Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Wamendagri: Retret gelombang kedua diikuti 87 kepala daerah

    Wamendagri: Retret gelombang kedua diikuti 87 kepala daerah

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa retret gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    “Yang terdaftar itu 93, tetapi kami menerima enam surat permohonan untuk tidak mengikuti karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Memang kalau dipelajari, kondisinya memang tidak memungkinkan begitu,” kata Bima di Sumedang, Kamis.

    Bima menjelaskan, peserta terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik, namun tidak sempat mengikuti retret gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sempat digugat hasil pilkadanya ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan tidak berlanjut dan ketiga, mereka yang baru dilantik setelah melalui pemungutan suara ulang (PSU).

    “Ada sejumlah kepala daerah lagi di ujung nanti yang belum mengikuti retret karena memang belum selesai, seperti Barito Utara ini kan masih PSU kembali,” kata Bima.

    Dia mengatakan sebelum mengikuti rangkaian retret, para peserta dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6).

    Pada Minggu (22/6), seluruh peserta akan berkumpul di Kantor Kemendagri untuk diberangkatkan ke IPDN, Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.

    “Para peserta akan tiba Minggu pukul 12.00 WIB dan disambut resmi oleh Rektor IPDN dan saya mewakili Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

    Bima mengatakan retret secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6) dan sejumlah Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir sebagaimana pada retret gelombang pertama di Magelang.

    “Dan retreat gelombang kedua ini akan selesai pada hari Kamis (26/6) sore atau malam karena hari Jumat adalah libur nasional,” kata dia.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bali Indah Cultural Park bukti kuatnya hubungan diplomatik RI-Polandia

    Bali Indah Cultural Park bukti kuatnya hubungan diplomatik RI-Polandia

    Polandia (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengatakan Bali Indah Cultural Park yang berada di Kota Slupsk, Polandia menjadi bukti kuatnya hubungan kerja sama atau diplomatik antara Indonesia dan negara tersebut di berbagai sektor termasuk bidang kebudayaan.

    “Ini juga mencerminkan peningkatan people to people contact (hubungan antarmasyarakat) Indonesia dan Polandia,” kata Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu RI Acep Somantri di Polandia, Kamis.

    Acep mengatakan hubungan diplomatik Indonesia dan Polandia telah dibangun sejak 1955. Selama 70 tahun, hubungan tersebut terus berkembang dimana berbagai program kerja sama dibangun antara kedua negara.

    Kemudian, adanya Bali Indah Cultural Park yang diresmikan pada Senin (16/6) menunjukkan bahwa Indonesia telah hadir di Polandia. Sehingga diharapkan Polandia juga dapat selalu hadir di Indonesia mengingat sejarah panjang keduanya dalam melakukan interaksi.

    Termasuk pula dalam menandai 70 tahun hubungan bilateral, kata dia, berbagai kegiatan dilakukan oleh kedua negara salah satunya forum bisnis yang dinilai mampu mencerminkan peningkatan hubungan kerja sama perdagangan, serta investasi antara Indonesia dan Polandia.

    Acep menyampaikan ke depannya, Indonesia dan Polandia akan terus melanjutkan kerja sama baik itu di bidang kebudayaan, pertukaran pelajar, kunjungan wisata dan sebagainya.

    “Juga berbagai kunjungan lain yang akan melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat Polandia untuk saling bekerja sama,” tambahnya.

    Secara umum, Bali Indah Cultural Park tepatnya berada di Strzelinko, Kota Slupsk dalam lahan seluas tiga Hektare (Ha) dan nantinya akan dikembangkan menjadi 15 Ha. Bahkan, direncanakan menjadi taman budaya terbesar di Eropa yang menampilkan pusat-pusat kebudayaan Bali.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kesepakatan kerja sama Indonesia-Singapura

    Kesepakatan kerja sama Indonesia-Singapura

    Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati 19 kerja sama di berbagai sektor, Senin (16/6). Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM Lawrence Wong di Parliament House, Singapura.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri tinjau kesiapan retret kepala daerah di IPDN Jatinangor

    Wamendagri tinjau kesiapan retret kepala daerah di IPDN Jatinangor

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meninjau kesiapan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua yang akan digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 22 hingga 26 Juni 2025.

    Bima memastikan seluruh fasilitas siap digunakan, termasuk akomodasi dan ruang kelas untuk para peserta yang terdiri dari 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    “Saya sudah mencoba menginap di sini, mencoba nginap di barak praja, dan rasanya tak perlu AC ya, perlunya selimut. Tak mungkin pakai AC, itu dingin sekali. Jadi cukup apa adanya, seperti itu,” kata Bima di Sumedang, Kamis.

    Bima menyampaikan bahwa seluruh fasilitas ruang kelas telah disiapkan, namun akan dilakukan penyesuaian apabila ada peserta yang mengalami kendala dalam mengakses lokasi tertentu.

    “Kalau ternyata ada kendala bagi kepala daerah tertentu, kami pasti akan menyesuaikan dan menggeser ke lokasi lain yang lebih nyaman,” ujarnya.

    Dia mengatakan retret secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6) dan sejumlah Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir sebagaimana pada retret gelombang pertama di Magelang.

    “Dan retret gelombang kedua ini akan selesai pada hari Kamis (26/6) sore atau malam karena hari Jumat adalah libur nasional,” kata dia.

    Bima mengatakan materi dalam retret gelombang kedua tersebut tidak jauh berbeda dengan materi pada retret kepala daerah gelombang pertama, 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait dengan program prioritas,” ujar Bima.

    Menurut dia, salah satu materi yang akan disampaikan dalam retret tersebut adalah soal hak dan kewajiban sebagai kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

    “Selain itu, juga penekanan kembali kepada aturan, kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajiban mereka,” ujarnya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB: Indeks kepuasan layanan lalu lintas Polri melonjak

    Menteri PANRB: Indeks kepuasan layanan lalu lintas Polri melonjak

    “Kenaikan ini adalah hasil nyata dari kerja keras dan dedikasi jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lalu lintas Polri melonjak.

    Dilansir dari keterangan yang dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis, Rini mengatakan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lalu lintas Polri meningkat dari 84,83 persen menjadi 94,92 persen.

    Menurutnya, peningkatan ini merupakan bukti nyata transformasi pelayanan Polri yang semakin profesional, humanis, dan berbasis teknologi.

    “Kenaikan ini adalah hasil nyata dari kerja keras dan dedikasi jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta.

    Diungkapkan Rini, peningkatan kualitas layanan publik, seperti perpanjangan SIM dan STNK, respons cepat terhadap kecelakaan, hingga penegakan hukum di jalan yang lebih humanis, menjadi indikator konkret keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi digital yang diusung Polri.

    Selain itu, inovasi dalam transparansi, aksesibilitas informasi, dan pemanfaatan teknologi juga memperkuat kepercayaan publik.

    Dia menilai bahwa capaian ini merupakan cermin dari profesionalisme Polri yang terus berkembang sekaligus tantangan untuk menjaga momentum agar pelayanan ke depan semakin efektif dan responsif.

    Menanggapi capaian tersebut, Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan di bidang lalu lintas.

    Dirinya juga menilai bahwa peningkatan kepuasan ini sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang modern, adaptif, dan dipercaya publik dalam menghadirkan rasa aman di jalan raya.

    “Ini tantangan bagi kami untuk terus berbenah, memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: AD harus mampu jelaskan urgensi perekrutan 24.000 personel

    Pengamat: AD harus mampu jelaskan urgensi perekrutan 24.000 personel

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan TNI AD harus memperbaiki metode komunikasi publik untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang urgensi perekrutan 24.000 tamtama.

    “Yang perlu dibenahi adalah komunikasi publik dan mekanisme koordinasi lintas sektor. TNI harus terus menegaskan bahwa mereka hadir bukan untuk menggantikan aktor sipil,” kata Fahmi kepada Antara di Jakarta, Kamis.

    Menurut Fahmi, saat ini publik masih berpersepsi bahwa perekrutan besar-besaran ini merupakan upaya TNI untuk memperluas ekspansi militer ke ranah sipil.

    Padahal yang perlu publik tahu, lanjut Fahmi, perekrutan ini dilakukan untuk menunjang tugas TNI di bidang pertahanan dan pembangunan infrastruktur di wilayah.

    Terlebih saat ini TNI AD kini punya satuan khusus untuk menunjang pembangunan daerah yakni Batalyon Teritorial Pembangunan.

    “Saya melihat langkah (perekrutan 24.000 tamtama TNI AD) ini bukan sekadar perekrutan personel, tapi bagian dari transformasi pertahanan yang menyatu dengan kepentingan kemanusiaan dan pembangunan nasional,” jelas Fahmi.

    Karenanya, dia berharap TNI mampu mengubah persepsi publik dengan penjelasan yang rinci dan detail sehingga tidak muncul gelombang penolakan dari masyarakat.

    Yang lebih penting, lanjut dia, TNI AD juga harus membuktikan kinerjanya kepada masyarakat dengan bekerja secara profesional sesuai dengan koridor yang berlaku.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan TNI AD saat ini menjalankan dua peran penting yakni memperkuat pertahanan di darat dan mensukseskan program pembangunan infrastruktur.

    Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin (9/6) menjelaskan TNI AD menjadi garda terdepan dalam memastikan wilayah teritorial di darat terjaga dengan baik.

    Di sisi lain TNI AD juga menjalankan operasi militer selain perang (OMSP) yang berkaitan dengan misi kemanusiaan seperti penanggulangan pascabencana ataupun peristiwa luar biasa lainnya.

    “Salah satu tugas dalam OMSP salah satu tugas pokoknya adalah membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” kata Wahyu.

    Menurut dia, menjalankan program pembangunan pemerintah juga merupakan bagian dari memperkuat kedaulatan negara.

    Namun demikian, Wahyu memastikan TNI AD bukanlah pihak yang mengambil kendali utama pembangunan nasional di daerah.

    “Dalam konteks ini, TNI AD senantiasa hadir bukan sebagai pelaksana utama, tetapi sebagai kekuatan pendorong, pemicu, dan penyambung daya pembangunan negara, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh elemen sipil,” ujar Wahyu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden kenang tragedi Pengepungan Leningrad di Piskarovskoye

    Presiden kenang tragedi Pengepungan Leningrad di Piskarovskoye

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meletakkan karangan bunga (laying wreath) untuk mengenang tragedi Pengepungan Leningrad di Taman Makam Memorial Piskarovskoye, St. Petersburg, Rusia, Kamis pagi.

    Kegiatan di Piskarovskoye merupakan agenda pertama Presiden Prabowo pada hari kedua lawatan luar negerinya di St. Petersburg, Rusia.

    Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 10.30 waktu setempat, didampingi oleh sejumlah pejabat Pemerintah Republik Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Dubes RI untuk Rusia Jose Antonio Morato Tavares, dan Kepala Protokol Negara (KPN) Andy Rachmianto.

    Prosesi peletakan bunga di Piskarovskoye oleh Presiden Prabowo dibantu tiga prajurit yang berjalan di depan Presiden.

    Selepas karangan bunga diletakkan di depan Patung Motherland Mother, Presiden Prabowo mengheningkan cipta sejenak, kemudian memberikan penghormatan untuk mengenang tragedi kemanusiaan Pengepungan Leningrad.

    Di Saint Petersburg, yang dulunya bernama Leningrad, jutaan warga sipil meninggal dunia akibat blokade yang dilakukan oleh pasukan Nazi. Tragedi itu terjadi pada masa Perang Dunia II, mulai tahun 1941 sampai dengan 1944.

    Selepas Presiden memberi penghormatan, prosesi peletakan bunga juga diikuti oleh jajaran pejabat Pemerintah RI yang mendampingi Presiden Prabowo di Piskarovskoye.

    Presiden Prabowo bersama jajaran pejabat Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Rusia kemudian berfoto bersama, dan menyaksikan defile pasukan.

    Presiden Prabowo kemudian berjalan menuju kendaraan untuk meninggalkan Piskarovskoye. Dalam perjalanannya menuju mobil kepresidenan, Presiden Prabowo sempat berbincang-bincang dengan seorang dosen Sastra Indonesia dari salah satu universitas di St. Petersburg, Svetlana.

    Svetlana, yang cukup dikenal di kalangan komunitas diaspora Indonesia, juga menunjukkan buku kepada Presiden Prabowo.

    Selepas itu, Presiden Prabowo bersama rombongan meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan untuk kunjungan resmi di Istana Kongres Nasional Constantine.

    Di Istana Constantine, Presiden Prabowo akan disambut oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada 18–20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Constantine dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/6).

    Lawatan Prabowo ke St. Petersburg pada 18–20 Juni 2025 merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah dirinya resmi menjabat sebagai Presiden RI. Walaupun demikian, Presiden Prabowo, saat masih sebagai presiden terpilih, juga telah berkunjung ke Moskow, Rusia, dan diterima oleh Presiden Putin pada 31 Juli 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah percepat evakuasi 360 WNI dari Iran

    Anggota DPR minta pemerintah percepat evakuasi 360 WNI dari Iran

    Pemerintah melalui KBRI Teheran harus segera mengambil langkah cepat dan terukur. Setiap detik sangat berharga dalam situasi genting seperti ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mempercepat evakuasi terhadap 360 WNI dari Iran, di tengah situasi memanasnya konflik antara Israel dan Iran.

    Dia mengatakan situasi tersebut pun mendorong negara-negara lain untuk memulangkan warganya dari daerah rawan. Menurut dia, mayoritas WNI di Iran berada di Teheran, sekitar 360 orang.

    “Pemerintah melalui KBRI Teheran harus segera mengambil langkah cepat dan terukur. Setiap detik sangat berharga dalam situasi genting seperti ini,” kata Rizal di Jakarta, Kamis.

    Selain berkoordinasi dengan KBRI Iran, dia pun meminta pemerintah berkoordinasi dengan negara-negara di sekitar Iran untuk memperlancar proses evakuasi.

    “Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas utama. Kami berharap evakuasi berjalan lancar dan seluruh WNI dapat kembali dengan selamat,” kata dia.

    Menurut dia, rencana evakuasi disebut akan dilakukan via jalur darat lantaran wilayah udara Iran tidak kondusif untuk penerbangan sipil. Dia meminta agar jalur evakuasi darat benar-benar dipastikan keamanannya, termasuk pengawalan di titik perlintasan dan penyediaan logistik seperti makanan dan akomodasi.

    “Setiap titik perlintasan harus dipastikan aman. Negara-negara tetangga juga perlu dilibatkan agar akses lintas batas bisa dibuka dengan cepat dan aman,” katanya.

    Dia juga meminta TNI mengambil peran aktif, terutama melalui atase pertahanan dan unsur terkait lainnya, dalam membantu proses evakuasi.

    “Ini sesuai amanat Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025, bahwa TNI wajib memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengimbau seluruh WNI di Iran untuk mematuhi instruksi dari KBRI Teheran demi kelancaran proses evakuasi.

    “Siapkan dokumen penting, bawa barang seperlunya, dan tetap terhubung dengan KBRI agar informasi bisa diterima dengan cepat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Perekrutan 24.000 tamtama TNI AD demi kebutuhan zaman

    Pengamat: Perekrutan 24.000 tamtama TNI AD demi kebutuhan zaman

    Rekrutmen ini relevan karena bagian dari pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dengan empat kompi tematik: medis, zeni, pertanian, dan peternakan.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan perekrutan 24.000 tamtama TNI AD relevan dengan kebutuhan zaman.

    Kebutuhan zaman yang dimaksud yakni peran penguatan pembangunan dan pangan di seluruh wilayah yang tengah dijalani TNI.

    “Rekrutmen ini relevan karena bagian dari pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dengan empat kompi tematik, yakni medis, zeni, pertanian, dan peternakan,” kata Fahmi di Jakarta, Kamis.

    Menurut Fahmi, TNI AD menjadi salah satu institusi yang memiliki fasilitas mumpuni untuk menjalankan pembangunan di daerah.

    Pembangunan yang dimaksud bukanlah berupa fisik saja melainkan kualitas manusia di daerah.

    Kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan Daerah oleh TNI AD dengan 24.000 personelnya diharapkan dapat membantu pemerintah mempercepat pembangunan tersebut.

    Selain itu, Fahmi menilai kehadiran 24.000 prajurit baru ini dapat mempermudah kerja prajurit sebelumnya yang menjalankan dua tugas, yakni pengamanan wilayah dan pembangunan daerah.

    “Ini adalah penataan beban dan fungsi membebaskan satuan tempur dari multitugas, dan sekaligus membentuk satuan pendukung yang khusus menangani aspek-aspek seperti logistik, medis, hingga pembangunan sarana dasar,” kata Fahmi.

    Terkait dengan banyak tanggapan miring dari masyarakat yang mengatakan bahwa perekrutan jumlah besar ini kental dengan tujuan militerisme, Fahmi menilai hal itu sangatlah wajar.

    Hal inilah, lanjut dia, yang harus dijawab oleh TNI AD dengan bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan awal yakni menekan pembangunan di daerah sekaligus menjaga stabilitas keamanan.

    “Kita tidak sedang menyaksikan ekspansi kekuasaan militer ke ruang sipil, tetapi sedang menyaksikan penataan ulang peran militer yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman,” terang Fahmi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima: TNI perkuat pertahanan guna antisipasi konflik luar negeri

    Panglima: TNI perkuat pertahanan guna antisipasi konflik luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan TNI harus memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara untuk mengantisipasi dampak konflik yang sedang terjadi di luar negeri.

    Menurut Agus, hal tersebut harus dilakukan mengingat mulai bermunculan kekuatan-kekuatan militer yang lahir dari konflik yang saat ini sedang terjadi.

    “Kemunculan kekuatan-kekuatan baru dan meningkatnya ketegangan global menuntut Indonesia untuk menyusun strategi kebijakan luar negeri dan pertahanan yang proaktif dan berdampak jangka panjang,” kata Agus kala memberikan kuliah umum kepada 212 Perwira Siswa Dikreg LIII Sesko TNI TA 2025 di Graha Widya Adibrata, Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Agus melanjutkan kebijakan luar negeri dan pertahanan itu harus diambil pemerintah berlandaskan prinsip politik bebas aktif yang dianut Indonesia.

    Salah satu kebijakan yang dapat diambil pemerintah, dalam hal ini TNI, yakni membangun kerja sama militer dengan negara sahabat.

    Hal itu diyakini Agus dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain sekaligus meningkatkan stabilitas keamanan negara di kawasan.

    Namun, jika diplomasi militer dan kerja sama antar negara tidak cukup ampuh menjaga stabilitas keamanan negara dari dampak konflik, ia menegaskan TNI harus mempertimbangkan langkah lain untuk mengamankan negara.

    “Oleh karena itu, TNI dituntut untuk mengantisipasi setiap perubahan global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas nasional,” jelas Agus.

    Untuk diketahui, saat konflik dunia sedang memanas lantaran perang tengah berkecamuk antara Iran dan Israel. Sejak 13 Juni 2025, Israel meluncurkan serangan berskala besar ke Iran dengan mengincar fasilitas nuklir di sejumlah kota Iran dan pusat-pusat komando tinggi militer.

    Media Iran melaporkan bahwa hingga Rabu (18/6), jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Teheran dan wilayah-wilayah lain telah mencapai 585 orang. Sementara sejumlah 1.326 orang lainnya mengalami cedera akibat serangan itu.

    Sebagai respons terhadap serangan Israel, militer Iran meluncurkan rudal balistik ke Israel yang mengakibatkan 24 orang tewas dan 500 lainnya cedera.

    Indonesia dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Tindakan itu merupakan pelanggaran hukum dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.