Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kepala daerah pakai loreng cokelat saat memulai retret gelombang II

    Kepala daerah pakai loreng cokelat saat memulai retret gelombang II

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 86 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan seragam loreng cokelat saat memulai kegiatan retret gelombang II dengan menghadiri apel di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu pagi.

    Seragam yang dikenakan tersebut berbeda dengan seragam para kepala daerah yang digunakan untuk retret gelombang pertama di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Pada seragam itu juga terpasang emblem Kementerian Dalam Negeri dan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN).

    “Ini karena dia di IPDN, bajunya lorengnya IPDN,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir usai memimpin apel.

    Para kepala daerah itu menggunakan seragam secara lengkap, mulai dari baret berwarna cokelat, seragam kemeja dan celana loreng cokelat, hingga sepatu bot berwarna cokelat.

    Selain nama dan jabatan pada emblem yang terpasang di dada, para kepala daerah juga menggunakan kalung tanda pengenal.

    Walaupun begitu, Tomsi mengatakan bahwa seragam loreng cokelat itu hanya digunakan pada saat memulai kegiatan retret. Nantinya, para kepala daerah tersebut akan menggunakan seragam loreng hijau Komponen Cadangan (Komcad), seperti yang digunakan oleh para kepala daerah saat retret gelombang pertama.

    “Sampai sana, sehari-hari pakai seragamnya Komcad yang hijau kaya kemarin sama, nggak ada bedanya,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan pada retret gelombang kedua, para kepala daerah akan menerima materi dengan tiga pokok substansi, yakni tentang tugas pokok kepala daerah, pemberian teori seperti misi Astacita, serta pemberantasan korupsi dan wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang yang proses pelantikannya baru selesai.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 86 kepala daerah berangkat ke IPDN ikuti retret gelombang II

    86 kepala daerah berangkat ke IPDN ikuti retret gelombang II

    “Kegiatan orientasi ini bukan sebagai suatu kegiatan yang semata-mata fisik, tapi bertujuan yang pertama bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai kepala daerah dapat mendisiplinkan diri,”

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 86 orang yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah berangkat dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu pagi, menuju ke Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, untuk mulai mengikuti retret gelombang II.

    Mereka berangkat setelah menghadiri apel di Kantor Kemendagri dan mendengar pembekalan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Perjalanan mereka berlanjut menggunakan kereta cepat Whoosh.

    “Kegiatan orientasi ini bukan sebagai suatu kegiatan yang semata-mata fisik, tapi bertujuan yang pertama bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai kepala daerah dapat mendisiplinkan diri,” kata Tomsi saat menyampaikan pembekalan.

    Selama perjalanan hingga kegiatan retret, dia ingin agar para kepala daerah tersebut saling mengenal satu sama lain. Karena, kata dia, para kepala daerah itu bisa bertukar informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

    “Setiap kabupaten itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada hubungan dengan sebelahnya, begitu juga dengan provinsi,” katanya.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa retret itu bertujuan untuk mengedepankan nasionalisme dibandingkan mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing. Sehingga keberadaan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan Indonesia bisa maju secara bersama-sama.

    “Kita berharap Bapak Ibu semua dapat berhasil. Dengan demikian keberhasilan ini merupakan suatu kebersamaan kita dan dapat menjadi suatu keberhasilan nasional,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan pada retret gelombang kedua, para kepala daerah akan menerima materi dengan tiga pokok substansi, yakni tentang tugas pokok kepala daerah, pemberian teori seperti misi Astacita, serta pemberantasan korupsi dan wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Adapun peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI dorong Kaltara kembangkan pariwisata

    Komisi VII DPR RI dorong Kaltara kembangkan pariwisata

    “Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru,”

    Tanjung Selor (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas.

    Hal ini disampaikannya usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kamis (19/6).

    “Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru, baik untuk Kaltara maupun secara nasional,” ujar Lamhot.

    Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

    “Komisi VII ingin mendorong agar masyarakat di Kaltara juga diberdayakan menjadi pelaku ekonomi, baik melalui UMKM maupun sektor ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata. Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.

    Di sisi lain, Lamhot mengakui bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk mendorong peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk transportasi dan layanan hospitality.

    “Untuk menjangkau Kaltara saja masih butuh effort. Karena itu ke depan, kita akan dorong bagaimana aksesibilitas dan konektivitas ini bisa diperbaiki. Hospitality juga harus disiapkan agar wisatawan merasa nyaman,” katanya.

    Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap sektor pariwisata daerahnya. Ia berharap aspirasi pembangunan sektor pariwisata Kaltara bisa diperjuangkan DPR melalui kementerian mitra kerja.

    “PAD kami masih kecil, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur Komisi VII sangat responsif dan bisa melihat langsung betapa sulitnya menjangkau Kaltara. Konektivitas dan promosi adalah dua hal penting yang perlu dibantu,” ujar Zainal.

    Gubernur juga menyoroti berbagai potensi wisata unggulan di Kaltara yang menurutnya masih belum tergarap maksimal, seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon raksasa yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain.

    “Kaltara punya banyak daya tarik, tapi siapa yang tahu kalau tidak dipromosikan? Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh DPR ke kementerian terkait,” tutupnya.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik sepekan, akhir sengketa empat pulau hingga Presiden ke Rusia

    Politik sepekan, akhir sengketa empat pulau hingga Presiden ke Rusia

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari akhir sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara hingga Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Rusia.

    Berikut kilas balik berita politik dalam sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Presiden Prabowo tetapkan empat pulau sengketa masuk wilayah Aceh

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).

    “Pemerintah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Mensesneg di Kantor Presiden Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Dirut ANTARA hadiri dialog terbatas dengan Presiden Putin di Rusia

    Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir menghadiri undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg, Rusia, di sela penyelenggaraan Sidang Majelis Umum ke-19 Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (the Organization of Asia-Pacific News Agencies/OANA).

    Presiden Putin mengadakan pertemuan terbatas dengan sejumlah pimpinan kantor berita internasional untuk berdialog. Dirut ANTARA menerima undangan tersebut, bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Putin yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/6).

    “Dialognya dinamis dan produktif. Kita cukup banyak mendapat insight-insight informasi dari Presiden Putin, terutama masalah Rusia-Ukraina, dan geopolitik lainnya,” kata Akhmad Munir usai pertemuan.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo tiba di Singapura disambut langsung PM Lawrence Wong

    Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Singapura, Minggu (15/6) malam, kedatangannya disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Prabowo dan rombongan terbatas tiba di Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base sekitar pukul 21.00 waktu setempat. PM Wong nampak berada di bawah tangga pesawat untuk menyambut Presiden Prabowo.

    Pertemuan keduanya berlangsung hangat. Kedua pemimpin negara tampak saling berjabat tangan dan bercengkrama.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Indonesia-Rusia sepakati empat kerja sama, disaksikan Prabowo dan Putin

    Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama yang pengumumannya disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, prosesi pertukaran empat dokumen kerja sama itu digelar sebelum pernyataan pers bersama oleh Presiden Prabowo dan Presiden Putin.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Prabowo hadiri SPIEF 2025 di St. Petersburg sebagai pembicara utama

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, Rusia, Jumat (20/6) sore.

    Dalam forum ekonomi tingkat dunia itu, Presiden Prabowo berbicara dalam sesi panel bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, Pangeran Nasser bin Hamad Al-Khalifa dari Bahrain, Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang, dan Wakil Presiden Afrika Selatan Paul Mashatile.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Purwakarta siapkan rumah baru korban pembongkaran bangunan liar

    Pemkab Purwakarta siapkan rumah baru korban pembongkaran bangunan liar

    Purwakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akan menyiapkan rumah baru untuk warga yang menjadi korban pembongkaran bangunan liar di sepanjang bantaran saluran irigasi wilayah Pasawahan hingga Purwakarta Kota.

    “Rumah baru ini hanya untuk warga tidak mampu yang sebelumnya tinggal di bangunan liar sepanjang bantaran saluran irigasi serta tercatat sebagai warga asli Purwakarta,” kata Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, di Purwakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan, sejak beberapa hari terakhir hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembongkaran dan penertiban ratusan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran saluran irigasi Pasawahan-Sadang.

    Pembongkaran dan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran saluran irigasi Pasawahan-Sadang di antaranya bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai dan pengendalian banjir.

    Bupati menyampaikan, bagi warga yang kebetulan memiliki tanah dan bangunan di sepanjang bantaran saluran irigasi itu, diminta segera membongkar sendiri bangunan miliknya.

    “Kalau memang membutuhkan bantuan alat berat berupa eksavator untuk melakukan pembongkaran, bisa segera menghubungi petugas di lapangan,” katanya.

    Meski saat ini dilakukan pembongkaran bangunan liar di sepanjang saluran irigasi, Pemkab Purwakarta akan membangun rumah baru untuk warga yang saat ini tempat tinggalnya dibongkar. Namun hanya warga yang tidak mampu dan memiliki identitas asli warga Purwakarta yang akan diberikan bantuan rumah baru itu.

    “Simak baik-baik. Khusus warga yang terkena penertiban dan kebetulan mereka adalah keluarga tidak mampu yang ber-KTP Purwakarta, kartu keluarga Purwakarta, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, serta tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah. Maka insya Allah, kami pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dibangunkan rumah baru,” katanya.

    Bupati memutuskan untuk melakukan hal tersebut, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah, agar warga yang tidak mampu yang terkena dampak pembongkaran bangunan liar, dapat hidup lebih layak.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri nilai kebijakan WFA ASN perlu sistem pengawasan maksimal

    Wamendagri nilai kebijakan WFA ASN perlu sistem pengawasan maksimal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) aparatur sipil negara (ASN) memerlukan sistem pengawasan maksimal di setiap unit kerja.

    Pengawasan tersebut, kata dia, perlu dilakukan agar bisa mengukur output kebijakan itu lantaran selama ini kebijakan WFA ASN tidak memiliki ukuran, asesmen, maupun pengawasan.

    “Karena itu yang penting untuk memastikan outputnya seperti apa. Jadi ini harus ada aturan teknis di setiap unit kerja dan tentunya Kemendagri akan melakukan pembahasan juga,” ujar Bima saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia menuturkan efektivitas kebijakan WFA pada ASN baru akan diketahui saat dijalankan. Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan aturan terkait WFA pada ASN.

    Selanjutnya, Wamendagri berpendapat perlu dirumuskan aturan terkait detail pelaksanaan, asesmen, pengawasan dan evaluasi, serta pengukurannya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan ASN untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam menjalankan tugas kerjanya dengan diberlakukannya kebijakan bekerja secara fleksibel dari mana saja.

    “Bila kemudian pemerintah sudah mempercayakan kepada ASN untuk bisa work from anywhere, maka jagalah kepercayaan itu,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6).

    Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut justru tak dipandang sebagai bentuk kelonggaran kerja bagi ASN sehingga tidak produktif dan mencapai target kerja yang ditetapkan pemerintah.

    “Artinya, jangan kemudian sudah diberi kesempatan work from anywhere, kemudian ternyata tidak melakukan work from anywhere, tapi melakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai daripada harapan pemerintah,” katanya.

    Sebaliknya, dia meminta kebijakan tersebut mampu menjadi pendorong bagi ASN agar dapat semakin produktif dan berkinerja baik.

    Sebelumnya, KemenpanRB telah menerbitkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

    Aturan ini membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi model kerja yang lebih adaptif sehingga ASN bisa bebas bekerja dari mana saja sesuai kebutuhan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sangat berhati-hati dalam melakukan proses evaluasi mengenai sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya belajar dari kasus sengketa empat pulau sebelumnya, yang kini sudah ditetapkan masuk ke Provinsi Aceh.

    “Tentu kami hati-hati, tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri,” ujar Bima saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyebutkan Kemendagri sedang mendalami dokumen yang diterima dari masing-masing pemerintah kabupaten (pemkab), baik Trenggalek maupun Tulungagung.

    Kedua pemkab, kata dia, memiliki versi masing-masing mengenai 13 pulau tersebut, sehingga dokumen yang diajukan keduanya terus dipelajari dengan cermat.

    “Pasti nanti kami pelajari soal dokumennya, perkembangannya,” tutur dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah konkret dalam mendata seluruh pulau yang berpotensi disengketakan antardaerah.

    “Kemendagri harus proaktif mendata dan memetakan pulau-pulau yang berstatus tidak jelas atau disengketakan,” kata Toha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/6).

    Hal itu disampaikannya merespons sengketa antarwilayah terkait kepemilikan pulau yang kembali muncul usai penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).

    Dia mengingatkan bahwa keberadaan pulau-pulau kecil yang belum memiliki kejelasan administrasi berisiko memicu konflik horisontal antarpemerintah daerah.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini sebelum permasalahan berkembang menjadi konflik sosial atau sengketa hukum yang berlarut-larut.

    “Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan ketegangan antardaerah, bahkan bisa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan wilayah karena itu Kemendagri harus segera turun tangan, menengahi, dan menyelesaikan sengketa yang ada,” tuturnya.

    Sebab, kata dia, sampai saat ini masih banyak pulau yang bermasalah di Indonesia, di antaranya tujuh pulau di Pekajang yang berada di perbatasan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung hingga sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    “Kemendagri harus bijak dalam menyelesaikan sengketa pulau. Pemerintah harus mengedepankan fakta dan sejarah kepemilikan pulau tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasca retret, kepala daerah dan wakilnya harus harmonis

    Pasca retret, kepala daerah dan wakilnya harus harmonis

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan evaluasi terkait penyelenggaraan retret kepala daerah gelombang pertama. Wamendagri di Jakarta, Sabtu (21/6), menyebut bahwa penyelenggaraan retret memperkuat harmoni dan kolaborasi. (Aria Cindyara/Putri Hanifa/Chairul Fajri/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dalami info 4 pulau di Anambas yang dijual di situs daring

    Kemendagri dalami info 4 pulau di Anambas yang dijual di situs daring

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempelajari lebih dalam terkait informasi mengenai empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Ya, itu sudah ada informasi mengenai hal itu. Tapi masih kami dalami,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Meski demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui siapa yang menjual keempat pulau tersebut

    Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya menuturkan segala hal tentang penjualan pulau harus dilakukan sesuai aturan.

    Dengan demikian, dia akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring, sebelum melakukan tindakan.

    “Intinya saya pelajari dahulu secara detail seperti apa dan sejauh mana kemudian informasi itu akurat. Itu yang paling penting,” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2D Kepri) berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten setempat sehubungan informasi mengenai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik di masyarakat,” kata Kepala BP2D Kepri Doli Boniara dikonfirmasi ANTARA di Batam, Rabu (18/6).

    Selain dengan Bupati Kepulauan Anambas, kata dia, BP2D juga berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, serta Dinas Kelautan Perikanan (DKP) setempat untuk menyampaikan informasi tersebut.

    Berdasarkan hasil koordinasi, kata dia, ditegaskan bahwa secara aturan tidak ada penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada warga negara asing.

    Begitu pun hasil koordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas ditegaskan bahwa tidak ada regulasi yang memperbolehkan jual beli pulau secara bebas.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin: Perlu transformasi dalam sistem pendidikan pesantren

    Cak Imin: Perlu transformasi dalam sistem pendidikan pesantren

    PKB menganggap penting untuk melakukan transformasi dan pengakuan bahwa harus ada yang diubah, harus ada yang diperbaiki, harus ada ….

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memandang perlu transformasi dalam sistem pendidikan pesantren di Indonesia agar makin relevan dengan perkembangan zaman.

    Cak Imin menyebut perkembangan sains dan teknologi berjalan begitu cepat yang menjadi kunci sebuah bangsa dapat bersaing secara global. Oleh sebab itu, pondok pesantren harus mulai membuka mata untuk memperbaiki dan menyempurnakan diri.

    “PKB menganggap penting untuk melakukan transformasi dan pengakuan bahwa harus ada yang diubah, harus ada yang diperbaiki, harus ada yang digeser orientasi, dan penyempurnaannya dalam sistem pendidikan pesantren kita,” kata Cak Imin saat jumpa pers Konferensi Internasional Transformasi Pesantren di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat.

    Bagi Cak Imin, pesantren memiliki peran menjadi lembaga pemutus mata rantai kemiskinan sebab tidak sedikit pesantren di Indonesia yang memberikan pendidikan gratis kepada santrinya sehingga mencetak generasi berpendidikan dan berdaya.

    Ia menilai pesantren punya kemampuan untuk menjadikan lulusannya memiliki daya tahan karena selain mengajarkan ilmu pengetahuan, pondok pesantren juga menanamkan nilai-nilai agama.

    Kendati demikian, Cak Imin mengatakan bahwa dunia berkembang sesuai dengan tantangan zaman. Maka dari itu, transformasi pesantren di Indonesia dinilai menjadi sebuah keniscayaan.

    PKB sendiri bakal menggelar Konferensi Internasional Transformasi Pesantren pada tanggal 24—26 Juni 2025 di Jakarta. Konferensi itu menghadirkan akademisi dari sejumlah negara seperti Mesir, Turki, Tiongkok, dan Finlandia.

    Konferensi tersebut juga akan membahas penyempurnaan sistem pendidikan pesantren mulai dari kurikulum, pendekatan metodologi, hingga sistem belajar yang diharapkan akan memengaruhi cara kerja pesantren ke depan dan kebijakan pemerintah terhadap pesantren.

    “Kami undang pesantren di Indonesia dan dunia duduk bersama-sama mengevaluasi diri, mentransformasikan diri, bahkan ‘merevolusi’ diri atas keadaan perubahan perkembangan yang begitu dramatis,” kata Cak Imin.

    Sementara itu, Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi PKB, pesantren di Indonesia lebih banyak memelihara tradisi ketimbang mengambil perubahan yang lebih bagus.

    Forum Konferensi Internasional Transformasi Pesantren, kata Saifullah, hadir untuk mengintegrasikan antara tradisi lama pesantren dan perubahan baru tersebut.

    Menurut dia, ilmu pengetahuan di pesantren perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan tradisi yang ada. Dengan begitu, pondok pesantren tidak hanya melahirkan ulama berkualitas, tetapi juga insan yang adaptif dan produktif.

    “Hasil diskusi dari masing-masing peserta itu akan dirumuskan sesungguhnya identifikasi dari pesantren itu apa saja. Selain jadi ulama, harus bisa mengisi lapangan profesi bidang-bidang profesional yang selama ini hanya bisa diisi oleh lulusan lembaga sekolah umum,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.