menggunakan narasi agama, tujuannya tidak murni untuk membela Islam, tetapi lebih kepada penguasaan wilayah dan kekuasaan global. Ini adalah bagian dari permainan politik internasional,” katanya.

    Untuk itu, dia menekankan kewaspadaan dalam bertindak di tengah masifnya informasi di media sosial, termasuk menyelaraskan pandangan politik resmi negara dan melakukan donasi kepada lembaga yang terverifikasi.

    “Karena konflik antarnegara jika disikapi secara individu, kemudian mengirimkan kader (berhijrah), bisa jadi nanti terjebak seperti fenomena ISIS,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam dorong kolaborasi antar pihak demi jaga kebebasan pers

    Kemenko Polkam dorong kolaborasi antar pihak demi jaga kebebasan pers

    “Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab,”

    Jakarta (ANTARA) – Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Marsda TNI Eko Dono Indarto mengatakan seluruh pihak harus saling berkolaborasi untuk menjaga kebebasan pers di seluruh Indonesia, terkhusus di Jawa Timur.

    Dia menjelaskan Jawa Timur menjadi perhatian khusus Kemenko Polkam lantaran terjadi penurunan indeks kemerdekaan pers (IKP) pada 2024 berdasarkan data yang dimiliki Dewan Pers.

    “Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab,” kata Eko Dono Indarto seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam yang diterima Antara di Jakarta kala membuka rapat koordinasi “Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur” di Malang, Rabu

    Berdasarkan data Dewan Pers yang dimiliki Eko Dono, dijelaskan skor IKP Jawa Timur turun dari 76,55 poin pada 2023 (kategori Cukup Bebas) menjadi 67,45 poin pada 2024 (kategori Agak Bebas). Skor ini berada di bawah rata-rata nasional (69,46 poin), dan menempatkan Jawa Timur di peringkat 33 dari 38 provinsi, turun tajam dari posisi ke-14 pada tahun sebelumnya.

    Eko melanjutkan, penurunan skor terjadi pada tiga dimensi utama, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum.

    Menurut Dono, hal ini harus ditangani bersama demi menciptakan iklim pers yang merdeka dan kondusif. Dengan pers yang merdeka, masyarakat pun akan memanfaatkan haknya dengan maksimal dalam memperoleh informasi.

    Eko melanjutkan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemerdekaan pers di daerah. Salah satunya dengan memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pers.

    Dengan kemitraan yang kuat, dia meyakini akan tercipta keterbukaan informasi antara unsur pemerintah terhadap pers.

    Selain itu, kata dia, pemerintah di daerah juga harus cermat dalam menangani kasus sengketa pers.

    “Harus tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, lebih baik lakukan dialog dan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh langkah-langkah hukum,” jelas Eko.

    Walau pemerintah pada akhirnya pemerintah menjamin kebebasan pers, Eko juga mengimbau kepada insan media agar tidak terjebak dalam pusaran informasi sesat yang berujung pada hoaks. Dia menegaskan pers juga harus bekerja sesuai dengan undang-undang dan etika yang berlaku.

    “Selain itu era digital juga membawa tantangan besar seperti maraknya hoaks hingga tekanan terhadap jurnalis. Tapi ini juga momentum untuk memperkuat kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab,” kata Eko.

    Eko berharap dengan adanya ragam Upaya tersebut, kemerdekaan pers di seluruh wilayah Indonesia bisa meningkat demi terciptanya iklim demokrasi yang baik.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bro Ron tak gentar walau bersaing dengan Jokowi rebut kursi Ketum PSI

    Bro Ron tak gentar walau bersaing dengan Jokowi rebut kursi Ketum PSI

    ANTARA – Wakil Ketua DPW PSI Jawa Barat, Ronald Sinaga atau “Bro Ron” menanggapi beredarnya isu yang menyebutkan bahwa Presiden Indonesia ketujuh Joko Wdodo juga akan mendaftar menjadi Ketum PSI. Kepada para wartawan, Bro Ron mengaku, sebagai pendaftar pertama, ia tidak mengetahui dan tidak memikirkan siapa yang akan menjadi pesaingnya, memperebutkan kursi Ketum PSI. (Sanya Dinda Susanti/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor UIN: Keputusan Prabowo tunjukkan kearifan terhadap Aceh

    Rektor UIN: Keputusan Prabowo tunjukkan kearifan terhadap Aceh

    Di sana ada makam tua, pelabuhan tradisional, dan jalur ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat pesisir Aceh. Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi tentang identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal

    Banda Aceh (ANTARA) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman menyatakan keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh merupakan bentuk nyata kearifan terhadap Aceh.

    “Kami menilai keputusan tersebut sebagai bentuk nyata kearifan dan keberpihakan Presiden terhadap sejarah, identitas, dan hak-hak masyarakat Aceh,” kata Rektor UIN Ar Raniry di Banda Aceh, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan menanggapi Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang status empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah administratif Aceh.

    Ia menjelaskan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan historis dan integritas wilayah.

    “Ini bukan sekadar koreksi administratif, tapi pemulihan harga diri dan martabat masyarakat pesisir Aceh,” kata Mujiburrahman.

    Menurut dia, setelah proses panjang yang melibatkan dialog dan klarifikasi historis, Presiden Prabowo menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara sah masuk dalam administrasi Provinsi Aceh.

    Rektor mengatakan pulau-pulau tersebut bukan sekadar wilayah kosong, melainkan ruang hidup yang kaya sejarah dan nilai budaya.

    “Di sana ada makam tua, pelabuhan tradisional, dan jalur ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat pesisir Aceh. Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi tentang identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” katanya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Prof Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan besar dalam mendorong penyelesaian persoalan ini secara damai dan bermartabat.

    Selain itu, Mujiburrahman secara khusus memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atas upaya dan konsistensinya dalam memperjuangkan hak Aceh dalam sengketa pulau tersebut.

    “Kita juga patut memberi penghormatan kepada Gubernur Aceh, Mualem, yang sejak awal konsisten mengawal proses ini. Komitmennya menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat,” kata Mujiburrahman.

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk terus mengawal keberadaan pulau-pulau itu, agar tak sekadar diakui secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Jangan sampai pulau-pulau itu hanya tinggal di peta, tapi seluruh hasilnya dibawa ke luar Aceh. Kita harus pastikan bahwa kedaulatan atas wilayah ini bermakna bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Rektor juga berharap pelibatan aktif perguruan tinggi dalam riset, pemetaan potensi wilayah, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal di kawasan kepulauan tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan status empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang oleh Mendagri Tito Karnavian sempat beralih ke Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, tetap masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    “Pemerintah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Presiden Jakarta, setelah rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Istana Kepresidenan, Selasa.

    Dikatakan Prasetyo, ratas tersebut dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto secara daring untuk mencari jalan keluar terhadap dinamika empat pulau di Sumut dan Aceh.

    Berdasarkan laporan dari Kemendagri, serta dokumen data pendukung yang dimiliki pemerintah, kata Prasetyo, Presiden memutuskan bahwa keempat pulau secara administratif masuk ke wilayah administratif Aceh.

    Kemensetneg memfasilitasi audiensi dua kepala daerah perihal status kepemilikan empat pulau yang berada di batas administratif Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

    Hadir secara langsung dalam ratas tersebut Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kampus UIN Alauddin Makassar membahas revisi RUU KUHAP

    Kampus UIN Alauddin Makassar membahas revisi RUU KUHAP

    “Saatnya RUU KUHAP direvisi. Bisa di bayangkan itu sejak 1981 sampai 2025, sudah waktunya memang untuk diperbaiki. Karena kalau menurut teori hukum yang baik, adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan,”

    Makassar (ANTARA) – Civitas Akademika Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar turut membahas revisi Rencana Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini sedang diproses pemerintah dan DPR RI.

    “Saatnya RUU KUHAP direvisi. Bisa di bayangkan itu sejak 1981 sampai 2025, sudah waktunya memang untuk diperbaiki. Karena kalau menurut teori hukum yang baik, adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan,” kata Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Muh Amiruddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

    Ia berharap dalam revisi RUU KUHAP tersebut yang membahas adanya kebebasan bagi masyarakat ketika diperhadapkan dengan hukum, bebas memberikan keterangan tanpa intimidasi dari penegak hukum, adalah hal tepat serta memenuhi hak asasi manusia.

    Anggota Komisi I DPR RI Dr Syamsu Rizal MI menyampaikan pada Seminar Legislatif Nasional bertema Revisi RUU KUHAP Sebuah Urgensi Nasional dalam Mewujudkan Keadilan, di kampus setempat, bahwa revisi RUU KUHP merupakan urgensi strategis mewujudkan sistem peradilan yang adil dan modern.

    Isu strategis yang dibahas pada RUU tersebut yakni adanya ketimpangan kekuasaan, lemahnya perlindungan tersangka dan korban, dimana hak-hak dasar tidak diatur secara operasional dan tegas.

    “Termasuk menjadi tantangan di era digital yang belum ada mekanisme jelas untuk bukti elektronik, penyadapan digital dan penggeledahan cloud serta keadilan restoratif yang tidak komprehensif,” paparnya.

    Hal senada disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi mengemukakan, ada hal yang menarik yang perlu yang perlu dimasukkan dalam RUU KUHAP yaitu peran jaksa dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

    “Restorative Justice atau RJ, bukan hanya soal penyelesaian perkara. Ini cara baru negara menghadirkan keadilan lebih manusiawi, adil, dan bermartabat. Untuk itu, peran jaksa sebagai pengendali perkara, harus menjadi pilar utama RJ dalam sistem hukum pidana Indonesia,” tuturnya.

    Sementara Ketua Dewan Kehormatan Peradi Sulsel Tadjuddin Rachman memaparkan hasil penelitian mengenai penegak hukum. Ia menyebut bahwa setiap ada Undang undang yang baru harus selalu diikuti dengan infrastruktur yang mengikuti perubahan dalam sebuah peraturan.

    Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Sulsel Heriyanto menambahkan, terkait RJ dimana ada perbedaan antara Kriminal Justice dengan Restorative Justice. Kriminal Justice memandang bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara. Sedangkan RJ memandang kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap rakyat.

    “Sekarang waktunya mahasiswa untuk memahami lebih dalam terhadap teori-teori hukum yang telah di pelajari di kelas, dipadukan dengan pengalaman praktik lapangan serta ilmu hukum dari narasumber,” kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Dr Abd Rauf Muhammad Amin menekankan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tiba di St. Petersburg Rabu sore, ketemu Putin Kamis

    Presiden Prabowo tiba di St. Petersburg Rabu sore, ketemu Putin Kamis

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Kota St. Petersburg, Rusia, pada Rabu sore, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis (19/6).

    Pesawat kepresidenan PK-GRD yang membawa Presiden Prabowo beserta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dijadwalkan mendarat di Terminal VVIP Bandar Udara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, Rusia, Rabu, sekitar pukul 17.30 waktu setempat.

    Di St. Petersburg, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan yang termasuk di antaranya pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Kamis, kemudian memenuhi undangan sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/6).

    Informasi yang diterima oleh ANTARA, kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden Putin berlangsung pada hari kedua Presiden RI di St. Petersburg. Dalam rangkaian itu, Presiden Prabowo akan lebih dulu berziarah ke taman makam pahlawan Piskarevskoye Memorial Cemetery, Kamis pagi.

    Di taman makam pahlawan itu, Presiden Prabowo akan memberi penghormatan kepada pahlawan-pahlawan Rusia yang gugur, kemudian meletakkan karangan bunga (laying wreath).

    Kemudian, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Istana Constantine untuk kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin. Di Istana Constantine, Presiden Prabowo juga akan bertemu empat mata (tete-a-tete), dan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Indonesia dan Rusia. Agenda kenegaraan di Istana Constantine, Kamis, kemudian akan diakhiri dengan menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) di hadapan wartawan Istana Kepresidenan Rusia dan wartawan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

    Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Kemudian, ada pula Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan kemungkinan juga ada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Selepas merampungkan seluruh agenda kenegaraan pada hari kedua, Presiden Prabowo akan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum 2025 sebagai pembicara utama, Jumat. Forum ekonomi tingkat dunia itu berlangsung pada 18–21 Juni dihadiri pelaku usaha, pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, think tank bidang ekonomi dan bisnis, serta media dari berbagai negara.

    Lawatan Prabowo ke St. Petersburg pada 18–20 Juni 2025 merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah dirinya resmi menjabat sebagai Presiden RI. Walaupun demikian, Presiden Prabowo, saat masih sebagai presiden terpilih, juga telah berkunjung ke Moskow, Rusia, dan diterima oleh Presiden Putin pada 31 Juli 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.