Category: Antaranews.com Politik

  • MPR ingatkan ASN jaga kepercayaan atas penerapan kebijakan WFA

    MPR ingatkan ASN jaga kepercayaan atas penerapan kebijakan WFA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam menjalankan tugas kerjanya dengan diberlakukannya kebijakan bekerja secara fleksibel dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).

    “Bila kemudian pemerintah sudah mempercayakan kepada ASN untuk bisa work from anywhere, maka jagalah kepercayaan itu,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut justru tak dipandang sebagai bentuk kelonggaran kerja bagi ASN sehingga tidak produktif dan mencapai target kerja yang ditetapkan pemerintah.

    “Artinya, jangan kemudian sudah diberi kesempatan work from anywhere, kemudian ternyata tidak melakukan work from anywhere, tapi melakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai daripada harapan pemerintah,” katanya.

    Sebaliknya, dia meminta kebijakan tersebut mampu menjadi pendorong bagi ASN agar dapat semakin produktif dan berkinerja baik.

    “Harapan pemerintah itu agar betul-betul menjadi pemicu untuk sudah dipercaya, maka buktikan bahwa kepercayaan itu bisa dilakukan dengan yang terbaik,” ucapnya.

    Menurut dia, kebijakan tersebut didukung pula dengan perkembangan teknologi informasi dan digital saat ini dalam menghadirkan fleksibilitas kerja.

    “Memang sekarang ini era digitalisasi, era zoom dan lain sebagainya, memang lebih fleksibel kita bisa bekerja, dan dengan demikian maka kinerja juga lebih bagus, semakin kerja lebih bagus, dan kemudian tidak dikecewakan lah negara yang sudah memberikan kelonggaran semacam ini,” tuturnya.

    Meski demikian, dia mengingatkan agar kebijakan tersebut patut dibarengi pula dengan pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah atas penerapannya, apakah pemberlakuannya membawa kebaikan atau justru sebaliknya.

    “Pemerintah juga harus melakukan evaluasi. Kalau memang ternyata ini tidak produktif (kebijakannya) ya harus dikembalikan, tapi kalau ternyata ini sangat produktif dan sangat membantu kinerja yang lebih bagus, ya boleh saja itu dilanjutkan,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (17/6), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

    Aturan ini membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi model kerja yang lebih adaptif sehingga ASN bisa bebas bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) sesuai kebutuhan.

    Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI-Vietnam kembangkan kolaborasi berkelanjutan tanggulangi terorisme

    RI-Vietnam kembangkan kolaborasi berkelanjutan tanggulangi terorisme

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dan Vietnam fokus mengembangkan kolaborasi berkelanjutan di berbagai aspek penanggulangan terorisme pada pertemuan ke-2 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) di Jakarta, Rabu (18/6).

    Deputi Bidang Kerja sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan bahwa kemitraan komprehensif kedua negara telah terjalin sejak tahun 2022 dan berencana untuk terus mengembangkannya melalui beragam aspek penanggulangan terorisme.

    “Kerja sama antara Vietnam dan Indonesia telah tumbuh semakin kuat sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 22 Desember 2022,” kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, dirinya menuturkan pertemuan tersebut tidak hanya untuk bertukar pandangan, tetapi juga sebagai kesempatan membahas rencana ke depan, termasuk dalam hal cara saling berbagi informasi, meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, hingga cara meningkatkan kapasitas personel melalui program pelatihan.

    Adapun beberapa poin yang disetujui sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama kedua negara, yakni pertukaran informasi dan intelijen melalui mekanisme hotline (saluran telepon) pelaksanaan seminar atau workshop (lokakarya) membahas tema tertentu seperti penggunaan dunia siber untuk tujuan terorisme dan penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta kerja sama di bidang penelitian melalui pelatihan.

    Lalu, kerja sama dalam kerangka multilateral melalui Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara (SOMTC), Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol), dan Forum Regional ASEAN (ARF), serta peningkatan kapasitas di bidang penegakan hukum.

    Di hadapan delegasi Vietnam, Andhika turut menjelaskan cara BNPT RI dalam melakukan kontranarasi di media sosial melalui peran Duta Damai dan Pusat Media Damai.

    “Duta Damai berjumlah lebih dari seribu partisipan yang berasal dari beragam provinsi untuk membantu kami melawan narasi-narasi yang dibangun,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam Letnan Jenderal Pham The Thung mengatakan MoU yang sudah terjalin antara kedua negara merupakan bentuk kolaborasi yang kuat dan berharap kemitraan ini berlanjut semakin efektif dan berdampak bagi perdamaian dan keamanan Kawasan.

    “MoU tentang kerja sama penanggulangan terorisme yang ditandatangani antara Kementerian Keamanan Publik Vietnam dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia merupakan bukti kerja sama yang erat,” ungkap Thung dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 87 kepala daerah ikuti retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor

    87 kepala daerah ikuti retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    “Memang kalau dipelajari kondisinya memang tidak memungkinkan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas, dan ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II akan dilaksanakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Sebelum keberangkatan ke Jatinangor, seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6), dan berkumpul kembali di Kemendagri pada Minggu (22/6) untuk kemudian diberangkatkan menggunakan kereta cepat.

    “Dan nanti akan dilepas oleh Pak Sekjen Kemendagri Pak Tomsi untuk selanjutnya menggunakan Whoosh kereta cepat menuju Jatinangor,” ujar Bima.

    Setibanya di IPDN, para peserta akan disambut oleh Rektor IPDN Halilul Khairi dan Wamendagri, sebelum secara resmi membuka rangkaian retret yang akan dilangsungkan hingga Kamis malam (26/6).

    “Retret sendiri akan dibuka secara resmi oleh Pak Mendagri pada hari Senin di tanggal 23 [Juni 2025],” terang Bima.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU siapkan Hercules dan Boeing untuk evakuasi WNI dari Iran-Israel

    TNI AU siapkan Hercules dan Boeing untuk evakuasi WNI dari Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan TNI AU menyiapkan pesawat angkut Hercules hingga Boeing untuk membantu evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran dan Israel.

    “Pesawat sudah kita siapkan, baik pesawat Hercules maupun Boeing juga sama,” kata I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut ia, TNI AU tidak hanya mempersiapkan pesawat, melainkan juga kru dan pasukan telah disiagakan untuk menjalankan misi evakuasi.

    Namun, hingga saat ini TNI AU belum menerima perintah dari Mabes TNI untuk menjalankan misi evakuasi tersebut.

    Walau demikian, dia memastikan jajaran TNI AU siap diperintahkan kapan pun untuk menjalankan misi evakuasi WNI dari Iran dan Israel.

    “Intinya TNI AU siap melaksanakan perintah. Dari pimpinan turun, kita akan siap melaksanakan untuk melaksanakan evakuasi,” katanya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan TNI mengerahkan 34 personel yang tergabung dalam tim khusus untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan Israel.

    “Rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran dan Israel akan melibatkan Crisis Response Team (CRT) yang terdiri dari 34 personel gabungan TNI,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Kamis (19/6).

    Kristomei mengatakan sebanyak 34 personel itu saat ini masih berada di Jakarta dan mereka siap menerima perintah jika diperlukan untuk mengevakuasi WNI saat masih Israel, Iran ataupun ketika sudah sampai di bandara Indonesia.

    Kristomei mengatakan berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, saat ini terdapat 578 orang WNI di wilayah Iran dan Israel.

    Jumlah itu terdiri atas 386 orang di Iran dan 192 orang di Israel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 115 orang WNI di Iran dan 11 orang WNI di Israel bersedia untuk dievakuasi.

    “Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang tinggal di wilayah-wilayah yang saat ini masuk dalam kategori rawan,” kata Kristomei.

    Nantinya, WNI dari Iran akan berangkat menuju Baku pada Jumat (20/6) pukul 07.00 waktu setempat (11.00 WIB).

    Sesampainya di Baku, para WNI akan transit selama dua malam sebelum melanjutkan penerbangan pulang ke Indonesia dengan pesawat komersial pada Minggu, 22 Juni 2025.

    Sedangkan rencana evakuasi WNI dari Israel direncanakan melalui Amman (Yordania), sebelum diberangkatkan melalui jalur udara ke Indonesia.

    Kristomei belum bisa menjelaskan secara rinci kapan 34 personel itu berperan dalam proses evakuasi. Dia hanya memastikan para personel TNI itu siap jika harus diberangkatkan ke wilayah rawan untuk mengevakuasi WNI.

    “TNI menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri adalah bagian dari tugas konstitusional yang diemban, dan akan terus dilaksanakan secara maksimal dalam kerangka kepentingan nasional,” jelas Kristomei.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong Kaltara kembangkan pariwisata dan UMKM

    Komisi VII DPR dorong Kaltara kembangkan pariwisata dan UMKM

    Tanjung Selor (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong Provinsi Kalimantan Utara mengembangkan sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif sebagai sumber ekonomi baru.

    “Menurut kami di berbagai belahan dunia saat ini, di tengah-tengah ekonomi global yang sangat dinamis dan tidak menentu, maka semua negara dan termasuk semua daerah juga dituntut untuk kreatif mendapatkan sumber-sumber ekonomi baru,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga pada rapat dengar pendapat (RDP) kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Kaltara, bertempat di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kamis malam.

    Di beberapa negara, kata Lamhot, walaupun minim investasi, tetapi ekonominya tetap berkembang karena sektor pariwisatanya berkembang.

    Pariwisata ke depan menjadi sumber ekonomi yang sangat menjanjikan, baik itu terhadap sebuah negara maupun sebuah daerah, seperti Provinsi Kaltara.

    Menurut ia, berbagai negara, baik di Eropa maupun sekarang Jepang mengandalkan sektor pariwisata untuk menghasilkan devisa negara. Jepang sekarang sumber devisa negara terbesar keduanya adalah industri pariwisata.

    “Pak Gubernur sudah presentasikan bahwa banyak objek atau destinasi wisata Kaltara yang saat ini belum terpromosikan dengan baik atau belum optimal digarap secara serius. Nah, untuk ke depan, ini adalah sebuah potensi sumber ekonomi untuk Kaltara apabila digarap,” kata Lamhot.

    Ia mendengar pertumbuhan ekonomi Kaltara di atas rata-rata nasional, yakni lebih kurang 10,6 persen. Namun, ia yakin semua itu berbasis pertambangan dan pertanian sawit.

    Menurut ia, sektor pertambangan tidak selamanya bisa diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

    Di Kaltara, lanjutnya, juga memiliki potensi besar di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang dan Kayan yang kapasitasnya mencapai ribuan megawatt.

    “Ini mungkin nanti potensi-potensi kita optimalkan melalui mitra kerja kami Komisi VII. Dari sektor industrinya kita naikkan, potensi wisatanya kita garap secara serius, lalu kemudian Kawasan Industri Hijau Indonesia yang ada di Tanah Kuning bagaimana bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya seluruh masyarakat Kaltara,” kata Lamhot.

    Anggota DPR RI Dapil Sumatera II ini juga menegaskan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi Kaltara di atas rata-rata nasional, tidak boleh melupakan sektor UMKM dan ekonomi kreatif karena sektor ini sangat penting supaya ground ekonominya merata.

    “Karena kekuatan ekonomi kita, backbone ekonomi rakyat adalah UMKM. Nah untuk itulah makanya UMKM juga menjadi prioritas yang menjadi perhatian kita bersama ke depan akan kita dorong menjadi sumber ekonomi,” tuturnya.

    Ia menambahkan sektor UMKM selama ini belum tergarap secara optimal, tetapi UMKM ini menghasilkan produk domestik bruto (PDB) terbesar, yaitu hampir 57 persen bahkan sampai 60 persen menyumbang sektor devisa negara Indonesia.

    “Ini luar biasa apabila digarap dengan betul. Karena itu, di pemerintahan Prabowo-Gibran, ada Kementerian UMKM yang berdiri sendiri. Ini saking seriusnya pemerintah untuk menggarap UMKM ini. Nah untuk itu, harapan kita nanti di Provinsi Kaltara UMKM-nya akan kita kembangkan,” ujarnya.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara

    Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara

    Tanjung Selor (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga mengharapkan mitra kerjanya harus bisa membantu dan mendukung Provinsi Kalimantan Utara dalam pengembangan dan peningkatan perindustrian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi.

    “Mitra-mitra Komisi VII ini berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat langsung, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan lain sebagainya,” kata politisi Lamhot saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dalam rangka kunjungan kerja reses di Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Kamis malam.

    Hal tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh masyarakat serta pihak swasta terkait di Provinsi Kaltara yang turut hadir dalam RDP reses tersebut.

    Adapun mitra kerja Komisi VII yang hadir dari Kementerian Perindustrian, yaitu Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri International, Tri Supondy, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Binoni Tio A Napitupulu.

    Kemudian dari Kementerian Pariwisata, yaitu Asisten Deputi Manajemen Industri, Budi Supriyanto, dan Asisten Deputi Strategi Event, Fransiskus Handoko.

    Hadir pula mitra kerja Komisi VII lainnya, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik dari Antara, TVRI dan RRI.

    RDP reses yang dilaksanakan di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga bersama Wakil Ketua Komisi VII lainnya, yaitu Chusnunia Chalim, Evinta Nursanty, Banyu Biru Djarot, Beniyanto, Andhika Satya Wasistho, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Kaisar Abu Hanifah, Eva Monalisa, Hendry Munief dan Tifatul Sembiring.

    “Suatu kehormatan bagi kami Komisi VII bisa hadir di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Lamhot.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAU lantik Minggit Tribowo jadi Pangkoopsudnas

    KSAU lantik Minggit Tribowo jadi Pangkoopsudnas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono melantik Marsda TNI Minggit Tribowo menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas), Jumat.

    Pelantikan itu dilakukan dalam upacara serah terima jabatan yang digelar lapangan Pangkoopsudnas kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Dalam upacara serah terima jabatan ini, Minggit dilantik menjadi Pangkoopsudnas menggantikan Marsdya TNI Tedi Rizalihadi.

    Tedi Rizalihadi berdasarkan keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diangkat menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Waksau).

    Dari pantauan Antara di lokasi, upacara di mulai dengan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono selaku inspektur upacara memeriksa pasukan upacara.

    Setelah pemeriksaan pasukan, Tonny pun kembali ke titik sebagai inspektur upacara.

    Setelah itu, Minggit diminta mengambil sumpah jabatan sesuai dengan kepercayaanya yakni kristiani.

    Usai mengucapkan sumpah jabatan, Tedi Rizalihadi mengambil bendera Pataka Komando Operasi Udara Nasional Labda Reswara Antarikshe dan memberikannya ke KSAU.

    Acara dilanjutkan dengan penyematan jabatan baru ke Minggit.

    KSAU pun selanjutnya menyerahkan bendera Pataka Komando Operasi Udara Nasional Labda Reswara Antarikshe kepada Minggit sebagai pertanda dia resmi menjabat sebagai Pangkoopsudnas.

    Rangkaian upacara tersebut berjalan dengan lancar dan hikmat. Hingga saat ini, amanat pembina upacara dari KSAU masih berlangsung di tengah upacara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ungkap peran Rusia saat Indonesia di titik terendah ekonomi

    Prabowo ungkap peran Rusia saat Indonesia di titik terendah ekonomi

    ANTARA – Presiden RI Prabowo Subianto mengenang Rusia sebagai mitra penting di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia, Kamis (19/6), Kepala Negara menyebut bahwa bantuan Rusia telah hadir sejak Indonesia baru merdeka dan perekonomian Indonesia masih terpuruk. (Cahya Sari/Rayyan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Kaltara: Kunker Komisi VII pererat sinergi pusat-daerah

    Gubernur Kaltara: Kunker Komisi VII pererat sinergi pusat-daerah

    Tanjung Selor (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengaku bangga dan menjadi kehormatan besar bagi Kaltara atas kunjungan kerja reses Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke daerahnya.

    “Kunjungan kerja reses (Komisi VII) ini merupakan kehormatan besar bagi kami dan menjadi momen penting untuk mempererat sinergi pusat dan daerah,” kata dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka kunjungan kerja reses di Provinsi Kaltara bertempat di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara di Tanjung Selor, Kamis malam.

    Khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta penjaringan aspirasi di bidang pariwisata, perindustrian, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.

    Gubernur mengungkapkan semenjak Kaltara berdiri, kurang lebih 12 tahun, baru kali ini ada komisi DPR RI yang melaksanakan RDP reses di Kaltara dengan jumlah rombongan besar beserta mitra-mitra kerjanya.

    “Luar biasa. Kami sangat berbahagia. Masyarakat Kaltara sangat bangga atas kehadiran dari anggota Komisi VII DPR RI malam ini,” kata Zainal.

    Terlebih kata Gubernur, kebanggaan dan kehormatan besar atas kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ini penuh dengan tantangan hingga tiba di Kaltara.

    Sebab, RDP sempat tertunda beberapa jam dari jadwal semula pukul 16.00 Wita menjadi hingga kurang lebih pukul 20.00 Wita baru dimulai karena permasalahan transportasi.

    “Walaupun mohon maaf ini bukan karena beliau (Komisi VII) memolorkan waktu, karena cuaca saat mau mendarat di Balikpapan tidak bisa mendarat, mendaratnya di Makassar. Luar biasa perjuangan Bapak Ibu Komisi VII ini untuk Kalimantan Utara,” katanya.

    Setibanya di Tarakan, rombongan juga harus menyeberang lautan dan melewati sungai serta darat hingga sampai ke ibu kota Provinsi Kaltara di Tanjung Selor.

    “Lain waktu mudah-mudahan Komisi VII bisa berkunjung di perbatasan langsung, biar bisa melihat langsung situasi masyarakat kami di wilayah perbatasan,” harapnya.

    Sehingga dapat memperjuangkan berbagai program dan anggaran yang berpihak pada percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltara.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Komisi VII DPR RI, semoga kolaborasi kita hari ini menjadi awal dari langkah-langkah nyata untuk membangun Kaltara yang maju, makmur dan berkelanjutan serta Indonesia yang lebih berdaulat demi menggapai Indonesia Emas 2045,” ucap Gubernur Kaltara.

    Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir. Lamhot Sinaga mengapresiasi Pemprov Kaltara bersama jajaran, tokoh masyarakat dan pihak swasta yang menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kaltara.

    “Ini suatu apresiasi Pak, tadi kami mendarat di Tarakan langsung bersama-sama dengan Pak Gubernur ke Tanjung Selor,” ujar Lamhot Sinaga saat memimpin RDP reses Komisi VII di Kantor Gubernur Kaltara.

    Lamhot bersyukur ia dan rombongan bisa tiba Kaltara melaksanakan kunjungan kerja, walaupun harus memakan waktu perjalanan kurang lebih 12 jam dikarenakan cuaca yang kurang baik sehingga pesawat yang harusnya mendarat dan transit di Bandara Sepinggan terpaksa dialihkan ke Makassar.

    “Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Komisi VII DPR RI bisa melaksanakan kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara, walaupun dengan penuh perjuangan yang sangat luar, tetapi karena tadi sambutannya luar biasa, kami lelahnya hilang Pak,” kata Lamhot.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia-Rusia sepakati empat kerja sama, disaksikan Prabowo dan Putin

    Indonesia-Rusia sepakati empat kerja sama, disaksikan Prabowo dan Putin

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama yang pengumumannya disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, prosesi pertukaran empat dokumen kerja sama itu digelar sebelum pernyataan pers bersama oleh Presiden Prabowo dan Presiden Putin.

    Adapun MoU yang disepakati oleh Indonesia dan Rusia itu meliputi:

    1. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia;

    2. ⁠Memorandum Saling Pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia;

    3. ⁠Memorandum Saling Pengertian tentang kerja sama bidang pengembangan digital dan media massa antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Rusia;

    4. ⁠Nota Kesepahaman antara Danantara dengan Russian Direct Investment Fund tentang pendirian platform investasi Indonesia-Rusia senilai 2 miliar euro.

    Putin kemudian menyebut volume perdagangan Indonesia dan Rusia selama 4 bulan pertama tahun ini naik 40 persen, jika dibandingkan pada angka tahun lalu sebesar 4,3 miliar dolar AS.

    Dalam acara yang sama, Presiden Prabowo menilai kerja sama Indonesia dan Rusia di seluruh bidang mengalami peningkatan yang berarti.

    Presiden Prabowo juga menilai pertemuannya dengan Presiden Putin berlangsung intens, hangat, dan produktif.

    Di Istana Konstantinovskiy, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat negara, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Ada pula Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.