Category: Antaranews.com Politik

  • Presiden Prabowo: Rakyat Indonesia tak lupa bantuan Rusia

    Presiden Prabowo: Rakyat Indonesia tak lupa bantuan Rusia

    Sewaktu Indonesia masih baru merdeka, dan masih sangat miskin, Uni Soviet — pada saat itu di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat jumpa pers bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovskiy, menyatakan, rakyat Indonesia tak pernah melupakan uluran tangan Rusia yang membantu Indonesia terutama pada masa-masa Republik Indonesia baru merdeka.

    Presiden menyebut Rusia banyak membantu Indonesia membangun infrastruktur vital seperti jembatan-jembatan, rel kereta api, pabrik-pabrik dan gedung-gedung besar di Jakarta dan kota-kota lainnya.

    “Rusia membantu tanpa meminta kita kembali bayar utang dalam waktu cepat. Tetapi, akhirnya walaupun (dalam) beberapa puluh tahun, kami kembalikan utang kami pada saat itu,” kata Presiden Prabowo kepada Presiden Putin saat pernyataan pers bersama di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, Rusia, Kamis.

    “Sewaktu Indonesia masih baru merdeka, dan masih sangat miskin, Uni Soviet — pada saat itu di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia,” kata Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo menilai pertemuannya dengan Presiden Putin hari ini menjadi momentum semakin eratnya hubungan Indonesia dan Rusia yang telah terjalin selama 75 tahun.

    “Hari ini kita telah bertemu, dan hubungan kita semakin lebih tinggi lagi. Pertemuan saya dengan Presiden Putin hari ini berlangsung dengan sangat intens, hangat, dan produktif di semua bidang,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo melaksanakan kunjungan resmi ke Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, Rusia, Kamis, bersama jajaran delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

    Kunjungan resmi itu diawali dengan pertemuan empat mata (tete-a-tete) antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sementara Presiden Putin didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

    Pertemuan empat mata antara dua pemimpin negara itu berlangsung selama sejam lebih.

    Kemudian, Presiden Prabowo dan Presiden Putin berpindah ke ruangan yang lain untuk menikmati jamuan makan siang, yang diselingi dengan pertemuan bilateral dua negara.

    Ada enam menu yang disajikan oleh Istana Konstantinovskiy dalam acara jamuan makan siang tersebut.

    Selepas itu, Presiden Prabowo dan Presiden Putin menyaksikan pertukaran dokumen MoU yang telah ditandatangani oleh perwakilan dua negara, dan acara dilanjutkan dengan menyampaikan pernyataan pers bersama.

    Terakhir, kunjungan resmi itu ditutup dengan pertukaran cinderamata antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putin sebut keanggotaan Indonesia dalam BRICS beri sumbangsih besar

    Putin sebut keanggotaan Indonesia dalam BRICS beri sumbangsih besar

    Indonesia sebagai negara berwibawa dan berpengaruh besar di arena internasional, saya yakin akan menambah potensi BRICS dan memberikan sumbangsih besar, sumbangan tambahan kegiatan BRICS dan mekanisme kerja samanya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin menilai keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok ekonomi negara berkembang BRICS sejak Januari 2025 akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap kelompok tersebut.

    Dalam pernyataan pers bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis, Presiden Putin mengatakan bahwa pihaknya mendukung keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan upaya penuh.

    “Indonesia sebagai negara berwibawa dan berpengaruh besar di arena internasional, saya yakin akan menambah potensi BRICS dan memberikan sumbangsih besar, sumbangan tambahan kegiatan BRICS dan mekanisme kerja samanya,” kata Putin seperti dalam tayangan video yang disaksikan secara daring melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat dini hari.

    Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS, sebuah organisasi yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, pada 6 Januari 2025.

    Indonesia menjadi anggota ke-10 dalam BRICS, yang juga mencakup Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin atas dukungan kuat Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok ekonomi negara berkembang BRICS.

    “Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam bidang perdagangan, Indonesia merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Rusia di kawasan Asia Tenggara dengan volume perdagangan antara dua negara pada 2024 mencapai 4,3 miliar dolar AS.

    Selain ingin memperluas pasokan gandum dan beberapa komoditas pertanian lainnya ke Indonesia, Rusia juga ingin membuka peluang baru untuk mengekspor produk peternakan. Hal itu guna meningkatkan lagi volume perdagangan kedua negara yang saat ini terus tumbuh.

    “Selama 4 bulan tahun ini, volume perdagangan tahun ini naik 40 persen,” kata Putin.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi: RUU Penyiaran perlu atur media lokal dan kepemilikan silang

    Akademisi: RUU Penyiaran perlu atur media lokal dan kepemilikan silang

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Ignatius Haryanto Djoewanto menyebut Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran perlu mengakomodasi dua isu penting, yakni media lokal dan kepemilikan silang.

    Saat diskusi bertajuk “RUU Penyiaran: Peran Negara dalam Menjamin Keadilan Ekosistem Media”, Ignatius mengatakan bahwa di samping lembaga penyiaran swasta, nasib lembaga penyiaran komunitas seperti media lokal perlu ikut diperhatikan dalam RUU Penyiaran yang tengah digodok DPR RI.

    “Dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kenapa sampai muncul ada entitas yang namanya lembaga penyiaran lokal? Saya kira ini arahnya adalah untuk penguatan-penguatan di lokal sehingga, menurut saya, juga penting untuk tetap diakomodasi,” kata Ignatius di ANTARA Heritage Center, Jakarta.

    Ia mengingatkan jangan sampai RUU Penyiaran menjadi semacam resentralisasi, yakni menarik kembali kewenangan penyiaran kepada pusat yang dikhawatirkan berpotensi mematikan media-media di daerah.

    Ignatius mengaku tengah melakukan penelitian terkait ekosistem media. Dari data yang dihimpun sejauh ini, dia menemukan banyak keluhan dari lembaga penyiaran yang beroperasi di daerah-daerah.

    Sementara itu, terkait kepemilikan silang, Ignatius mengutarakan bahwa hal itu perlu diatur agar tidak terjadi campur baur kepentingan ekonomi politik media. Menurut dia, publik berhak mendapatkan produk jurnalistik yang nihil bias.

    “Lembaga penyiaran kita ini ada banyak yang partisan … partisan ini tidak baik untuk demokrasi karena yang diterima oleh publik informasi yang bias. Bagaimana kemudian UU Penyiaran ini juga bisa menjaga supaya media-media penyiaran kita itu tidak campur baur dengan kepentingan-kepentingan politik,” katanya.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan media, menciptakan lapangan permainan yang setara mengenai hubungan bisnis antara industri penyiaran dan platform digital, serta mendukung jurnalisme berkualitas.

    Menurut Nezar, pihaknya tengah menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Penyiaran dari DPR. Ketika draf telah diterima, Pemerintah bakal menyegerakan penyusunan RUU Penyiaran tersebut.

    “Kita mungkin akan membuat diskusi juga dengan ekosistem yang ada untuk memperkaya DIM, kita lihat mana lubang-lubang (celah) dari draf itu yang bisa coba diusulkan dari perspektif Komdigi,” ucap Nezar pada kesempatan yang sama.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putin sebut kerja sama kebudayaan Rusia dan Indonesia terus terjalin

    Putin sebut kerja sama kebudayaan Rusia dan Indonesia terus terjalin

    Kita bekerja sama di bidang kebudayaan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa kerja sama antara Rusia dan Indonesia di bidang kebudayaan terus terjalin selama beberapa tahun terakhir.

    “Kita bekerja sama di bidang kebudayaan,” kata Putin dalam pernyataan bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral kedua negara di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis.

    Putin mengatakan, salah satu bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui kegiatan konser, pameran, dan pertunjukan seni Rusia yang diselenggarakan oleh Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di Jakarta selama lebih dari enam tahun.

    Selain kegiatan kebudayaan, kedua negara juga menjalin kerja sama di bidang pendidikan. Pusat pendidikan Rusia dan Indonesia telah dibuka di Jakarta dan Bali.

    Di bidang pelatihan sumber daya manusia, lebih dari 500 warga Indonesia tercatat menempuh pendidikan di Rusia.

    Putin juga menyampaikan bahwa Rusia terus mendorong kemudahan perjalanan wisata antara kedua negara. Salah satu langkah yang telah diambil adalah pemulihan layanan penerbangan langsung dari Moskow ke Pulau Bali.

    “Kami memulihkan penerbangan langsung dari Moskow ke Pulau Bali. Pada Januari 2025, Konsulat Jenderal Rusia di Pulau Bali telah dibuka,” kata dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Putin juga mengungkapkan bahwa Rusia terbuka untuk menjalin kerja sama di bidang nuklir dengan Indonesia.

    Dia juga menyampaikan minat untuk memperluas kemitraan di sektor teknologi canggih. Beberapa bidang yang disebutkan meliputi pemanfaatan luar angkasa untuk tujuan damai, pengembangan kota pintar, kecerdasan buatan.

    Kemitraan lainnya yang juga dibahas termasuk dalam sektor perdagangan, pertanian, serta minyak dan gas alam.

    Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Federasi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Dia menyatakan bahwa hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia selama ini berkembang secara tradisional dengan dasar kepercayaan dan persahabatan.

    Tahun 2025 menjadi penanda 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

    “Hari ini kita mengadakan negosiasi yang konstruktif. Kami membahas kompleks isu-isu bilateral kami juga membahas isu-isu internasional,” kata Putin.

    Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pertemuannya dengan Putin berlangsung hangat, dan produktif. Kedua negara membahas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga investasi.

    “Hari ini berlangsung dengan intens, hangat, dan produktif. Di semua bidang, ekonomi, kerja sama teknis, perdagangan, investasi, semua telah mengalami peningkatan,” ucap Presiden Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putin: Rusia terbuka kerja sama bidang nuklir dengan Indonesia

    Putin: Rusia terbuka kerja sama bidang nuklir dengan Indonesia

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa negaranya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang nuklir.

    “Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir,” ujar Putin dalam pernyataan bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral kedua negara di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis.

    Putin mengatakan kesiapan Rusia bekerja sama di bidang nuklir dengan Indonesia untuk tujuan damai.

    “Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai, termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf,” kata dia.

    Selain kerja sama di bidang nuklir, Putin juga menyampaikan minat untuk memperluas kemitraan di sektor teknologi canggih.

    Beberapa bidang yang disebutkan meliputi pemanfaatan luar angkasa untuk tujuan damai, pengembangan kota pintar, kecerdasan buatan.

    Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Federasi Rusia di kawasan Asia Pasifik.

    Dia menyatakan bahwa hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia selama ini berkembang secara tradisional dengan dasar kepercayaan dan persahabatan.

    Tahun 2025 menjadi penanda 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

    “Hari ini kita mengadakan negosiasi yang konstruktif. Kami membahas kompleks isu-isu bilateral kami jg membahas isu-isu internasional,” kata Putin.

    Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pertemuannya dengan Putin berlangsung hangat, dan produktif. Kedua negara membahas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga investasi.

    “Hari ini berlangsung dengan intens, hangat, dan produktif. Di semua bidang, ekonomi, kerja sama teknis, perdagangan, investasi, semua telah mengalami peningkatan,” ucap Presiden

    Prabowo membuka peluang bagi Rusia untuk menambah penerbangan langsung dari Rusia ke berbagai kota di Indonesia.

    Selain itu, Kepala Negara juga ingin meningkatkan jumlah anak muda untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari Pemerintah.

    Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Rusia dalam kunjungan kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI ke negara tersebut.

    Presiden menyatakan kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Federasi Rusia.

    “Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya,” ucap Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Foto karya pewarta ANTARA dipamerkan di St Petersburg Rusia

    Foto karya pewarta ANTARA dipamerkan di St Petersburg Rusia

    Jakarta (ANTARA) – Dua foto karya pewarta ANTARA Ahmad Subaidi dan Dhemas Reviyanto dipamerkan di sela acara Sidang Umum ke-19 Organisasi Kantor Berita Asia-Pasifik (the Organization of Asia-Pacific News Agencies/OANA), di St Petersburg, Rusia.

    Foto itu merupakan foto tahun 2024 yakni momen saat Paus Fransiskus mencium tangan Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar di Jakarta, serta foto tradisi perang sabet kelapa di Mataram.

    Foto itu dipamerkan bersama puluhan foto karya wartawan kantor berita anggota OANA lainnya, dan menjadi perhatian para delegasi dan tamu undangan yang hadir.

    Selain pameran foto kantor berita anggota OANA, pada kesempatan itu juga digelar pameran foto kantor berita Rusia TASS dan kantor berita China Xinhua bertajuk Perayaan 80 tahun Kemenangan Besar, yang menampilkan foto era perang dunia kedua.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam sambutannya secara virtual pada acara Sidang Umum Ke-19 OANA menyatakan harapannya agar Sidang Umum OANA dapat meningkatkan saling pengertian di antara kantor berita anggota.

    Lavrov meyakini Sidang Umum OANA secara konstruktif akan membuahkan hasil di mana resolusi dan rekomendasinya akan memberikan suntikkan positif bagi masing-masing kantor berita anggota.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPN Jatim tinjau percepatan sertifikasi tanah wakaf di Tulungagung

    BPN Jatim tinjau percepatan sertifikasi tanah wakaf di Tulungagung

    “Kami sudah menjalin kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mendukung percepatan program ini,”

    Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur terus mendorong percepatan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) bidang pertanahan, khususnya sertifikasi tanah wakaf dan aset tempat ibadah.

    Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Kamis.

    Monev digelar di ruang rapat Kantor Pertanahan Tulungagung, dihadiri Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Jatim, kepala kantor pertanahan se-wilayah Mataraman, perwakilan Pemkab Tulungagung, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, serta sejumlah lembaga keagamaan.

    Pelaksana harian Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung menyampaikan, sinergi antar instansi terus diperkuat untuk mempercepat proses sertifikasi bidang tanah wakaf di wilayahnya.

    “Kami sudah menjalin kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mendukung percepatan program ini,” ujarnya.

    Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Sengketa Kanwil BPN Jatim, Wikantadi, meminta seluruh pihak melakukan validasi data agar proses sertifikasi lebih akurat dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

    “Data dari BWI, Kemenag, dan instansi lainnya harus saling dikonfirmasi. Output-nya nanti adalah peta sebaran tanah wakaf di Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, menekankan pentingnya percepatan program ini sebagai bagian dari pembangunan peradaban umat. Ia meminta seluruh pihak menyamakan pemahaman dan berkomitmen agar aset umat memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Pilar peradaban banyak dimulai dari tanah wakaf. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral untuk menuntaskan program ini,” katanya.

    Berdasarkan hasil sensus, jumlah bidang tanah wakaf di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 3.424 bidang.

    Sebanyak 2.709 bidang telah bersertifikat, sementara 715 bidang lainnya menjadi target penyelesaian hingga akhir Juli 2025.

    Adapun Kantor Pertanahan Kota Blitar dari target 213 bidang, sebanyak 54 bidang tidak dapat diproses karena tercatat sebagai aset instansi pemerintah.

    Sementara di Kabupaten Blitar, dari target 2.480 bidang, sebanyak 200 objek wakaf menjadi prioritas percepatan. Sedangkan di Kabupaten Trenggalek, dari total 5.125 bidang tanah wakaf, baru 2.458 bidang yang bersertifikat, menyisakan 2.667 bidang yang masih dalam proses.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR segera panggil platform digital terkait revisi UU Penyiaran

    DPR segera panggil platform digital terkait revisi UU Penyiaran

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top (OTT) atau penyedia layanan siaran konten daring dalam revisi Undang-Undang Penyiaran.

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,” kata Nurul di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

    Menurut Nurul, pemanggilan pihak platform digital ke rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini bertujuan memperjelas cakupan yang diatur dalam UU Penyiaran nantinya: apakah hanya menyangkut media penyiaran konvensional atau termasuk media OTT.

    Mengingat disrupsi teknologi dewasa ini, DPR RI menginginkan adanya asas keadilan di antara lembaga penyiaran konvensional dan entitas OTT.

    “Supaya pajak yang larinya ke luar juga bisa dibayarkan di sini, supaya mereka (OTT) juga ada kantornya di sini, dan supaya mereka juga bisa mengikuti aturan-aturan di sini. Jadi tidak ada lagi pembedaan. Ini yang kita harapkan,” kata dia.

    Nurul tidak membeberkan kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Namun yang jelas, dia memastikan bahwa DPR bakal mempercepat penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Penyiaran.

    “Saya kira RDPU cukup sekali lagi. Setelah itu, kita finalisasi untuk menyusun RUU ini. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” katanya.

    Setelah disusun, Komisi I selaku pembahas regulasi di bidang komunikasi akan mengirimkan DIM revisi UU Penyiaran kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kemudian, DIM akan diteruskan kepada Pemerintah.

    “Memang butuh waktu dalam secara sistem, tapi mudah-mudahan, paling tidak kita bisa cepat ada undang-undang yang mengatur semua ini karena kita tahu bahwa media sekarang dalam situasi yang sangat memprihatinkan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya tengah menunggu DIM dari DPR. Ketika draf telah diterima, Komdigi dan Kementerian Hukum bakal menyegerakan penyusunan revisi UU Penyiaran tersebut.

    “Kita mungkin akan membuat diskusi juga dengan ekosistem yang ada untuk memperkaya DIM, kita lihat mana lubang-lubang (celah) dari draf itu yang bisa coba diusulkan dari perspektif Komdigi. Kementerian Hukum juga akan melihat harmonisasinya dengan aturan-aturan yang ada,” katanya pada kesempatan yang sama.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putin nilai Prabowo miliki tekad tingkatkan hubungan RI-Rusia

    Putin nilai Prabowo miliki tekad tingkatkan hubungan RI-Rusia

    Ini memang pertanda yang sangat baik bahwa Indonesia, di bawah Presiden saat ini, bertekad untuk mengembangkan hubungan secara komprehensif

    St Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat meningkatkan hubungan baik RI dengan Rusia.

    “Ini memang pertanda yang sangat baik bahwa Indonesia, di bawah Presiden saat ini, bertekad untuk mengembangkan hubungan secara komprehensif,” kata Putin terkait kunjungan kenegaraan Prabowo Subianto ke St Petersburg, Rusia, Kamis.

    Demikian disampaikan Putin dalam dialog terbatas bersama Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir, dan sejumlah pimpinan kantor berita terkemuka dunia, di St Petersburg, Rusia, Kamis.

    Putin menyampaikan hubungannya dengan Presiden Prabowo memang sangat baik. Ia sangat menghargai kesediaan Prabowo hadir di Rusia, melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus memenuhi undangan menghadiri Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF) 2025.

    Menurut Putin, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, mengalami perkembangan dengan sangat cepat.

    Struktur ekonomi negara berkembang berubah, dengan PDB dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat pesat.

    Menurut Putin, Rusia dan Indonesia memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik. Rusia akan terus mempertahankan kerja sama yang telah terjalin, dan akan berupaya melakukan diversifikasi kerja sama lain.

    Putin menyambut baik langkah Indonesia bergabung dengan BRICS dan akan memastikan Indonesia mendapatkan keuntungan atas keanggotaan di sana.

    “Negara BRICS, termasuk Rusia, tentu saja tertarik untuk membangun hubungan dengan Indonesia di bidang-bidang yang menjadi prioritas Indonesia,” jelasnya.

    Putin menyampaikan, Rusia memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada Indonesia, utamanya terkait bidang teknologi tinggi. Sementara Indonesia, ia meyakini, juga akan menawarkan ide-ide menariknya kepada Rusia.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan kepala daerah wajib mendukung PSN

    Mendagri tegaskan kepala daerah wajib mendukung PSN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib mendukung percepatan realisasi Program Strategis Nasional (PSN).

    Mendagri mengingatkan, dukungan terhadap PSN merupakan amanat undang-undang (UU). Dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung PSN. Apabila tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.

    “Kalau enggak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” kata Tito di Jakarta, Kamis..

    Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mempercepat realisasi Program Strategis Nasional (PSN).

    Ia menekankan, program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lainnya memerlukan dukungan aktif dari DPRD agar dapat berjalan optimal.

    Selain PSN, Mendagri juga menyoroti peran DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen.

    Namun, capaian tersebut masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

    “Pertumbuhan ekonomi juga, nasional, itu sangat dipengaruhi kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum (Ketum) ADKASI Siswanto menyampaikan harapannya agar Mendagri dapat menjadi pelindung bagi marwah DPRD di seluruh Indonesia.

    Ia menegaskan, posisi DPRD memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi menyebut DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.